Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Sengkarut satir “bolu ketan” antara kubu PDIP dan Golkar di sektor ESDM tampaknya bukanlah sekadar adu mulut elite biasa. Ini adalah kelanjutan perang klasik dua titan dalam diskursus sumber daya sejak era Orba. Tentang menjadi si paling bersih di industri ekstraktif yang inheren kotor ini, Benarkah demikian?
Gedung DPR RI kerap menjadi saksi bagaimana aktor yang mengampu mandat rakyat di dalamnya bertutur bahasa domestik yang banal menjelma menjadi proyektil politik berdaya ledak tinggi.
Ketika Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus melontarkan diksi satir “si bolu ketan” yang diarahkan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ruang publik tidak sedang disuguhi sekadar tensi politik.
Di balik penggunaan verbal tendensius, plus frasa “bolu ketan” kontroversial, Deddy yang mendesak pemeriksaan Bahlil atas sengkarut korupsi distribusi batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), kiranya terdapat sebuah kalkulasi taktis pertarungan pengaruh yang mendalam.
Reaksi defensif pun segera mengkristal. Sayap pemuda Partai Golkar, Angkatan Muda Pembaharuan Golkar (AMPG), bereaksi keras dengan menuding PDIP melakukan pembunuhan karakter dan melanggar etika politik.
Pembelaan ini diperkuat secara teknokratis oleh Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, yang membantah keras tuduhan Deddy dan menegaskan bahwa regulasi yang berjalan telah sesuai dengan koridor hukum.
Namun, benturan ini bukanlah sebuah insiden tunggal yang terisolasi. Konflik ini seolah adalah kelanjutan dari ketegangan historis-retoris yang sempat memuncak pada 1 April 2024.
Saat itu, Bahlil yang masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM melontarkan klaim provokatif di DPR bahwa pencabutan 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) bukanlah keputusan sepihak dari Satgas yang dipimpinnya, melainkan hasil verifikasi teknis dari Kementerian ESDM yang saat itu dipimpin oleh Arifin Tasri, figur yang secara afinitas politik kerap dikaitkan dengan PDIP. Interupsi tajam dari Deddy Sitorus kala itu memaksa Bahlil menarik ucapannya secara lisan.
Secara teoretis, perseteruan dramatis ini dapat dibedah melalui kacamata Gordon Tullock mengenai Political Rent-Seeking Behavior (Perilaku Perburuan Rente) yang berkelindan dengan konsep Niccolò Machiavelli dalam Il Principe mengenai “perang para pembantu raja”.
Di dalam industri ekstraktif yang secara inheren dicirikan oleh adanya scarcity rent (rente kelangkaan), moralitas murni sering kali menjadi komoditas langka.
Pertarungan narasi antara Deddy yang secara gamblang mewakili PDIP dan Bahlil sebagai representasi pemerintah sekaligus Partai Golkar, pada hakikatnya adalah perebutan hak moral untuk menentukan faksi mana yang “bersih” di dalam sebuah industri yang secara struktural kotor.
Paradoksnya, PDIP sebagai partai penguasa mayoritas sepanjang dekade 2014–2024 juga tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab sejarah atas sengkarut tata kelola komoditas ini. Mengapa demikian?
Hegemoni vs Kontra-Hegemoni Populis?
Untuk memahami mengapa sektor ESDM selalu menjadi medan laga yang mungkin “paling berdarah” antara Golkar dan PDIP, melacak dialektika kebijakan ini sejak era Orde Baru kiranya menjadi krusial.
Di bawah kendali rezim Soeharto, Golkar mengonstruksi sebuah Hegemoni Teknokrasi yang sangat kuat di sektor pertambangan dan energi.
Melalui instrumen UU No. 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Golkar merancang arsitektur ekonomi ekstraktif yang sangat ramah terhadap modal asing dan bersifat sangat sentralistik.
Tokoh-tokoh legendaris seperti Ginandjar Kartasasmita membangun sebuah adopsi perspektif dari apa yang di kemudian hari disebut Timothy Mitchell sebagai Carbon Authoritarianism (Otoritarianisme Karbon), sebuah model pemerintahan di mana kontrol absolut atas sumber daya energi digunakan untuk membiayai stabilitas politik rezim dan mengonsolidasikan kekuatan oligarki domestik.
Departemen Pertambangan dan Energi saat itu berfungsi sebagai mesin logistik raksasa yang jamak dinilai menopang kekuasaan Beringin.
Sebaliknya, PDI (yang kemudian bertransformasi menjadi PDIP di era Reformasi) secara historis memosisikan diri sebagai kekuatan Kontra-Hegemoni.
Sepanjang era Orde Baru, faksi nasionalis ini konsisten menggunakan mimbar parlemen yang terbatas untuk menyuarakan kritik berbasis Pasal 33 UUD 1945. Mereka menggugat model Kontrak Karya (KK) yang dinilai mengeksploitasi kekayaan daerah tanpa memberikan tetesan kesejahteraan (trickle-down effect) bagi rakyat lokal.
