Meskipun telah keluar instruksi agar kader tidak membahas pilpres, dukungan kader PDIP untuk Ganjar Pranowo nyatanya tetap terlihat. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah ini juga dibenturkan dengan Puan Maharani terkait tiket Pilpres 2024. Dengan berbagai konfrontasi tersebut, mengapa PDIP tidak memecat Ganjar?
“Cooperation isn’t the absence of conflict but a means of managing conflict.” — Deborah Tannen, penulis Amerika Serikat
Ada apa dengan PDIP? Begitu tanya berbagai pihak. Bukan tanpa alasan kuat, beberapa bulan terakhir ini partai banteng didera konflik internal yang panas. Adalah Ganjar Pranowo yang menjadi penyebabnya. Gubernur Jawa Tengah ini disebut-sebut tengah berebut tiket pilpres dengan Puan Maharani, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Tidak sekadar rumor dan gosip-gosip, faktanya, berbagai intrik politik sudah kentara terlihat. Mulai dari berbagai deklarasi relawan, seperti Ganjarist, Sahabat Ganjar, Seknas Ganjar Indonesia, dan Jokowi Mania (JoMan), hingga dukungan terbuka berbagai kader PDIP kepada alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.
Di gerbong pendukung Ganjar, kita dapat melihat nama Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo, Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo Albertus Sumbogo, hingga politisi senior PDIP Aria Bima. Kendati disebut bukan atas perintah Ganjar, dalam politik praktis, pembiaran atas deklarasi-deklarasi semacam itu dapat dimaknai sebagai persetujuan.
Ini pula yang menjadi dasar berbagai pihak untuk menyimpulkan Ganjar berpotensi dipecat sebagai kader PDIP. Ini misalnya dikemukakan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie pada 14 Oktober 2021. “Saya lihat Ganjar berpotensi dipecat Megawati. Calon PDIP tak lain adalah Puan Maharani,” ungkapnya.
Baca Juga: Operasi Intelijen di Balik Baliho Puan
Selain itu, pada 11 Agustus 2021, PDIP juga telah mengeluarkan instruksi lewat surat bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 agar semua kader disiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto atau yang akrab disebut Bambang Pacul bahkan menyebut kader pendukung Ganjar berada di luar barisan banteng karena merupakan barisan celeng.
Dengan ketegangan-ketegangan yang ada, mengapa PDIP tidak memecat Ganjar?
Manajemen Konflik
Dalam pandangan masyarakat umum, yang dapat dilihat dari komentar warganet, banyak yang menyebut polemik Ganjar di PDIP sebagai settingan alias orkestra politik. Telah beredar sinisme, ini merupakan cara PDIP untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Ganjar sebagai modal di 2024. Mengacu pada teori dramaturgi Erving Goffman, pandangan seperti itu sekiranya lumrah diamini.
Namun sayangnya, kendati menjadi asumsi yang menarik, kesimpulan ini bertolak dari ketidaktahuan publik terkait situasi internal PDIP. Berdasarkan informasi yang penulis himpun, sejak tahun 2008 memang ada gerakan dari kelompok non-trah untuk mengusung kandidat di luar garis keturunan Soekarno. Puncaknya ketika Joko Widodo (Jokowi) berhasil diusung pada Pilpres 2014.
Seperti yang disebutkan Leo Suryadinata dalam tulisannya Golkar’s Leadership and the Indonesian President, pada Pilpres 2014 lalu, diusungnya Jokowi sebenarnya mendapat pertentangan dari berbagai petinggi PDIP. Besar kemungkinan, mereka adalah kelompok pendukung trah Soekarno.
Jika benar demikian, ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah Megawati tidak mengetahui pergerakan kelompok non-trah? Tentu saja tahu. Lalu, mengapa dibiarkan?
Terkait ini, ada satu kemungkinan, yakni manajemen konflik. Mengutip Oachesu Madalina dalam tulisannya Conflict Management, a New Challenge, dengan fakta konflik tidak terelakkan dalam organisasi, seorang pemimpin harus mampu melakukan manajemen konflik.
Baca Juga: Ganjar Ujungnya Diusung PDIP?
Nah, dengan fakta telah memimpin partai banteng sejak tahun 1999, kemahiran manajemen konflik jelas dimiliki sang putri Soekarno. Bahkan, Megawati sebenarnya memimpin lebih lama karena terpilih sebagai Ketua Umum PDI di Kongres Surabaya 1993, namun keputusan itu tidak diakui rezim Orde Baru.
