Pasca Setnov ditetapkan sebagai tersangka, riak-riak perpecahan kembali muncul di tubuh Golkar. Faksi-faksi yang ada di tubuh Golkar berbeda pandangan terkait posisi Setnov yang masih menjabat sebagai Ketua Umum dengan status sebagai tersangka korupsi.
PinterPolitik.com
“Irrespective of any political party, I am a supporter of good people who want to do something for the society” – Kapil Dev, legenda kriket India
[dropcap size=big]P[/dropcap]enetapan status tersangka kepada Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi KTP elektronik pada Senin, 17 Juli 2017 lalu masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Selain seputar peran KPK yang secara berani menetapkan petinggi negara sebagai tersangka korupsi, perdebatan juga muncul terkait status Setnov sebagai pimpinan partai dan pimpinan lembaga tinggi negara yang seharusnya dipimpin oleh orang-orang yang bebas kasus hukum. Tidak heran jika status tersangka Setnov ini kembali menimbulkan riak-riak perpecahan di tubuh Partai Golkar yang untuk beberapa tahun terakhir memang selalu dipenuhi persinggungan kepentingan elit.
Salah satu tekanan muncul dari Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang meminta Setnov untuk mundur dari jabatannya di DPR dan di Golkar. Menurut GMPG, status tersangka atas Setnov ini akan mencoreng wajah Golkar dan pemerintahan Jokowi secara keseluruhan. Selain GMPG, riak-riak yang ingin menggeser Setnov juga bermunculan dari kalangan elit Golkar sendiri, walaupun dalam status ‘diam-diam’. Setidaknya, demikianlah hasil penelusuran Majalah Tempo edisi 24-30 Juli 2017.
Riak-riak itu juga ditandai dengan upaya menyelamatkan Golkar yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ingin melengserkan Setnov. Desakan-desakan tersebut juga menguat di tubuh Golkar yang semakin mempertajam fakta keberadaan faksi-faksi di dalam partai beringin ini. Dengan status tersangka yang disandangnya, sulit bagi Setnov untuk mengomandoi perjuangan Golkar pada Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019. Apalagi ia juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Partai Golkar dalam dua gelaran tersebut.
3 Faksi Utama di Golkar?
Partai Golkar merupakan salah satu model partai yang unik untuk ditelusuri. Berbeda dengan umumnya partai politik di Indonesia yang memiliki tokoh sentral, Golkar adalah partai politik tanpa tokoh utama. Hal inilah yang membuat Golkar menjadi partai besar dengan politik internal yang cukup kuat. Jika terjadi perbedaan pendapat, PDIP misalnya akan lebih mudah menyelesaikannya dengan meminta pandangan Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh utama partai. Hal ini berbeda dengan Golkar yang seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan konsensus partai.
Sejak didirikan pada tahun 1964, Golkar memang menjadi saluran politik militer (Angkatan Darat) dan gerakan kemasyarakatan karya untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI). Golkar menjadi partai tulang punggung kekuasaan Orde Baru dan Soeharto. Pasca Soeharto lengser, Golkar menjadi partai dengan segelintir elit yang saling tarik menarik berebut kekuasaan. Walaupun beberapa tokohnya memisahkan diri dan membentuk partai baru (Hanura, Gerindra dan Nasdem), gejolak politik di tubuh Golkar belum sepenuhnya berakhir hingga saat ini.
Saat ini, ada 3 faksi yang disebut-sebut sebagai kekuatan utama Golkar, yakni faksi Akbar Tandjung, faksi Aburizal Bakrie (Ical) dan faksi Jusuf Kalla (JK). Ketiga faksi tersebut masing-masing menguasai Golkar dalam 3 periode kepemimpinan terakhir. Persinggungan kepentingan di antara ketiganya juga masih sering terjadi, terutama berkaitan dengan jabatan di pucuk pimpinan partai. Sebagai partai besar, posisi Ketua Umum merupakan jabatan yang sangat strategis di Golkar, apalagi jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi-politik. Suara Golkar pada pemilu 2014 total berjumlah 18,4 juta (14,75 persen) dan hanya kalah dari PDIP.
Terkait kasus Setnov, ketiga faksi di Golkar memiliki pandangan yang berbeda. Faksi Ical merupakan kubu yang mendukung Setnov untuk tetap menjadi Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR RI. Setnov juga sangat dekat dengan faksi Ical yang ditandai dengan semakin seringnya ia bertemu Ical pasca penetapan status tersangka. Hal ini berbeda dengan dua faksi lain. Akbar Tandjung menyebut status tersangka atas Setnov mengharuskan Partai Golkar untuk memiliki kepemimpinan baru. Akbar khawatir suara Golkar akan terus tergerus dan Golkar bahkan bisa terdepak dari parlemen.
Sementara JK menyebut partai politik sudah selayaknya dipimpin oleh orang yang bersih – kata-kata yang bisa diterjemahkan sebagai sindiran pada Setnov. ”Tentu suatu partai harus mempunyai pemimpin yang baik,” demikian kata JK.
