Setelah divonis positif Covid-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampil secara terbuka untuk mengumumkan hal tersebut. Transparansi Anies ini menuai pujian dari publik. Namun adakah manuver politik tertentu yang dilakukan penggagas gerakan Indonesia Mengajar ini?
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Selasa, 1 Desember 2020 memberi kabar kepada publik bahwa dirinya telah dinyatakan positif terpapar Covid-19. Sontak berita ini kemudian menjadi buah bibir di masyarakat.
Kendati menyita perhatian, namun sebenarnya kabar ini tidaklah terlalu mengejutkan. Sebab, beberapa hari sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria sudah lebih dulu diumumkan telah terpapar Covid-19.
Anies memang kerap menjadi pusat perhatian dalam konteks penanganan pandemi. Sejak awal pagebluk ini teridentifikasi di dalam negeri, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu tak pernah malu-malu menyatakanperbedaan pendapat dengan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Meski belakangan ini Anies sedang mendapat sorotan tajam lantaran dianggap membiarkan kerumunan massa simpatisan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS), namun secara umum kebijakan-kebijakannya lebih banyak mendapat apresiasi positif dari publik karena dipandang lebih mengutamakan kesehatan masyarakat ketimbang kebijakan pemerintah pusat yang lebih berorientasi pada dimensi ekonomi.
Pun begitu ketika dirinya didiagnosis terpapar Covid-19, Anies dengan begitu sigap menyampaikanlangsung kepada publik tentang status kesehatannya ini melalui sebuah video.
Anies dalam pernyataan resminya itu menyebut bahwa tindakan ini diambil untuk memudahkan para pihak melakukan tracing. Ia juga mengimbau kepada siapa pun yang merasa pernah kontak langsung dengannya untuk segera menjalani tes PCR.
Pengakuan terbuka Anies ini pun mendapat pujian dari berbagai pihak, tak terkecuali dari Istana. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai sikap Anies ini merupakan bentuk tanggung jawab pribadi dan sosial yang tinggi.
Namun benarkah pengakuan ini diutarakan Anies demi memudahkan proses tracing semata? Adakah manuver politik di balik pengakuan tersebut?
Grotesque Transparency
Diagnosis positif terhadap Anies dapat menjadi bukti bahwa Covid-19 dapat menginfeksi siapa pun tanpa terkecuali. Tak hanya di level nasional, faktanya para pemimpin dunia pun tak luput dari serangan pagebluk ini.
Reaksi yang ditunjukkan para pejabat yang terinfeksi pun beragam. Ada yang terang-terangan mengaku seperti Anies, ada pula yang tak ingin status kesehatannya ini diketahui publik.
Dalam konteks politik, sikap terbuka yang ditunjukkan Anies dan sejumlah pemimpin lain sebenarnya erat kaitannya dengan konsep Grotesque Transparency yang pernah dikemukakan Isaac Nahon-Serfaty, seorang profesor di bidang komunikasi kesehatan dari University of Ottawa.
Dalam tulisannya di The Conversation, Serfaty mengatakan bahwa Grotesque Transparency terjadi ketika seseorang, biasanya pemimpin politik atau tokoh masyarakat, membuka diri kepada publik, terkait pengalaman-pengalaman buruk yang dialaminya, salah satunya terkait penyakit.
Secara umum, memang ada dua hal yang bisa dilakukan oleh pemimpin ketika menghadapi situasi semacam ini, yakni merahasiakannya seperti yang dilakukan Winston Chrunchill saat didiagnosa penyakit stroke pada 1949, atau memanfaatkannya untuk mendapatkan atensi publik yang sangat besar seperti yang dilakukan mendiang Presiden Venezuela, Hugo Chavez yang menderita penyakit kanker.
Serfaty menyebut disparitas sikap ini menjadi penting lantaran penampilan fisik seorang pemimpin bisa menjadi fokus perhatian publik. Ketika pemimpin tidak lagi menjadi representasi fisik dari kebugaran dan kekuasaan, media dan publik akan mempersepsikannya ke dalam dua cara.
Pertama, publik ingin memastikan bahwa para pemimpin cukup fit untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai kepala pemerintahan. Kedua, publik ingin membuktikan bahwa mereka adalah ‘pahlawan yang jatuh’ yang tidak dapat terus memikul beban jabatan eksekutif.
Di dalam negeri sendiri, perbedaan sikap ini terlihat juga di antara pejabat atau tokoh publik yang terpapar Covid-19. Ada yang memang terang-terangan mengakui seperti Anies dan Wali Kota Bogor, Bima Arya; namun sebaliknya ada juga yang menyembunyikannya seperti HRS.
Namun bagi yang memilih secara terang-terangan membuka diri akan kondisi yang tidak menyenangkan ini, mereka memiliki keuntungan eksposur yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan politik.
Belajar dari Trump dan Boris Johnson
Selain respons para pemimpin terhadap diagnosa positif, hal yang juga penting dicermati adalah bagaimana sikap mereka setelah pulih dari penyakit tersebut. Hal ini dikarenakan terjangkitnya mereka dengan Covid-19 bisa saja mengubah cara mereka dalam mengambil kebijakan terkait penanganan pandemi.
