Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengutarakan keinginan untuk membangun industri chip dalam negeri – mengingat situasi geopolitik yang memanas antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok menyebabkan terjadinya krisis chip global. Namun, mungkinkah?
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita berencana untuk membuka ruang bagi para investor Indonesia untuk mendirikan pabrik dan melakukan kerja sama dengan manufacturing chip yang saat ini juga sedang berkembang di beberapa negara. Inisiasi ini tidak lepas dari adanya krisis chip secara global yang berdampak terhadap beberapa sektor, seperti otomotif, smartphone, video game dan lain sebagainya.
Krisis yang terjadi ini ternyata dipengaruhi oleh ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok terkait perang dagang. Pada era pemerintahan Donald Trump, tepatnya pada tahun 2020, terdapat larangan terhadap Huawei Technologies Co. untuk mencegah mengakses chip yang tersedia secara komersial.
Intinya, tindakan tersebut bertujuan untuk membatasi Tiongkok memperoleh chip atau semikonduktor tanpa lisensi khusus yang dikembangkan atau diproduksi teknologi AS. Bahkan, pemerintahan AS juga melarang 38 afiliasi Huawei di 21 negara pada daftar larangan ekonomi. Jumlahnya bertambah hingga 152 afiliasi sejak Huawei pertama kali dimasukkan pada daftar sejak Mei 2019.
Larangan dari AS terhadap Tiongkok untuk memperoleh chip ternyata cukup membuat negeri Tirai Bambu ini khawatir khususnya di sektor impor. Mengingat pada tahun 2019, total impor chip Tiongkok mencapai USD306 miliar atau 15 persen dari total keseluruhan impornya.
Meski demikian, Tiongkok akhirnya bergerak untuk mengantisipasi hal tersebut dengan membangun pabrik pembuatan chipset pertama di Wuhan, Tiongkok. Pabrik ini merupakan basis pengembangan dan riset terbesar Huawei di Tiongkok karena menjadi pusat optik internal, pusat riset dan pengembangan, serta beberapa teknologi lainnya.
Salah satu alasan terealisasinya basis pengembangan chip tidak lepas juga dari keinginan Presiden Xi Jinping untuk memenuhi ambisinya untuk swasembada teknologi pembuatan chip – mengingat eksistensi chip atau semikonduktor akan menjadi sektor penting di era informasi dan bisa memacu pembangunan ekonomi.
Alhasil, Tiongkok terus berupaya mandiri agar mampu bersaing dengan negara lain seperti AS dalam hal teknologi. Namun, persaingan antar kedua negara ini ternyata berimbas pada negara lain. Pembatasan pasokakan bahan baku ke perusahaan besar produsen semikonduktor asal Tiongkok yaitu Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) mengakibatkan produksi chip terbatas dan produsen mobil di AS juga terdampak.
Baca Juga: Jokowi dan Ancaman Perang Teknologi
Indonesia juga merasakan imbas dari krisis chip global. Hal ini terbukti dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang mencatat bahwa angka produksi otomotif pada bulan Maret 2021 mencapai 102.637 unit, sedangkan April mencapai 90.618 unit.
Penurunan produksi ini dinilai cukup mengkhawatirkan karena berkaitan dengan sejumlah aspek penting dalam dunia otomotif seperti manajemen baterai, sistem bantuan pengemudi, platform konektivitas, dan fitur hiburan di kendaraan roda empat. Lantas, apakah ini merupakan dampak dari ketergantungan Indonesia terhadap perekonomian negara lain? Perlukah Indonesia membangun industri chip dalam negeri?
Efek Ketergantungan Indonesia?
Menurut data Gaikindo, terdapat empat pabrik ternama Indonesia yang mengalami penurunan jumlah produksi yakni Honda, Toyota, Mitsubishi Motors, dan Suzuki. Penurunan produksi ini tidak lepas dari kondisi serupa yang terjadi di negara lain seperti AS, Jepang, dan Tiongkok – mengingat, produsen otomotif yang ada di Indonesia mayoritas berasal dari negara luar, bukan produksi asli Indonesia.
Tidak hanya dalam industri otomotif saja, beberapa industri lainnya yang menggunakan chip juga belum bisa dikuasai Indonesia – misalnya bahan baku elektronik yang akhirnya mengalami peningkatan harga. Kondisi ini disebabkan karena adanya kelangkaan komponen chip atau semikonduktor seiring dengan tingginya permintaan industri teknologi 5G dan kendaraan listrik.
Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perusahaan Elektronik (GABEL) Oki Widjaya, hal tersebut mengakibatkan kinerja industri elektronika dan alat-alat rumah tangga turun kurang lebih sekitar 40 persen jika dibandingkan tahun 2019. Bahkan, dampak krisis chips global ini juga berpotensi mengancam sektor lainnya, seperti kesehatan dan keamanan negara.