Artinya apa? Konflik Ganjar saat ini tidak harus berbuntut pemecatan, melainkan manajemen konflik atau konsolidasi. Kasusnya bisa dilihat pada Jokowi di 2013. Sama seperti Ganjar, mantan Wali Kota Solo itu juga pernah diancam pecat karena dinilai mendahului keputusan partai. Puan Maharani juga ingin dimajukan saat itu.
Hasilnya? Kita semua mengetahui Jokowi tidak dipecat bahkan diusung oleh PDIP. Menurut berbagai pihak, ini adalah buah dari kepiawaian politik Megawati. Disebutkan, Ketua Umum PDIP ini “sengaja” membiarkan Jokowi dan timnya terus bergerak untuk menguji apakah mereka tahan banting di tengah arena politik. Dengan kata lain, Ganjar tampaknya tengah diuji, apakah ia siap bertahan dan memenangkan pertarungan politik untuk merebut tiket PDIP.
Pentingnya Kepemimpinan Megawati
Mengutip Nicole Lipkin dalam tulisannya Why Women Are Natural Born Leaders di Forbes, kepemimpinan yang mengedepankan kolaborasi seperti itu adalah karakteristik kepemimpinan khas perempuan. Mengutip studi dari Peter J. Kuhn dan Marie-Claire Villeval, Lipkin menyebut perempuan memiliki sifat lebih tertarik pada kolaborasi daripada laki-laki. Ini merupakan dampak dari bagaimana perempuan dibesarkan dalam sosial.
Berbeda dengan laki-laki yang kerap diberikan permainan kompetitif yang umumnya bersifat menang-kalah seperti perang dan tembak-tembakan, perempuan justru tumbuh dengan permainan-permainan kooperatif dan kolaboratif seperti mengasuh boneka dan memasak.
Imbasnya, itu membuat laki-laki memiliki kecenderungan tertarik pada kerja berorientasi pada tim hanya ketika dinilai terbukti lebih efisien. Secara statistik, laki-laki disebut memiliki pandangan pesimistis tentang kemampuan potensial rekan satu tim mereka.
Poin yang disebutkan Lipkin tampaknya menjadi kunci kepemimpinan Megawati. Pada hematnya, manajemen konflik adalah kemampuan menciptakan kolaborasi dan bersikap sabar. Jika PDIP dipimpin oleh sosok lain, mungkin Jokowi ataupun Ganjar sudah dipecat saat ini.
Selain soal polemik Ganjar, berbagai politisi PDIP juga menyebut kepiawaian dan kesabaran politik Megawati adalah kunci partai banteng tetap bersatu di tengah kentalnya faksi-faksi yang ada. Jika benar dorongan faksi non-trah menguat sejak 2008, dengan jelas ini menunjukkan tingginya kesabaran Megawati.
Kesabaran dan keteguhan politik ini juga tergambar dalam pernyataan Megawati dalam Kongres V PDIP di Bali pada Agustus 2019. Ternyata, di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDIP sangat berkesempatan untuk masuk kabinet dan ditawari berbagai posisi menteri. Namun Megawati tetap pada pendirian berada di kubu oposisi, meskipun berbagai kader PDIP mendorongnya mengambil tawaran tersebut.
Baca Juga: Mengapa PDIP Takut Megawati Sakit?
Well, sebagai penutup ada dua kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, polemik Ganjar dan PDIP bukanlah drama sebagaimana diduga masyarakat umum. Ini lebih ke strategi Megawati dalam melakukan manajemen konflik dan melihat ketahanan politik Ganjar.
Apalagi, tidak hadirnya Ganjar di Munas Alim Ulama PPP baru-baru ini juga disebutkan berbagai pengamat sebagai indikasi Gubernur Jawa Tengah itu masih setia pada komando Megawati.
Kedua, konteks kepemimpinan tersebut yang tampaknya menjadi jawaban mengapa PDIP sulit melakukan regenerasi pemimpin meskipun Megawati telah berulang kali mengatakannya. Sosok-sosok potensial seperti Puan Maharani ataupun Prananda Prabowo tampaknya dinilai belum cukup untuk memastikan PDIP tidak pecah selepas turunnya Megawati dari kursi kepemimpinan.
Apalagi, berbeda dengan Partai Golkar yang memiliki pengalaman panjang dalam pergantian kepemimpinan partai, PDIP dapat dikatakan tidak memiliki pengalaman seperti itu. Partai banteng belum teruji dapat menyatu kembali apabila berbagai faksi berebut kursi kepemimpinan. (R53)
