HomeNalar PolitikMutiara di Sarang Tikus?

Mutiara di Sarang Tikus?

Kecil Besar

Lembaga konsultan independen Panggung Indonesia (PI) memberikan penghargaan kepada sejumlah wakil rakyat yang dinilai berprestasi. Seberapa hebatkah para anggota DPR ini?


Pinterpolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]anggung Indonesia (PI) memberikan penghargaan kepada 10 anggota DPR yang dianggap memiliki kinerja optimal selama ini. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada segelintir wakil rakyat yang bekerja untuk masyarakat. Ini seharusnya menjadi pukulan keras bagi anggota lain yang selama ini memiliki catatan negatif dan dianggap memperburuk citra DPR.

Berdasarkan kajian dan penilaian yang dilakukan oleh PI selama kurang lebih 3 bulan, terjaring 10 nama dari masing-masing fraksi yang dianggap sebagai wakil rakyat terbaik. Proses penilaian yang dilakukan PI diklaim transparan dan independen, tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Berbagai pemberitaan negatif memang berkutat mengelilingi DPR dan menggeser citranya dari lembaga terhormat menjadi lembaga terkorup. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh aktor yang berperan dalam merepresentasikan wajah DPR, misalnya ketika Setya Novanto yang menjabat sebagai pimpinan lembaga tersebut berkutat dalam drama KTP elektronik.

Dari 10 anggota yang ada,  pinterpolitik.com memilih 5 di antaranya yang dianggap paling baik dari sisi kenerja. Siapa saja mereka dan apa saja yang sudah dikerjakan oleh kelima orang tersebut? Bagaimana bentuk representasinya terhadap konstituen?

Terbaik dari Terburuk

Kesepuluh anggota DPR terbaik versi PI tersebut dinilai berdasarkan beberapa indikator. Indikator pertama adalah dari sisi kontroversi atau keterlibatan mereka dalam kasus korupsi. Sementara indikator kedua adalah dari sisi tingkat kehadiran dalam setiap rapat DPR baik di Komisi maupun alat kelengkapan DPR lainnya. Sedangkan indikator terakhir adalah aspiratif atau rajin-tidaknya yang bersangkutan turun ke konstituen.

Selanjutnya pinterpolitik.com menyeleksi 5 nama yang dianggap paling dominan dalam daftar tersebut. Berikut adalah anggota DPR yang sejauh ini dianggap memiliki prestasi positif dan patut dijadikan role model bagi anggota lainnya.

  1. Firman Soebagyo

Sebagai anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar, Firman sangat menyoroti sektor pangan dan lingkungan. Salah satu yang menarik darinya adalah ketika ia mempertanyakan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan terkait impor 500 ribu ton beras yang terkesan dipaksakan dan dinilai penuh dengan kepentingan.

  1. Martin Hutabarat
Baca juga :  Indonesia: "Lone Wolf" Penyelamat Iklim?

Sebagai anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra, Martin sangat fokus dengan isu keamanan nasional. Sikapnya terlihat ketika ia menyayangkan bahwa saat ini lebih dari 50 persen tahanan di penjara, rutan, dan lembaga pemasyarakatan diisi tahanan narkotika. Ia juga sangat menggarisbawahi Hak Angket KPK yang dinilai disorientasi.

  1. Herman Khaeron

Sebagai anggota Komisi VII dari Fraksi PKS, Herman juga berfokus pada optimalisasi UU Perlindungan Nelayan dan dan Pembudidaya Ikan karena penting untuk meningkatkan pendapatan dari sektor kelautan. Selain itu, Herman menanggapi persoalan penenggelaman kapal asing oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menurutnya telah sesuai dengan UU dan tidak perlu dipermasalahkan.

Mutiara di Sarang Tikus

  1. Ahmad Basarah

Sebagai anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Ahmad sangat menyoroti isu narkoba. Ia pernah mengatakan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebaiknya bekerja dalam senyap dan lebih menyasar bagian hulu dari peredaran narkoba. Fokus penangkapan seharusnya bukan hanya pada korban, melainkan produsen, bandar, dan jaringan kakap dengan barang bukti besar. Ahmad juga pernah meminta masyarakat untuk tak terlalu meributkan latar belakang suku, agama, dan ras (SARA) calon pemimpin daerah.

  1. Reni Marlinawati

Sebagai anggota Komisi X dari Fraksi PPP, Reni ingin memajukan sektor pendidikan di Indonesia. Terkait isu pembukaan Perguruan Tinggi (PT) Asing misalnya, Reni menjelaskan bahwa semuanya harus berdasarkan UU dan PT Asing dilarang mencari untung di Indonesia. Dosen dan tenaga pendidik juga harus diutamakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkualitas dan PT Asing berkewajiban untuk mendukung kepentingan Indonesia. Di sisi lain, Reni sangat menggarisbawahi PT bodong yang selama ini beroperasi dan perlu untuk dihentikan aktivitasnya.

