Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Pengaruh terbesar seorang perwira kadang baru terasa setelah seragamnya dilepas. Menariknya, seragam dengan bintang tiga di pundak atau kerah yang bukan tanda batas akhir karier. Sebagai penanda kematangan yang paling cair untuk dikonversi menjadi kekuasaan baru. Mengapa demikian?
Sejarah militer Indonesia tidak berakhir di kaserne atau barak. Melainkan, berlanjut dengan cara yang lebih halus, lebih panjang, dan seringkali lebih menentukan. Di ruang-ruang kekuasaan yang oleh para perwira itu sendiri tidak pernah secara resmi dikuasai.
Inilah yang paling sulit dijelaskan kepada mereka yang memandang militer Indonesia semata-mata sebagai institusi komando, bahwa pengaruh terbesar seorang perwira kadang baru mulai terasa setelah ia melepas seragamnya.
Saat menempatkan diri di titik analis relasi angkatan bersenjata dengan politik-pemerintahan, republik telah lama bergulat dengan paradoks ini. Dalam pengamatan panjang terhadap relasi sipil-militer Indonesia—dari masa Orde Baru hingga konsolidasi demokrasi yang tidak pernah benar-benar selesai—berulang kali ditemukan pola yang sama.
Terutama, bahwa perwira-perwira yang paling berpengaruh dalam lanskap kekuasaan nasional bukanlah mereka yang bertahan paling lama di puncak hierarki institusional, melainkan mereka yang meninggalkan institusi itu di titik yang paling strategis. Tentu, dipengaruhi pula dengan ambisi personal serta jejaring serta kapital masing-masing.
Dan titik itu, lebih sering dan melampaui dari yang bisa dianggap kebetulan, berada di level Letnan Jenderal.
Bintang tiga bukan sekadar pangkat. Dalam ekosistem elite Indonesia, penanda kematangan yang sangat spesifik: cukup senior untuk memiliki jaringan yang menembus seluruh lapisan birokrasi, militer, dan politik nasional; namun belum telanjur terkunci dalam identitas kelembagaan yang membelenggu ruang gerak.
Contoh nyata terpatri pada purnawirawan jenderal berikut yang mengakhiri karier militer resmi mereka dengan pangkat bintang tiga namun telah menjadi legenda. Baik case langka seperti Ali Sadikin sebelum Reformasi, hingga era pasca Reformasi.
Prabowo Subianto (terakhir Dansesko ABRI), Susilo Bambang Yudhoyono (terakhir Kaster TNI), Luhut Binsar Pandjaitan (terakhir Dankodiklat TNI AD), Sjafrie Sjamsoeddin (terakhir Sekjen Kemhan), A.M. Hendropriyono (terakhir Dankodiklat TNI AD), Djamari Chaniago (terakhir Kasum TNI), Ali Sadikin (terakhir Deputi II Panglima Angkatan Laut), hingga Hari Sabarno (terakhir Ketua Fraksi ABRI MPR/DPR).
Sementara di sisi lain, perwira bintang empat menanggung beban menjadi wajah institusi. Kendati Soeharto dan Try Sutrisno adalah pengecualian dalam konteks sebelum Reformasi.
Tercatat, Wiranto, Gatot Nurmantyo, Moeldoko, hingga Andika Perkasa seolah terlalu berat satu bintang di pundaknya dan kurang berhasil saat terjun ke politik untuk berkompetisi.
Perwira bintang tiga, paradoksnya, justru tampak lebih bebas. Mengapa demikian?
Pangkat “Influencer”
Terdapat pergeseran yang tidak pernah tertulis dalam doktrin militer mana pun, namun nyata dalam praktik, yakni transisi dari command power menuju influence power.
Kekuasaan berbasis komando bersandar pada struktur, hierarki, otoritas formal, rantai instruksi yang taat asas. Ia efektif, namun terbatas pada batas-batas institusi.
Kekuasaan berbasis pengaruh bekerja secara berbeda, ia mengalir melalui kepercayaan, jaringan personal, reputasi strategis, dan kemampuan membaca medan yang jauh melampaui komando formal.
Prabowo Subianto adalah argumen paling dramatis dari tesis ini. Ketika ia meninggalkan TNI pada 1998, dalam situasi yang tidak sepenuhnya sukarela dan penuh ambiguitas—banyak yang mengira itu adalah akhir.
