Dengarkan artikel ini.
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Gerakan masif dan terstruktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang pembangunan dan pangan mulai terlihat. Menariknya, TNI seolah menjadi pivot penggerak dalam gagasan terkait hal itu. Lalu, mengapa hal ini dilakukan Presiden Prabowo?
Di tengah “ketegangan” sosial dan ekonomi yang terus berkembang, isu ketahanan pangan di Indonesia kembali mencuat sebagai salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan Presiden yang mengedepankan program penguatan kedaulatan pangan dan gizi, termasuk di antaranya melalui pencanangan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak hanya mendapat perhatian publik, tetapi juga kritik tajam dari berbagai pihak.
Pun dengan gagasan mengenai pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, di mana TNI memainkan peran sebagai penggerak, serta program lainnya, turut melahirkan spekulasi mengenai apakah TNI memang seharusnya terlibat dalam sektor ini atau jika langkah tersebut justru menambah kompleksitas masalah pangan yang ada.
Prabowo Subianto, yang secara stereotipe dikenal dengan pendekatan tegas dan terukurnya dalam memimpin kementerian pertahanan, kini menunjukkan keseriusannya untuk mengatasi masalah ketahanan pangan dan pemerataan gizi.
Salah satu pencapaian awal dan cukup penting yang telah diinisiasi adalah pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan yang melibatkan TNI sebagai kekuatan utama dalam pembangunan, termasuk di sektor pertanian.
Tak hanya itu Perwira PSDP TNI Tenaga Pertanian pun telah dicetak, hingga program sarjana penggerak pembangunan di mana, setidaknya, menjadi bukti serius pemerintahan Presiden Prabowo dalam menggagas ketahanan pangan nasional, gizi generasi penerus bangsa, dan termasuk pembangunan daerah secara paralel
Serangkaian program saling terkait itu dinilai bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memastikan distribusinya sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Termasuk tanpa adanya gangguan dari pihak tengkulak atau mafia pangan yang sering menjadi faktor penghambat.
Menariknya, sekali lagi, TNI berperan menjadi institusi pivot penggerak. Terdapat beberapa argumen mengenai hal ini, mulai dari telaah efektivitas, kedisiplinan, hingga demi mengatasi persoalan panjangnya rantai pasok (tengkulak) serta para mafia pangan yang selama ini dinilai menghambat dan selama ini tak dapat terurai.
Penting untuk melihat apakah gagasan ini dapat diterima sebagai solusi yang efektif dalam menghadapi masalah ketahanan pangan jangka panjang.
Lantas, dengan urgensinya melibatkan unsur TNI, mengapa gagasan ketahanan pangan dan pemerataan gizi Presiden Prabowo tampak cukup krusial?
TNI Andalanq?
Untuk memahami apakah ide Presiden Prabowo ini benar-benar relevan atau justru “berlebihan”, kiranya penting untuk melihatnya melalui perspektif teori kelembagaan dan konsep “politik pertanian” yang ada.
Politik pertanian dalam konteks ini mengacu pada upaya pemerintah untuk meningkatkan sistem produksi dan distribusi pangan secara nasional melalui kebijakan yang terintegrasi.
TNI, sebagai institusi negara yang memiliki disiplin, struktur organisasi yang solid, serta pengalaman dalam manajemen logistik, agaknya dipandang dapat memainkan peran kunci dalam hal ini.
Melalui pendekatan institutional theory dapat dilihat bahwa institusi yang telah mapan, seperti TNI, memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan dengan efektif, terutama jika kebijakan tersebut membutuhkan struktur yang terorganisir dan ketahanan dalam menjalankan peran pengawasan dan distribusi yang intensif.
Dalam hal ini, TNI diharapkan bisa mengatasi masalah distribusi pangan yang selama ini terhambat oleh ketidakpastian pasar dan adanya mafia pangan yang menjadi masalah struktural.
Salah satu gagasan yang menarik adalah pembentukan pasukan dan sarjana penggerak yang mendukung program tersebut.
Jika sesuai rencana, batalyon dan para prajuritnya itu digadang tidak hanya sekadar tentara yang bertugas dalam aspek pertahanan, tetapi juga menjadi tenaga profesional yang terlatih dalam mengelola produksi dan distribusi pangan. Tentu dengan memberdayakan para petani dan masyarakat lokal.
