HomeNalar PolitikMenanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Kecil Besar

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?


PinterPolitik.com

Kemarin, Markas Besar Polri berbalut emas dan perak, merayakan delapan dekade sejak Bhayangkara lahir pada 1 Juli 1946. Kapolri Listyo Sigit Prabowo kerap menegaskan Hoegeng harus jadi teladan bagi anggota Bhayangkara, dari tingkat pimpinan sampai pelaksana.

Namun ingatan publik terhadap polisi setahun terakhir dibentuk dua hal lain, rantis Brimob yang melindas Affan Kurniawan, pengantar makanan berusia dua puluh satu tahun, saat demonstrasi Agustus lalu, dan rentetan video istri perwira berjoget sambil memegang gepokan uang. Setiap kali itu terjadi, nama yang sama muncul di pidato maupun kolom komentar.

Yang lebih mendesak, apakah menyebut nama itu di setiap upacara sudah cukup, atau justru caranya yang membuat kelahiran berikutnya makin sulit terjadi?

Toko Bunga dan Eyang Meri

Lima bulan lalu, Meriyati Roeslani, istri Hoegeng Imam Santoso, wafat di usia seratus tahun. Enam puluh enam tahun sebelumnya, ia menutup toko bunga miliknya di Pasar Cikini atas permintaan suaminya, begitu diangkat menjadi Kepala Jawatan Imigrasi, sebab siapa pun yang berurusan dengan imigrasi bisa membeli mawar demi kemudahan. 

oegeng juga menolak rumah dan mobil dari bandar judi di Sumatera Utara, dan yang membuatnya dipecat sebagai Kapolri tahun 1971 justru sikap serupa, membongkar penyelundupan mobil mewah Robby Tjahjadi yang jejaringnya menyentuh Cendana.

Kisah kisah itu diulang setiap tahun, dalam pidato, dalam Hoegeng Awards yang digelar sejak 2022, dalam rekaman pesan terakhir Eyang Meri yang oleh Kapolri disebut wasiat bagi seluruh anggota Polri. Cucunya, Rama Hoegeng, berharap penghargaan itu melahirkan Hoegeng Hoegeng baru. 

Max Weber, dalam Economy and Society, 1922, menyebut proses ini rutinisasi karisma, ketika wibawa moral seorang tokoh diwariskan lewat upacara dan penghargaan resmi, sementara praktik hidup yang dulu melahirkannya justru menguap.

Émile Durkheim, dalam The Elementary Forms of Religious Life, 1912, punya penjelasan pelengkap kenapa ritual ini terus dibutuhkan. Sebuah kelompok, tulisnya, memuja simbol sucinya secara berkala bukan untuk mengubah perilaku harian, tapi menegaskan ulang kesatuan moralnya.

Nama Hoegeng dipanggil setiap 1 Juli dan setiap malam penganugerahan sebagai pengingat kolektif, fungsi yang tetap terpenuhi sekalipun tak ada perwira yang berubah karenanya.

Baca juga :  Transformasi Dudung, Jenderal Kanvas?

Tahun ini, uji publik Hoegeng Awards diprotes karena satu kandidat dinilai lebih sibuk viral ketimbang bekerja senyap. Liturgi ini bukan usaha gagal mereproduksi Hoegeng. Ia berhasil membeli legitimasi dengan ongkos jauh lebih murah ketimbang mengubah cara kerja sungguhan.

Hedonisme Bhayangkari, Waspada?

Polri punya aturan soal godaan ini sejak 2019, saat Listyo Sigit, masih Kadiv Propam, melarang keluarga anggota memamerkan kemewahan di media sosial. Rutinitas serupa berlaku, karisma jadi pasal, bukan kebiasaan. Kapolri menyebut penerima Hoegeng Awards mutiara bersih, sementara istri seorang jenderal polisi di KPK lebih dulu dikenal lewat baju bermerek dan foto liburan viral ketimbang prestasi suaminya.

Pierre Bourdieu, dalam Distinction, 1979, menjelaskan konsumsi sebagai bahasa penanda posisi seseorang di kelompoknya, jauh melampaui pemenuhan kebutuhan.

Di lingkaran Bhayangkari, tas bermerek dan foto liburan bukan cuma pamer pribadi. Ia cara istri perwira menegosiasikan posisi sosial suaminya, pasar gengsi sejajar pasar karier resmi, dan yang menyalakan sorotan publik begitu kelasnya tak sepadan dengan slip gaji.

Dua tahun kemudian, istri AKBP Agus Sugiyarso, Kapolres Tebing Tinggi, berjoget di TikTok sambil memegang gepokan uang arisan, berkelakar soal skincare mahal.

Suaminya dicopot meski uang itu bukan miliknya. Surat perpisahannya menyebut ia belum mampu menjadi tauladan bagi sekitarnya, kata yang sama untuk Hoegeng. Pola serupa berulang pada perwira lain tahun tahun berikutnya, unggahan viral, klarifikasi harta, mutasi.

