HomeHeadlinePilpres 2024 Hampir Pasti Ganjar vs Prabowo?

Pilpres 2024 Hampir Pasti Ganjar vs Prabowo?

Kecil Besar

Salah satu pendiri CSIS Jusuf Wanandi menyebut Pilpres 2024 akan diisi oleh dua paslon. Dengan PDIP secara terang-terangan menginginkan dua paslon, apakah pernyataan Jusuf sudah pasti terbukti? Atau mungkin, manuver Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan menjadi perubah permainan?


PinterPolitik.com

“Surprise is the greatest gift which life can grant us.” – Boris Pasternak

Bicara lembaga think tank di Indonesia, Center for Strategic and International Studies (CSIS) mungkin dapat dikatakan yang terdepan, khususnya jika melihat sejarah dan kiprahnya. Mengutip buku Greg Barton, Kelly Bird, dan Susan Blackburn yang berjudul Indonesia Today: Challenges of History, pada tahun 1970-an Letnan TNI Ali Moertopo menginisiasi pembentukan CSIS.

Ali Moertopo membawa mereka yang belajar di Amerika Serikat (AS), khususnya dari Seymour Martin Lipset dan Samuel Huntington, untuk melakukan akselerasi modernisasi dan menduplikasi demokrasi AS di Indonesia.

Sepak terjang yang tak diragukan lagi membuat publik gempar atas pernyataan salah satu pendiri CSIS Jusuf Wanandi baru-baru ini. Pria kelahiran tahun 1937 itu menyebut Pilpres 2024 hanya akan diisi oleh dua paslon.

Menurut Jusuf, kalkulasi kemenangan akan sulit dilakukan apabila lebih dari dua paslon. Itu terlihat di Pilgub DKI Jakarta 2017 ketika Ahok kalah di putaran kedua, padahal menang di putaran pertama.

“Maka itu saya kira koalisi pendukung keberlanjutan pemerintahan Jokowi ini tidak akan membiarkan lebih dari dua pasangan capres dan cawapres. Karena terlalu banyak risiko,” ungkap Jusuf pada 25 Mei 2023.

pilpres 2024 hanya dua paslon

Taktik Memotong Salami

Merangkai berbagai variabel politik yang tertangkap dan tercium, pernyataan Jusuf dapat dikatakan sebagai sebuah sinyal serius.

Pertama, tentu saja ini soal PDIP, partai paling berpengaruh saat ini. PDIP secara terbuka menginginkan Pilpres 2024 kembali diisi pertarungan dua paslon.

“Semakin banyak calon akan membuka ruang pilpres dua tahap, dan itu artinya beban rakyatlah yang harus memikul biaya-biaya pemilu itu. Karena itu, secara ideal kita berharap dua paslon itu dapat dilakukan,” ungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 20 Desember 2021.

Bicara kalkulasi kemenangan, pertarungan lebih dari dua paslon tidak menguntungkan PDIP. Jika Pilpres 2024 diisi tiga paslon, PDIP akan di posisi terjepit. Katakanlah yang maju adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Jika Ganjar lolos di putaran kedua, PDIP akan bertarung melawan pendukung Prabowo plus Anies. Pendukung Prabowo dan Anies memiliki irisan yang besar, dan cenderung anti terhadap kubu PDIP. Seperti disebutkan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais, jika Anies tidak maju, dukungan akan diberikan ke Prabowo.

Baca juga :  Khofifah dan Jebakan "Bebek Songkem"?

Kedua, Koalisi Perubahan yang mengusung Anies terus dirongrong. Menurut laporan Tempo, seolah terdapat pembagian peran untuk melobi ketiga anggota koalisi. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dilaporkan mengimingi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) posisi cawapres agar Partai Demokrat keluar dari koalisi.

Ada pula isu bahwa Partai Demokrat tengah dilobi untuk bergabung ke dalam Koalisi Besar. Prabowo juga telah bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan, Jawa Timur pada 20 Mei 2023.

Komunikasi dengan PKS dilakukan oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Ini mungkin karena kedekatan Sandi dengan PKS. Sandi disebut menawari PKS ajakan masuk kabinet dan posisi menteri. Tawaran itu sekiranya berkorelasi dengan pernyataan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi pada Juni 2022 ketika menyebut partainya lelah di luar pemerintahan.

sangat terjal jalan anies

Sedangkan dengan Partai NasDem, pendekatannya sepertinya lebih keras. Berdasarkan laporan Tempo yang bertajuk Panas Surya Terbakar Istana, setidaknya ada tiga bisnis Surya Paloh yang terganggu setelah deklarasi Anies.

Pertama, usaha katering PT Pangansari Utama yang menyediakan jasa boga untuk PT Freeport Indonesia. Pangansari diketahui menyediakan katering untuk 40 ribu pekerja Freeport selama 30 tahun. Akhir-akhir ini terdengar kabar bahwa Pangansari akan digantikan oleh PT Sarinah yang merupakan perusahaan BUMN.

