Dengarkan artikel ini:
Sejak menjabat Menteri Pertahanan hingga kini duduk sebagai Presiden, Prabowo secara konsisten menjalankan satu agenda besar: membangun kapasitas udara Indonesia yang selama ini jauh dari memadai. Gerakannya tidak main-main dan tidak datang dari satu arah saja.
Musim panas 1940. Langit di atas Selat Inggris berubah menjadi arena pertempuran paling menentukan dalam sejarah modern. Jerman Nazi, yang telah melibas Prancis dalam hitungan minggu, kini mengincar satu target terakhir: Britania Raya. Namun sebelum pasukan darat bisa menyeberang, Luftwaffe – sebutan untuk angkatan perang udara Jerman – harus lebih dulu menguasai langit.
Yang berdiri menghalangi mereka hanyalah segelintir pilot Royal Air Force (RAF) — muda, kelelahan, dan kalah jumlah. Tapi mereka menang. Dan ketika langit tetap berada di tangan Inggris, seluruh rencana invasi Hitler — Operasi Sea Lion — runtuh sebelum sempat dimulai. Churchill kemudian mengabadikan momen itu dalam kalimat yang tak lekang waktu: “Never was so much owed by so many to so few.”
Pelajaran dari Battle of Britain bukan sekadar kisah heroisme. Ia adalah demonstrasi paling berkesan dari satu doktrin yang kini menjadi fondasi strategi pertahanan global: air superiority bukan keunggulan tambahan — ia adalah prasyarat dari segala keunggulan lainnya. Dan tampaknya, Presiden Prabowo Subianto memahami pelajaran ini lebih dalam dari yang banyak orang sadari.
Sejak menjabat Menteri Pertahanan hingga kini duduk sebagai Presiden, Prabowo secara konsisten menjalankan satu agenda besar: membangun kapasitas udara Indonesia yang selama ini jauh dari memadai. Gerakannya tidak main-main dan tidak datang dari satu arah saja.
Indonesia mengontrak 42 unit jet tempur Rafale dari Prancis — salah satu pesawat tempur generasi 4,5 terbaik di dunia yang telah terbukti dalam operasi tempur nyata di Mali, Libya, hingga Suriah. Tidak berhenti di situ, Prabowo juga menandatangani kesepakatan untuk mengakuisisi 48 unit jet tempur KAAN dari Turki, pesawat generasi kelima pertama yang dikembangkan sepenuhnya oleh negara Muslim.
Ada pula pembicaraan serius soal F-15IDN dari Amerika Serikat, penerus gagah F-16 yang sudah lama mengisi armada TNI AU. Bahkan wacana akuisisi J-10C Chengdu dari Tiongkok ikut masuk dalam kalkulasi, sebuah sinyal geopolitik tersendiri bahwa Indonesia tidak mau terikat pada satu orbit kekuatan besar manapun.
Strategi pembelian dari berbagai negara sekaligus ini bukan sekadar diversifikasi alutsista — ini adalah hedging geopolitik yang sangat terkalkulasi. Dengan membeli dari Prancis, Turki, AS, sekaligus membuka pintu bagi Tiongkok, Indonesia mengirim pesan bahwa ia bukan klien dari siapapun. Ia adalah aktor mandiri yang memilih berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri.
Langit sebagai Proyeksi Kedaulatan
Untuk memahami mengapa semua ini penting, kita perlu keluar sejenak dari bahasa anggaran dan spesifikasi pesawat, lalu masuk ke wilayah yang lebih dalam: teori dan filosofi kekuasaan.
John Mearsheimer, arsitek intelektual Offensive Realism, berargumen bahwa negara-negara di sistem internasional yang anarkis tidak pernah benar-benar merasa aman. Mereka selalu terdorong untuk memaksimalkan kekuasaan — bukan karena ingin menaklukkan, tetapi karena ketidakpastian tentang niat negara lain memaksa mereka untuk terus bersiap. Dalam logika Mearsheimer, membangun air superiority bukan tindakan agresif. Ia adalah tindakan rasional dari negara yang ingin memastikan tidak ada pihak lain yang bisa mendiktekan kondisi atas wilayahnya.
Tapi ada lapisan yang lebih dalam lagi, yang berakar dari Sun Tzu. Dalam The Art of War, Sun Tzu mengajarkan bahwa puncak seni berperang bukan mengalahkan musuh dalam pertempuran — melainkan mencegah pertempuran itu terjadi sama sekali. “Supreme excellence consists in breaking the enemy’s resistance without fighting.”
