HomeNalar PolitikMenteri Berprestasi Kok Digoyang

Menteri Berprestasi Kok Digoyang

Kecil Besar

Isu perombakan kabinet masih terus bergulir, bahkan mulai banyak selentingan yang menggoyang beberapa menteri berprestasi. Mengapa?


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]udah lama isu perombakan kabinet (reshuffle) Indonesia Kerja terdengar, namun hingga kini masih sebatas rumor belaka. Belakangan isu ini tidak hanya membuat para menteri yang belum bekerja maksimal menjadi was-was, tapi juga memunculkan selentingan tidak sedap dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi, agar para menteri berprestasi ikut terguncang kedudukannya.

Menurut seorang sumber, berbagai serangan belakangan ini mulai santer ditujukan ke beberapa menteri yang memiliki kinerja berprestasi, terutama melalui berbagai masalah yang terkait dengan kementeriannya. Pihak yang ingin mengail di air keruh ini berusaha mencari celah keburukan maupun kegagalan menteri tersebut, agar diganti.

“Isu reshuffe kabinet ini terus digoreng oleh orang-orang yang ‘lahannya’ terusik oleh menteri-menteri tersebut. Mereka adalah para mafia yang penghasilannya terganggu oleh sepak terjang menteri-menteri tersebut,” kata sumber tersebut di Jakarta, Sabtu (5/8). Ia juga menambahkan kalau serangan kepada menteri anti-mafia tersebut sifatnya tidak hanya masif, karena sejumlah isu yang sudah ‘basi’ juga dihangatkan kembali untuk menyudutkan menteri tersebut.

Padahal, lanjutnya, meski menjadi bidang kerjanya, persoalan-persoalan tersebut tidak ada kaitannya dengan kinerja menteri saat ini. “Bahkan ada isu yang sudah berumur 10 tahun, tetapi sengaja dimunculkan kembali biar menteri itu diganti. Padahal kalau dirunut, justru persoalan-persoalan tersebut terjadi pada pemerintahan lalu dan saat ini sedang dibenahi oleh menteri yang bersangkutan,” jelasnya.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pernah meminta Presiden Joko Widodo untuk mengganti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. “Kami berbicara tentang Menteri BUMN Ibu Rini Soemarno bukan bicara aspek pribadi. Kami berbicara aspek kebijakan-kebijakan politiknya,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Kamis (13/7).

Baca juga :  Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Hasto menyebutkan kebijakan-kebijakan Menteri Rini yang dianggap bermasalah, di antaranya soal kebijakan penyertaan modal negara dan perpanjangan Pelindo II. “Kami tidak berbicara orang per orang, tapi aspek kinerjanya. Ketika kerjanya itu ternyata tidak sejalan dengan garis kebijakan ekonomi Bapak Presiden, ya partai memberikan masukan-masukan,” ucapnya.

Selain Rini, menteri lainnya yang ikut digoyang adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. “Saya heran juga, kenapa Ibu Susi mau di-reshuffle, orang dia (Susi) itu kerja kok, sudah kelihatan kerjanya malah mau ditendang. Jelas-jelas ibu Susi ini berantas mafia, malah dijegal,” kata seorang warga, Nunuk Istriani ketika ditemui di bazar ikan murah yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di lapangan parkir pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Minggu (6/8).

Hal senada juga diungkapkan oleh Soedjatmoko yang menyatakan Presiden Jokowi akan menyesal jika sampai mengikuti bisikan dari orang di sekitarnya. “Aduh, jangan deh, jangan di-reshuffle. Nanti rugi dan nyesel loh, jarang ada sosok perempuan yang pintar dan tegas seperti beliau. Mau jadi apa laut dan nelayan Indonesia nantinya tanpa Ibu Susi. Kalau di-reshuffle terus jadi Wakil Presiden warga Indonesia pasti oke-oke aja,” katanya.

Santernya isu yang menerpa dan berusaha mengguncang kinerjanya, tidak ditampik oleh Susi. Ia mengakui kalau selama ini ada kalangan yang mencoba menggoyang kursinya. “Kalau bikin kebijakan baik kan, apa yang saya lakukan mengganggu comfort zone. Comfort zone dari orang yang selama ini mendapat keuntungan besar dengan cara tidak benar. Jadi pasti banyak yang tidak suka,” jawab Susi santai, Selasa (18/7) lalu.

(Suara Pembaruan)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...