HomeNalar PolitikKarena Corona, Jokowi “Bangkitkan” Supersemar?

Karena Corona, Jokowi “Bangkitkan” Supersemar?

Untuk menangangi pandemi Covid-19, Presiden Jokowi membentuk Gugus Tugas Covid-19 yang memiliki kewenangan yang besar secara hukum berdasarkan UU Darurat Bencana. Atas itu pula, terdapat pihak yang menyebutkan bahwa mandat tersebut seperti halnya Supersemar pada tahun 1966 lalu.


PinterPolitik.com

Pada 11 Maret 1966, surat mandat yang akrab kita kenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Soeharto agar berwenang mengambil segala tindakan yang dinilai perlu untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada saat itu.

Tidak hanya menjadikan Soeharto memiliki kekuatan eksekutif penuh dan memimpin militer, surat tersebut juga menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia, yang mana kekuasaan panjang Soekarno akhirnya berakhir.

Menariknya, peristiwa serupa bisa saja terulang jika pada 18 Mei 1998, Wiranto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 16 tahun 1998 dari Presiden Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan.

Sukardi Rinakit dalam buku The Indonesian Military After the New Order, menyebutkan karena tidak digunakannya Inpres tersebut, Soeharto terpaksa menyerahkan tampu kepemimpinan kepada BJ Habibie sebagai wakil presiden.

Atas itu pula, disebutkan bahwa Soeharto menilai Wiranto sebagai sosok “penakut” karena tidak berani untuk menetapkan kondisi darurat militer, kendati telah didukung pula oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pada saat itu menjabat sebagai Kassospol Letjen.

L’Histoire se Répète, begitulah bunyi pepatah berbahasa Prancis yang berarti “sejarah mengulang dirinya sendiri”. Kini, setelah kegagalan Wiranto dalam mengulang sejarah, sejarah Supersemar tampaknya kembali berulang, namun dalam bentuk barunya yang lebih “lunak”.

Adalah Puji Pujiono, seorang pakar kebijakan publik dalam sebuah siaran televisi pada 17 Maret 2020 yang menyebutkan bahwa Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 7 Tahun 2020 yang menandai terbentuknya Gugus Tugas Covid-19 memiliki kemiripan seperti halnya Supersemar pada 54 tahun silam.

Simpulan tersebut diambil karena menilai mandat yang diterima oleh Gugus Tugas merujuk pada Undang-Undang (UU) Darurat Bencana yang menariknya hanya satu level di bawah UU Darurat Perang. Dengan demikian, menurut Puji, Gugus Tugas tersebut sebenarnya memiliki kewenangan yang besar dalam mengambil setiap keputusan yang dinilai perlu dalam menanganai pandemi Covid-19.

Terlebih lagi dengan adanya Keppres Nomor 9 Tahun 2020, yang mana Presiden Jokowi memberikan Gugus Tugas kewenangan untuk melakukan impor barang yang dipergunakan untuk penanganan Covid-19, dengan jelas bahwasanya kewenangan otoritas khusus tersebut semakin bertambah.

Akan tetapi, pandangan berbeda justru diutarakan oleh ekonom senior Faisal Basri yang menyebutkan bahwa Gugus Tugas Covid-19 justru tidak memiliki kewenangan besar, khususnya jika dibandingkan dengan otoritas khusus penanggulangan tsunami Aceh yang dibentuk Presiden SBY kala itu.

Jika benar demikian, bukankah telah terjadi benturan antara de jure dan de facto, yang mana kewenangan Gugus Tugas tidak sebesar sumber hukum rujukannya. Lantas, hal apakah yang dapat dimaknai dari hal tersebut?

Kondisi Darurat atas Covid-19

Seperti pernyataan Puji, dengan berbagai rujukan produk hukum yang ada, Gugus Tugas Covid-19 memang memiliki kewenangan yang begitu besar dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Konteks serupa dapat pula ditemukan di berbagai negara yang telah menetapkan state of emergency atau keadaaan darurat karena pandemi Covid-19. Keadaan darurat sendiri adalah situasi yang memungkinkan pemerintah diperbolehkan menggunakan kewenangan yang sebelumnya dibatasi, seperti membatasi kebebasan warga negara.

Pembatasan kebebasan tersebut misalnya terlihat jelas dengan berbagai negara yang merasa berhak untuk melakukan karantina wilayah (lockdown), memonitori masyarakat agar tidak melanggar protokol sosical distancing, melibatkan militer seperti di Tiongkok, Filipina dan Inggris, hingga pada pemberian denda sebesar Rp 2,4 juta bagi pelanggar protokol seperti yang terjadi di Prancis.

Atas dasar tersebut, sebenarnya menjadi riskan terkait pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyebutkan opsi karantina wilayah tidak ambil karena tidak ingin menjadi otoriter dengan membatasi aktivitas masyarakat.

