Menjelang Pilpres 2019, perdebatan tentang harta Soekarno dan Soeharto mencuat ke permukaan, seiring menguatnya isu finansial untuk kampanye politik. Keputusan MA yang menolak perlawanan Yayasan Supersemar menjadi bagian dari perdebatan bersama “mitos” 57 ribu ton emas Soekarno yang faktanya bisa membuat siapa saja jadi penguasa di negeri ini.
PinterPolitik.com
“Politics has become so expensive that it takes a lot of money even to be defeated.”
:: Will Rogers (1879-1935), kolumnis ::
[dropcap]B[/dropcap]agi generasi yang hidup di tahun 80-an sampai 90-an, pasti familiar dengan penggalan lirik lagu berikut ini: “Harta adalah hiasan hidup semata”. Ya, itulah salah satu penggalan lirik paling fenomenal dari lagu berjudul ‘Cinta dan Permata’ karya grup musik Panbers.
Memang benar, harta adalah hiasan yang tidak akan dibawa mati. Namun, fakta membuktikan bahwa harta adalah bagian dari berbagai perubahan penting dalam peradaban dan menggoreskan sejarah umat manusia.
Yang kita bicarakan ini adalah bagaimana harta kekayaan membantu jenderal Marcus Licinius Crassus mengubah Republik Romawi menjadi Kekaisaran Romawi yang otoritarian.
Crassus adalah salah satu orang terkaya yang pernah hidup di era Romawi dengan total kekayaan mencapai 200 juta sesterces (mata uang Romawi kuno) atau setara dengan total keseluruhan pengeluaran kekaisaran Romawi dalam satu tahun – bisa disebut sebagai APBN kalau zaman sekarang.
"Itu bukan milik Yayasan Supersemar, tapi milik PT Granadi, itu secara hukum mereka tidak bisa menyita." Tommy Soeharto, Ketua Umum Partai Berkarya. #MataNajwaSiapaRinduSoeharto
— Mata Najwa (@MataNajwa) July 11, 2018
Kini, perbincangan tentang harta yang setara dengan pengeluaran sebuah negara ini mengemuka di Indonesia jelang Pilpres 2019. Beberapa hari lalu, Mahkamah Agung (MA) telah menolak perlawanan dari Yayasan Supersemar terkait dana sejumlah Rp 4,4 triliun yang disebut-sebut diselewengkan oleh lembaga penyedia beasiswa bikinan Soeharto itu.
Sebelumnya, yayasan tersebut menolak keputusan pengadilan yang menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian negara yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Namun, perdebatan yang sesungguhnya mencuat adalah apakah Rp 4,4 triliun itu merupakan total kerugian negara yang terjadi selama Soeharto berkuasa – mengingat laporan dari Transparency International menempatkan Soeharto sebagai pemimpin terkorup di dunia dengan perkiraan korupsi mencapai US$ 35 miliar (Rp 504 triliun)?
Mendekati Pemilu 2019, isu harta yang berkembang juga terkait simpang siur 57 ribu ton emas yang disebut-sebut sebagai harta presiden pertama RI, Soekarno. Lalu, mengapa isu harta dua pemimpin ini selalu muncul mendekati pesta demokrasi?
Pilpres, Ironi Harta Soeharto-Soekarno
“Wealth is the source of power”. ‘Harta kekayaan adalah sumber kekuasaan’. Mungkin ungkapan itu adalah salah satu gambaran paling gamblang dari kondisi peradaban manusia.
Sejak perang Peloponnesian antara Athena dan Sparta pada zaman Yunani kuno, hingga kebangkitan Nazi Jerman pada Perang Dunia II, perdebatan yang mengemuka adalah terkait apa sumber utama kekuatan negara yang memampukannya memiliki angkatan perang yang besar, teknologi yang canggih, hingga anggaran perang yang besar?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu kembali ke satu kata: kekayaan (harta). Setidaknya hal itulah yang dituliskan oleh Fareed Zakaria dalam bukunya yang berjudul From Wealth to Power ketika ia menganalisis bagaimana Amerika Serikat (AS) mampu menjadi negara super power saat ini.
