Presiden AS Donald Trump ancam akan melakukan perang dagang dengan Indonesia. Apakah ada agenda lain AS dibalik ancaman tersebut?
PinterPolitik.com
“Menurut saya, suatu saat defisit perdagangan akan menciptakan kekacauan politik, tak lama lagi. Saya rasa akan ada banyak perubahan.” ~ Warren Buffett
[dropcap]P[/dropcap]ebisnis terkaya dunia, Warren Edward Buffett (87 tahun), lebih dari sepuluh tahun lalu telah berkali-kali mengingatkan Pemerintah AS akan bahaya defisit perdagangan yang dialami negara adidaya tersebut. Namun baru di era Presiden Donald Trump, peringatan itu mendapat perhatian yang sangat serius.
Sebagai presiden yang memiliki misi utama “Making America Great Again”, defisit perdagangan yang begitu besar di negaranya tentu menjadi catatan buruk. Sebagai seorang pengusaha ternama, tentu Trump tak ingin memimpin negara yang sektor perdagangannya dikenal selalu merugi.
Dampaknya, sejumlah negara pun mulai ketar-ketir dibuatnya. Setelah melakukan perang dagang dengan adu bea tarif impor dengan Tiongkok, awal Juli lalu, Trump pun mengancam akan melakukan hal yang sama dengan sejumlah negara lain yang dalam neraca perdagangan AS mengalami defisit, termasuk Indonesia.
Sebagai salah satu negara penerima pemotongan bea tarif impor atau yang dikenal sebagai Generalized System of Preference (GSP), selama ini Indonesia memang menikmati nilai perdagangan yang selalu surplus dengan AS. Diperkirakan total nilai impor non-Migas AS mencapai 10,91 persen dari total penerimaan ekspor Indonesia.
Demi menghindari perang dagang tersebut, Sabtu (21/7) lalu, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita bertolak ke AS, dengan tujuan melobi Pemerintah AS terkait ancaman pencabutan GSP sejumlah produk ekspor Indonesia. Bagi pemerintah, pendekatan kolaboratif akan dapat mencegah terjadinya perang dagang dengan AS.
Di tanah air sendiri, ancaman perang dagang Trump ini menciptakan kebingungan tersendiri bagi para ekonom. Salah satunya Ketua Apindo, Shinta Wijaya yang mengatakan kalau evaluasi GSP adalah hal yang rutin dilakukan dan sangat wajar bila dicabut mengingat semakin kuatnya produk ekspor Indonesia di AS.
Selama ini, AS merupakan negara tujuan ekspor kedua setelah Tiongkok. Nilai perdagangannya pun selalu surplus. Sedangkan sebagai negara tujuan ekspor tertinggi, perdagangan Indonesia dengan Tiongkok lebih sering mengalami defisit sebab nilai impornya lebih tinggi dibandingkan ekspor.
Meski begitu, Ekonom Senior Indef Dradjad H. Wibowomenilai defisit perdagangan AS terhadap Indonesia sebenarnya tidak seberapa bila dibandingkan dengan Tiongkok. Sehingga menurutnya, apa yang terjadi tidak sama dengan perang dagang AS-Tiongkok. Terkait dengan lobi yang dilakukan Mendag atas undangan Pemerintah AS, mungkinkah AS ‘hanya’ tengah menekan Indonesia?
Diantara Perdagangan Dua Adidaya
“Para kritikus memandang perdagangan internasional sebagai bentuk penjajahan budaya yang harus dikontrol secara ketat.” ~ Robert Gilpin
Sebagai penguasa negara adidaya, kebijakan-kebijakan kontroversial Trump kerap membuat gelisah para pemimpin dunia. Salah satu yang membuat resah adalah perang dagang yang saat ini terjadi antara AS dan Tiongkok, karena dampaknya dikhawatirkan akan mempengaruhi perdagangan dunia, termasuk Indonesia.
Apa yang dilakukan Trump ini, berdasarkan teori politik luar negeri K. J. Holsti, sebenarnya tak lebih dari upaya perlindungan atau pencapaian kepentingan negerinya. Trump pun menegaskan hal yang sama, terutama melihat dominasi produk-produk Tiongkok yang dapat mematikan produksi lokal negaranya.
Kondisi yang nyaris sama juga terjadi di Indonesia. Walau Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor utama, namun neraca perdagangan Indonesia dengan Negara Tirai Bambu tersebut selalu defisit. Produk Tiongkok yang harganya sangat murah pun, diakui sulit disaingi oleh produk-produk buatan lokal.
Meskipun Perwakilan Perdagangan di Kedutaan Besar Indonesia di Beijing, Dandy Iswara, mengatakan kalau kondisi perang dagang AS-Tiongkok ini menciptakan peluang masuknya produk Indonesia ke Tiongkok, namun tetap akan sulit memperkecil nilai defisit, apabila produk Tiongkok yang ditolak AS ikut membanjiri pasar Indonesia.