Prestasi yang ditonjolkan oleh 5 anggota DPR terbaik versi PI ini menandakan bahwa tidak semua wakil rakyat berkinerja negatif. Fenomena ini berkaitan dengan efektivitas representasi kepentingan antara yang mewakili dengan yang diwakili.

Representasi Politik dan Perwakilan Positif

Sudah menjadi rahasia umum DPR sering disebut sebagai sarang koruptor. Sebutan tersebut hadir dikarenakan fakta banyaknya anggota DPR yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat kasus korupsi. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR. Apalagi kinerja DPR selama ini pada bidang legislasi, anggaran dan pengawasan tidak berjalan dengan optimal.

Dengan demikian, wajar ketika masyarakat menganggap DPR tidak memiliki kredibilitas sebagai instansi terhormat, misalnya terkait kasus yang menjerat Setya Novanto beberapa waktu terakhir. Persoalan ini berkaitan dengan representasi politik yang menjelaskan adanya jarak antara wakil rakyat dengan konstituennya.

Baca juga :  Xi Jinping, the King of Games?

Di sisi lain, penghargaan PI kepada anggota DPR terbaik menjelaskan adanya hubungan erat antara beberapa wakil rakyat dengan konstituennya. Berbagai aksi dan prestasi yang diraih oleh kelima anggota DPR dalam daftar yang pinterpolitik.com buat merupakan bentuk kecil dari peran besar yang telah mereka lakukan untuk masyarakat Indonesia, khususnya kepada konstituen mereka di Daerah Pemilihan (Dapil).

Fenomena ini dapat dikaitkan dengan konsep representasi politik yang diungkapkan oleh Hanna Pitkin, seorang professor politik dari Universitas California. Menurut Pitkin, terdapat 4 indikator yang menjelaskan bagaimana representasi politik dapat berjalan dengan optimal, yakni representasi formal (terkait otoritas dan akuntabilitas), representasi simbolis (yang mewakili adalah simbol dari yang diwakili), representasi deskriptif (yang mewakili adalah bagian dari yang diwakili), dan representasi substansi (tindakan yang mewakili merupakan keinginan dari yang diwakili).

Faktanya saat ini pemahaman tentang representasi politik di Indonesia sangat buruk. Banyak anggota DPR yang hanya memenuhi representasi simbolis saja, sementara tidak mampu memenuhi 3 indikator representasi yang lain.

Hal ini bisa menjadi penjelasan mengapa banyak kasus korupsi yang menimpa anggota DPR. Mereka tidak merasa bertanggungjawab kepada konstituennya, dan menganggap hanya punya kewajiban terhadap partai politiknya masing-masing. Padahal kesadaran akan representasi politik dapat mencegah tindakan menyimpang seperti korupsi.

Kinerja dan prestasi yang diberikan oleh kelima anggota DPR yang menjadi pilihan pinterpolitik.com merupakan contoh dari sebagian kecil wakil rakyat yang berprestasi. Tentunya ini menjadi gambaran bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa tidak semua anggota DPR memiliki performa negatif. Masih ada anggota DPR yang memiliki kompetensi tinggi untuk bekerja keras demi kesejahteraan bangsa dan negara.

Tentu saja hal ini menjadi harapan untuk perbaikan citra dan kinerja DPR ke depan, terutama dalam meningkatkan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan agar lebih optimal. Apabila representasi politik berjalan dengan optimal, maka bukan tidak mungkin ada peningkatan kepercayaan publik kepada DPR dan dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung. (LD14)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

Adu Nasib Rusdi-Sandi

Dua pengusaha besar, dua jalan politik berbeda. Rusdi Kirana berakar kuat di PKB hingga menjadi elite nasional, sementara Sandiaga Uno gagal mengangkat PPP dari keterpurukan. Mengapa modal, popularitas, dan jaringan tak cukup menyelamatkan partai yang rapuh?

More Stories

Narkoba, Bertemu Lawan Baru!

Indonesia dianggap sebagai surga bagi peredaran narkoba internasional. Adanya permintaan yang tinggi, harga yang kompetitif dan hukum yang bisa dibeli menjadi alasan mengapa gembong...

IMF Rindu Indonesia?

Structural Adjusment Program (SAP) yang ditawarkan International Monetary Fund (IMF) kepada Soeharto pada 1997, dinilai memperburuk perekonomian Indonesia. Kedatangan Direktur IMF Christine Lagarde ke...

Novel, Berakhir Seperti Munir?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam mengusut tuntas kasus Novel Baswedan. Beberapa pihak meragukan bahwa pembentukan TGPF...