Menurutnya, ada koneksi yang sangat besar antara peningkatan kesejahteraan individu dan negara terhadap bagaimana negara tersebut mempersepsikan kekuasaan. Semakin kaya individu-individu, semakin kaya negara, semakin kuat pula power negara tersebut.
Dalam kerangka pemikiran yang sama, hal tersebut nyatanya juga berlaku dalam konteks perebutan kekuasaan politik tertinggi di internal sebuah negara. Kisah tentang Crassus di awal tulisan yang berhasil mengubah Romawi menjadi sebuah imperium dengan menggunakan kekuatan kekayaannya, merupakan salah contohnya.
Oleh karena itu, tidak heran belakangan ini dalam konteks lokal Indonesia, ketika mendekati masa-masa pergantian kekuasaan dalam tajuk Pemilihan Presiden, perdebatan tentang kekayaan menjadi salah satu konsen utama.
Kandidat penantang Presiden Joko Widodo (Jokowi), Prabowo Subianto misalnya sampai harus “meminta-minta” secara terbuka melalui salah satu video untuk mendapatkan modal kampanye – hal yang membenarkan dugaan kekuatan finansial yang melemah dari mantan Danjen Kopassus itu. Dalam sistem politik yang mahal seperti sekarang ini, tanpa dukungan kekuatan finansial, maka tak akan ada kekuasaan yang bisa diraih.
Jika demikian, menjadi masuk akal mengapa perdebatan tentang harta Soeharto dan Soekarno menguat ketika menjelang Pemilu. Harta adalah sumber kekuasaan, sehingga siapa yang menguasainya berpeluang untuk merengkuh kekuasaan atas negeri ini.
Namun, konteks “harta” presiden pertama dan kedua RI ini punya pertalian yang berbeda. Harta Soekarno berhubungan dengan “mitos” 57 ribu ton emas yang disebut-sebut “dipinjam” Presiden AS, John F. Kennedy pada 1963. Jika dirupiahkan, nilai harta tersebut mencapai Rp700-800 triliun.
Disebut “mitos” karena dokumen The Green Hilton yang menjelaskan tentang keberadaan harta Soekarno tersebut belum bisa dibuktikan keasliannya. Sempat ada pula orang mengklaim bisa mencairkan harta ini, termasuk warga negara Austria yang menyebut punya akses ke bank tempat harta tersebut disimpan.
Nyatanya, isu ini juga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mencari keuntungan. Salah satunya adalah lembaga UN Swissindo yang disebut melakukan penipuan dengan mengatasnamakan harta Soekarno itu. Dengan demikian, kebenaran harta Soekarno masih menjadi perdebatan hingga saat ini.
Kontras dengan harta Soekarno yang masih dianggap mitos, harta Soeharto justru disebut sebagai hal yang nyata. Jika merujuk data dari Transparency International seperti disebut di awal tulisan, status sebagai pemimpin paling korup di dunia sepanjang sejarah bukanlah predikat yang diberikan tanpa alasan.
Majalah Forbes bahkan pernah menempatkan Soeharto sebagai orang terkaya ke-4 di dunia pada 1997 dengan total kekayaan bersih US$ 16 miliar (Rp 230 triliun, kurs saat ini), sementara total korupsi yang dilakukan Soeharto mencapai US$ 35 miliar (Rp 504 triliun).
1. Penggunaan dana Yayasan Supersemar diungkit paska mundurnya Pak Harto. Tuntutan tidak lepas dari kondisi sosial politik saat itu yg bernuansa dendam kpd Pak Harto. Pangkal persoalannya terletak pada penyaluran sebagian dana yayasan kpd sejumlah perusahaan.
— Sosein (@nicolauscusanus) July 5, 2018
Dengan total korupsi yang demikian besar, jumlah Rp 4,4 triliun yang harus dibayarkan Yayasan Supersemar tidak ada apa-apanya. Bahkan, sebuah laporan juga dirilis pada Juli 1998 tentang sejumlah besar uang milik “seseorang” di Indonesia dipindahkan secara besar-besaran dari sebuah bank di Swiss ke Austria – negara yang terkenal sebagai surganya “hush-hush money” alias uang-uang haram.
