Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti kebijakan ekonomi pemerintah yang disebutnya ketergantungan impor. Tidak hanya pangan, melainkan juga produk perdagangan dan budaya. Ia menyinggung, saat ini pecel dan soto kalah dari KFC, Starbucks, dan McDonald’s. Seberapa tepat kritik tersebut?
“Gerakan modal itu memaksa seluruh negara, tidak peduli siapa yang memerintah, untuk terlibat dalam suatu persaingan menarik penanaman modal ke dalam negeri.” – Erhard Eppler, dalam buku Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal
Uang adalah kutukan. Ia begitu memabukkan, mengikat, membuat candu, dan menggairahkan. Kira-kira begitulah Karl Marx melihat uang. The universality of its property is the omnipotence of its being. Universalitas propertinya adalah kemahakuasaan keberadaannya.
Asumsi daya ikat uang yang begitu besar menjadi fondasi argumentasi yang kokoh untuk menetapkan ekonomi sebagai fokus kritik. Muhammad Kambali dalam tulisannya Pemikiran Karl Marx Tentang Struktur Masyarakat (Dialektika Infrastruktur dan Suprastruktur) menyebut ekonomi atau aktivitas produksi adalah “infrastruktur” atau “basis” yang menjadi motor penggerak dalam sejarah manusia.
Sementara politik, hukum, filsafat, seni dan etika, adalah “suprastruktur” atau “bangunan atas” yang menjadi kristalisasi atas proses produksi. Bagi mereka yang mengamini pemikiran Karl Marx, atau setidaknya sadar betapa pentingnya variabel ekonomi dalam proses sejarah dan tata kelola negara, mestilah menitikberatkan fokus pada kebijakan-kebijakan ekonomi suatu administrasi pemerintahan.
Ihwal semacam itu yang terlihat dari kritik Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) baru-baru ini. Menurutnya, ketergantungan pada impor telah berimbas pada ekonomi yang tidak berorientasi kepada distribusi kesejahteraan. Tidak sekadar mengimpor bahan pangan, melainkan juga perdagangan, pakaian, budaya, olahraga, hingga industri keuangan.
Baca Juga: Bahlil, Kunci Geo-ekonomi Jokowi?
Saat ini, produk makanan dan minuman lokal seperti pecel, soto, dan nasi tegal kalah pamor dengan produk impor, seperti KFC, Starbucks, dan McDonald’s.
Namun, Zulhas juga menyadari bahwa memang sulit membendung arus globalisasi. Sehingga solusi yang ada adalah usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas produk lokal agar mampu bersaing.
Lantas, apa yang dapat dimaknai dari kritik Zulhas tersebut? Dan yang terpenting, seberapa bertaring kritik tersebut?
Paradoks Globalisasi
Dalam pandangan umum (common sense) kritik Zulhas jelas menyasar keresahan kita. Kondisi saat ini, di mana 90 persen kekayaan nasional dikuasasi oleh 10 persen penduduk, menunjukkan globalisasi dan liberalisasi ekonomi seperti menjauh dari distribusi kekayaan yang merata.
Poin Zulhas ini persis seperti pemaparan mantan Menteri Pembangunan Internasional Jerman, Erhard Eppler dalam bukunya Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal. Menurut Eppler, meskipun benar globalisasi meningkatkan ekonomi dan membuka lapangan kerja, namun itu menjadi hambatan mental tersendiri bagi tiap-tiap pemerintah.
Pemerintah menjadi tergantung aras arus modal, sehingga secara sadar atau tidak, telah mengecilkan peran-perannya dalam aktivitas ekonomi. Apalagi, kuatnya hegemoni pemikiran liberalisasi ekonomi yang menekankan pada pasar bebas telah menciptakan pelumrahan atas ketidakberdayaan kepada pelaku ekonomi kecil.
Ini yang membuat Eppler menggelorakan necessary state atau negara yang diperlukan. Dalam bukunya, ia memilih judul, The Return of the State?.
Senada dengan Eppler, Dani Rodrik dalam bukunya The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy juga percaya akan manfaat globalisasi, namun menekankan pentingnya memperkuat aturan internasional agar globalisasi membawa manfaat ekonomi yang didistribusikan secara luas ke seluruh masyarakat.
Penekanan itu yang disebut dengan “paradoks globalisasi”. Pasalnya, dalam doktrinnya, kekuatan atau manfaat globalisasi akan didapatkan apabila ada aliran bebas modal yang dibarengi dengan regulasi minimal.
Muhammad Rifqi Darmawan dalam penelitiannya Globalisasi sebagai Paradoks: Studi Kasus Perang Dagang Amerika Serikat dengan China, dengan mengutip buku Rodrik yang berjudul The Globalization Paradox: Why Global Markets, States, and Democracy Can’t Coexist, menjelaskan paradoks globalisasi melalui konsep trilema globalisasi Rodrik. Trilema globalisasi Rodrik terdiri dari tiga hal, yakni, hyper-globalization, demokrasi, dan national sovereignity.
Menurut Rodrik, kita hanya dapat memilih dua di antara ketiganya. Jika ingin hyper-globalization dan demokrasi, kita menyerah pada national sovereignity. Jika ingin hyper-globalization dan national sovereignity, maka kita menyerah pada demokrasi. Dan jika ingin menggabungkan demokrasi dengan national sovereignity, maka ucapkan selamat tinggal kepada globalisasi.
