Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sukses mengakselerasi landasan kerja sama pertahanan dengan Swedia saat landasan hukum yang kembali diajukannya disambut baik parlemen. Lantas, mengapa Prabowo seolah menganggap kerja sama dengan Swedia begitu signifikan saat ini dan apa relevansinya bagi aspek pertahanan Indonesia beserta tantangannya kini dan nanti?
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tampaknya masih terus mencari formula terbaik terkait arah persekutuan pertahanan di tengah dinamika dan blantika geopolitik regional dan internasional kekinian.
Yang terbaru, Prabowo berupaya merintis kembali sebuah kerja sama yang mangkrak sejak era Menhan Ryamizard Ryacudu pada tahun 2016 dengan salah satu negara Skandinavia, yakni Swedia.
Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI kemarin, Menhan meminta wakil rakyat yang mengurusi bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen, untuk segera menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kerja Sama Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Swedia di Bidang Pertahanan.
Bak gayung bersambut, lobi eks Danjen Kopassus itu direspon positif oleh parlemen dengan suara bulat bahwa RUU kerja sama dengan Kerajaan Swedia akan segera dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi UU.
Konteks kerja sama bidang pertahanan dengan Swedia tersebut dinilai memiliki makna tersendiri ketika situasi geopolitik regional dan internasional masih terus mencari titik keseimbangannya.
Lantas pertanyaanya, mengapa Prabowo berupaya mengakselerasi kerja sama dengan Swedia saat ini? Apakah kerja sama tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah ancang-ancang yang signifikan bagi upaya memperkuat pertahanan dan kedaulatan tanah air dengan situasi dan tantangan geopolitik global saat ini?
Miliki Reputasi Terbaik Dunia
Secara garis besar, Prabowo menyampaikan empat esensi yang dapat dimaksimalkan Indonesia atas kerja sama pertahanan dengan Swedia.
Pertama pertukaran informasi yang termasuk aspek politik militer dan isu keamanan maritim. Kedua, terkait kerja sama pendidikan di bidang pertahanan dan militer. Ketiga, pada bidang medis kemiliteran. Keempat, mengenai kerja sama dalam bidang industri pertahanan yang dapat mencakup teknologi, penelitian bersama, hingga produksi bersama.
Akan tetapi sebelum menganalisa benefit teknis dan strategis dari persekutuan pertahanan itu, beberapa variabel dan momentum kekinian dinilai dapat membuat kita memahami fundamental dan urgensi mengapa Prabowo akhirnya berupaya mengakselerasi kerja sama dengan Swedia saat ini.
Satu hal yang dinilai membuat Prabowo menaruh ekspektasi besar pada Swedia ialah karena reputasi negara monarki konstitusional itu yang ternyata merupakan yang terbaik di dunia.
Vicky Valet dalam sebuah tulisan di Forbes yang berjudul The World’s Most Reputable Countries 2019 mengutip Reputation Institute yang menempatkan Swedia sebagai negara dengan reputasi terbaik di dunia, bahkan selama dua tahun berturut-turut sejak 2018.
Reputasi yang dimaksud ialah bagaimana negara tersebut memiliki masyarakat yang mendukung pemerintahnya secara positif, ekonomi yang maju dan bersahabat bagi bisnis, hingga sejauh mana pemerintahan itu sendiri berjalan secara efektif dan diakui oleh negara lainnya.
Dan ketika berbicara mengenai kondisi ekonomi di tengah pandemi, Swedia merupakan negara di benua biru dengan kondisi yang paling baik dibanding negara lain di Eropa.
Maddy Savage dalam Coronavirus: Sweden’s Economy Hit Less Hard by Pandemic menyebut bahwa pendekatan out of the box pemerintah Swedia di bawah Perdana Menteri (PM) Stefan Löfven tidak dirancang untuk melindungi ekonomi, termasuk dengan tidak menerapkan lockdown.
Mereka menekankan bahwa tujuan pamungkasnya selama mengarungi pandemi adalah untuk memperkenalkan langkah-langkah jangka panjang yang berkelanjutan, yang mana itu terbukti dengan ekonomi Swedia yang tidak terhantam sehebat negara Eropa lainnya.
Artinya, secara teknis Swedia dapat dikatakan sebagai satu dari sedikit negara dengan perencanaan solid dan memiliki risiko paling minimum yang tentunya dinilai tak akan melunturkan reputasinya, termasuk bagi peluang kerja sama bilateral yang lebih konstruktif, prospektif, dan tak begitu terhambat oleh pandemi.
Dua variabel berupa reputasi dan stabilitas ekonomi ditengah pandemi ini dinilai semakin meyakinkan Prabowo dalam memastikan upaya akselerasi kerja sama yang spesifik di bidang pertahanan dengan Swedia yang notabene merupakan produsen alutsista terkemuka dunia.
Swedia sendiri tercatat sebagai negara produsen alutsista termutakhir. Svenska Aeroplan AB atau Saab Group adalah perusahaan dirgantara dan pertahanan nasional Swedia yang telah berpengalaman memproduksi berbagai alutsista canggih sejak tahun 1937.
