Dengarkan artikel Ini:
Isu perpindahan partai-partai ke koalisi Prabowo-Gibran santer dipergunjingkan. Salah dua partai yang digosipkan adalah PKB dan PKS. Keduanya adalah partai di kubu Anies-Cak Imin. Untuk PKS, isunya adalah soal kedekatan berbekal perjuangan dalam 2 kali Pemilu bersama Prabowo di 2014 dan 2019. Sementara, isunya terkait nature partai itu yang sangat jarang jadi oposisi. Menariknya, khusus untuk PKB, berhembus isu soal penggusuran kepemimpinan Cak Imin dari pucuk tertinggi partai itu.
Pilpres 2024 telah berakhir dan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hampir pasti akan dinyatakan sebagai pemenang kontestasi elektoral ini. Dan kini, isu yang santer telah mulai dibicarakan adalah soal koalisi dan pembentukan kabinet baru, meski KPU belum mengumumkan secara resmi hasil Pilpres kali ini.
Dari sekian banyak isu yang beredar, peluang bergabungnya partai-partai dari luar koalisi Prabowo-Gibran adalah yang paling ramai dibicarakan. Selain Nasdem yang telah bertemu Jokowi, dua partai lain yang beberapa waktu terakhir ramai dibicarakan berpeluang gabung koalisi Prabowo adalah PKB dan PKS. Dua partai ini kini berada dalam koalisi Anies-Cak Imin.
PKB misalnya, disebut memiliki sejarah yang berbeda dari umumnya partai oposisi. PKB tidak pernah menjadi oposisi pemerintah. Kekuasaan dan stabilitas internal partai lebih menjadi prioritas bagi PKB. Nature partai ini memang bukan sebuah partai oposisi dan cenderung lebih suka berada dalam kekuasaan. Artinya peluang PKB bergabung dengan kekuasaan Prabowo-Gibran sangat besar.
Sementara untuk PKS, partai yang satu ini memiliki hubungan historis dengan Prabowo. Meskipun selama kampanye Pemilu 2024, PKS bersama kubu Anies-Cak Imin kerap menyerang Prabowo-Gibran dan pemerintahan Jokowi, PKS memiliki kesempatan untuk merapat ke koalisi Prabowo-Gibran. Di Pemilu 2014 dan 2019, PKS adalah sekutu Prabowo.
Selain itu, PKS cenderung punya chemistry yang lebih baik dengan Prabowo, sehingga akan lebih mudah bekerja sama. Ini berbeda dengan Jokowi dan PDIP yang memang secara platform politik agak sulit untuk bekerja sama dengan PKS. Tak heran beberapa pengamat politik meragu PKS akan menjadi oposisi dan tinggal menunggu tawaran saja.
Pertanyaannya adalah apakah konteks pembelokan partai dari kubu lain ini positif atau negatif untuk demokrasi di Indonesia?
Dari Musuh Jadi Kawan
Situasi politik pasca Pemilu 2024 memang akan menguji konsistensi partai-partai politik. PKB dan PKS, yang selama ini mengkritisi pemerintah dan menyerukan gerakan perubahan, harus mempertimbangkan konsekuensi jika memilih bergabung dengan kekuasaan.
Namun, jika mereka memilih bergabung, mereka harus berhati-hati agar tidak mengecewakan pemilih yang memilih mereka berdasarkan janji-janji perubahan dan kritik kontra-pemerintah. Bagaimanapun juga janji perubahan menjadi narasi utama kampanye yang digaungkan oleh dua partai itu.
Dalam konteks kepentingan politik, Prabowo-Gibran memang akan berupaya menggoda partai-partai di kubu Anies-Imin serta dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk bergabung ke pemerintahan. Kebutuhan utamanya adalah memastikan bahwa parlemen juga akan dikuasai oleh koalisi pemerintahan yang baru.
Tujuannya jelas agar setiap produk hukum atau kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah tak mendapatkan halangan berarti di parlemen. Strategi ini sudah dijalankan oleh Jokowi, setidaknya di periode kedua kekuasannya.
Sayangnya, efeknya bisa buruk bagi demokrasi. Pasalnya, parlemen akan kehilangan oposisi dalam berbagai situasi. Hal ini kerap dibahas para ahli dalam teori tentang koalisi.
Teori koalisi politik adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana partai politik dan aktor politik lainnya membentuk aliansi atau koalisi untuk mencapai tujuan bersama, seperti memenangkan pemilihan atau membentuk pemerintahan.
Salah satu ahli yang terkenal dalam teori koalisi politik adalah William Riker. Dalam bukunya yang berjudul The Theory of Political Coalitions yang terbit tahun 1962, Riker membahas bagaimana partai-partai politik membentuk koalisi berdasarkan pada kepentingan-kepentingan mereka sendiri.
Riker menekankan bahwa partai-partai politik cenderung membentuk koalisi yang memaksimalkan kepentingan mereka sendiri, dan bahwa koalisi politik sering kali tidak stabil karena partai-partai politik memiliki insentif untuk meninggalkan koalisi jika mereka dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan membentuk koalisi baru. Ini bisa terjadi pada kasus PKS dan PKB. Semuanya tergantung benefit apa yang bisa didapatkan.
Teori koalisi politik juga telah dikembangkan oleh banyak ahli lainnya, termasuk Anthony Downs, Duncan Black, dan Mancur Olson. Mereka telah membahas berbagai aspek koalisi politik, termasuk bagaimana partai-partai politik memilih mitra koalisi, bagaimana koalisi politik mempengaruhi pembentukan kebijakan, dan bagaimana koalisi politik dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan.
Dalam konteks mengajak sebanyak-banyaknya partai untuk bergabung dalam koalisi pemerintah, teori koalisi politik dapat memberikan wawasan tentang bagaimana partai-partai politik memilih untuk bergabung dalam koalisi, bagaimana koalisi politik dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan, dan bagaimana koalisi politik dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan.
Akankah PKB dan PKS Berbelok?
Sejauh ini, operasi membelokkan PKB dan PKS masih terjadi di level kedua, yakni di antara para sekjen dan pejabat lapis kedua partai. Ini berbeda dengan Nasdem misalnya, yang sudah langsung didekati di level tertinggi lewat pertemuan Jokowi dan Surya Paloh.
Memang belum bisa dipastikan apakah dua partai ini benar-benar akan menerima tawaran untuk berpindah haluan. Asumsi yang paling kuat setidaknya menyebut hal ini akan terjadi setelah KPU mengumumkan secara resmi hasil Pilpres, dan setelah kalkulasi bukti serta tuduhan kecurangan dianggap tidak mencukupi.
Jika itu yang terjadi, maka PKB dan PKS dipastikan akan memperlihatkan sikap politik yang jauh lebih nyata. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
