HomeNalar Politik
Nalar Politik
Golkar, Chandradimuka The Fixer?
Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai
J61 -
Menyoal “Perang Suci” Konflik Iran
D74 -
Dengarkan artikel ini. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Ketika perang tak lagi sekadar strategi, melainkan dibungkus sebagai mandat suci, yang dipertaruhkan bukan hanya kemenangan—tapi juga...
Akhirnya Prabowo Habibienomics?
S13 -
Prabowo mendorong Indonesia tak sekadar mengekspor nikel mentah, tapi mengolahnya jadi baterai dan mobil listrik nasional. Lewat 21 proyek hilirisasi senilai USD 40 miliar dan Danantara sebagai motor investasi, ia ingin Indonesia melompat dari eksportir komoditas menjadi produsen kendaraan listrik. Ini bukan sekadar kebijakan industri — ini taruhan besar bahwa Indonesia bisa ikut bermain di revolusi energi global. Akankah berhasil?
Tiga “Jenderal Ekonomi” Prabowo
A43 -
Harga BBM tak naik di tengah krisis energi global terbesar sejak 1973. Siapa trio menteri di balik tameng ekonomi RI?
“Menteri OKB Syndrome” Dadan BGN?
J61 -
Program Makan Bergizi Gratis menyimpan ambisi besar, namun implementasinya memunculkan pertanyaan. Dari kepemimpinan Dadan Hindayana, anggaran Rp268 triliun, hingga kontroversi motor trail listrik yang membingungkan Menteri Keuangan, fenomena ini membuka satu hal, yakni ketika kapasitas tertinggal dari jabatan, Peter Principle mulai bekerja dalam skala negara.
Pengasingan Gibran?
S13 -
Maret 2026, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan di rapat DPR bahwa 50 staf Wapres telah dikirim ke IKN untuk persiapan kepindahan. Istana Wapres seluas 14.642 m² telah rampung. Narasi resmi menyebut optimalisasi pemerintahan, tetapi pengamat kritis membaca skenario yang lebih dalam: menjauhkan Gibran dari pusat pengambilan keputusan di Jakarta. Benarkah demikian?
