Pidato Visi Indonesia dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sinyal bahwa sang presiden akan berfokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Fokus ini bisa jadi merupakan cara Jokowi mewujudkan jurus ekonomi loncat katak (leapfrog).
PinterPolitik.com
“So, if you feeling froggy, leap” – Fabolous, penyanyi rap asal Amerika Serikat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya memiliki visi besar terhadap Indonesia di bawah kepresidenan keduanya. Sebagai presiden terpilih 2019-204, Jokowi memilih untuk berbicara di depan khalayak umum melalui pidatonya yang juga banyak disiarkan oleh saluran televisi.
Tak tanggung-tanggung, Jokowi juga tampak lebih emosional dalam pidatonya. Sang presiden seakan-akan siap melawan siapa-siapa saja yang menghambatnya dalam mewujudkan visi tersebut.
Sebelumnya, dalam pidato tersebut, Jokowi menjelaskan lima program utamanya dalam kepresidenannya yang berfokus pada infrastruktur, investasi, dan sumber daya manusia (SDM). Meski dengan optimisme yang besar, beberapa pihak menilai bahwa visi tersebut telah usang dan banyak hal yang luput dari perhatian sang presiden.
Reformasi birokrasi itu penting agar lembaga-lembaga kita semakin sederhana dan lincah, makin sigap melayani, dan cepat memberikan izin. Lembaga yang tidak efisien, tidak efektif, kita pangkas. Bahkan, kalau tidak bermanfaat dan bermasalah, lebih baik dibubarkan saja. pic.twitter.com/0EO7KiY9g1
— Joko Widodo (@jokowi) July 15, 2019
Terlepas dari kritik-kritik tersebut, visi Indonesia yang disampaikan Jokowi tersebut sebenarnya bisa saja mengandung mimpi yang besar. Boleh jadi, visi tersebut merupakan jurus sang presiden dalam mewujudkan “Indonesia Emas” – istilah yang pernah dilontarkannya dalam suatu wawancara dengan Nikkei Asian Review.
Guna mewujudkan visinya tersebut, Jokowi dikabarkan akan berfokus pada pengembangan teknologi dan digital – mirip dengan apa yang dilakukan India dalam upaya loncat kataknya (leapfrog). Istilah ini kerap digunakan untuk menggambarkan “lompatan” yang dilakukan negara tersebut dari ekonomi pertanian ke ekonomi digital.
Pertanyaannya, bagaimana Jokowi dapat meraih mimpi besar tersebut? Upaya apa yang dilakukannya? Lalu, tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh presiden terpilih 2019-2024 tersebut?
Loncat Katak ala India
Istilah “digital” mungkin bukan istilah yang asing lagi bagi Jokowi. Dalam beberapa kesempatan, sang presiden selalu melontarkan gagasan-gagasan yang berhubungan dengan dunia dan industri digital – dari istilah “unicorn” hingga Dilan (digital melayani).
Fokus Jokowi terhadap dunia digital ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Sosok yang telah memimpin India sejak tahun 2014 tersebut memang mendorong kampanye Digital India guna meningkatkan perekonomian negara kelahiran Bollywood tersebut.
Peran digital dalam ekonomi India memang bukan main-main. Banyak ahli ekonomi dan digital melihat potensi negara tersebut untuk melakukan loncatan katak guna memperoleh status “negara maju.”
M.R. Bhagavan dari Stockholm Environment Institute menjelaskan bahwa loncatan katak ini pernah dilakukan oleh beberapa negara, seperti Jerman dan Prancis. Pada abad ke-19, kedua negara ini memilih untuk meloncati tahapan-tahapan perkembangan industri yang pernah dilakukan oleh Inggris untuk menjadi negara industri. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Jepang, Korea Selatan (Korsel), dan Singapura pada abad ke-20.
Namun, apa yang dilakukan oleh India justru sedikit berbeda. Seorang profesor dari International Institute for Management Development (IMD) Business School di Swiss, Amit M. Joshi, menjelaskan bahwa India sedang melakukan loncatan katak yang besar tanpa menjadi negara industri terlebih dahulu.
Loncatan katak membuat ekonomi suatu negara bertransisi menjadi negara maju. Click To TweetDalam tulisannya yang berjudul The Great Indian Leapfrog, dijelaskan bahwa loncatan tersebut membuat India tidak perlu melakukan proses yang panjang guna menjadi negara maju di masa mendatang. Loncat katak yang dilakukan India tersebut tengah membuat ekonomi negara tersebut bertransisi dari yang mulanya sebagian besar bergantung terhadap sektor pertanian menjadi negara digital.
Negara yang dipimpin Modi tersebut kini banyak melahirkan perusahaan-perusahaan teknologi rintisan (start-up) yang dinilai mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar. Sumbangsih tersebut dinilai dapat membuat India tidak perlu melakukan berbagai tahapan industrialisasi seperti yang dilakukan negara-negara lain – Jepang, Tiongkok, dan Korsel.
