HomeNalar PolitikKetika Mendagri Pusing OTT KPK

Ketika Mendagri Pusing OTT KPK

Belakangan ini, KPK rajin banget menjaring para kepala daerah melalui operasi tangkap tangan. Mendagri sampai pusing dibuatnya.


PinterPolitik.com

“[dropcap size=big]S[/dropcap]emoga ini yang terakhir,” begitu doa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, ketika mendapat kabar kalau satu lagi anak buahnya, Walikota Cilegon Imam Ariyadi resmi ditahan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tertangkapnya Imam menjadikan jumlah kepala daerah yang terbukti melakukan korupsi menjadi 77 orang. Angka yang fantastis! Jadi kalau ada yang minta Mendagri mundur pun, sepertinya cukup logis.

Walau Tjahjo mengapresiasi kelincahan KPK mencomot satu persatu kepala daerah yang terbukti ‘nakal’, tapi ia juga mengaku pusing dan malu dibuatnya. Sampai-sampai mengeluh, gara-gara OTT KPK, Indonesia jadi dikenal sebagai negara yang paling korup kepala daerahnya. Ketika ia mengatakan ini, bisa dibayangkan kalau kedua tangannya pasti lagi menutupi wajah atau kepalanya tertunduk lesu dengan muka yang dipasang memelas. Tapi tunggu, jangan kasihan dulu. Kok gara-gara OTT KPK? Harusnya gara-gara anak buahnya yang badung-badung itu dong!

Seperti biasanya, para pejabat atau politikus Indonesia itu kadang pemikirannya terbalik-balik. Kalo Tjahjo nyalahin OTT, Ketua PAN Zulkifli Hasan lebih suka nyalahin sistem peraturan daerah. “Habis kader kita kalau di OTT terus,” begitu keluh Zulkifli tanpa pasang wajah memelas, tapi air mukanya malah mengeras. “Ini pasti sistemnya yang salah! Pasti itu!” gerutunya, mungkin sambil mengepalkan tangan. Nah kan, enggak ada bedanya kan sama Mendagri.

Ketika Mendagri Pusing OTT KPK

Kalau dari sekitar 500 kota/kabupaten, 300 kepala daerahnya diduga bermasalah, dan 77 diantaranya yang sudah terbukti korupsi, terus yang dituding salah adalah KPK dan sistem pemilihannya. Bukankah itu aneh? Bukan rahasia lagi, di Indonesia itu untuk ikut pemilihan kepala daerah memang membutuhkan biaya besar. Tapi siapa yang bikin mekanismenya jadi mahal? Sudah tentu partai politik. Kalau dibilang partai enggak pakai mahar politik, bohong banget deh.

Baca juga :  Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kita masih inget kok, bagaimana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah mencak-mencak diminta uang miliaran sama partai yang akhirnya dukung dia itu. Terus kemarin, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi pun curhat kalau ada oknum di partainya yang minta uang 10 miliar kalau mau didukung sebagai calon gubernur Jawa Barat. Kalau Ahok, karena bukan kader kita bisa sedikit ngertiin. Nah ini, Dedi kan kader partai itu sendiri, kok ya masih ditagih-tagih? Gimana enggak banyak korupsi!

Aaarggh, ngomongin korupsi emang bikin emosi. Rasanya kayak makan terasi basi enggak pakai nasi. Lebih baik kita mandi, biar bersih dari ironi. (R24)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...