HomeHeadlineMegawati and The Queen’s Gambit

Megawati and The Queen’s Gambit

Kecil Besar

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat dengan menggunakan AI.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?


PinterPolitik.com

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian menunjuk duet Pramono Anung-Rano Karno sebagai Cagub-Cawagub Jakarta karena berhasil menang satu putaran berdasarkan hasil rekapitulasi akhir KPUD Jakarta. Bahkan, di tengah opsi populis mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Anies Baswedan.

Torehan itu pun sekaligus membuat Megawati dan PDIP boleh jumawa di tengah gempuran endorse combo Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan tentu hal tersebut menjadi catatan istimewa saat membicarakan nama terakhir.

Lalu, mengapa keputusan itu tampak menjadi brilian dengan berkaca pada hasil yang diraih?

Queen’s Gambit?

Cendekiawan dari Boston University, Shahla Haeri dalam bukunya The Unforgettable Queens of Islam membahas Megawati dengan menyebutnya sebagai “Limbuk yang menjadi Ratu”.

Limbuk sendiri adalah salah satu karakter dalam dunia perwayangan yang ciri utamanya yakni statusnya sebagai perempuan di lingkup kekuasaan yang tak banyak bicara dan cenderung tidak dianggap.

Haeri kiranya melihat komparasi tersebut dalam diri Megawati yang awalnya dianggap sebagai sosok pemalu dan tak pandai berbicara di hadapan publik dalam dimensi politik.

Namun, sosok Limbuk itu berubah menjadi seorang ratu, demikian tegas Haeri. Dalam konteks melihat kelemahan-kelemahan dirinya, Megawati nyatanya mampu membangun lingkaran pendukung di sekitarnya yang berisi orang-orang yang loyal dan punya kemampuan yang mendukung kekuasaannya.

Baca juga :  Lari lambat Kuda Fahri Hamzah?

Hal tersebut tentu berakar dari pengalaman yang kemudian membentuk bagaimana Megawati membuat keputusan-keputusan strategis dalam berpolitik. Tak berlebihan kiranya memberikan interpretasi lanjutan bahwa Megawati adalah aktor protagonis utama dalam The Queen’s Gambit.

Keputusan Megawati itu pun menjadi pangkal atau titik krusial bagaimana mesin politik PDIP bekerja secara kolektif di Jakarta untuk membendung calon Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Ridwan Kamil-Suswono.

Menariknya, terdapat beberapa faktor utama yang membuat turunan dari keputusan brilian Megawati diterjemahkan kan ke kampanye politik yang apik.

Pertama, Pramono-Rano yang sejak awal tak diunggulkan, agaknya berhasil memaksimalkan kelemahan lawan yang begitu empuk untuk dieksploitasi.

Kedua, dan masih berkorelasi, hal itu diaktualisasikan dengan melakukan transformasi identitas “merah” yang kental karena Pramono dan Rano adalah kader PDIP, seolah menjadi prioritas dalam konsep frame alignment dan depoliticized branding bernuansa oranye.

Ketiga, hasil rekapitulasi dari KPUD Jakarta yang menunjukkan sangat rendahnya partisipasi pemilih kiranya dapat diinterpretasi bahwa elemen tim pemenangan Pramono-Rano sukses menargetkan kampanye secara efektif ke konstituen yang memang dapat dipastikan memberikan suara ke TPS.

Termasuk, hasil lebih dari pra-syarat utama 50 persen plus satu suara untuk memenangkan Pilgub Jakarta 2024 dalam satu putaran.

Namun, faktor keputusan Megawati serta turunannya oleh mesin partai PDIP agaknya hanya menjadi faktor yang tak dominan kendati kubu PDIP tentu akan melakukan glorifikasi terhadap pencapaian tersebut. Mengapa demikian?

ningrat prabowo lebih nyaman dengan megawati 1

Menang Dari Jokowi, Titik?

Di samping faktor internal seperti yang telah diinterpretasi di atas, jika diuraikan, terdapat beberapa faktor eksternal yang porsinya tampak lebih signifikan membuat Pramono-Rano dan PDIP menang mudah di Pilgub Jakarta 2024.

Mulai dari yang tak kalah krusial seperti Putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan dan membuat PDIP bisa bertarung di Jakarta, soliditas KIM Plus dan tim pemenangan yang dipertanyakan, faktor inheren kelemahan impresi personal Ridwan Kamil dan Suswono yang dengan mudah dieksploitasi, hingga gagasan dan janji kampanye yang kerap disebut terlalu muluk bagi sebagian besar warga Jakarta yang lebih kritis.

Baca juga :  Di Balik Mekarnya Citra Habibie

Itu belum termasuk arah endorse politik dua game changer Pilgub Jakarta kontemporer, yakni Anies Baswedan dan Ketum Jakmania Dicky Soemarno di menit-menit akhir kepada Pramono-Rano.

Dan, satu hal lagi yang mungkin saja bisa terjadi adalah deal tertentu di belakang panggung para aktor kunci yang memang menghendaki kemenangan Pramono-Rano.

Bagaimanapun, Megawati, PDIP, serta Pramono-Rano kiranya akan menganggap kemenangan adalah kemenangan, terlepas dari faktor objektif dan komprehensivitas variabel politik determinan di dalamnya.

Lebih istimewa lagi, dan sekali lagi, faktor “Jakarta-centric political telescope” seakan bakal jadi glorifikasi PDIP di tengah gempuran kesuksesan endorse politik Jokowi, yang bahkan berhasil menumbangkan kandidat mereka di Jawa Tengah.

Lalu, mungkinkah kemenangan keputusan krusial Megawati serta kemenangan PDIP di Jakarta akan membawa dampak politik yang signifikan, utamanya terhadap politik-pemerintahan Prabowo Subianto serta Jokowi ke depannya? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.