Produk pertahanannya pun cukup mumpuni, mulai dari Multi-Role Anti-Armor Anti-Personnel Weapon System atau dikenal sebagai M3 Carl Gustaf, Rudal anti serangan udara RBS 70, Sistem radar Giraffe, hingga alutsista yang jadi idaman Prabowo yaitu pesawat tempur bernama Saab JAS 39 Gripen yang dianggap cukup bersaing dengan pesawat sejenis di kelasnya seperti F-16, F/A-18 Hornet, maupun Eurofighter.
Dengan kecenderungan tersebut, Indonesia dinilai akan memiliki opsi pengadaan alutsista dari luar kekuatan dan produsen klasik macam AS atau Rusia, yang pada situasi tertentu, bertransaksi dengan salah satu dari keduanya berpotensi berujung pada embargo dan sebagainya.
Lalu, selain kemungkinan tiga latar belakang teknis tersebut, adakah faktor strategis lebih spesifik yang membuat Prabowo tampak ngebet untuk melakukan kerja sama pertahanan dengan Swedia?
Batu Loncatan Dekati AS?
Meski merupakan salah satu negara produsen alutsista terkemuka, Swedia nyatanya tak dapat menghindari friksi pertahanan dan keamanan dengan negara lain. Pada konteks ini, Swedia dinilai “kurang beruntung” karena bertetangga dan memiliki kedekatan geografis dengan Rusia.
Terlebih ketika berbicara mengenai keamanan maritim, yang juga disinggung Prabowo dalam konsep RUU kerja sama pertahanan dengan Swedia. Tercatat beberapa kali negeri Tirai Besi melanggar kedaulatan wilayah perairan dengan manuver kapal perang di kedaulatan teritori maritim Swedia.
Teranyar, dua kapal perang Rusia memasuki perairan Baltik di area Gothenburg, Swedia tanpa izin pada akhir September lalu. Menhan Swedia Peter Hultqvist lantas bereaksi keras dan melayangkan protes pada Moscow.
Tensi yang acapkali terjadi dengan Rusia ini kemudian membuat Swedia “secara alamiah” menjadi negara eropa yang memiliki semacam akses khusus atas kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat (AS), meski bukan merupakan anggota NATO.
Pada titik ini, secara abstrak benang merah telah dapat ditarik dengan relevansi kerja sama pertahanan Indonesia-Swedia terhadap tantangan keamanan maritim yang dimiliki republik saat ini, terutama di Laut China Selatan (LCS).
Dalam Timing Disruption: The Stepping Stone Strategy, Rita Gunther McGrath menyebutkan konsep stepping stone strategy yang jamak digunakan dalam bisnis untuk melakukan ekspansi semaksimal mungkin di tengah ketidakpastian kondisi pasar untuk membuka opsi fleksibel dan menjamin ketepatan kalkulasi situasi di masa mendatang.
Metafora stepping stone atau batu loncatan sendiri dapat menyiratkan ekspansi maupun kerja sama tetap menjadi penting untuk dilakukan meski tujuan utamanya sesungguhnya jauh lebih strategis dan berkelanjutan.
Konsep stepping stone strategy tersebut dinilai relevan untuk menilai latar belakang di balik akselerasi kerja sama pertahanan yang diupayakan Prabowo dengan Swedia. Paling tidak, terdapat ihwal substansial yang mendukung hipotesa tersebut.
Ihwal itu ialah kesamaan “nasib” di bidang friksi maritim. Jika Swedia berhadapan dengan Rusia, Indonesia acapkali terlibat ketegangan serupa dengan Tiongkok di perairan Natuna.
Ihwal tersebut didukung oleh pernyataan Kepala Bakamla, Laksdya Aan Kurnia tepat sehari sebelum Prabowo melangsungkan rapat dengan Komisi I DPR terkait kerja sama pertahanan dengan Swedia.
Jenderal bintang tiga itu menyebut bahwa kondisi aktual keamanan maritim terutama pelanggaran yang acapkali dilakukan Tiongkok tak dapat lagi dibiarkan begitu saja karena memiliki dampak sangat serius bagi ekonomi dan kedaulatan negara di tengah pandemi.
Oleh karenanya, isu dinamika politik militer dan keamanan maritim menjadi relevan dan signifikan bagi upaya bagaimana cara terbaik menempatkan diri dalam situasi yang juga dialami Swedia, termasuk dalam merengkuh dukungan dari rival negeri beruang merah, AS.
Jika hubungan Swedia dan Rusia tak terlalu dependen di satu pihak, lain halnya dengan Indonesia dan Tiongkok, yang notabene juga merupakan rival AS.
Singkatnya, kerja sama khususnya yang spesifik terkait keamanan maritim dengan Swedia bisa jadi merupakan stepping stone strategy Prabowo dalam menghadapi perilaku agresif Tiongkok di LCS, plus membuka fleksibilitas kedekatan strategis tidak langsung dengan AS tanpa menimbulkan kecurigaan negeri Tirai Bambu itu sendiri.
Terlebih jika benar direalisasikan, UU kerja sama dengan Swedia akan menjadi yang kedua di tahun ini setelah sebelumnya parlemen menelurkan regulasi pertahanan yang sama dengan Ukraina, yang kebetulan juga merupakan sekutu AS dalam friksinya dengan Rusia.
Akan tetapi, hal tersebut tentu masih sebatas presumsi dan pada saat yang sama apapun kemungkinannya, kesungguhan Prabowo dalam meningkatkan kemampuan pertahanan dan kedaulatan Indonesia sejauh ini patut diapresiasi. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