Godaan ini asing bagi Hoegeng, sebab kemewahan dulu disimpan diam diam, bukan diunggah untuk disukai ribuan orang. Georgia pernah menghadapi godaan finansial lebih parah, menaikkan gaji polisi dari sekitar empat puluh empat dolar sebulan hampir sepuluh kali lipat pada 2004, dan suap jalanan nyaris hilang.

Namun kekerasan aparat terhadap pengunjuk rasa tetap muncul bertahun tahun, sebab gaji besar membeli kejujuran soal uang, bukan keberanian menolak perintah atasan. Kejujuran Hoegeng lahir dari kombinasi keduanya, menolak uang sekaligus menolak tunduk pada kekuasaan yang melindungi Robby Tjahjadi. Menaikkan gaji saja, seperti Georgia, cuma menyelesaikan separuh soal.

listyo sigit kapolri paling galak

Simbol Hoegeng di Bhayangkara 

Komjen Chryshnanda Dwilaksana, Kalemdiklat Polri sekaligus Ketua Tim Transformasi dan Reformasi Polri, blak blakan tahun lalu. Dosa terbesar Polri, katanya, saat rekrutmen dijadikan main main atau malah ada pasarnya, sebab merekrut orang salah sejak awal berarti menanam duri dalam daging institusi seumur hidup.

Baca juga :  Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Ia mengakui banyak personel baik tak terlihat karena budaya taruna patrimonial, kedekatan personal dan sungkem ke senior lebih dihargai ketimbang kompetensi.

Kapolri optimistis, bilang masih banyak anggota Polri berjiwa Hoegeng, hanya belum terlihat publik. Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar lebih getir, perwira paling jujur jarang sampai ke posisi komando atau strategis. Taruna belajar lebih banyak dari pola itu ketimbang dari modul etika di kelas, dari siapa yang naik pangkat dan siapa yang dijauhi, pola yang menurut Chryshnanda sendiri tertanam sejak asrama.

Robert King Merton membedakan fungsi manifes dan fungsi laten institusi dalam Social Theory and Social Structure, 1949. Fungsi manifes Hoegeng Awards merayakan integritas.

Fungsi latennya, jarang diakui terbuka, memutuskan siapa dikagumi dari jauh dan siapa boleh mendekati kekuasaan. Institusi tidak cuma gagal mereproduksi Hoegeng, ia menjalankan seleksi yang menyingkirkan bibit bibit sepertinya sebelum naik ke posisi berpengaruh, sebab syarat naik pangkat jarang sama dengan syarat jujur.

Kalau standar keberhasilan diukur dari mobil, gawai, dan liburan yang dipamerkan pasangan di media sosial, kejujuran ala toko bunga yang ditutup akan terlihat seperti kegagalan mengurus keluarga, bukan keutamaan.

Membentuk Hoegeng baru berarti membentuk orang yang bersedia kalah dalam pameran gaya hidup, sekaligus bersedia mandek di pangkat menengah karena menolak ikut arus, sesuatu yang mustahil diajarkan lewat modul, upacara, atau surat telegram. 

Kalemdiklatnya sendiri mengakui pembentukan itu semestinya dimulai sejak hari pertama seleksi, bukan ditambal setelah berpangkat jenderal. Sampai pengakuan itu diikuti perubahan nyata pada siapa direkrut dan siapa dipuji sejak asrama, kejujuran akan terus lahir sebagai kecelakaan personal yang disingkirkan setiap kali muncul, persis seperti yang dialami Hoegeng delapan dekade lalu.

Hoegeng bukan anomali genetik. Ia kecelakaan baik yang selamat dari organisasi yang, delapan dekade kemudian, lebih fasih merayakan simbolnya lewat wasiat dan penghargaan tahunan ketimbang membangun mesin penggandanya, meskipun pemimpin reformasinya tahu persis di mana letak lukanya. Selama ongkos merayakan jauh lebih murah daripada ongkos mereformasi, tidak ada alasan bagi institusi memilih opsi kedua.

Ada yang menulis bahwa utopia berguna justru karena terus menjauh setiap kali didekati, sebab fungsinya cuma satu, membuat orang tetap berjalan. Akankah bangsa yang gemar memotret kemewahan ini masih sanggup mencintai kejujuran yang tampak seperti kekalahan, jika ia benar benar hadir kembali? (A99)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

More Stories

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Lari lambat Kuda Fahri Hamzah?

Tiga dekade ia berderap melawan setiap kekuasaan. Ibaratkan pedang, Fahri Hamzah menggunakan mulutnya seperti pedang yang tajam. Begitu ia masuk ke dalamnya, pedang itu nampak seperti pedang yang “karatan”

Gibran “Ban Serep” yang Ngarep?

Di tengah pemerintahan yang pamornya meredup, satu figur justru rajin turun ke jalan. Kebetulan, atau ada yang sedang ia kumpulkan?