Bergulirnya kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo memang menarik perhatian masyarakat luas. Isu ini bahkan mengalahkan narasi krisis ekonomi yang kini menjadi hantu bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Kasus Sambo bak sinetron yang membius masyarakat dan seolah sedikit tergeser perhatiannya dari beberapa wacana besar, misalnya terkait narasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam konsep kontrol isu, kasus Sambo justru menguntungkan pemerintahan Presiden Jokowi.
“In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way”.
::Franklin D. Roosevelt, Presiden ke-32 Amerika Serikat::
There are no accidents. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Dalam konteks politik, kata-kata itu identik dengan Franklin D. Roosevelt. Namun, para penggemar seri film Kung Fu Panda pasti tahu bahwa kata-kata itu menjadi milik dari sang guru nan bijak, Master Oogway.
Well, versi siapa pun itu, yang jelas kalau bicara soal isu-isu yang terjadi di kehidupan sehari-hari, spekulasi bahwa hal tertentu memang sengaja “diterjadikan” selalu saja muncul. Termasuk juga dalam kasus yang saat ini tengah hangat-hangatnya bergulir dengan tajuk “Ferdy Sambo dan Pembunuhan Brigadir J”.
Sepertinya memang tidak perlu dijelaskan panjang lebar kasus ini seperti apa karena publik rata-rata sudah mengikuti duduk persoalannya. Versi singkatnya mungkin bisa dirangkum bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap Brigadir J atau yang bernama lengkap Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang kemudian dituduhkan didalangi oleh atasannya sendiri, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Propam) Irjen Ferdy Sambo.
Kasus ini kemudian menjadi pergunjingan masyarakat karena hingga saat ini motif pembunuhannya masih melahirkan spekulasi dan praduga. Awalnya, polisi menyebut soal dugaan pelecehan seksual yang menimpa istri Ferdy, Putri Candrawathi, yang kini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, isunya kini berkembang jadi perselingkuhan, lalu soal informasi tentang backingan bisnis judi online dengan tajuk “Konsorsium 303”, hingga yang terbaru soal dugaan terkait relasi LGBT.
Yang membuat kasus ini menjadi menarik adalah karena keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam hampir setiap kesempatan menyampaikan komentar-komentarnya ke hadapan masyarakat. Tidak heran, Mahfud sempat dicap sebagai “Menteri Komentator”.
Kehadiran komentar Mahfud juga membuat kasus ini jadi makin panas dipergunjingkan, misalnya soal motif yang disebut Mahfud “konsumsi orang dewasa” atau kata-kata “menjijikkan”. Hal yang kemudian jadi pertanyaan adalah apakah pemerintah memang sengaja “ikut terlibat” dalam kasus ini, sehingga pergunjingannya makin membesar?
Benarkah tuduhan bahwa kasus ini justru bisa menguntungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang butuh isu besar sebagai diversion atau pengalihan terhadap isu ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia – misalnya terkait narasi kenaikan harga BBM, jebolnya APBN, dan lain sebagainya?
Jokowi dan Kunci Managemen Isu
Keterlibatan Mahfud MD di kasus ini memang tidak dipungkiri karena tugas pokok dan fungsi alias tupoksi-nya di bidang hukum dan keamanan. Apalagi, kasus Sambo menyangkut institusi Polri yang nota bene menjadi institusi penegak hukum. Jika kasus ini tidak dikawal pemerintah – dalam hal ini lewat Mahfud – situasi yang ditimbulkan dan efek yang terjadi di masyarakat bisa saja menjadi lebih buruk.
Publik bisa saja kehilangan kepercayaan pada polisi dan ujung-ujungnya berbagai aksi kerusakan terhadap tertib masyarakat karena anggapan bahwa polisi saja tidak bisa dipercaya dalam penegakan hukum, bisa membuncah dan berubah menjadi chaos. Baik Jokowi maupun Mahfud tentu tidak ingin hal ini terjadi.
Namun, jika kita memutar koin sisi lain soal keterlibatan pemerintah – jika ingin disebut demikian – dalam kasus Sambo ini, maka sebetulnya ada poin manajemen isu yang bisa saja memang tengah dimainkan. Dalam ilmu politik dan komunikasi publik, ada teori yang disebut sebagai agenda-setting atau pengaturan agenda.
