HomeNalar PolitikPolitisi Gerindra: Hapuskan Sidang Isbat

Politisi Gerindra: Hapuskan Sidang Isbat

Sodik Mudjahid mengusulkan untuk menghapus sidang isbat. Menurutnya, tradisi tersebut layak untuk dikaji kembali sesuai dengan perkembangan zaman.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]etiap menentukan masuknya 1 Ramadhan sebagai awal berpuasa dan 1 Syawal untuk menentukan waktu Hari Raya Idul Fitri, pemerintah biasanya menggunakan Sidang Isbat. Sayangnya, sidang ini seringkali dilalui dengan perdebatan panjang, sehingga beberapa ormas dan tarekat menjalankan ibadah pada tanggal berbeda, meski telah ada ketetapan dari pemerintah.

Seringnya perdebatan tersebut, membuatWakil Ketua Komisi VIII Fraksi Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid mengusulkan untuk menghapus sidang isbat tersebut. Menurutnya, tradisi tersebut layak untuk dikaji kembali sesuai dengan perkembangan zaman.

“Sidang isbat sudah berlangsung puluhan tahun dan layak dikaji keberadaannya sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang astronomi dan ilmu Falaq,” kata Sodik, Selasa (23/5).

Sodik memaparkan 6 alasan kenapa sidang isbat harus dihapus,pertamakarena kemajuan pengetahuan yang sudah mampu menghitung secara akurat penanggalan hari per hari hingga berpuluh-puluh tahun kedepan.Keduasidang isbat sering mempertontonkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan pemimpin umat saat menghadapi bulan suci Ramadan. Ketiga penetapan waktu hasil dari sidang isbat beberapa hari sebelum tiba bulan puasa, sering memperkuat dan mempertegas kebingungan dikalangan awam atas perbedaan tersebut.

Lalu alasankeempatadalah proses sidang isbat dari mulai kegiatan pengamatan  di lapangan, di beberapa titik jauh sebelum sidang isbat, sampai kegiatan sidangnya memerlukan biaya yang cukup besar.Kelima,sebelum sidang isbat, ormas Islam dan tarekat biasanya sudah menetapkan dan menyosialisasikan ketetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal kepada jemaah masing-masing. Dan hal itu dipegang kuat sebagai pedoman berpuasa umat.Keenamormas Islam mempunyai otonomi dalam isbat dan menentukan jatuhnya 1 Ramadan dan 1 Syawal tanpa ada perasaan sungkan.

Baca juga :  Rasuah, Mustahil PDIP Jadi “Medioker”?

Tujuan Dilakukannya Sidang Isbat

Politisi Gerindra Hapuskan Sidang Isbat

Sidang isbat merupakansidang penetapan dalil syar’i di hadapan hakim dalam suatu majelis, gunanya untuk menetapkan suatu kebenaran atau peristiwa yang terjadi. Namun di Indonesia, sidang isbat ini lebih populer kaitannya dengan penetapan datangnya bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.�Jika dilihat, sidang isbat memang hanya ada di Indonesia.

Menurut catatan sejarah, sidang isbat pertama kali dilakukan pada tahun 1950. Dalam perhitungannya, adadua metode yang digunakan yaitu hisab dan rukyatul hilal. Berdasarkan artinya,  hisab adalah perhitungan. Dalam dunia Islam istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi.

Sementara Rukyatul Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan merukyat (mengamati) hilal secara langsung. Apabila hilal (bulan sabit) tidak terlihat (atau gagal terlihat), maka bulan (kalender) berjalan digenapkan menjadi 30 hari.

Karena banyaknya golongan Islam yang mempunyai pandangan dalam menentukan kapan masuknya bulan Ramadhan, serta penetapan Idul Fitri, dan Idul Adha tiba, maka pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan sidang isbat guna menyamakan pandangan masyarakat umum. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama sendiri mengakui bahwa keputusan ini tidaklah mengikat, sehingga tidak masalah jika ada pihak tertentu yang meyakini tanggal berbeda.

Karena sidang isbatbersifat musyawarah, penetapan yang menjadi hasil dalam sidang ini pun merupakan kesepakatan antara masing-masing ormas Islam yang yang diwakili oleh utusannya. Pemerintah hanya sebagai fasilitator untuk para tokoh Islam dan para ulama dalam melakukan kesepakatan, kemudian setelah hasil kesepakatan tersebut didapatkan, baru pemerintah yang diwakili Menteri Agama akan mengumumkannya ke masyarakat. (A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tarung 3 Parpol Raksasa di Pilkada

Pilkada Serentak 2024 menjadi medan pertarungan sengit bagi tiga partai politik besar di Indonesia: PDIP, Golkar, dan Gerindra.

RK Effect Bikin Jabar ‘Skakmat’?�

Hingga kini belum ada yang tahu secara pasti apakah Ridwan Kamil (RK) akan dimajukan sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta atau Jawa Barat (Jabar). Kira-kira...

Kamala Harris, Pion dari Biden?

Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memutuskan mundur dari Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024 dan memutuskan untuk mendukung Kamala Harris sebagai calon...

Siasat Demokrat Pepet Gerindra di Pilkada?

Partai Demokrat tampak memainkan manuver unik di Pilkada 2024, khususnya di wilayah-wilayah kunci dengan intrik tarik-menarik kepentingan parpol di kubu pemenang Pilpres, Koalisi Indonesia Maju (KIM). Lantas, mengapa Partai Demokrat melakukan itu dan bagaimana manuver mereka dapat mewarnai dinamika politik daerah yang berpotensi merambah hingga nasional serta Pilpres 2029 nantinya?

Puan-Kaesang, ‘Rekonsiliasi’ Jokowi-Megawati?

Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep diwacanakan untuk segera bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Mungkinkah akan ada rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo...

Alasan Banyaknya Populasi Asia

Dengarkan artikel berikut Negara-negara Asia memiliki populasi manusia yang begitu banyak. Beberapa orang bahkan mengatakan proyeksi populasi negara Asia yang begitu besar di masa depan...

Rasuah, Mustahil PDIP Jadi “Medioker”?

Setelah Wali Kota Semarang yang juga politisi PDIP, Hevearita Gunaryanti Rahayu ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), plus, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang masih menjalani proses hukum sebagai saksi di KPK dan Polda Metro Jaya, PDIP agaknya akan mengulangi apa yang terjadi ke Partai Demokrat setelah tak lagi berkuasa. Benarkah demikian?

Trump dan Bayangan Kelam Kaisar Palpatine�

Percobaan penembakan yang melibatkan kandidat Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump (13/7/2024), masih menyisakan beberapa pertanyaan besar. Salah satunya analisis dampaknya ke pemerintahan Trump jika nantinya ia terpilih jadi presiden. Analogi Kaisar Palpatine dari seri film Star Wars masuk jadi salah satu hipotesisnya.�

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...