Mantan Jaksa Agung Andi M. Ghalib bahkan secara terbuka menyatakan bahwa uang sejumlah US$ 9 miliar (Rp 129 triliun) tersebut adalah milik Soeharto, mengutip apa yang diberitakan oleh Majalah Time.
Namun, pengusutan dana tersebut tidak menemukan titik terang hingga saat ini. Soeharto sempat ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2000, namun pengusutan aset kekayaannya termasuk yang ada di luar negeri belum juga terlaksana hingga saat ini.
Dengan belum adanya pengembalian kekayaan kepada negara, bisa dipastikan siapa yang menguasai harta Soeharto tersebut tentu saja akan menjadi penguasa di negara ini dan berpotensi mengubah Indonesia layaknya Crassus yang menguasai Romawi. Apakah itu akan dilakukan oleh penerus trah Soeharto? Tidak ada yang tahu pasti.
Yang jelas, baik harta Soekarno maupun harta Soeharto punya dimensi politik dalam konteks elektoral. Butuh modal politik besar untuk menjadi presiden. Oleh karena itu, siapa yang menguasai harta itu, mungkin dialah yang akan menjadi presiden negara ini. Benarkah?
Wealth for Power, Cendana Akan Kembali
Dalam wawancara eksklusifnya dengan Najwa Shihab pada program Mata Najwa beberapa hari lalu, Tommy Soeharto membantah soal pembuktian kekayaan negara yang dituduh diselewengkan oleh ayahnya melalui Yayasan Supersemar dan berbagai dugaan penyelewengan yang lain.
Tommy bahkan mempertanyakan keputusan pengadilan dan menilai tidak ada dana negara yang diserahkan ke yayasan tersebut karena tidak bersumber dari APBN. Yang jelas, pernyataan Tommy ini mengindikasikan bahwa harta Soeharto memang berpotensi untuk sulit dikembalikan ke negara. Ada banyak pihak yang sangat mungkin punya akses kepada kekayaan Soeharto tersebut, termasuk anak-anaknya.
Dengan jumlah yang begitu besar, bukan tidak mungkin harta tersebut akan mampu membawa trah Soeharto kembali menjadi penguasa di negeri ini.
Kontras dengan situasi tersebut, harta Soekarno yang “katanya” bersumber dari sumbangan raja-raja Nusantara untuk mendukung berdirinya Republik Indonesia juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya.
Walaupun ada beberapa orang yang mengaku-ngaku punya akses ke kekayaan tersebut – bahkan beberapa presiden setelah Soeharto disebut-sebut juga mengincar harta Soekarno – namun tidak ada kebenaran pasti dari isu tersebut. Isu harta Soekarno yang hanya “mitos”, kontras dengan fakta korupsi Soeharto yang sesungguhnya berpeluang untuk dikembalikan pada negara.
Terlepas dari fakta-fakta itu, yang jelas fenomena harta Soekarno dan Soeharto membuktikan bahwa kekuasaan dan kekayaan adalah dua sisi mata uang yang saling mendukung. Sulit untuk menemukan pemimpin yang benar-benar sederhana di negara ini, mengingat sistem politiknya sudah mengharuskan seseorang untuk mengeluarkan banyak uang.
Di Indonesia, sulit untuk menemukan pemimpin seperti Presiden Uruguay, Jose Mujica yang memilih tinggal dalam kesederhanaan di peternakan miliknya ketimbang bermewah-mewahan di pusat kota, atau kesederhanaan seorang Mahmoud Ahmadinejad ketika menjadi Presiden Iran.
Harta Soekarno mungkin akan tetap menjadi mitos, tapi harta Soeharto? Sangat mungkin membawa trah keluarga itu kembali berkuasa di negeri ini. Yang jelas, seperti kata Will Rogers di awal tulisan ini, politik membutuhkan banyak uang, sekalipun untuk sekedar kalah dalam kontestasi Pemilu. Bukan begitu? (S13)
