HomeNalar PolitikKetika Mendagri Pusing OTT KPK

Ketika Mendagri Pusing OTT KPK

Belakangan ini, KPK rajin banget menjaring para kepala daerah melalui operasi tangkap tangan. Mendagri sampai pusing dibuatnya.


PinterPolitik.com

“[dropcap size=big]S[/dropcap]emoga ini yang terakhir,” begitu doa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, ketika mendapat kabar kalau satu lagi anak buahnya, Walikota Cilegon Imam Ariyadi resmi ditahan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tertangkapnya Imam menjadikan jumlah kepala daerah yang terbukti melakukan korupsi menjadi 77 orang. Angka yang fantastis! Jadi kalau ada yang minta Mendagri mundur pun, sepertinya cukup logis.

Walau Tjahjo mengapresiasi kelincahan KPK mencomot satu persatu kepala daerah yang terbukti ‘nakal’, tapi ia juga mengaku pusing dan malu dibuatnya. Sampai-sampai mengeluh, gara-gara OTT KPK, Indonesia jadi dikenal sebagai negara yang paling korup kepala daerahnya. Ketika ia mengatakan ini, bisa dibayangkan kalau kedua tangannya pasti lagi menutupi wajah atau kepalanya tertunduk lesu dengan muka yang dipasang memelas. Tapi tunggu, jangan kasihan dulu. Kok gara-gara OTT KPK? Harusnya gara-gara anak buahnya yang badung-badung itu dong!

Seperti biasanya, para pejabat atau politikus Indonesia itu kadang pemikirannya terbalik-balik. Kalo Tjahjo nyalahin OTT, Ketua PAN Zulkifli Hasan lebih suka nyalahin sistem peraturan daerah. “Habis kader kita kalau di OTT terus,” begitu keluh Zulkifli tanpa pasang wajah memelas, tapi air mukanya malah mengeras. “Ini pasti sistemnya yang salah! Pasti itu!” gerutunya, mungkin sambil mengepalkan tangan. Nah kan, enggak ada bedanya kan sama Mendagri.

Ketika Mendagri Pusing OTT KPK

Kalau dari sekitar 500 kota/kabupaten, 300 kepala daerahnya diduga bermasalah, dan 77 diantaranya yang sudah terbukti korupsi, terus yang dituding salah adalah KPK dan sistem pemilihannya. Bukankah itu aneh? Bukan rahasia lagi, di Indonesia itu untuk ikut pemilihan kepala daerah memang membutuhkan biaya besar. Tapi siapa yang bikin mekanismenya jadi mahal? Sudah tentu partai politik. Kalau dibilang partai enggak pakai mahar politik, bohong banget deh.

Baca juga :  Koalisi Pilkada, Tes dari Prabowo?

Kita masih inget kok, bagaimana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah mencak-mencak diminta uang miliaran sama partai yang akhirnya dukung dia itu. Terus kemarin, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi pun curhat kalau ada oknum di partainya yang minta uang 10 miliar kalau mau didukung sebagai calon gubernur Jawa Barat. Kalau Ahok, karena bukan kader kita bisa sedikit ngertiin. Nah ini, Dedi kan kader partai itu sendiri, kok ya masih ditagih-tagih? Gimana enggak banyak korupsi!

Aaarggh, ngomongin korupsi emang bikin emosi. Rasanya kayak makan terasi basi enggak pakai nasi. Lebih baik kita mandi, biar bersih dari ironi. (R24)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Misteri Post Power Jokowi

Setelah dua periode memimpin Indonesia, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir.

Rahasia di Balik Polemik Israel-PBNU?

Pertemuan “oknum” Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog mendapat kritik tajam di tanah air, termasuk dari PBNU sendiri. Namun, perdebatan akan esensi penting dibalik peran konkret apa yang harus dilakukan untuk perdamaian di Palestina kembali muncul ke permukaan. Meski kerap dianggap kontroversial, PBNU kiranya memang telah lebih selangkah di depan. Benarkah demikian?

Trump Ditembak, Ngefek ke Prabowo?

Upaya penembakan Donald Trump bisa berujung pada tumbangnya Joe Biden? Apa efeknya ke pemerintahan Prabowo Subianto ke depannya?

Mengapa Barat Bisa ‘Kuasai’ Dunia?�

Negara-negara Barat tidak dipungkiri telah jadi ‘kiblat’ dari perkembangan negara modern selama beberapa dekade terakhir. Lantas, mengapa Barat bisa lebih maju?�

Rela “Disandera” PDIP, Ganjar Bukan Jokowi?

Pemberian jabatan bagi Ganjar Pranowo di struktur DPP PDIP kiranya hanya merupakan strategi manajemen impresi temporer demi kohesivitas partai menjelang Pilkada 2024 dan tak menjadi jaminan bagi sang Gubernur Jawa Tengah 2013-2023. Benarkah demikian?

Operasi ‘Sudutkan’ Erick Thohir?

Berbagai persoalan melanda sejumlah BUMN. Sebagai menteri BUMN, Erick Thohir semakin tersudutkan di penghujung masa jabatannya.

Koalisi Pilkada, Tes dari Prabowo?

Partai-partai politik sedang bernegosiasi dan bicara soal koalisi-koalisi di Pilkada 2024. Mengapa ini juga penting bagi pemerintahan Prabowo nanti?

Menkominfo dan Kegagalan Menteri “Giveaway” Jokowi?

Menkominfo Budi Arie tengah mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Ini pasca kasus peretasan yang terjadi pada Pusat Data Nasional oleh peretas Brain Chiper.

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...