Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan menampung aspirasi dukungan pengurus daerah untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) di 2024. Menariknya, Plt Ketua Umum (Ketum) PPP Muhammad Mardiono akan membahas usulan itu kepada para ulama. Lalu, apakah itu mengindikasikan peran ulama masih begitu signifikan di perpolitikan 2024?
Meskipun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP selama ini dianggap akan mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres), aspirasi internal masing-masing partai politik (parpol) nyatanya masih begitu dinamis.
Terbaru, dukungan sejumlah pengurus wilayah (DPW) PPP, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Banten, mengemuka untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024.
Nama Ganjar Pranowo belakangan menjadi begitu panas diperbincangkan setelah rivalnya di tiga besar elektabilitas survei capres, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan telah disokong parpol. Prabowo oleh Partai Gerindra dan Anies oleh Partai NasDem.
Ganjar akhirnya menjadi alternatif paling menarik untuk diusung mengingat parpol induknya, yakni PDIP, masih berambisi mengusung putri mahkota Puan Maharani sebagai kandidat RI-1.
Merespons suara internal, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengapresiasi setiap aspirasi pengurus daerah, termasuk usulan mengusung Ganjar.
Menariknya, Mardiono seolah cukup serius terhadap usulan itu dengan mengatakan pihaknya akan membahas secara khusus aspirasi tersebut bersama para ulama yang menjadi teladan PPP selama ini.
Lebih lanjut, dia menjelaskan pembahasan dalam tajuk “halaqah ulama” akan dilakukan oleh sejumlah ulama di majelis-majelis PPP.
Setelah menelurkan hasil, keputusan nantinya akan dibawa ke musyawarah kerja nasional (mukernas) atau rapat pimpinan nasional (rapimnas) PPP sebagai langkah final di level partai.
Secara mekanisme, PPP kemudian akan membawanya ke forum KIB sebagai ketaatan asas dan komitmen politik yang telah terjalin sebelumnya.
Di titik ini, peran ulama tampak masih begitu diperhitungkan untuk menentukan sebuah keputusan strategis, dalam hal ini terkait sokongan ke kandidat pemimpin bangsa berikutnya.
Lalu, mengapa peran ulama bisa sekuat itu di perpolitikan nasional? Apakah peran itu masih signifikan di Pemilu dan Pilpres 2024?
Ulama Adalah Kunci?
Sebagaimana pola interaksinya sehari-hari dengan masyarakat dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ulama agaknya memang memegang peran signifikan dalam dimensi multiaspek, termasuk politik.
Pola itu kemudian menguak bahwa ulama memiliki sebuah “modal” yang mana disebut pula oleh Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu. Terdapat beberapa jenis modal yang dipaparkan Bourdieu dalam bukunya yang berjudul The Forms of Capital, salah satunya adalah modal sosial.
Istilah “modal” sendiri digunakan Bourdieu untuk memetakan hubungan-hubungan kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat.
Dalam pemikirannya, modal sosial merupakan properti individual, bukan kolektif, yang bersumber dari status sosial seseorang. Modal sosial ini dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kekuasaan atas sekumpulan orang atau individu yang menguasai sumber daya.
Lebih lanjut, Bourdieu mengatakan bahwa modal sosial tidak tersedia secara alamiah bagi semua orang. Itu, hanya dapat diakses oleh mereka yang berusaha memperolehnya dengan mencapai posisi kekuasaan dan status dengan mengembangkan niat baik.
Dalam aplikasinya, modal sosial ternyata dapat dikonversi menjadi modal politik, persis seperti publikasi Regina Birner dan Heidi Wittmer yang berjudul Converting Social Capital into Political Capital.
Sejarahnya, peran ulama dalam politik memang telah ada sejak era sebelum Kemerdekaan. Kala itu, ulama tak hanya berperan menjadi pengobar semangat juang rakyat, tetapi juga turut aktif dalam merumuskan pondasi bangsa dan negara seperti K.H. Hasyim Asyari, K.H. Ahmad Dahlan, hingga K.H. Wahid Hasyim.
Di era Orde Baru, ulama tetap menjadi variabel penting dinamika politik di bawah kepemimpinan tangan besi Soeharto.
Setelah Reformasi, ulama bahkan berhasil merengkuh kursi kepemimpinan tertinggi negeri ini saat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menggantikan Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 1999.
Begitu pula dengan Wakil Presiden ke-13 RI saat ini, K.H. Ma’ruf Amin yang merupakan ulama paling powerful di Indonesia sebagaimana dikatakan Greg Fealy dalam publikasinya di new mandala yang berjudul Ma’ruf Amin: Jokowi’s Islamic defender or deadweight?.
