Dengarkan artikel ini:
Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: “Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya”, gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.
Dalam kisah Baratayuda, ada satu adegan yang selalu meninggalkan kegelisahan bagi siapa pun yang membacanya dengan saksama: pertemuan Arjuna dan Karna di medan Kurukshetra. Keduanya bersaudara tiri, sama-sama titisan darah luhur, namun takdir menempatkan mereka di dua kubu yang berseberangan.
Karna memilih setia pada Duryudana yang pernah mengangkat martabatnya ketika dunia menghinanya sebagai anak kusir. Arjuna terikat pada dharma Pandawa yang memperjuangkan haknya yang dirampas. Di medan perang, mereka saling melepas anak panah dengan niat membunuh. Namun dalam batin keduanya, ada pengakuan yang tak pernah diucapkan, bahwa permusuhan yang mereka jalani adalah permusuhan peran, bukan permusuhan jiwa.
Karna sendiri, dalam beberapa versi pewayangan, memilih untuk tidak menggunakan senjata pamungkasnya pada Yudhistira dan Bima, meski keduanya berulang kali membuka celah kematian di hadapannya. Ia menyimpan keraguan itu, karena di balik zirah ksatria, darah tetaplah darah.
Kisah ini adalah cermin purba dari sesuatu yang berulang di setiap generasi politik, termasuk di Indonesia hari ini. Ketika Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu di perhelatan HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas, publik menyaksikan adegan yang mirip pertemuan Arjuna dan Karna setelah pertempuran usai.
Dua orang yang beberapa bulan sebelumnya salah satunya melontarkan kata tajam, kini duduk berdampingan dengan wajah tenang, seolah tak pernah ada apa-apa. JK, yang pada April 2026 berteriak lantang: “Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya,” gara-gara tudingan bahwa ia mendanai upaya mempersoalkan ijazah Jokowi, kini tampak akrab dengan sosok yang ia serang. Termul itu artinya “ternak Mulyono”, sebutan untuk buzzer pendukung Jokowi.
Dan uniknya, ketika mereka bertemu langsung, isu ijazah yang sempat memanaskan jagat politik nasional itu sama sekali tidak dibahas. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pertunjukan panggung yang berulang kali terjadi sepanjang sejarah kekuasaan, dan fenomena inilah yang layak disebut kicepisme pragmatis politik, sikap diam dan adem yang muncul bukan karena masalah telah selesai, melainkan karena kepentingan yang lebih besar telah mengambil alih kemudi.
Panggung Depan yang Selalu Pragmatis
Sosiolog Erving Goffman, dalam karyanya The Presentation of Self in Everyday Life, menjelaskan bahwa kehidupan sosial manusia selalu terbagi dalam dua wilayah, front stage dan back stage. Di panggung depan, individu memainkan peran sesuai naskah yang dituntut audiens dan konteksnya. Di panggung belakang, ia melepas topeng itu dan kembali pada dirinya yang lebih otentik, atau setidaknya dirinya yang berorientasi pada kepentingan yang lebih personal.
Konflik JK dan Jokowi soal ijazah adalah front stage, sebuah pertunjukan yang dibutuhkan JK untuk menegaskan posisinya sebagai negarawan senior yang masih relevan. Pertemuan di Cikeas adalah back stage yang, secara tidak sengaja, terekspos ke publik.
Yang menarik, dalam kerangka Goffman, front stage dan back stage bukan dua ruang yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama. Politisi tidak berbohong ketika bertengkar di depan kamera, dan tidak berbohong pula ketika akrab di ruang tertutup. Keduanya sama-sama sah, hanya berbeda panggung.
Inilah yang oleh filsuf Renaisans Niccolo Machiavelli disebut sebagai kelenturan antara virtue dan fortuna, kemampuan seorang penguasa membaca situasi dan menyesuaikan wajah publiknya tanpa goyah dalam kepentingan intinya. Politisi yang piawai, dalam logika Machiavellian, bukanlah mereka yang konsisten dalam ekspresi, melainkan mereka yang konsisten dalam kepentingan sembari lentur dalam penampilan.
Ada kutipan yang kerap diucapkan dalam dunia politik dan relevan untuk membaca fenomena ini: lawan bermain bulu tangkis adalah teman berolahraga. Dalam politik, lawan wacana hari ini bisa jadi kawan kontestasi kepentingan esok hari, karena keduanya sesungguhnya bermain di lapangan yang sama, dengan aturan yang sama, dan tujuan akhir yang kerap tumpang tindih, yaitu menjaga posisi dalam struktur kekuasaan yang jauh lebih besar dari diri mereka masing-masing.