Inilah esensi dari doktrin deterrence: kekuatan yang cukup meyakinkan untuk membuat pihak lain berpikir dua kali sebelum bertindak. Pesawat tempur modern, dalam konteks ini, bukan hanya senjata — ia adalah pernyataan. Ia berkata: jangan coba-coba.
Di sinilah relevansinya dengan lanskap Indo-Pasifik yang sedang memanas. Ketegangan di Laut China Selatan terus meningkat. Klaim tumpang tindih, manuver militer yang semakin berani, dan perlombaan senjata yang diam-diam terjadi di antara negara-negara kawasan menjadikan air superiority bukan kemewahan — melainkan kebutuhan eksistensial.
Natuna, yang berbatasan langsung dengan zona sengketa, adalah titik api paling nyata bagi Indonesia. Dan titik api itu hanya bisa dijaga secara kredibel jika ada kekuatan udara yang mampu memproyeksikan diri ke sana dengan cepat, jauh, dan dengan lethality yang diperhitungkan.
Ada pula dimensi yang kerap luput dari diskusi: ruang udara sebagai proyeksi identitas kedaulatan digital dan kinetik. Di era modern, langit bukan hanya tempat lewatnya pesawat — ia adalah domain pengintaian, perang elektronik, proyeksi kekuatan, dan komunikasi strategis. Negara yang tak mampu menegakkan kendali atas ruang udaranya, secara de facto, menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada pihak lain.
Belajar dari yang Sudah Terbang Lebih Tinggi
Indonesia bukan yang pertama memahami ini. Sejumlah negara telah lebih dulu membuktikan bahwa air superiority adalah fondasi dari posisi tawar geopolitik yang sesungguhnya.
Israel adalah contoh paling dramatis. Dengan wilayah yang kecil dan dikelilingi oleh tetangga yang tidak selalu bersahabat, Israel menjadikan Angkatan Udara Israel (IAF) sebagai tulang punggung doktrin pertahanannya. Dalam Perang Enam Hari 1967, IAF menghancurkan armada udara Mesir, Yordania, dan Suriah dalam hitungan jam — di darat. Dari situlah Israel membangun aura invincibility yang hingga hari ini menjadi perisai diplomatiknya. Bukan karena luasnya wilayah, bukan karena besarnya populasi, tapi karena siapapun yang berniat menyerang tahu betul konsekuensinya di langit.
India mengambil jalur yang berbeda namun tujuannya sama. Dengan mengalokasikan belanja alutsista udara terbesar di Asia Selatan — termasuk akuisisi Rafale yang sama dengan Indonesia — India memposisikan diri sebagai great power regional yang tidak bisa diabaikan. Setiap ketegangan di perbatasan dengan Pakistan atau Tiongkok selalu berakhir pada satu kalkulasi sederhana: siapa yang lebih siap di udara?
Turki adalah kasus yang paling menarik dan relevan bagi Indonesia. Negara ini tidak hanya membeli pesawat tempur — ia membangun sendiri. KAAN, yang kini Indonesia berencana beli, adalah buah dari keputusan strategis Ankara untuk tidak selamanya bergantung pada teknologi orang lain. Turki memahami bahwa air superiority sejati bukan hanya soal memiliki pesawat, tapi soal menguasai teknologinya.
Di sinilah tantangan sekaligus kesempatan terbesar bagi Indonesia. Pembelian masif pesawat tempur dari berbagai negara adalah langkah pertama yang penting — tapi langkah itu akan jauh lebih bermakna jika disertai dengan transfer teknologi yang serius, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, dan pembangunan ekosistem SDM yang mampu mengoperasikan, merawat, dan kelak memproduksi sendiri alutsista tersebut.
Garuda, dalam mitologi Hindu-Jawa, bukan sekadar kendaraan Dewa Wisnu. Ia adalah predator puncak — penguasa langit yang melindungi tatanan kosmis dari kekacauan. Dalam imajinasi kolektif bangsa ini, Garuda sudah lama menjadi simbol. Kini, Prabowo tampaknya ingin mengisi simbol itu dengan substansi yang nyata: armada tempur yang membuat Garuda bukan lagi sekadar lambang di dada, melainkan kekuatan yang benar-benar menjaga langit Nusantara.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia perlu air superiority. Pertanyaannya adalah: seberapa serius kita mau mengejarnya — dan apakah visi itu akan bertahan melampaui satu periode kepresidenan? (S13)