Hal ini juga dikemukakan oleh salah satu pengajar di Institut Teknologi Bandung (ITB), yaitu Irman Idris. Intinya, kelangkaan semikonduktor juga bisa mempengaruhi alutsista seperti radar yang umumnya digunakan secara terus-menerus sehingga membutuhkan pergantian chip power amplifier radar.
Melihat dampak yang cukup signifikan di berbagai sektor karena kelangkaan chip, dapat diamati bahwa beberapa industri di Indonesia – khususnya elektronika dan otomotif – masih banyak terpengaruh pada kondisi perekonomian negara lain. Momentum kelangkaan chip secara global ini juga bisa membuat sektor bahan baku otomotif dan elektronika lokal semakin terpuruk karena Indonesia belum memiliki industri chip yang berdiri di dalam negeri.
Kondisi ini mengacu dari pernyataan Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM) Hadi Surjadipraja bahwa 90 persen komponen otomotif masih mengandalkan impor. Sama halnya dengan pernyataan Ketua GABEL Oki Widjaja, 40-80 persen komponen untuk infrastruktur elektronika berasal dari Tiongkok.
Kebijakan untuk mengimpor yang masih diandalkan serta minimnya industri komponen lokal termasuk chip semakin menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung secara ekonomi. Mengacu pada Teori Ketergantungan menurut Raul Prebisch dalam tulisan berjudul Depencency Theory: An Introduction karya Vincent Ferraro, perkembangan ekonomi di negara maju tidak selalu akan berdampak yang sama dengan negara miskin. Maka, Prebisch menyarankan supaya negara miskin bisa menghasilkan barang substitusi atau pengganti sehingga tidak perlu lagi membeli bahan baku atau produk dari negara yang lebih kaya.
Baca Juga: Luhut dan Bayangan Teknologi Tiongkok
Dalam hal ini Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekonomi menengah sepatutnya tidak terus menerus mengandalkan impor untuk mendapatkan bahan chip atau semikonduktor – mengingat, akibatnya cukup signifikan karena menyasar ke beberapa sektor seperti elektronika dan otomotif. Maka, menyadari hal ini, Menperin Agus menegaskan akan membangun dan mengembangkan industri lokal untuk memproduksi chip agar mampu mengantisipasi krisis chip global. Namun, apakah mungkin Indonesia bisa mengembangkan bahan baku tersebut?
Tidak Mungkin Produksi Chip?
Menperin Agus menyatakan bahwa pengembangan industri lokal diperuntukkan agar Indonesia bisa memproduksi chip atau semikonduktor. Namun, untuk merealisasikan hal tersebut, solusinya masih terbatas untuk menarik investasi.
Penyebabnya mencakup kualitas sumber daya manusia dan proses produksi barang tersebut. Hal ini tidak lepas dari iklim Indonesia yang masih belum memadai untuk menciptakan sebuah teknologi secara mandiri.
Apabila Indonesia ingin mencetak sebuah teknologi mutakhir, ada beberapa faktor yang harus menjadi fokus agar mampu menciptakan teknologi secara mandiri. Dalam tulisan berjudul The Secrets of Successful Silicon Valley Startups karya Larry Alton, dijelaskan bahwa terciptanya Silicon Valley sebagai pusat inovasi AS bukanlah sebuah proses yang singkat. Terdapat beberapa aspek penting yang turut mempengaruhi terbentuknya Silicon Valley, yaitu mulai dari keseriusan pemerintah, adanya ketertarikan investor, sebuah karakter yang pantang menyerah dari sumber daya manusia yang bekerja di lokasi, serta rencana jangka panjang.
Dalam hal ini, semua elemen memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga Silicon Valley dinilai cukup mustahil untuk diterapkan di negara-negara lain – seperti halnya jika Indonesia ingin menciptakan industri lokal yang menghasilkan chip buatan dalam negeri. Sebenarnya, keinginan itu bukan tidak mungkin untuk diwujudkan. Akan tetapi, mimpi itu akan memakan waktu yang lama apabila ingin mengadakan sebuah wilayah layaknya Silicon Valley untuk menciptakan semikonduktor mandiri.
Jika ingin perlahan membangun sebuah industri yang berorientasi dalam pembuatan chip, sebaiknya Indonesia bisa terlebih dahulu memulihkan ketergantungannya terhadap negara lain dalam hal ekonomi. Mengacu pada tulisan berjudul The Political Economy of South Korea: Economic Growth, Democratization, and Financial Crisis karya Uk HEO, Houngcheoul, Hayam KIM dan Okjin KIM, dijelaskan bahwa perjalanan Korea Selatan menuju negara yang mandiri dalam hal perekonomian, memerlukan keseriusan pemerintah dalam menjaga industri lokalnya untuk jangka panjang.
Namun, hal tersebut bisa dicapai jika tidak mengubah arah kebijakan meski beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan. Apabila mata rantai ketergantungan terhadap negara lain bisa diputus, setidaknya Indonesia bisa mulai bermimpi untuk menjadi negara yang mampu menciptakan chip atau semikonduktor secara mandiri. (G69)
Baca Juga: Ekonomi Digital Jokowi, Mungkinkah?
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
