HomeNalarPemerintah Belum Tegas Larang Ormas Anti-Pancasila

Pemerintah Belum Tegas Larang Ormas Anti-Pancasila

“TNI siap menghadapi organisasi kemasyarakatan yang gerakannya bertentangan dengan ideologi Pancasila dan mengusung radikalisme,” kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Pascareformasi, yaitu setelah lengser Presiden Soeharto pada 1998, mulai muncul konsep kebebasan yang melanda segenap kehidupan masyarakat. Untuk yang positif adalah kebebasan pers, yang ditandai dengan antara lain,  tidak lagi ber-SIUP (surat izin usaha penerbitan).

Namun, juga bermunculan ormas-ormas (organisasi kemasyarakatan) secara bebas. Bahkan seirama dengan kemajuan teknologi, bertebaran pula media sosial (medsos) yang serius, beretika, sampai yang abal-abal.

Salah satu syarat untuk mendaftarkan secara resmi ormas ke Kemendagri adalah harus berideologi Pancasila dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada masa pemerintahan Soeharto, ormas tanpa bentuk (baca: tidak berasaskan Pancasila), pasti dilarang dan kalau bandel akan “digebug”.

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2013 tentang  Organisasi Kemasyarakatan Bab II Pasal 2 berbunyi: Asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 Negara Republik Indonesia.

Pada era 2000-an mulai ada tanda-tanda ormas yang agak “bandel” dan  berindikasi bermuatan radikalisme, menyebarkan kebencian, memaksakan kehendak, membuat teror, membuat tidak nyaman dalam kehidupan masyarakat, sampai yang mulai mengatur pemerintah. Ormas-ormas demikian tampaknya merasa aman dan “terlindungi”.

Namun, karena sepak terjangnya sudah jelas merugikan masyarakat dan  mengganggu ketertiban, ormas semacam ini sudah seharusnya dilarang, Kalau perlu ditindak tegas. Terkadang rakyat bertanya,  mengapa  ormas yang demikian tidak kunjung dilarang atau dibubarkan? Ataukah ada “orang kuat” di belakangnya? Atau, apakah ini  salah satu “boneka” konspirasi politik global yang sedang berjalan?

Pemerintah diharapkan Jangan terlalu lama berdiam diri terhadap ormas-ormas bermuatan radikal. Kalau tidak ditindak tegas lebih dini, akan dapat mengakar atau berkembang untuk meyakinkan ideologi barunya.

Baca juga :  Garuda Shield, Ajang “Mempermalukan” Tiongkok?
- Advertisement -

“TNI siap menghadapi organisasi kemasyarakatan yang gerakannya bertentangan dengan ideologi Pancasila dan mengusung radikalisme,” kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Ia menambahkan, “sikap ini sejalan dengan program revolusi mental yang diusung  Presiden Joko Widodo.”

Menurut Panglima TNI, Pancasila harus tertanam di pikiran, tingkah laku, dan perbuatan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

“Kalau ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila, tujuan akhir pasti mengubah Pancasila, itu yang berbahaya. Ormas yang gerakannya menentang Pancasila tentunya sudah keluar dari semangat dan cita-cita reformasi dan revolusi mental,” kata Panglima TNI dalam keterangan tertulis Selasa, 17 Januari 2017.

Gatot menilai, gejolak sosial yang terjadi belakangan ini, terutama perang opini di medsos, telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia. Upaya untuk melawan gerakan radikalisme dan ormas anti-Pancasila diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup berbanga dan bernegara.

Sampai saat ini, ormas yang terdaftar di Kemendagri sekitar 287 organisasi. Pada kesempatan lain, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, ada beberapa ormas yang anti-Pancasila serta menghina lambang negara. Kepada ormas-ormas yang melanggar ini pemerintah mencoba untuk menerapkan sanksi.

“Berapa yang pasif alias tidak melakukan apa-apa dan ada yang teriak-teriak anti-Pancasila? Dalan konteks Inilah perlu revisi UU tentang ormas setelah selesai Prolegnas UU Politik Dan Penyelenggaraan Pemilu sebagai pilar demokrasi,” kata Tjahjo.

Maka, langkah Kemendagri untuk merevisi UU tentang ormas menjadi hal yang sangat relevan dan serius.

Direktur Organisasi Masyarakat Direktorat Jenderal Politik dan Hukum (Ditjen Polpum) Kemendagri, Laode Ahmad P Balombo, mengatakan, jika tidak ada instrumen hukumnya maka publik akan dengan mudah berserikat dan berkumpul”.

- Advertisement -

Harapan masyarakat pun pasti ingin hidup secara nyaman dan aman, tidak ada intimidasi, teror atau tekanan dari ormas-ormas radikal. Maka, sudah sewajarnya  pemerintah cepat tanggap untuk melarang dan membubarkan ormas-ormas yang demikian. Jangan terlambat dan terkesan ada pembiaran. (Berbagai sumber/G18).

Baca juga :  Prabowo Pasti Gagal di 2024?

#Trending Article

Capres 2024 Hanya Omong Kosong?

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut pembahasan capres bisa di sejam terakhir. Lantas, mungkinkah beredarnya nama capres sejak akhir 2019 hanya untuk konten...

Tinggalkan Megawati, Jokowi Dirikan Partai?

Musra Relawan Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan rekomendasi nama capres kepada Presiden Jokowi secara tertutup. Rekomendasi itu akan diumumkan pada pertengahan 2023. Sama dengan...

Menguak Dunia Gelap Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung bahwa kondisi pada tahun 2023 mendatang diibaratkan gelap. Ini bukan pertama kalinya RI-1 menyampaikan “aura negatif” ke hadapan publik....

Prabowo Pasti Gagal di 2024?

Nama Prabowo Subianto dirumorkan bakal jadi sosok yang didukung Presiden Jokowi di 2024. Mengapa hal itu sebenarnya mustahil?

Luhut “Sembunyikan” Utang Indonesia?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah utang luar negeri terkecil. Benarkah hal tersebut? Dan yang lebih penting, kenapa Luhut berkata demikian?

GoTo Bisa Kendalikan Pemilu 2024?

Sebagai perusahaan yang memegang banyak informasi masyarakat, GoTo berpotensi menjadi sebuah alat politik yang kuat untuk Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024). Apa saja yang perlu kita waspadai dari perusahaan decacorn ini?

Ma’ruf Amin Dukung Anies 2024?

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin tetap ingin netral di 2024. Namun, beberapa waktu lalu, sambut kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Prabowo adalah Lawan yang Disiapkan?

Meskipun sudah kalah tiga kali, Partai Gerindra tetap ingin mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kenapa Gerindra begitu ngotot mengusung Prabowo? Mungkinkah Prabowo adalah...

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...