Padahal, jika merujuk pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang termuat dalam konsiderans mengingat Keppres Nomor 7 dan Nomor 9 Tahun 2020, dengan jelas disebutkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjadi Ketua Pelaksana Gugus Tugas memiliki kemudahan akses dalam pengerahan sumber daya manusia; pengerahan peralatan; pengerahan logistik; imigrasi, cukai, dan karantina; perizinan; pengadaan barang/jasa; pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; penyelamatan; dan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Artinya, pemerintah – dalam konteks ini adalah BNPB – memang memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan karantina wilayah. Apalagi, di dalam konsiderans mengingat kedua Keppres tersebut juga terdapat UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang dengan spesifik mengatur kewenangan untuk melakukan karantina wilayah.

Dengan demikian, patut dicurigai sebenarnya bahwa argumentasi tidak ingin disebut otoriter apabila menerapkan karantina wilayah dari Prabowo sebenarnya semacam bahasa pengalihan atau yang dapat disebut sebagai doublespeak atas ketidakmampuan pemerintah, khususnya otoritas terkait dalam melakukan karantina wilayah.

Merujuk pada Jack Smith dalam tulisannya Doublespeak: A Weapon Aimed at the Language,  doublespeak Prabowo tersebut tergolong sebagai eufemisme sederhana, yang mana sebuah kata/kalimat digunakan untuk melunakkan realitas yang kejam.

Pasalnya, karantina wilayah memiliki berbagai risiko, seperti sosial, ekonomi, hingga keamanan. Oleh karenanya, untuk menerapkannya dibutuhkan berbagai instrumen penunjang, seperti kesiapan aparat kepolisian dan personel TNI untuk menjaga keamanan, penempatan berbagai CCTV untuk mengontrol tetap terjadi social distancing, hingga pada pemberian insentif kepada masyarakat yang tidak dapat bekerja karena masih mengandalkan upah harian seperti pedagang kaki lima dan ojek online.

Benturan De Jure dengan De Facto

Secara hukum atau secara de jure, tidak diragukan lagi, Gugus Tugas Covid-19 memang memiliki kewenangan yang teramat besar. Selain Puji, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi juga memberikan testimoni serupa.

Apalagi, dengan fakta bahwa kedua Keppres tersebut tidak menerapkan terlebih dahulu UU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menurut Fahmi sebagai lex specialis, melainkan langsung diterapkannya UU Darurat Bencana yang sebenarnya sebagai lex generalis, terdapat kesan bahwa Gugus Tugas tersebut ingin langsung diberikan kewenangan yang besar dari Presiden Jokowi.

Akan tetapi, seperti yang disebutkan oleh Faisal Basri, kendati Gugus Tugas tersebut memiliki kewenangan yang besar secara de jure, nyatanya, secara de facto kewenangannya tidak sebesar yang dibayangkan.

Hal tersebut misalnya terlihat jelas dari kasus di daerah, yang mana Gugus Tugas Covid-19 justru mendapatkan ancaman ketika menelusuri orang dalam pengawasan (ODP). Menggunakan logika kekuasaan, bukankah tidak mungkin entitas yang lebih berkuasa diancam oleh entitas di bawahnya? Dengan demikian, secara de facto, kewenangan besar Gugus Tugas Covid-19 sebenarnya tidak diakui.

Kemudian, terdapat pula pengakuan mengejutkan dari juru bicara pemerintah untuk virus Corona, Achmad Yurianto di podcast Deddy Corbuzier yang menyebutkan bahwa terdapat berbagai rumah sakit (RS) yang justru menolak pasien Covid-19 karena dikhawatirkan akan mengurangi pengunjung pasien lainnya. Atas hal tersebut, pemerintah kemudian harus menyulap RS Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan hotel BUMN sebagai RS Darurat Covid-19.

Kembali mengacu pada logika kekuasaan, bukankah itu sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu menundukkan RS terkait sehingga menjalankan rencana alternatif dengan menyulap RS dan hotel BUMN. Padahal, dengan kewenangan yang ada, seharusnya pemerintah sangat dimungkinkan untuk menerapkan langkah tegas agar fenomena tersebut tidak terjadi.

Hal tersebut juga disoroti oleh Khairul Fahmi yang menyebutkan bahwa kendati Gugus Tugas Covid-19 memiliki kewenangan yang besar, namun kemanfaatan kewenangan tersebut justru kecil. Artinya, Gugus Tugas tersebut tidak memiliki kapabilitas dalam mengartikulasikan kewenangan yang diberikan.