Ketika fajar Reformasi menyingsing, benturan ideologis ini semakin mengkristal dalam perumusan regulasi.
Lahirnya UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri merupakan upaya pragmatis untuk mendesentralisasi sekaligus memutus monopoli warisan Orba, meskipun di sisi lain undang-undang ini kerap dikritik karena terlalu mengakomodasi liberalisasi yang didorong oleh lembaga keuangan internasional.
Pertarungan berlanjut pada penyusunan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Di satu sisi, faksi Partai Golkar di parlemen berjuang keras mengamankan kepentingan transisional perusahaan-perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama agar tetap mendapatkan jaminan perpanjangan kontrak.
Di sisi lain, PDIP yang saat itu berada di luar pemerintahan (2004–2014) menggunakan isu hilirisasi dan kedaulatan energi sebagai alat penekan moral untuk mendelegitimasi kebijakan tambang era Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai setengah hati dalam mengeksekusi kewajiban divestasi dan pembangunan smelter.
Ihwal yang lantas kian menambah variabel dinamika politik aspek energi dan sumber daya mineral di kemudian hari.
Hiper-Sentralisasi, Waspada?
Ketika lanskap politik bergeser ke era pasca-2024, di mana terjadi konfigurasi ulang kekuasaan di bawah kepemimpinan nasional yang baru, perseteruan klasik ini memasuki babak yang jauh lebih agresif.
Masuknya Bahlil Lahadalia ke pos Kementerian ESDM sekaligus menduduki takhta Ketua Umum Partai Golkar agaknya menandai lahirnya era Hiper-Sentralisasi Kuasa Ekstraktif.
Menggunakan basis legal UU No. 3/2020 (UU Minerba Baru) yang kemudian diperbarui melalui UU No. 2/2025 yang menarik kembali kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, Bahlil memiliki otoritas diskresioner yang sangat besar untuk melakukan penataan, pengawasan, pencabutan, hingga redistribusi ribuan IUP.
Bagi Partai Golkar, langkah taktis Bahlil dipromosikan sebagai aksi “bersih-bersih” birokrasi dan penegakan hukum demi efisiensi investasi nasional
Namun, dari sudut pandang analisis ekonomi-politik, konsolidasi ganda yang dipegang Bahlil, sebagai regulator energi sekaligus nakhoda partai politik terbesar kedua di parlemen, mungkin saja menimbulkan kecemasan struktural bagi kekuatan politik lain, khususnya PDIP.
Serangan bertubi-tubi dari Deddy Sitorus di DPR mencerminkan keprihatinan mendalam bahwa instrumen negara (seperti pencabutan dan pembagian kembali IUP serta pengawasan tata kelola batu bara dalam kasus blackout Sumatra) berpotensi digunakan sebagai alat akumulasi kapital politik untuk mengunci dominasi elektoral di masa depan.
PDIP agaknya menyadari bahwa jika ekosistem hulu-hilir pertambangan ini sepenuhnya dikuasai oleh jejaring patronase Beringin, maka keseimbangan politik nasional akan terganggu secara asimetris. Bisa saja, dalam derajat tertentu akan sangat merugikan PDIP secara politik
Namun, di sinilah letak paradoks moral yang dianalisis oleh Machiavelli dalam Il Principe.
Upaya PDIP untuk tampil sebagai pembela tata kelola lingkungan dan transparansi batu bara kerap membentur memori kolektif publik atas rekam jejak kekuasaan mereka sendiri sepanjang periode 2014–2024.
Selama satu dekade tersebut, posisi Menteri ESDM dipimpin oleh figur teknokrat yang dinilai cenderung akomodatif terhadap kepentingan politik partai penguasa, di mana eksploitasi komoditas batu bara tetap berjalan masif demi menopang megaproyek ketenagalistrikan nasional.
Pada akhirnya, benturan antara Bahlil dan Deddy Sitorus bukanlah sekadar friksi personal atau perdebatan teknis mengenai regulasi distribusi batu bara PLTU.
Ini kiranya adalah babak kontemporer dari drama tua perebutan resource rent di Indonesia.
Konflik ini membuktikan bahwa siapa pun yang menduduki takhta “pembantu raja” di sektor ESDM akan selalu terjebak dalam dilema yang sama, mengelola energi untuk kemakmuran jangka panjang bangsa, atau menggunakannya sebagai bahan bakar untuk mempertahankan imperium kekuasaan politik kelompoknya masing-masing.
Di bawah bayang-bayang sejarah Orde Baru yang belum sepenuhnya sirna, dialektika ini akan terus bergulir selama konstitusi Pasal 33 UUD 1945 masih kerap diletakkan di bawah kepentingan pragmatisme oligarki. Semoga tidak demikian adanya. (J61)
