HomeNalar PolitikPolitisi Gerindra: Hapuskan Sidang Isbat

Politisi Gerindra: Hapuskan Sidang Isbat

Sodik Mudjahid mengusulkan untuk menghapus sidang isbat. Menurutnya, tradisi tersebut layak untuk dikaji kembali sesuai dengan perkembangan zaman.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]etiap menentukan masuknya 1 Ramadhan sebagai awal berpuasa dan 1 Syawal untuk menentukan waktu Hari Raya Idul Fitri, pemerintah biasanya menggunakan Sidang Isbat. Sayangnya, sidang ini seringkali dilalui dengan perdebatan panjang, sehingga beberapa ormas dan tarekat menjalankan ibadah pada tanggal berbeda, meski telah ada ketetapan dari pemerintah.

Seringnya perdebatan tersebut, membuat Wakil Ketua Komisi VIII Fraksi Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid mengusulkan untuk menghapus sidang isbat tersebut. Menurutnya, tradisi tersebut layak untuk dikaji kembali sesuai dengan perkembangan zaman.

“Sidang isbat sudah berlangsung puluhan tahun dan layak dikaji keberadaannya sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang astronomi dan ilmu Falaq,” kata Sodik, Selasa (23/5).

Sodik memaparkan 6 alasan kenapa sidang isbat harus dihapus, pertama karena kemajuan pengetahuan yang sudah mampu menghitung secara akurat penanggalan hari per hari hingga berpuluh-puluh tahun kedepan. Kedua sidang isbat sering mempertontonkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan pemimpin umat saat menghadapi bulan suci Ramadan. Ketiga penetapan waktu hasil dari sidang isbat beberapa hari sebelum tiba bulan puasa, sering memperkuat dan mempertegas kebingungan dikalangan awam atas perbedaan tersebut.

Lalu alasan keempat adalah proses sidang isbat dari mulai kegiatan pengamatan  di lapangan, di beberapa titik jauh sebelum sidang isbat, sampai kegiatan sidangnya memerlukan biaya yang cukup besar. Kelima, sebelum sidang isbat, ormas Islam dan tarekat biasanya sudah menetapkan dan menyosialisasikan ketetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal kepada jemaah masing-masing. Dan hal itu dipegang kuat sebagai pedoman berpuasa umat. Keenam ormas Islam mempunyai otonomi dalam isbat dan menentukan jatuhnya 1 Ramadan dan 1 Syawal tanpa ada perasaan sungkan.

Baca juga :  Prabowo-Megawati Bersatu, Golkar Tentukan Nasib Jokowi?

Tujuan Dilakukannya Sidang Isbat

Politisi Gerindra Hapuskan Sidang Isbat

Sidang isbat merupakan sidang penetapan dalil syar’i di hadapan hakim dalam suatu majelis, gunanya untuk menetapkan suatu kebenaran atau peristiwa yang terjadi. Namun di Indonesia, sidang isbat ini lebih populer kaitannya dengan penetapan datangnya bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Jika dilihat, sidang isbat memang hanya ada di Indonesia.

Menurut catatan sejarah, sidang isbat pertama kali dilakukan pada tahun 1950. Dalam perhitungannya, ada dua metode yang digunakan yaitu hisab dan rukyatul hilal. Berdasarkan artinya,  hisab adalah perhitungan. Dalam dunia Islam istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi.

Sementara Rukyatul Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan merukyat (mengamati) hilal secara langsung. Apabila hilal (bulan sabit) tidak terlihat (atau gagal terlihat), maka bulan (kalender) berjalan digenapkan menjadi 30 hari.

Karena banyaknya golongan Islam yang mempunyai pandangan dalam menentukan kapan masuknya bulan Ramadhan, serta penetapan Idul Fitri, dan Idul Adha tiba, maka pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan sidang isbat guna menyamakan pandangan masyarakat umum. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama sendiri mengakui bahwa keputusan ini tidaklah mengikat, sehingga tidak masalah jika ada pihak tertentu yang meyakini tanggal berbeda.

Karena sidang isbat bersifat musyawarah, penetapan yang menjadi hasil dalam sidang ini pun merupakan kesepakatan antara masing-masing ormas Islam yang yang diwakili oleh utusannya. Pemerintah hanya sebagai fasilitator untuk para tokoh Islam dan para ulama dalam melakukan kesepakatan, kemudian setelah hasil kesepakatan tersebut didapatkan, baru pemerintah yang diwakili Menteri Agama akan mengumumkannya ke masyarakat. (A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Gibran, Wapres Paling Meme?

Usai MK bacakan putusan sengketa Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka, unggah fotonya sendiri dengan sound berjudul “Ahhhhhh”.

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Triad, Grup Mafia Penguasa Asia?

Kelompok mafia tidak hanya ada di negara-negara Barat, di Asia, sebuah kelompok yang disebut Triad kerap disamakan dengan mafia-mafia ala Italia. Bagaimana sejarahnya?

Manuver Mardiono, PPP “Degradasi” Selamanya?

Kendati belakangan berusaha tetap membawa PPP eksis di kancah perpolitikan nasional dengan gestur merapat ke koalisi Prabowo-Gibran, Muhamad Mardiono agaknya tetap akan cukup sulit membawa PPP bangkit jika tak membawa perubahan signifikan. Mengapa demikian?

Simpati, ‘Kartu’ Rahasia Prabowo?

Prabowo meminta relawan dan pendukungnya untuk tidak berdemo agar jaga perdamaian dan tensi politik. Apakah ini politik simpati ala Prabowo?

Sembako Siap Melambung Akibat Iran? 

erang Iran-Israel diprediksi akan berdampak besar pada ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? 

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Ini Rahasia Jokowi Kalahkan Megawati?

Kendati diprediksi melemah pasca kepresidenan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki kunci rahasia agar tetap bisa memiliki pengaruh dalam politik dan pemerintahan. Bahkan, Jokowi agaknya mampu untuk melampaui kekuatan dan pengaruh Megawati Soekarnoputri. Mengapa demikian?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...