Mengutip publikasi yang dilakukan Scott DeRue dan Ned Wellman dalam tulisannya yang berjudul Developing Leaders via Experience, dikatakan bahwa pengalaman merupakan faktor determinan yang dapat memengaruhi kepemimpinan dalam perubahan berbagai konteks dan dimensi.
Secara teori, ada tiga kondisi pengalaman yang dapat berpengaruh pada kepemimpinan seseorang, yakni dinamika tanggung jawab yang melekat, interaksi yang terjadi, hingga peristiwa tak terduga.
Arah dari perubahan kepemimpinan serta tindakannya itu sendiri sangat bergantung pada learning orientation atau orientasi pembelajaran atas apa yang dialami dan feedback availability atau ketersediaan input eksternal bagi sang pemimpin.
Dari sini, kita dapat mengambil pelajaran dari sejumlah pemimpin dunia yang pernah terpapar Covid-19.
Laura Kuenssberg dalam laporannya yang berjudul Boris Johnson Changes Tone Over Handling of Pandemic mengatakan bahwa setelah pulih dari Covid-19, arah kebijakan Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson mulai mengalami perubahan, yakni terlihat lebih akomodatif secara politik ketimbang sikap sebelumnya yang cenderung menyepelekan.
Kendati begitu, tak semua pemimpin dunia yang pulih dari Covid-19 bersikap seperti Johnson. Beberapa di antara mereka justru malah semakin menyepelekan virus ini setelah didiagnosa positif, seperti sikap yang ditunjukkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Trump, sebaliknya, setelah pulih justru mempercepat kepulangannya dari rumah sakit dan kembali ke Gedung Putih layaknya seorang pahlawan. Ia kemudian menggembar-gemborkan pemulihannya itu sebagai ‘kesembuhan total-nya’ terhadap pandemi Covid-19.
Tak hanya itu, Trump secara pongah juga menyebut bahwa infeksi Covid-19 merupakan berkah dari Tuhan. Sebab dengan terjangkit virus tersebut, Ia jadi bisa membuktikan keefektifan obat Covid-19 yang tengah dikembangkan oleh Regeneron Pharmaceuticals
Namun sejak awal Trump diumumkan positif Covid-19, banyak rumor miring yang meragukan kabar tersebut. Mereka menduga bahwa ini hanyalah taktik Trump untuk membuktikan klaimnya kepada para pendukung-pendukungnya bahwa virus tersebut tidak berbahaya, atau bahkan hanya sekadar ingin mencari alasan jika nanti Ia kalah dalam Pilpres AS.
Terlepas dari benar tidaknya, namun tak dapat dipungkiri, pulihnya Trump dalam waktu kurang dari satu minggu sejak diumumkan positif seolah mengonfirmasi tudingan tersebut. Namun yang jelas, kasus Trump ini membuktikan bahwa klaim diagnosa positif Covid-19 bisa saja digunakan untuk tujuan politis.
Lantas jika hal itu pernah dilakukan Trump, mungkinkah Anies, yang dengan ‘gercepnya’ mengakui status kesehatannya juga punya motif politik tertentu?
Lebih Baik dari Trump?
Sekalipun benar mempunyai motif politik di balik pengakuan terhadap diagnosis Covid-19, namun tak dapat dipungkiri, sikap yang ditunjukkan Anies berbeda 180 derajat dengan sikap yang ditunjukkan Trump. Anies justru memanfaatkan momentum ini untuk mengingatkan warga bahwa pandemi belum berakhir.
Selain itu, Ia juga meminta kepada warga agar tak takut untuk membuka status kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19. Sebab, keterbukaan dalam konteks tersebut dapat sangat membantu petugas kesehatan dalam melakukan pelacakan (tracing) mereka yang mungkin saja sudah terjangkit virus.
Namun di sisi lain, transparansi yang ditunjukkan Anies ini bisa saja merupakan cara untuk meraih kembali simpati publik. Sebab, belakangan ini, Anies memang mulai kehilangan kepercayaan masyarakat sebagai imbas dari kerumunan simpatisan HRS beberapa waktu lalu.
Steven M Norman dan koleganya dalam tulisan mereka yang berjudul The Impact of Positivity and Transparency on Trust in Leaders And Their Perceived Effectiveness menyebut bahwa transparansi berkorelasi positif dengan kepercayaan terhadap pemimpin. Mereka menyebut transparansi yang dimaksud di sini termasuk keefektifan pemimpin dan juga kemauan mereka untuk mengakui kelemahan di kala krisis.
Entah berangkat dari tulisan Norman atau tidak, namun sepertinya Anies memang menyadari bahwa keterbukaannya terhadap vonis positif Covid-19 dapat mendatangkan kepercayaan dan simpati publik. Berangkat dari sini, maka bisa saja Anies memang tengah memanfaatkan momentum ini untuk keuntungan politiknya.
Kendati begitu, ada tidaknya motif politik di balik pengakuan Anies terhadap diagnosa positif Covid-19 tetaplah sulit untuk dibuktikan. Hanya pihak bersangkutan yang dapat mengonfirmasi hal tersebut. Namun yang jelas, sikap keterbukaan Anies tetaplah patut diapresiasi karena dapat memudahkan kinerja petugas kesehatan dalam menangani pandemi. Mari berharap semoga pagebluk ini segera berakhir. Menarik ditunggu kelanjutannya. (F63)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
