HomeHeadlineKaesang Jadi Penentu Nasib Jokowi?

Kaesang Jadi Penentu Nasib Jokowi?

Kecil Besar

Terpilihnya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum (Ketum) PSI dinilai dapat menjadi penentu nasib Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah Pilpres 2024. Reaksi PDIP terhadap Jokowi akan bergantung pada dukungan yang diberikan PSI di bawah kepemimpinan putra bungsunya itu.


PinterPolitik.com

Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep resmi terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) PSI. Keputusan itu diambil berdasarkan Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI pada Senin (25/9) lalu.

Terpilihnya Kaesang membuat banyak pihak menilai keputusan PSI terkesan terburu-buru dan instan. Hal ini dikarenakan Kaesang baru bergabung dengan PSI dua hari sebelum ditetapkan menjadi Ketum.

Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Isyana Bagoes Oka mengatakan jika terpilihnya Kaesang menjadi Ketum adalah hasil dari banyak usulan kader PSI di daerah. Terdapat banyak aspirasi dari DPW dan DPD PSI.

Partai yang menjadikan anak muda sebagai targetnya ini menilai sosok Kaesang menjadi cerminan dari nilai-nilai yang diusung PSI. Kaesang dinilai dapat membuat PSI dapat berbicara lebih banyak dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Tanda itu pun sudah mulai terlihat setelah Kaesang resmi menjadi Ketum PSI dan menarik perhatian bagi kubu bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kedua kubu menebar pengaruh agar Kaesang membawa PSI masuk ke dalam koalisi mereka.

jokowi restui kaesang masuk psi

Memang, sampai saat ini Kaesang menyatakan jika PSI masih belum menentukan arah koalisi dan siapa capres yang akan mereka dukung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.

Banyak yang mengatakan bahwa keputusan Kaesang terhadap arah koalisi PSI mencerminkan siapa capres yang akan didukung Presiden Jokowi pada pilpres nanti. Ini misalnya disebutkan oleh analis politik KRA Group, Fedullah Ahmad.

Baca juga :  PAL-PINDAD-PTDI: Trinitas Industrialisasi RI?

This is one of the clearest signs from Jokowi to voice via PSI’s support for Prabowo. But it’s not 100 per cent clear. We have to wait to see what PSI will do,” ungkap Fedullah Ahmad.

Pernyataan itu dikutip oleh Josep Rachman dalam tulisannya Indonesia election 2024: could rise of Jokowi’s ‘political clan’ boost Prabowo Subianto’s chances? di South China Morning Post (SCMP).

Namun, arah dukungan PSI tidak hanya menjadi sinyal dukungan Jokowi, melainkan juga akan menentukan nasib Presiden Jokowi di PDIP nantinya.

Kaesang Sang Penentu

Sebagai keluarga inti Presiden Jokowi, Kaesang kiranya tak bisa dilepaskan dari citra bahwa apa yang dilakukannya adalah cerminan dari keluarga Presiden Jokowi.

Dengan begitu, dukungan PSI terhadap salah satu capres di bawah kepemimpinan Kaesang akan mempengaruhi para loyalis Jokowi.

Hal ini merefleksikan secara kontekstual teori pendulum politik yang menjelaskan perubahan sikap dan preferensi pemilih. Konsep ini menggambarkan bagaimana pemilih cenderung berayun atau bergeser antara partai atau kandidat yang berbeda.

Dalam konteks ini, sosok yang menjadi pendulum adalah Kaesang yang akan menentukan perubahan sikap dan preferensi para loyalis Jokowi.

Maka tak heran kiranya jika dua kubu yang memang memperebutkan efek ekor jas Jokowi, yakni kubu Ganjar dan kubu Prabowo mulai mendekati PSI untuk bergabung ke dalam koalisi mereka.

Dengan pernyataan Kaesang yang telah meminta restu Jokowi untuk terjun ke politik seakan memperkuat kandidat yang akan didukung olehnya adalah kandidat capres yang direstui Jokowi.

Dalam perspektif lain, posisi Kaesang sebagai pendulum tidak hanya akan berdampak pada efek ekor jas Jokowi. Namun, juga terhadap nasib Jokowi di PDIP.

Baca juga :  Diesel yang Padam, Neraca yang Menyala

Seperti diketahui, PDIP mempunyai aturan jika anggota keluarga dari kader PDIP tak diperbolehkan bergabung dengan partai lain. Hal ini tampaknya membahayakan posisi Jokowi di PDIP setelah purnatugas sebagai Presiden RI.

Apalagi jika Kaesang nantinya membawa PSI mendukung capres yang bukan didukung oleh PDIP.

Berkaca dengan kasus Kaesang, restu Jokowi terhadapnya saat memutuskan terjun ke politik cukup melegitimasi jika kiranya Kaesang adalah utusan Jokowi dalam parpol yang berbeda.

Dengan begitu, dukungan Kaesang terhadap salah satu capres akan dipersepsikan sebagai representasi dukungan Jokowi itu sendiri.

saat kaesang ditantang puan

Kaesang dan Politik Jawa

Dalam budaya Jawa, restu orang tua kepada anaknya yang akan mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup dipandang sebagai sesuatu yang krusial.

Restu ini dianggap sebagai tanda penghargaan terhadap otoritas dan kebijaksanaan orang tua, serta sebagai cara untuk memastikan keharmonisan keluarga dan kesuksesan dalam hidup. Dalam budaya Jawa, mereka sangat mementingkan nilai-nilai keluarga dan kebersamaan.

Dalam banyak situasi di budaya Jawa – termasuk dalam pernikahan, pendidikan, atau pemilihan karier – anak diharapkan untuk meminta restu orang tua sebelum mengambil keputusan penting.

Apabila melihatnya dari perspektif itu, sebagai keluarga Jawa, maka tak heran jika apa yang dilakukan Kaesang dinilai telah mendapat restu Jokowi sebagai ayah.

Meskipun sang kakak, Gibran Rakabuming Raka mengatakan Jokowi “tidak merestui” Kaesang bergabung dengan PSI, namun hal itu tampaknya dipandang hanya sebagai jawaban diplomatis mengingat hampir semua keluarga Jokowi terdaftar sebagai kader PDIP.

Well, menarik untuk melihat siapa capres yang akan didukung PSI dan dampaknya terhadap nasib Jokowi setelah selesai jabatan sebagai Presiden RI. (S83)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Hipdut, no na, Timurnesia: Trisula Nusantara?

Tiga aliran musik baru dari Indonesia kini merajai tangga lagu. Mungkinkah trisula ini diam-diam sedang melawan dominasi musik dunia? 

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

More Stories

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

Anies “Alat” PKS Kuasai Jakarta?

Diusulkannya nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta oleh PKS memunculkan spekulasi jika calon presiden (capres) nomor urut satu ini hanya menjadi “alat” untuk PKS mendominasi Jakarta. Benarkah demikian?

Pemilu 2024, Netralitas Jokowi “Diusik” PBB? 

Dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, anggota komite Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Lalu, apa yang bisa dimaknai dari hal itu?