Kegiatan ekonomi di sektor digital ini telah memberikan sumbangsih sebesar Rp 2,78 kuadriliun (8 persen) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) India pada tahun 2017-18. Nilai tersebut tidak menutup kemungkinan dapat terus bertumbuh. Dalam sebuah laporan dari Kementerian Informasi dan Teknologi India, ekonomi digital dapat memberikan sumbangsih sekitar Rp 11,13 kuadriliun hingga Rp 13,9 kuadriliun pada tahun 2025.
Guna mewujudkan angka tersebut, pemerintahan Modi di India menjalankan berbagai program. Salah satunya adalah Digital India yang memiliki tiga visi utama, yaitu peningkatan infrastruktur digital, peningkatan pelayanan pemerintahan secara digital, dan peningkatan penggunaan digital oleh masyarakat India.
Jika India tengah melakukan loncatan besar tersebut, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Jokowi dapat mendorong loncatan tersebut?
Potensi Hambatan untuk Melompat
Visi Indonesia dalam pidato Jokowi tersebut bisa jadi juga menyasar pengembangan ekonomi digital di Indonesia melalui pengembangan SDM dan investasi. Namun, sejauh manakah visi ala Jokowi ini akan bertahan?
Jokowi tentunya akan menghadapi beberapa tantangan guna melakukan loncatan katak ala India tersebut. Salah satu permasalahan yang akan dihadapi sang presiden adalah minimnya SDM Indonesia yang mumpuni.
Berdasarkan data dari World Economic Forum, jumlah lulusan perguruan tinggi Indonesia hanya sebanyak 17,45 juta – terpaut jauh dengan India yang bahkan lebih banyak dibandingkan dengan Tiongkok, yaitu sekitar 77,9 juta orang.
Dalam sektor ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) – kunci pengembangan ekonomi digital, Indonesia hanya memiliki 206 ribu orang. Di sisi lain, lulusan IPTEK di India berjumlah 2,57 juta orang.
Selain itu, kapabilitas SDM India turut membuat diaspora dari negara tersebut menjadi prominen di negara-negara maju, terutama sektor teknologi. Kehadiran diaspora ini dianggap menjadi salah satu faktor pendukung bagi negara tersebut dalam mengembangkan kemampuan digitalnya melalui koneksi yang terjalin dengan Google, Facebook, dan Amazon.
Meskipun Jokowi sempat menyinggung peran diaspora dalam pidatonya beberapa waktu lalu, diaspora Indonesia tidak memiliki ikatan sekuat diaspora India yang jumlahnya kini terbesar di dunia. Bahkan, jumlah dan komposisi diaspora Indonesia belum dapat dipastikan.
Selain itu, minimnya SDM yang mumpuni ini dinilai menjadi momok bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Akibatnya, Indonesia disebut-sebut tengah terperangkap dalam middle-income trap – perangkap yang membuat pendapatan suatu negara mengalami stagnasi.
Pertumbuhan ekonomi dinilai menjadi cara Indonesia agar dapat keluar dari perangkap tersebut. Visi ekonomi digital ala Jokowi tersebut juga bisa jadi dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia – seperti yang tengah dilakukan oleh PM Prayuth Chan-o-cha di Thailand.
Oleh sebab itu, demi mewujudkan hal tersebut, Jokowi tentu sangat membutuhkan pihak lain dalam membantunya. Kali ini, sang presiden menyasar sektor swasta – baik domestik maupun internasional – guna meningkatkan kualitas SDM Indonesia, berupa pemberian insentif bagi investasi di bidang pelatihan serta penelitian dan pengembangan (litbang).
Persoalan lainnya adalah bagaimana Jokowi dapat mengkonsolidasikan kekuatannya agar program-program visionernya tersebut tidak mendapatkan ancaman politik dari oposisinya – mengingat investasi dan pihak asing merupakan isu yang sensitif dalam perpolitikan Indonesia.
Belum lagi, partai-partai politik pendukung Jokowi bisa saja menjadi ancaman bagi upaya perwujudan visi tersebut. Pasalnya, koalisi Jokowi yang “gemuk” memiliki kepentingannya masing-masing dan dinilai akan lebih berfokus pada kebijakan populis guna menyongsong Pemilu 2024.
Pada akhirnya, poin-poin reformatif Jokowi dalam pidato Visi Indonesia sebagai upaya untuk “melompat” menjadi negara maju di masa mendatang bisa saja menemui jalan terjal. Berbagai persoalan ekonomi dan politik yang menyertai dapat menjadi tantangan yang perlu dihadapi oleh sang presiden.
Semua ini tentunya kembali pada konsolidasi sang presiden di periode keduanya. Dengan merasa tidak ada beban lagi yang menghantuinya, menjadi wajar bila Jokowi ingin mewujudkan visi “loncatan katak” tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh rapper Fabolous di awal tulisan, bila kita optimis dan merasa bisa, maka lakukanlah – entah berapa lama optimisme tersebut dapat bertahan. (A43)