Yang terjadi justru sebaliknya. Ia memulai proses panjang konversi modal, dari legitimasi militer menjadi modal elektoral, dari jaringan komando menjadi koalisi politik, dari otoritas institusional menjadi narasi kepemimpinan nasional.
Perjalanan itu memerlukan waktu lebih dari dua dekade, namun berakhir di titik yang tidak dicapai oleh satu pun rekannya yang terus naik ke bintang empat.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menempuh rute yang berbeda, namun berangkat dari titik struktural yang sama. Ia memilih kendaraan demokratis—membangun partai, membangun citra, membangun mesin elektoral dari nol.
Modal militernya yang paling berharga bukan kekuatan, melainkan kepercayaan. Reputasi profesional yang relatif bersih, kemampuan berbicara dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh publik sipil, dan disiplin strategis yang membuatnya konsisten di saat para pesaingnya bergerak impulsif.
Dua periode kepresidenan dengan legitimasi demokratis yang solid adalah konversi modal paling sempurna yang pernah kami amati dalam konteks Indonesia.
Luhut Binsar Pandjaitan mengajarkan sesuatu yang berbeda lagi, yakni bahwa pengaruh tidak selalu membutuhkan panggung. Ia tidak mengincar elektabilitas.
Ia memilih untuk menjadi tidak tergantikan—dengan membangun kapasitas manajerial krisis yang begitu dalam sehingga setiap konfigurasi kabinet membutuhkannya, terlepas dari siapa yang duduk di kursi presiden.
Itu agaknya adalah model kekuasaan yang paling tahan lama, karena ia tidak bergantung pada siklus pemilu.
A.M. Hendropriyono, lebih jauh lagi, memilih ketidaktampakan sebagai strategi—merekonstruksi arsitektur intelijen nasional dari balik layar, meninggalkan warisan yang tidak bisa diukur oleh media namun terasa hingga hari ini dalam cara negara mengelola ancaman dan stabilitas.
Pun demikian dengan Sjafrie Sjamsoeddin di era kekinian yang bermanuver secara politik dengan kapital dan jejaringnya saat meninggalkan militer dengan tiga bintang di pundak.
Pola, Bukan Kebetulan?
Beberapa trajektori itu berbeda dalam metode. Namun, mereka menegaskan satu hal yang sama:, yakni karier militer Indonesia, khususnya yang berakhir di bintang tiga, berfungsi sebagai inkubator kekuasaan jangka panjang.
Selama dua atau tiga dekade di dalam institusi, seorang perwira membangun apa yang oleh Bourdieu mungkin disebut sebagai modal simbolik yang sangat cair, berupa reputasi, jaringan, pengalaman krisis, dan legitimasi yang bisa dikonversi ke dalam arena apa pun yang ia pilih setelah seragamnya dilepas.
Ini bukan kebetulan, dan ini bukan semata-mata produk ambisi personal. Ini adalah hasil dari struktur institusional Indonesia yang, secara tidak sengaja namun konsisten, menciptakan kondisi bagi perwira-perwira tertentu untuk menjadi aktor multi-arena.
Sebagai sedikit interpretasi, generasi abiturien angkatan bersenjata Akmil, AAU, dan AAL 1992–1996 adalah kelompok berikutnya yang mungkin akan menavigasi transisi ini segera.
Generasi yang lahir di ujung Orde Baru, matang di Reformasi, dan kini memasuki puncak karier di tengah geopolitik yang lebih kompleks dari apa pun yang dihadapi pendahulu mereka. Mereka tidak mewarisi blueprint. Mereka harus menulisnya sendiri.
Dalam rentang ini, terdapat sejumlah nama yang, terlihat tipis-tipis atau belum sama sekali, dianggap potensial dan punya peluang memiliki kiprah apik di politik pemerintahan. Tentu dengan variabel ambisi, jejaring, serta logistik personal mereka.
Mereka yang cukup mumpuni andai ruh zaman atau zeitgeist terus memmberikan angin bagi sosok berlatar belakang militer di antaranya, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo (Pangkogabwilhan I), Letjen TNI Iwan Setiawan (Danpussenif), Letjen TNI Djon Afriandi (Pangkopassus), hingga Letjen TNI Lucky Avianto (Pangkogabwilhan III).
Di atas semua itu, yang paling penting untuk dipahami adalah purna tugasnya seorang Letjen bukanlah penutup cerita. Itu adalah awal dari babak yang berbeda, babak di mana semua yang dibangun selama puluhan tahun di dalam institusi akhirnya diuji di medan yang sesungguhnya. (J61)