Selain itu, bukan rahasia jika secara secara sosiologi politik, karakteristik masyarakat Indonesia cenderung menempatkan ulama sebagai patron dalam kehidupan sosial.
Realitas tersebut pernah diungkap oleh Clifford Geertz dalam penelitianya yang bertajuk The Javanese Kijaji: The Changing Roles of A Cultural Broke. Antropolog Amerika Serikat (AS) itu menjelaskan bahwa yang membuat seorang kiai menjadi karismatik adalah karena perannya sebagai perantara budaya atau cultural broker.
Karena perannya itu, seorang ulama atau kiai dapat berfungsi sebagai pemersatu dalam masyarakat lingkungannya. Pun juga mempersatukan pilihan politik.
Secara praktik, ulama juga disebut-sebut dapat menjadi benteng bagi para aktor politik dari berbagai serangan rivalnya. Benarkah demikian?
Kunci Pertahanan Politik?
Proses politik di mana PPP menyebut akan membawa usulan mengusung Ganjar sebagai capres 2024 kiranya memang menunjukkan ulama masih memiliki posisi politik yang signifikan.
Terlebih, selain Ma’ruf, ulama karismatik lain, yakni mendiang K.H. Maimun Zubair meninggalkan tradisi politik berlandaskan keagamaan yang kuat di internal PPP. Persis sebagaimana penjelasan tersirat Fealy secara umum terhadap sosok ulama dalam perpolitikan Indonesia.
Namun, selain turut aktif dalam ajang perpolitikan sebagai hakikat ulama demi kebaikan masyarakat luas, para pemuka agama level atas ini juga dinilai memiliki peran tersendiri sebagai tameng bagi para aktor politik dalam sebuah persaingan.
Sian Troath dalam Indonesia: An Election of Identity Politics and Peace Offerings mengatakan momen saat Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai cawapres merupakan langkah politik yang cerdas untuk melindungi dirinya dari serangan politik identitas.
Tanpa Ma’ruf Amin, Jokowi disebut akan terkena isu sensitif seperti komunisme dan anti-Muslim seperti yang terjadi pada Pemilu 2014 sebelumnya.
Troath menambahkan, Jokowi saat itu dinilai ingin memastikan bahwa Pemilu nanti akan berpusat pada masalah ekonomi dan berbagai sektor lain, bukan terkait politik identitas.
Dalam proses politik menjelang Pilpres 2019, Ma’ruf kemudian mengatakan bahwa dirinya menyesali telah turut andil dalam pergerakan massa yang mengirim Ahok ke penjara
Kala itu, dia juga tampak tidak sekeras ketika aktif di MUI. Bahkan, pada 2018 lalu Ma’ruf muncul dalam sebuah video, mengucapkan selamat merayakan Natal untuk umat Kristiani, sebuah hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya.
Oleh karena itu, selain sebagai rujukan keputusan strategis, terutama parpol beraliran Islam seperti PPP, ulama juga kiranya dapat menghadirkan jaminan keamanan politik tersendiri dalam rivalitas politik yang terkadang begitu kejam.
Kendati demikian, peran aktif ulama di ajang Pemilu dan Pilpres 2024 agaknya harus tampil sebagai aktor di balik layar, bukan lagi sebagai pemain utama layaknya Ma’ruf Amin di 2019. Mengapa begitu?
Selain dikarenakan persepsi pemilih yang tampak kian cerdas merespons politik beraroma identitas, terdapat riwayat historis tersendiri saat ulama turut proaktif dalam politik, kemenangan menjadi hal yang justru sulit didapat.
Selain fenomena Ma’ruf Amin yang tampak seperti sebuah anomali, Sunny Tanuwidjaja dalam tulisannya yang berjudul Political Islam and Islamic Parties in Indonesia menyiratkan bahwa agamaisasi politik atau kala aktor politik menunjukkan sisi keagamaan mereka, justru akan tampak kurang menarik di hadapan pemilih.
Dalam sejarahnya, selain Ma’ruf Amin, ulama yang tampil di depan panggung kerap menuai hasil yang kurang menggembirakan. Sebut saja Hasyim Muzadi di Pilpres 2004 saat mendampingi Megawati Soekarnoputri. Begitu pula kiranya dengan kecenderungan yang akan terjadi di Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.
Namun, sejauh mana peran ulama dalam merumuskan arah perpolitikan Indonesia – yang dipastikan akan memiliki pemimpin baru – tentu akan sangat menarik untuk dinantikan. (J61)