Artinya, berbeda dengan Eppler atau Rodrik yang melihat pentingnya intervensi negara atau lembaga internasional, globalisasi justru mensyaratkan minimal state.Biarkan pasar bebas mencapai keseimbangannya sendiri.
Baca Juga: Jokowi dan Ancaman Fragile Five
Nah, kritik Zulhas jelas menggambarkan paradoks globalisasi. Di tengah pelumrahan atas arus globalisasi, ia tetap memberi penekanan pada pentingnya peran negara. Seperti kata Eppler, negara harus hadir. Ia harus kembali dari pengerdilan perannya karena globalisasi.
Namun, seperti yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini, apakah kritik itu menunjukkan taring? Atau sekadar harapan semata di tengah arus globalisasi yang tidak terbendung?
Konsumsi Tanda
Pada titik ini, suka atau tidak, boleh jadi kritik tersebut hanya sebagai harapan. Ini sama dengan Eppler atau Rodrik yang memaparkan harapannya dalam menyikapi globalisasi. Selain itu, ada faktor penting dan begitu berpengaruh yang perlu dipertimbangkan.
Persoalan tidak terbendungnya globalisasi, pada dasarnya bukan kesalahan sistem globalisasi itu sendiri, atau masalahnya tidak terletak pada supply semata. Melainkan juga terletak pada demand atau kondisi masyarakat yang menjadi konsumen globalisasi.
Masalahnya, arus globalisasi tengah mengubah pola konsumsi masyarakat. Sebelumnya, kita mungkin hanya dapat menikmati makanan daerah masing-masing. Namun sekarang, kita bahkan dapat menikmati makanan dari negara lain, seperti sushi, pizza, atau burger dengan begitu mudahnya.
.jpg)
Lebih menarik lagi apabila kita mengacu pada penjabaran sosiolog Prancis, Jean Baudrillard. Purwanti Silviana dan Mas’ud Mustain dalam tulisannya CONSUMPTION PRATICE IN THE BAUDRILLARD PERSPECTIVE menjelaskan bahwa Baudrillard telah meradikalisasi konsumsi menjadi konsumsi tanda.
Konsumsi tidak lagi dilihat sebagai aktivitas mengonsumsi objek, tetapi sebagai tindakan sistematis untuk memanipulasi objek. Konsumsi tidak lagi sebagai pertukaran kegunaan atau fungsionalitas suatu objek, melainkan sebagai pertukaran tanda. Rasionalitas konsumsi telah berbelok. Ia tidak lagi pada jalan untuk memenuhi kebutuhan, melainkan untuk memuaskan keinginan.
Andrew M. Koch dan Rick Elmore dalam tulisannya Simulation and Symbolic Exchange: Jean Baudrillard’s Augmentation of Marx’s Theory of Value menyebut konsumsi tanda ini sebagai symbolic exchange atau pertukaran simbolik.
Dalam masyarakat industri yang terhubung, khususnya setelah internet dan media sosial, nilai simbolis terus berubah dan menuntut masyarakat terus meng-update dirinya untuk mengikuti tren simbolis yang ada.
Perubahan pola konsumsi ini yang membuat kritik Zulhas semakin kehilangan taringnya. Ia mempertanyakan, mengapa soto dan pecel kalah dari KFC, Starbuks, dan McDonald’s? Di mana peran negara untuk memperkuat produk lokal?
Meskipun negara hadir untuk memperkuat produk lokal, seperti soto lamongan atau pecel lele, masyarakat akan tetap memilih makan di McDonald’s meskipun harganya lebih mahal karena yang dikonsumsi adalah simbol atau tandanya. Ada prestise di sana. Ada pride. Ada kepentingan untuk mengunggah foto di media sosial masing-masing.
Baca Juga: Di Balik Tutupnya McD Sarinah
Selain itu, pada brand-brand yang telah mengglobal seperti Starbucks dan McDonald’s, terdapat konsistensi rasa. Di mana pun, dan kapan pun kita membeli Big Mac, rasa dan porsinya akan sama. Pada kasus pecel lele, kita kerap disuguhkan rasa, kualitas, dan porsi yang berbeda.
Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Kampanye makanan lokal kerap dilakukan, misalnya dengan mengampanyekan rendang dan nasi goreng. Namun, masalahnya tetap, ada persoalan konsistensi rasa karena belum ada perusahaan mengglobal yang khusus menjual rendang atau nasi goreng. Belum ada Rendangisasi seperti halnya McDonaldization.
Selain itu, McDonald’s juga melakukan strategi hibridisasi kultural, di mana mereka memiliki produk unik yang menyesuaikan makanan khas masing-masing negara. Di Indonesia, misalnya, ada burger nasi goreng dan nasi uduk.
Hebatnya lagi, pada tahun 1986, majalah The Economist memperkenal Big Mac Index sebagai metode informal untuk mengukur paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) antara dua mata uang. Caranya sederhana, cukup dengan membandingkan harga Big Mac di negara yang menjadi objek penelitian.
Well, pada akhirnya, tentu kita mengapresiasi kritik dan masukan Zulhas. Sebagai ketua umum partai, ia telah memperlihatkan perhatian yang tepat atas kondisi perekonomian saat ini. Namun, kembali pada kritik-kritik serupa, perhatian itu seperti semacam harapan semata di tengah arus globalisasi yang tak dibendung. (R53)
