HomeNalar PolitikPenjelasan Kemendagri Soal e-KTP Palsu

Penjelasan Kemendagri Soal e-KTP Palsu

Menurut Dirjen Dukcapil, pemalsuan manual e-KTP diawali dengan mengumpulkan blanko e-KTP bekas yang tercecer di kelurahan. Setelah ditelusuri dari alamat, e-KTP palsu diperoleh dari 20 kelurahan di DKI.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang didatangkan dari Kamboja melalui Bandara Soekarno Hatta, beberapa waktu lalu, adalah kartu identitas bekas yang kemudian dipalsukan.

Kementerian Dalam Negeri menjelaskan, dari 36 keping e-KTP, 20 keping chip-nya sudah rusak dan 16 lainnya masih bisa terbaca lewat card reader.

“Jadi, ini bagian depan datanya saja yang dipalsukan beserta dengan fotonya yang seluruhnya dibedakan,” kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah, di Jakarta, Senin (13/2/2017).

Ia mengatakan, modus pemalsuan e-KTP adalah dengan mengganti salah satu kolom identitas dan mengganti foto. Hanya, kata Zudan, pemilik KTP yang asli, sudah menggunakan KTP baru. Sedangkan, kartu yang rusak, umumnya sudah cacat pada fisiknya sehingga tak lagi dapat terbaca.

“Kalau di-pindai lewat card reader yang kami punya, langsung kelihatan pemilik aslinya. Sedangkan yang terlihat kasat mata, itu palsu dan tidak ada di bank data kami,” katanya.

Menurut Dirjen Dukcapil, pemalsuan manual e-KTP diawali dengan mengumpulkan blanko e-KTP bekas yang tercecer di kelurahan. Setelah ditelusuri dari alamat, e-KTP palsu diperoleh dari 20 kelurahan di DKI.

“Pemalsu ini mencari blanko rusak tercecer. Ada dari satu kelurahan dapat 1 atau 2 blanko rusak,” katanya.

Untuk mencegah pemalsuan, Zudan mengimbau agar tiap kelurahan lebih hati-hati dengan blanko e-KTP rusak. Limbah tersebut hendaknya disimpan guna menghindari penggunaan yang tidak semestinya.

Berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak di 101 daerah, Rabu (15/2),  Direktur Pendaftaran Dukcapil  Drajat Wisnu Setiawan dalam keterangan pers di kantor pusat Bea dan Cukai, Jumat (10/2) lalu, mengemukakan, apabila ada petugas tempat pemungutan suara (TPS) yang meragukan keabsahan KTP pemilih dapat mengecek keabsahan KTP itu di kantor Dinas Dukcapil setempat sebelum mengizinkan pemiliknya menggunakan hak pilih.

Baca juga :  Puan Maharani 'Reborn'?

Cara lainnya yang lebih cepat, petugas TPS dapat memfoto KTP dan mengirimkannya ke nomor whatsapp layanan pengaduan Dinas Dukcapil setempat. (Setkab/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

“Sepelekan” Anies, PKS Pura-Pura Kuat?

Telah dua kali menyatakan enggan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024, PKS kiranya sedang mempraktikkan strategi politik tertentu agar daya tawarnya meningkat. Namun di sisi lain, strategi itu juga bisa saja menjadi bumerang. Mengapa demikian?

Gibran, Wapres Paling Meme?

Usai MK bacakan putusan sengketa Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka, unggah fotonya sendiri dengan sound berjudul “Ahhhhhh”.

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Triad, Grup Mafia Penguasa Asia?

Kelompok mafia tidak hanya ada di negara-negara Barat, di Asia, sebuah kelompok yang disebut Triad kerap disamakan dengan mafia-mafia ala Italia. Bagaimana sejarahnya?

Manuver Mardiono, PPP “Degradasi” Selamanya?

Kendati belakangan berusaha tetap membawa PPP eksis di kancah perpolitikan nasional dengan gestur merapat ke koalisi Prabowo-Gibran, Muhamad Mardiono agaknya tetap akan cukup sulit membawa PPP bangkit jika tak membawa perubahan signifikan. Mengapa demikian?

Simpati, ‘Kartu’ Rahasia Prabowo?

Prabowo meminta relawan dan pendukungnya untuk tidak berdemo agar jaga perdamaian dan tensi politik. Apakah ini politik simpati ala Prabowo?

Sembako Siap Melambung Akibat Iran? 

erang Iran-Israel diprediksi akan berdampak besar pada ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? 

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...