Ikatan yang Tak Pernah Benar-benar Putus
Sosiolog Jerman Norbert Elias menawarkan kerangka yang lebih dalam untuk memahami mengapa elite politik mana pun selalu bisa kembali duduk satu meja meski baru saja saling menyerang. Dalam What is Sociology? Elias memperkenalkan konsep figurasi, yaitu jaringan interdependensi yang mengikat individu dalam sebuah struktur sosial, di mana posisi setiap orang hanya bisa dipahami dalam relasinya dengan orang lain dalam jaringan yang sama.
Jokowi dan JK bukan dua entitas yang berdiri sendiri. Mereka terikat oleh sejarah pemerintahan 2014-2019, oleh jaringan patronase yang sama, oleh undangan protokoler yang sama, dan oleh memori kolektif kekuasaan yang sama. Konflik personal, betapa pun kerasnya, tidak bisa memutus jaringan struktural itu, karena jaringan itu jauh lebih tua dan lebih kuat dari amarah sesaat siapa pun.
Ekonom politik Albert Hirschman, dalam Exit, Voice, and Loyalty, menambahkan dimensi lain. Ketika seseorang kecewa terhadap sebuah sistem atau relasi, ia punya tiga pilihan: keluar, menyuarakan protes, atau tetap loyal. JK memilih voice, ia bersuara keras soal ijazah dan soal jasanya yang dianggap tak dihargai. Namun voice bukanlah exit. JK tidak pernah benar-benar keluar dari ekosistem kekuasaan yang sama dengan Jokowi. Karena ia tidak exit, jalan untuk kembali duduk semeja selalu terbuka, bahkan setelah suara paling keras sekalipun.
Sosiolog Georg Simmel melangkah lebih jauh dengan argumen yang bagi sebagian orang terasa kontraintuitif, bahwa konflik bukanlah lawan dari keteraturan sosial, melainkan salah satu bentuknya. Dalam karyanya Conflict, Simmel menulis bahwa pertikaian justru sering menjadi mekanisme yang menjaga sebuah relasi tetap hidup dan relevan, alih-alih membiarkannya mati dalam ketidakpedulian.
Bahaya di Balik Sandiwara
Persoalannya, sandiwara panggung depan ini kerap dihayati secara berlebihan oleh mereka yang berada di luar panggung, yakni para pendukung. Ironi terbesar dari kicepisme pragmatis politik adalah bahwa mereka yang paling serius memperjuangkan pertikaian elite justru bukan sang elite itu sendiri, melainkan pendukung yang rela memutus silaturahmi dengan teman, tetangga, bahkan saudara kandung, demi membela tokoh yang mereka kagumi. Ironisnya lagi, tokoh yang dibela itu sendiri bisa dengan mudah duduk bersama lawannya, tertawa, dan melanjutkan hidup, sementara di akar rumput luka sosial akibat polarisasi itu jauh lebih sulit disembuhkan.
Fenomena ini adalah bentuk dari apa yang bisa disebut “kesalahan kategori”, ketika publik memperlakukan pertunjukan panggung depan sebagai realitas final, padahal bagi para pemain di panggung itu sendiri, ini hanyalah satu babak dari permainan yang jauh lebih panjang dan lebih cair. Semakin fanatik seseorang mengidentifikasi diri dengan satu tokoh politik, semakin besar pula kemungkinan ia terjebak dalam front stage yang, cepat atau lambat, akan ditinggalkan begitu saja oleh sang tokoh demi kepentingan pragmatis yang lebih besar.
Pertemuan Jokowi dan JK di Cikeas, pada akhirnya, bukan sekadar berita seremonial tentang dua eks pengisi kursi kekuasaan yang kebetulan berpapasan, melainkan pengingat bahwa di level elite, permusuhan dan persahabatan adalah dua kostum yang bisa dipakai bergantian sesuai kebutuhan panggung, sementara kepentingan struktural di baliknya nyaris tak pernah berubah.
Seperti kata negarawan Jerman Otto von Bismarck, tokoh yang dikenal luas sebagai arsitek realpolitik Eropa modern: “Politics is the art of the possible.” Bagi Bismarck, dan bagi Jokowi-JK, politik bukan soal siapa benar dan siapa salah secara moral, melainkan soal apa yang mungkin dicapai dalam konfigurasi kepentingan yang terus bergerak. (S13)
