HomeNalar PolitikPDIP adalah Partai Kiri?

PDIP adalah Partai Kiri?

Kecil Besar

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP adalah partai kiri yang progresif. Apakah itu adalah pengakuan bahwa PDIP beraliran sosialis atau komunis?


PinterPolitik.com

Dalam pidatonya di Rakerda PDIP Banten pada 10 September 2023, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengeluarkan pernyataan menarik. Hasto mengatakan bahwa PDIP adalah partai kiri.

Menurut Hasto, kiri bukan bermakna sosialis atau komunis, melainkan progresif. Hasto bertolak pada klasifikasi spektrum politik yang dibagi menjadi tiga, yakni kiri, tengah, dan kanan.

Kanan adalah konservatif, tengah adalah catch all party atau terbuka terhadap semua, sedangkan kiri adalah progresif.

Pernyataan Hasto ini didukung oleh Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri. ”Saya setuju… Memang benar apa yang dikatakan Pak Hasto, clear,” begitu katanya pada 11 September 2023.

Sejarah Politik Kiri-Kanan

Membahas sejarahnya, klasifikasi kiri-kanan dimulai pada abad ke-18 selama Revolusi Prancis, tepatnya tahun 1789.

Kala itu pendukung revolusi duduk di sebelah kiri Majelis Nasional, sedangkan pendukung Monarki di sebelah kanan. Ini adalah asal-usul istilah “kiri” dan “kanan” dalam spektrum politik.

Pada abad ke-19, spektrum politik kiri-kanan berkembang lebih lanjut. Di sebelah kiri, ada gerakan sosialis dan komunis yang menganjurkan redistribusi kekayaan dan keadilan sosial.

Di sebelah kanan, ada konservatif dan liberal yang mendukung pemeliharaan tradisi, kebebasan individu, dan ekonomi pasar.

Lalu, pada abad ke-20, spektrum kiri-kanan terlihat jelas pada Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin. Kiri diwakili oleh negara-negara sosialis, yakni Jerman dan Uni Soviet. Kemudian kanan, tentu saja diwakili oleh Amerika Serikat dan sekutunya di benua Eropa.

Dalam perkembangannya, ada pergeseran dalam nuansa spektrum politik, misalnya lahir liberalisme sosial dan konservatisme moderat.

Baca juga :  Inul dan Bangkitnya Sang 'Anti-Hero'

Singkatnya, kiri-kanan tidak lagi benar-benar terpisah oleh jurang, melainkan memiliki irisan dan berpadu di beberapa bagian.

Saat ini, di abad ke-21, ada perbedaan klasifikasi untuk mengatakan kiri atau kanan di Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Di Eropa, khususnya Eropa Barat, faktor utama yang membagi sayap kiri dan kanan adalah kelas. Sayap kiri mencari keadilan sosial melalui kebijakan sosial dan ekonomi yang redistributif. Sedangkan sayap kanan mempertahankan kepemilikan pribadi dan kapitalisme.

Di Amerika Serikat, pembagian kiri-kanan sebenarnya tidak sepopuler di Eropa. Di Paman Sam, klasifikasi spektrum yang umum digunakan adalah liberal dan konservatif.

PDIP adalah Partai Elite?

Kembali pada pernyataan Hasto. Pernyataan Hasto soal PDIP adalah partai kiri memang memiliki afirmasi sejarah dan teori politik.

Namun, tentunya harus ditelaah secara kritis, apakah benar PDIP adalah partai kiri yang progresif.

Untuk kepentingan itu, kita bisa menggunakan penelitian Burhanuddin Muhtadi dan rekan-rekannya yang diterbit pada tahun 2020. Penelitian itu berjudul Ideological Representation in Clientelistic Democracies: The Indonesia Case.

img 20231010 022023

Menariknya, dalam temuan Burhanuddin, PDIP justru termasuk partai tengah. Dalam temuannya, yang partai kiri adalah Demokrat dan Partai Hanura. Tengah adalah PDIP dan Golkar. Dan kanan adalah NasDem, PAN, PKB, PPP, dan tentunya PKS.

Lebih menarik lagi, ketika penelitian Burhanuddin difokuskan pada preferensi ekonomi, spektrum seluruh partai politik justru berada di kanan.

img 20231010 022044

Artinya, semua partai politik justru tidak terlihat menghendaki progresivitas ekonomi. Ini sepertinya adalah akar, kenapa ekonomi Indonesia tidak melesat meskipun memiliki sumber daya yang melimpah.

Bertolak pada penelitian itu, klaim bahwa PDIP adalah partai kiri yang progresif tampaknya harus dipertanyakan secara serius.

Atau mungkin, mengutip pandangan pengamat politik Ujang Komarudin, PDIP sekarang sudah menjelma menjadi partai elite. (R53)

Baca juga :  Bongkar Deep State Dapur MBG?
spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Ganjar Kena Karma Kritik Jokowi?

Dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion, elektabilitas Ganjar-Mahfud justru menempati posisi ketiga. Apakah itu karma Ganjar karena mengkritik Jokowi? PinterPolitik.com Pada awalnya Ganjar Pranowo digadang-gadang sebagai...

Anies-Muhaimin Terjebak Ilusi Kampanye?

Di hampir semua rilis survei, duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu menempati posisi ketiga. Menanggapi survei yang ada, Anies dan Muhaimin merespons optimis...

Kenapa Jokowi Belum Copot Budi Gunawan?

Hubungan dekat Budi Gunawan (BG) dengan Megawati Soekarnoputri disinyalir menjadi alasan kuatnya isu pencopotan BG sebagai Kepala BIN. Lantas, kenapa sampai sekarang Presiden Jokowi...