Program semacam ini mengacu pada doktrin pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Hal ini sesuai dengan konsep distribusi pembangunan yang dicontohkan oleh beberapa negara berkembang, di mana militer terlibat langsung dalam membangun infrastruktur vital di luar bidang pertahanan.
Namun, meskipun gagasan ini terlihat menjanjikan, pelibatan TNI dalam bidang pangan, pertanian, dan pembangunan bukan tanpa kritik. Beberapa pihak mempertanyakan apakah TNI benar-benar memiliki kapasitas dan profesionalisme yang diperlukan dalam sektor pertanian dan distribusi pangan.
Kritik lain juga muncul mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan atau bahkan pengalihan fungsi militer yang bisa menciptakan ketegangan sosial maupun politik.
Akan tetapi, di titik ini mungkin saja Presiden Prabowo meilhat apa yang tak semua pihak lihat. Selain urgensi pelibatan militer seperti yang telah diinterpretasi di atas, kiranya terdapat hal lain yang menjadikan isu pangan, gizi, dan pembangunan menjadi penting.
Menguji Visi Prabowo?
Ketahanan pangan dan pemerataan gizi kiranya adalah isu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar produksi pangan.
Hal itu mencakup berbagai aspek mulai dari “distribusi” yang adil, akses terhadap gizi yang baik, hingga keberlanjutan dalam menghadapi krisis yang mungkin terjadi. Melihat masa depan, krisis pangan mungkin bukanlah hal yang mustahil.
Film fiksi ilmiah karya Christopher Nolan berjudul Interstellar kiranya dapat menjadi refleksi. Di dalamnya terdapat pelajaran tentang bagaimana krisis pangan global dapat terjadi akibat perubahan iklim, penurunan hasil pertanian, dan ketergantungan pada sistem pangan yang rapuh.
Jika melihat potensi bencana pangan global tersebut, tindakan preventif yang dilakukan sekarang, seperti yang digagas oleh Presiden Prabowo, mungkin justru menjadi langkah yang penting dan strategis saat fiksi ilmiah berubah menjadi kenyataan dengan gejala-gejala yang mulai terlihat.
Teori Ketahanan Nasional yang dianut oleh Presiden Prabowo dalam berbagai diskusi serta publikasi, yang memandang negara sebagai entitas yang harus mandiri dalam berbagai sektor strategis, termasuk pangan, menggarisbawahi urgensi dari gagasan tersebut.
Ketahanan pangan nasional menjadi salah satu elemen utama dalam ketahanan nasional secara keseluruhan. Tanpa ketahanan pangan yang memadai, stabilitas sosial dan politik bisa terganggu, dan Indonesia berisiko menjadi lebih rentan terhadap tekanan dari luar.
Oleh karena itu, berdasarkan interpretasi di atas, ketahanan pangan hingga isu paralel dan saling terkait lainnya seperti pemerataan gizi dan pemerataan pembangunan kiranya bukan hanya masalah biasa, melainkan juga tentang kedaulatan nasional.
Namun demikian, program-program ini harus diterapkan dengan hati-hati dan disertai dengan transparansi yang tinggi agar tidak terjebak pada potensi ketegangan sosial.
Jika kebijakan ini bisa diimplementasikan dengan baik dan tetap menjaga integritas, maka tidak ada alasan untuk meremehkan potensi dampaknya bagi ketahanan pangan Indonesia.
Gagasan Presiden Prabowo mengenai pembentukan Batalyon Pangan, program MBG, dan keterlibatan TNI dalam ketahanan pangan harus dilihat dalam konteks urgensi dan tantangan yang dihadapi Indonesia di masa depan.
Krisis pangan dan kelangkaan bahan makanan bukanlah masalah yang dapat dianggap sepele, dan kebijakan ini memberikan sebuah pendekatan yang serius untuk mencapainya.
Meskipun demikian, kritik terhadap keterlibatan TNI dalam sektor sipil perlu dipertimbangkan secara bijak untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak melampaui batas-batas profesionalitas TNI dan tidak menyebabkan ketegangan sosial maupun politik.
Ke depan, sangat penting agaknya untuk terus mengawasi implementasi kebijakan ini dengan memastikan bahwa tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan. (J61)
