Ada sekitar 4.957 militan asing ISIS yang tertangkap di Turki. Dari jumlah tersebut, terdapat 435 warga Indonesia. Ke-435 orang tersebut rencananya akan dipulangkan ke Indonesia.
PinterPolitik.com
“Terrorism is a significant threat to peace and security, prosperity and people” – Ban Ki-moon
[dropcap size=big]P[/dropcap]ada 9 Juli 2017 lalu, sebuah cuitan muncul di akun twitter resmi Perdana Menteri Irak, Haider Al-Abadi yang mengabarkan kemenangan tentara Irak atas militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dalam pertempuran di kota Mosul. Haider juga menyertakan sebuah foto dirinya berjalan di Mosul bersama tentara Irak. Deklarasi kemenangan tersebut ditanggapi secara beragam. Umumnya media-media internasional masih mempertanyakan apakah ISISbenar-benar telah kalah – kalau secara bisnis bisa disebut bangkrut – atau ini hanya kemunduran sesaat saja?
PM Al-Abadi returns to Baghdad tonight after announcing the liberation of Mosul pic.twitter.com/rtLHL3XwfO
— Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) July 10, 2017
Misalkan ISIS benar-benar bangkrut, masalah sesungguhnya ternyata belum berakhir. Terdapat antara 27.000 hingga 30.000 milisi asing yang bergabung ke ISIS. Di antara jumlah tersebut, banyak di antaranya merupakan simpatisan yang tertarik dengan gerakan ISIS dan berangkat dari negaranya masing-masing untuk ikut terlibat dalam pergerakan ISIS mendirikan cita-cita kekhalifahan. Selain itu, ada juga yang tertarik dengan bayaran upah yang ditawarkan ISIS. Kepulangan mantan militan ISIS ini akan menjadi ancaman teror baru di banyak negara. The Guardian menyebut ada 110 negara yang warganya bergabung dengan ISIS. Dari keseluruhan militan asing ISIS diperkirakan 21% datang dari Eropa, 50% dari Afrika Utara dan Barat, dan 29% dari negara lain, termasuk Indonesia.
Sejauh ini, sudah 152 Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah bergabung dengan ISIS dipulangkan ke Indonesia. WNI mantan ISIS tersebut telah menjalani rehabilitasi karena dikhawatirkan akan membawa pengaruh buruk saat kembali bergabung ke masyarakat. Kabarnya, masih ada sejumlah besar WNI yang sedang dalam proses untuk dideportasikan ke Indonesia.
Beda Pandangan Penanganan
Kepulangan militan asing ISIS yang melewati Turki – pintu masuk dan keluar para militan asing – menyebabkan banyak dari mereka yang tertangkap otoritas Turki. Kabarnya, ada sekitar 4.957 militan asing ISIS yang tertangkap di Turki. Dari jumlah tersebut, terdapat 435 warga Indonesia. Ke-435 orang tersebut rencananya akan dipulangkan ke Indonesia.
Kepulangan 435 warga ini mendatangkan reaksi beragam di Indonesia. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu secara tegas menolak kepulangan para WNI tersebut. Menurutnya, WNI yang bergabung dengan ISIS sudah secara sadar pergi dari Indonesia. Oleh karena itu, tidak perlu merepotkan pemerintah dengan kembali ke Indonesia.
“Nggak usah balik lagi. Ngerepotin! Daripada ngerepotin, biar saja di sana. Nggak usah kemari, kalau mau berjuang, berjuang saja di sana sampai mati,” demikian kata Menhan, seperti dikutip dari detik.com.
Walaupun terdengar keras, pendapat ini ada benarnya. WNI mantan ISIS yang kembali ke Indonesia akan menjadi ancaman bagi keamanan dalam negeri karena tidak ada jaminan mereka tidak akan melakukan teror di Indonesia. Tidak ada jaminan kalau setelah kembali ke Indonesia, WNI tersebut tidak melakukan aksi-aksi teror. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas.
“Kalau menurut saya (mereka) enggak usah diterima. Sudah biarkan saja tidak punya kewarganegaraan,” demikian kata Yaqut seperti dikutip dari Kompas.com.
Namun, pendapat yang berseberangan datang dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Menurut Puan, WNI mantan ISIS harus menjalani proses deradikalisasi dan diarahkan kembali pada ideologi Pancasila dan karakter ke-Indonesia-an. WNI mantan ISIS perlu dibina agar kembali ke jalan yang benar.
“Sebagian mereka sudah masuk ke balai deradikalisasi miliknya Kemensos. Diberikan pendidikan karakter, Pancasila dan agama yang sesuai di Indonesia,”kata Puan seperti dikutip dari Kompas.com.