Konteksnya menjadi semakin menarik karena di kedua Keppres yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, ternyata tidak terdapat peran Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dengan kata lain, apakah mungkin itu menunjukkan dengan absennya sosok Luhut yang dikenal memiliki pengaruh besar membuat Gugus Tugas tersebut seolah tumpul?

Jika benar demikian, maka dapat pula ditarik simpulan bahwa sosok yang memberikan Gugus Tugas Covid-19 mandat, yakni Presiden Jokowi sejatinya tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk membuat Gugus Tugas tersebut sangat berpengaruh.

Mengacu pada temuan Menko Polhukam Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia, disebutkan bahwa di Indonesia telah lama berlaku “politik determinan atas hukum”. Artinya, hukum sebenarnya adalah konfigurasi atas tatanan politik yang ada. Itu disimpulkan atas kenyataan bahwa produk hukum selalu mengikuti perubahan tatanan politik yang terjadi.

Dengan demikian, mungkin dapat disimpulkan bahwa adanya benturan antara de jure dengan de facto atas kewenangan Gugus Tugas Covid-19 dikarenakan konfigurasi politik yang ada dalam Gugus Tugas tersebut tidaklah cukup untuk menjadikannya begitu berpengaruh. Di luar persoalan tersebut, tentu kita berharap bahwa Gugus Tugas tersebut dapat menanggulangi pandemi Covid-19. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Baca juga :  Taylor Swift, ‘Wildest Dream’ Kapitalisme?
spot_imgspot_img

#Trending Article

Filosofi Avatar Aang ala Prabowo?

Dalam serial Netflix terbaru, Avatar Aang telah kembali dari absennya selama 100 tahun. Apakah filosofi ala Avatar Aang juga diterapkan Prabowo?

Strategi Prabowo Imbangi Pengaruh Jokowi di KIM?

Prabowo terlihat berupaya mengimbangi pengaruh Presiden Jokowi yang kuat terasa di internal Koalisi Indonesia Maju.

Megawati dan Tumbangnya Trah Soekarno 

Kekalahan calon presiden (capres) usungan Megawati Soekarnoputri dan PDIP kerap dipersepsikan juga sebagai kekalahan ‘trah Soekarno’ oleh trah Joko Widodo (Jokowi). Padahal, awalnya ada harapan bahwa kedua trah besar ini bisa menyatukan kekuatan mereka di Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024). Mengapa hal ini tidak terjadi? 

Cak Imin Akan Dikudeta dari PKB? 

Isu kudeta posisi Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mencuat seiring kekalahannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, melihat kelihaian dan kemampuan Cak Imin dalam mengelola partai, isu itu tampaknya sulit untuk menjadi kenyataan. Benarkah demikian? 

Operasi Rahasia Menarik PKB-PKS ke Koalisi Prabowo?

Isu perpindahan partai-partai ke koalisi Prabowo-Gibran santer dipergunjingkan. Salah dua partai yang digosipkan adalah PKB dan PKS.

Hikmahanto Menhan, Prabowo Ideal Statesman?

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dinilai sangat layak untuk menjadi menteri pertahanan (menhan) penerus Prabowo Subianto. Selain karena rekam jejak dan kemampuannya, hal itu secara politik akan menguntungkan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran andai benar-benar ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Mengapa demikian?

Menguak Siasat Retno “Rayu” Prabowo?

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi tampak aktif dan tegas bela Palestina. Mungkinkah ini upaya "rayu" presiden selanjutnya, Prabowo Subianto?

Putin-Zelensky dan Adiksi Ultra-Ekstrem Foreign Fighters

Fenomena sub-foreign fighters, yakni “tentara turis” mulai menjadi materi analisis menarik karena eksistensinya yang marak dan dilembagakan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui Ukrainian Foreign Legion atau Legiun Internasional Ukraina. Lalu, mengapa beberapa warga negara asing rela mati demi peperangan dan perebutan kepentingan negara lain? Serta seperti apa masa depan dan implikasinya, termasuk bagi Indonesia?

More Stories

Ganjar Kena Karma Kritik Jokowi?

Dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion, elektabilitas Ganjar-Mahfud justru menempati posisi ketiga. Apakah itu karma Ganjar karena mengkritik Jokowi? PinterPolitik.com Pada awalnya Ganjar Pranowo digadang-gadang sebagai...

Anies-Muhaimin Terjebak Ilusi Kampanye?

Di hampir semua rilis survei, duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu menempati posisi ketiga. Menanggapi survei yang ada, Anies dan Muhaimin merespons optimis...

Kenapa Jokowi Belum Copot Budi Gunawan?

Hubungan dekat Budi Gunawan (BG) dengan Megawati Soekarnoputri disinyalir menjadi alasan kuatnya isu pencopotan BG sebagai Kepala BIN. Lantas, kenapa sampai sekarang Presiden Jokowi...