Teori ini dikembangkan oleh Max McCombs dan Donald Shaw ketika melakukan studi terhadap Pilpres Amerika Serikat (AS) di tahun 1968. Intisari dari teori ini berpusat pada kemampuan seseorang – baik politisi secara personal maupun pemerintah – untuk menempatkan isu tertentu dalam perbincangan masyarakat.
Konteks agenda-setting ini bisa terjadi karena ada efek media massa. Ini karena media massa bisa mempengaruhi cara pandang audiens atau pembacanya dan membentuk apa yang disebut sebagai hierarchy of news prevalence atau hirarki isu yang dibicarakan masyarakat.
Cara penyampaian berita tertentu oleh media bisa membuat publik lebih suka melihat berita A dan mengikutinya dari waktu ke waktu, ketimbang berita B yang secara kemasan dan “ceritanya” lebih kurang menarik dibandingkan berita A.
Konsepsi tentang agenda-setting ini juga berangkat dari pemikiran penulis asal AS, Walter Lippmann. Di tahun 1922, Lippmann menerbitkan salah satu karyanya yang paling terkenal berjudul Public Opinion. Dalam buku ini, Lippmann berargumentasi bahwa media masa adalah penghubung utama antara masyarakat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia.
Pada tahun 1963, argumentasi Lippmann ini kemudian diteruskan oleh ilmuwan politik asal AS, Bernard Cohen, yang menyebutkan bahwa media massa memainkan peran sangat besar untuk menentukan isu apa yang dipikirkan oleh masyarakat.
Intinya, isu tertentu memang bisa begitu digaungkan ke hadapan publik, sehingga publik teralihkan dari isu yang lain. Walaupun penekanannya ada pada posisi media massa itu sendiri, nyatanya aktor agenda-setting tidak melulu media. Orang perorangan, institusi tertentu, dan tentu saja pemerintah bisa saja ikut terlibat dalam proses mempengaruhi opini publik.
Masyarakat Sinetron
Dalam konteks kasus Sambo, isu ekonomi memang menjadi salah satu hal yang bisa dilihat. Pasalnya, pemberitaan kasus Sambo membuat masyarakat teralihkan dari kondisi ekonomi negara yang saat ini cukup pelik.
Ada isu tentang kenaikan harga BBM yang sebentar lagi sepertinya akan diputuskan. Isu BBM ini akan sangat vital karena berpotensi mendistorsi hampir semua sektor perekonomian, utamanya di masyarakat kelas terbawah. Harga-harga kebutuhan pokok bisa saja ikut naik karenanya.
Kemudian ada isu soal APBN Indonesia yang berpotensi jebol hingga Rp 700 triliun – sekalipun narasinya juga masih berkaitan dengan masalah BBM tadi. Belum lagi soal utang negara yang sudah menyentuh angka Rp 7 ribu triliun. Lalu, dengan kesulitan keuangan yang terjadi, pemerintah nyatanya masih meneruskan proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang oleh banyak pihak dianggap justru makin membebankan negara.
Dengan kata lain, isu Sambo cukup membuat perbincangan mengenai kondisi ekonomi terpinggirkan narasinya dibandingkan drama dan motif pembunuhan Brigadir J. Ini sekali lagi menegaskan bahwa sengaja atau tidak sengaja, keterlibatan pemerintah yang besar lewat Mahfud MD, justru pada akhirnya dinilai menguntungkan pemerintah dalam konteks manajemen isu.
Ini penting karena manajemen isu adalah salah satu poin sukses atau tidaknya sebuah pemerintahan yang berkuasa. Bagaimanapun juga, dengan masyarakat larut dalam kasus Sambo yang bergulir bak sinetron, kita sedikit lupa soal mulai naiknya harga-harga barang atau kubangan utang yang berlipat ganda.
Mungkin ada baiknya, sekalipun mengikuti kasus Sambo – karena kasus ini memang layak untuk dikawal – kita tidak melupakan isu-isu penting lainnya juga. Karena dengan demikian, kita telah sukses menjadi masyarakat yang lebih kritis akan keadaan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