Hubungan JK dengan Setnov juga belakangan terlihat kurang baik. Beberapa pihak menyebut JK geram pada Setnov yang membawa-bawa nama JK saat bernegosiasi dengan Maroef Sjamsoedin terkait urusan jatah saham PT Freeport – kasus yang kemudian dikenal dengan sebutan ‘Papa Minta Saham’. Status tersangka dari KPK membuat Setnov dan para pendukungnya berupaya menggalang dukungan dari elit-elit Golkar, termasuk kepada JK. Namun, seperti dikutip dari Majalah Tempo, hingga saat ini JK menolak untuk bertemu dengan Setnov.
Dengan demikian, dukungan terhadap Setnov praktis hanya datang dari kubu Ical. Politik di antara ketiga faksi ini juga sangat kuat. Bisik-bisik faksi politik ini juga menguat di internal Golkar. Bahkan, desas-desus di tubuh Golkar sendiri menyebut ketiga faksi itu dengan ‘faksi lantai 3, faksi lantai 12, dan faksi Bakrie Tower’. Yang jelas, silang sengkarut kepentingan elit ini tetap akan mewarnai politik di tubuh Golkar.
Intrik di Internal Golkar?
Intrik politik yang ingin menggeser Setnov juga terlihat dari beberapa kubu, misalnya Yorrys Raweyai dan Kahar Muzakir. Keduanya merupakan elit Golkar yang kerap mengkritik kepemimpinan Setnov. Kahar Muzakir bahkan didepak oleh Setnov dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. Hal inilah yang membuat keduanya mencari tokoh lain yang menurut mereka cocok untuk menggantikan Setnov dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar.
Pilihan disebut-sebut jatuh pada Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto. Airlangga disebut sebagai tokoh yang dekat dengan pemerintah dan mampu menjadi jembatan bagi 3 faksi utama di Golkar. Entah sudah sejauh mana pergerakan Yorrys dan Kahar dalam kasus ini, yang jelas pergerakan keduanya menandakan bahwa politik internal Golkar merupakan salah satu yang terkuat jika dibandingkan dengan partai-partai 5 besar pemilu 2014.
Intrik di internal Golkar terkait status Setnov ini akan menjadi tantangan sendiri bagi Golkar khususnya di dua gelaran akbar yang sudah di depan mata: Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019. Jika Golkar tetap berbeda pandangan, maka nasib partai beringin ini dalam dua gelaran pesta demokrasi itu pun akan terancam. Di satu sisi, posisi Setnov yang tidak lagi mendapat dukungan dari dua faksi di Golkar tentu akan mengganggu upaya partai memenangkan suara.
Selain itu, status tersangka korupsi yang disandang Setnov akan menimbulkan preseden yang buruk di masyarakat bahwa Golkar adalah partai yang koruptif dan dipimpin oleh seorang koruptor. Maka, tidak perlu heran riak-riak untuk menurunkan Setnov merupakan bagian dari upaya kader untuk menyelamatkan partai. Oleh karena itu, jika posisi politik ini diabaikan oleh Setnov dan kubu Ical, boleh jadi suara Golkar akan makin tergerus. Namun, mengganti Setnov saat Golkar harus mulai bersiap menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019 juga bisa jadi akan mempengaruhi persiapan Golkar.
(1). Rapat Pleno @DPP_Golkar (26/07/17). Selaku Ketua Umum, saya selalu menjaga soliditas. pic.twitter.com/UYWRPpmPni
— Setya Novanto (@sn_setyanovanto) July 27, 2017
Namun, pilihan untuk mengganti ‘pendekar’ utama pimpinan Golkar merupakan pilihan yang paling bijak untuk diambil – jika Golkar masih menganggap slogan ‘suara Golkar, suara rakyat’ penting untuk diperjuangkan. Faktanya, persepsi masyarakat terhadap korupsi akan sangat mempengaruhi tingkat keterpilihan suatu partai politik, apalagi di era ketika arus informasi semakin sulit dikontrol seperti saat ini. Oleh karena itu, sikap faksi Ical yang masih mendukung Setnov juga perlu dipertanyakan, apakah memang karena tidak ada tokoh lain yang pantas untuk menjadi ketua Golkar, ataukah karena ada kepentingan tertentu mengingat Golkar masih menyatakan dukungan terhadap Jokowi.
Pada akhirnya, intrik politik di tubuh Golkar ini akan semakin menarik untuk diperbincangkan mengingat saat ini UU Pemilu telah ditetapkan dan presidential threshold 20 persen juga sudah diputuskan. Suara-suara untuk menarik dukungan kepada Jokowi juga mulai bermunculan dari tubuh Golkar. Dengan 14,3 persen, Golkar akan menjadi kekuatan politik yang bisa membuat kubu politik baru. Hal ini bisa terjadi jika Setnov berhasil dilengserkan dari jabatan Ketua Umum Partai. Hanya saja, Golkar mungkin perlu menyadari, jika terlalu lama terjebak dalam konflik internal, masyarakat akan menilai bahwa partai ini tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat dan sibuk dengan urusan para politisinya. Dengan demikian, masyarakat mungkin akan bertanya: ‘Suara Golkar, Suara Siapa?’ (S13)