Jika benar terjadi, itu akan menjadi kerugian besar bagi Paloh karena kabarnya keuntungan Pangansari mencapai ratusan miliar rupiah. Nilai pengadaan makanan untuk Freeport mencapai US$ 500 juta per tahun atau sekitar Rp 7,4 triliun.

Kedua, usaha properti PT Media Properti Indonesia yang tengah membangun gedung kembar Indonesia 1 di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Pembangunan itu membutuhkan dana sebesar Rp 8 triliun. Namun, bank pemerintah dikabarkan batal memberikan kredit pada akhir tahun lalu, dua bulan setelah deklarasi Anies.

Ketiga, usaha media Media Group kini tidak lagi mendapatkan iklan dari pemerintah dan BUMN.

Selain bisnis, baru-baru ini eks Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate juga ditangkap karena kasus korupsi proyek menara BTS 4G di Kemenkominfo.

“Pak Surya Paloh dikasih pesan untuk mengubah pikiran supaya tidak lagi mencalonkan Anies,” ungkap Jubir Anies, Sudirman Said pada 25 Mei 2023.

Kendati merupakan koalisi pertama yang mengusung bacapres, Koalisi Perubahan dapat dikatakan yang paling rentan. Pasalnya, sampai saat ini tidak ada parpol parlemen lain yang tertarik untuk bergabung. Artinya, jika salah satu dari tiga parpol mencabut dukungan, Anies dipastikan batal maju di Pilpres 2024.

Baca juga :  Inul dan Bangkitnya Sang 'Anti-Hero'

Secara khusus, rangkaian sikutan dan lobi terhadap Koalisi Perubahan dapat dilihat sebagai salami slicing tactics. Ini adalah praktik menggunakan serangkaian serangan kecil untuk menghasilkan akumulasi serangan besar.

Dalam terang politik, salami slicing tactics digunakan untuk menggambarkan proses menaklukkan aliansi dengan cara memecah belahnya. Tiap anggota aliansi dipengaruhi sedikit demi sedikit. Oposisi dilemahkan, diiris tipis-tipis, dan dipotong demi sepotong.

duet airlangga zulhas realistis

Airlangga Jadi Pembeda?

Sejauh ini, jika salami slicing tactics berjalan dengan baik, Pilpres 2024 dipastikan akan diisi oleh dua paslon, yakni Prabowo vs Ganjar.

Namun, terdapat satu elite yang sepertinya dapat mengubah kalkulasi itu, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Saat ini posisi Golkar terancam sebagai tim hore. Secara terbuka PKB menolak Airlangga sebagai cawapres Prabowo.

PDIP juga sulit melirik Airlangga karena Ganjar membutuhkan cawapres yang kuat di Jawa Timur atau memiliki pengaruh kuat di Nahdlatul Ulama (NU).

Sementara untuk jadi cawapres Anies, sifat Airlangga yang tidak ingin bermusuhan dan kompromistis adalah kendala besar. Pernyataan Presiden Jokowi bahwa dirinya akan cawe-cawe di Pilpres 2024 adalah pesan serius. Sulit membayangkan Airlangga membawa Golkar untuk berposisi diametral dengan PDIP dan Presiden Jokowi.

Di tengah kebuntuan itu sebuah wacana menarik terdengar. Muncul isu duet Airlangga dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Di atas kertas, Golkar dan PAN dapat mengusung paslon karena memenuhi ambang batas 115 kursi DPR. Golkar memiliki 85 kursi DPR, sedangkan PAN 44 kursi DPR. Gabungan keduanya mencapai 129 kursi.

“Airlangga-Zulhas merupakan pasangan yang sangat realistis,” ungkap pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno pada 26 Mei 2023.

Sisanya mungkin soal political will Airlangga. Ini akan menjadi catatan sejarah, apakah Airlangga akan mengikuti langkah Jusuf Kalla (JK) ketika memutuskan melawan SBY pada Pilpres 2009 lalu.

“Sebenarnya saya ingin sama SBY, tapi SBY memilih lain. Itu juga waktu itu malah minta clue agar Golkar kasih lima nama. Wah, itu berarti kan menghina saya kan, saya Wapres, saya ketua umum, akhirnya timbul harga, Golkar partai terbesar mesti ada calonnya dong,” ungkap JK pada Februari 2022.

Lantas, apakah Airlangga akan mengambil langkah nekat seperti JK? Menarik ditunggu kelanjutannya. (R53)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Ganjar Kena Karma Kritik Jokowi?

Dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion, elektabilitas Ganjar-Mahfud justru menempati posisi ketiga. Apakah itu karma Ganjar karena mengkritik Jokowi? PinterPolitik.com Pada awalnya Ganjar Pranowo digadang-gadang sebagai...

Anies-Muhaimin Terjebak Ilusi Kampanye?

Di hampir semua rilis survei, duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu menempati posisi ketiga. Menanggapi survei yang ada, Anies dan Muhaimin merespons optimis...

Kenapa Jokowi Belum Copot Budi Gunawan?

Hubungan dekat Budi Gunawan (BG) dengan Megawati Soekarnoputri disinyalir menjadi alasan kuatnya isu pencopotan BG sebagai Kepala BIN. Lantas, kenapa sampai sekarang Presiden Jokowi...