Begitu juga bila AS mencabut GSP beberapa barang ekspor Indonesia, tentu akan mempengaruhi neraca perdagangan yang sebelumnya selalu surplus. Fakta ini diakui Shinta, walaupun menurutnya nilai GSP itu ‘hanya’ sebesar US$ 1,8 miliar, namun cukup mempengaruhi neraca perdagangan tanah air.
Sehingga apa yang dikatakan oleh Ekonom Politik Internasional Robert Gilpin di atas, kalau perdagangan internasional dapat menciptakan penjajahan gaya baru, telah terbukti kebenarannya. Terutama bagi negara-negara yang posisinya lebih lemah, seperti Indonesia yang terhimpit baik oleh perdagangan Tiongkok dan juga AS.
Perang Dagang, Pertahankan Hegemoni?
“Perang dagang bagus dan akan mudah dimenangkan.” ~ Donald Trump
Posisi AS sebagai negara kapitalis dalam perekonomian global yang terbuka atau liberal, memang membuat Paman Sam memiliki hegemoni atau kekuatan dominan. Kondisi ini, menurut Charles Kindleberg berdasarkan teori stabilitas hegemoni, ditujukan agar dapat menciptakan keseimbangan dunia (check and balance).
Berdasarkan kekuatan ini pula, Trump yakin kalau dengan menciptakan perang dagang, negaranya akan mampu menyeimbangkan neraca perdagangan yang lebih adil. Di sisi lain, sebagai kekuatan dunia yang baru, Tiongkok pun enggan bertekuk lutut begitu saja dengan hegemoni AS atas perekonomian negaranya.
Jadi bisa disimpulkan, kalau perang dagang antara AS dan Tiongkok terjadi akibat adanya benturan hegemoni dari dua negara adidaya tersebut. Walaupun pada akhirnya, perang dagang tersebut tak hanya merugikan warga AS, tapi juga perekonomian Tiongkok yang diakui mengalami perlambatan paska dinaikkannya tarif bea impor AS.
Sebagai negara dunia ketiga, harus diakui kalau posisi tawar Indonesia tidak sekuat Tiongkok apabila harus berhadapan dengan AS dalam perang dagang. Sebab itu pula, Pemerintah lebih memilih menggunakan pendekatan yang konklusif dalam menghadapi ancaman AS, melalui lobi atau pendekatan pada pihak-pihak yang terkait.
Hanya saja, tipisnya nilai defisit perdagangan yang dialami AS dengan Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Dradjat sebelumnya, sebenarnya sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah defisit AS terhadap perdagangan Tiongkok. Menurutnya, defisit yang dialami AS hanya sekitar 4,1 persen saja dari impor Tiongkok.
Terlebih, Indonesia juga merupakan pembayar tarif bea masuk terbesar kelima di AS, yaitu sekitar 6,4 persen dari total ekspor. Sehingga menurut Dradjat, ancaman perang dagang Trump tersebut jadi terdengar lucu, sebab tarif yang dibayar Indonesia bahkan dua kali lipat dari bea tarif impor yang dibebankan AS pada Tiongkok.
Oleh karena itu, bisa jadi ancaman perang dagang tersebut hanya akal-akalan Trump saja. Apalagi, GSP sendiri memang telah menjadi salah satu alat politik luar negeri AS dalam menjaga pengaruh dan dominasi global. Tak heran bila Pemerintah AS langsung menerima delegasi lobi Mendag, sebab AS tahu kalau diplomat Indonesia lemah dalam dalam bernegosiasi.
Disinyalir, tekanan AS pada Indonesia terkait dengan banyak kepentingan, seperti pengambilalihan saham Freeport hingga kontestasi kepresidenan yang akan dilaksanakan tahun depan. Meski begitu, secara geopolitik, AS juga kemungkinan besar tengah mempertahankan hegemoninya di Indonesia, terutama dalam pemerintahan Jokowi.
Sejak terpilih sebagai presiden, Jokowi memang dikenal lebih ‘dekat’ dengan Tiongkok dan meminimalisir masuknya investasi dan pinjaman dari negara-negara Barat. Kedekatan Jokowi dengan Rusia pun, ikut membuat AS merasa was-was terhadap arah kebijakan politik luar negeri Indonesia. Padahal dari sisi ekonomi, Indonesia sulit mengimbangi kekuatan pasar Tiongkok – baik di luar maupun dalam negeri.
Kelemahan-kelemahan inilah yang kemudian digunakan oleh AS agar mendapatkan posisi tawar yang lebih besar – baik di bidang ekonomi maupun politik. Akibatnya, merujuk pada pendekatan kekuasaan Robert Keohane, AS sebenarnya tengah menggunakan pengaruh kekuatan perdagangan untuk mendapatkan tujuan dari kepentingannya di Indonesia. (R24)