Perbedaan pandangan ini mungkin bisa dimaklumi karena tiap orang tentu punya pemikiran yang berbeda-beda. Namun, dalam kaitan dengan penanganan teror, beda pandangan ini – khususnya antara menteri – menunjukkan bahwa pemerintah masih sering memberlakukan standar ganda. Di satu sisi, pemerintah coba menggunakan cara-cara keras saat berhadapan dengan terorisme. Namun, di sisi lain ada keinginan untuk memperlakukan teroris dengan pendekatan yang lebih lunak, bahkan dengan cara dirangkul. Faktanya, banyak kali dengan pendekatan yang lebih persuasif justru persoalan terorisme bisa diatasi dan tidak melahirkan dendam berkepanjangan. (Baca: Anggap Indonesia Negara Kafir, Teroris Targetkan Polisi)
Cita-cita Deradikalisasi
Deradikalisasi atau upaya ‘cuci otak’ terhadap mantan anggota kelompok radikal dan teroris memang menjadi program yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun, semakin maraknya teror yang terjadi di dalam negeri beberapa waktu terakhir menimbulkan pertanyaan, apakah deradikalisasi memang gagal dilakukan?
Pada tahun 2016 lalu, BNPT menyebut deradikalisasi 60 persen berhasil dilaksanakan. Data pada tahun tersebut juga menunjukkan bahwa para mantan narapidana terorisme yang telah bertobat diidentifikasi berjumlah 530 orang di 17 provinsi. Hingga akhir tahun 2016, masih terdapat 222 narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan yang masih dibina oleh BNPT.
Beberapa mantan teroris yang telah bertobat kini membantu polisi mengungkap jaringan gerakan-gerakan radikal di Indonesia. Salah satunya Ali Fauzi yang merupakan mantan teroris dan adik tersangka kasus Bom Bali, Amrozi. Saat ini, Ali Fauzi berperan membantu kepolisian dan BNPT dalam pengungkapan teror bahkan membantu proses deradikalisasi. Ia mendirikan Yayasan Lingkar Perdamaian yang bertujuan untuk mendidik anak-anak, janda, serta para istri yang suaminya masih dipenjara karena kasus terorisme. Tujuannya adalah untuk menjauhkan anak, janda, maupun istri pelaku terorisme dari sifat-sifat destruktif, termasuk pengebomam.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Khairul Ghazali, mantan teroris dan pelaku perampokan. Khairul Ghazali mendirikan pondok pesantren Al Hidayah di Deli Serdang, Sumatera Utara. Fokus pondok pesantren ini adalah untuk melakukan deradikalisasi terhadap paham-paham radikal. Khairul Ghazali berpandangan bahwa terorisme tidak bisa ditindak dengan kekerasan. Menurutnya, salah satu kunci deradikalisasi adalah adanya kedekatan dengan mantan-mantan pelaku teror. Deradikalisasi harus dilakukan dengan hati, bukan argumentasi.
Berkaitan dengan hal tersebut, kepulangan WNI mantan ISIS tentu akan mendatangkan masalah di dalam negeri jika tidak ditangani dengan baik. Apalagi, ada potensi mantan militan ISIS akan menimbulkan kekacauan baru di dalam negeri dan boleh jadi melahirkan sel-sel baru ISIS di Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia memang tidak seketat negara-negara seperti Inggris yang menerapkan interogasi berlapis bagi warganya yang kembali dari Irak dan Suriah. Namun, keseriusan penanganan eks kombatan ISIS mutlak diperlukan. Pendekatan yang salah bisa menjadi ancaman teror di masa depan.
Lalu, bagaimana sebaiknya pemerintah bersikap? Kewaspadaan otoritas yang mengawasi WNI yang kembali dari Irak dan Suriah memang perlu ditingkatkan. Namun, pendekatan dengan menggunakan hati atau kedekatan yang disebut oleh Khairul Ghazali merupakan hal yang harus diupayakan. Selama ini pemerintah hanya fokus melawan terorisme dengan cara-cara kekerasan dan faktanya sel terorisme masih tetap terus bertumbuh. Pemerintah mungkin perlu melihat fakta dalam konteks global – terlepas dari pandangan bahwa terorisme menjalankan bisnis konflik – perlawanan terhadap gerakan radikal dengan cara-cara kekerasan justru mendatangkan lebih banyak korban jiwa.
Pemerintah bisa memaksimalkan pilihan deradikalisasi dengan kembali meluruskan pemahaman para WNI mantan ISIS tersebut. Strategi melawan teror harus mengedepankan penyelesaian yang tuntas, bukan hanya sekedar membasmi permukaannya saja. Kembalinya WNI mantan ISIS mungkin bisa menjadi jalan bagi pemerintah untuk mencoba pendekatan baru dalam penanganan teror. Jika tidak dicoba tentu tidak akan tahu hasilnya. (S13)
