Kisruh yang terjadi di Partai Golkar akibat kasus hukum yang menjerat Setya Novanto membuat Jusuf Kalla (JK) turun tangan. Bahkan, JK disebut sebagai salah satu tokoh yang ada di belakang layar terkait munculnya wacana pergantian Ketua Umum Golkar.
PinterPolitik.com
“Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit. Perencanaan yang baik tanpa pelaksaan hanya akan jadi arsip.” – Jusuf Kalla
[dropcap]B[/dropcap]ukan tanpa alasan harian Singapura The Strait Times pernah menyematkan julukan ‘The King Maker’ pada JK. Gonjang-ganjing kasus KTP elektronik, serta drama penuh aksi yang melibatkan Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua DPR RI Setya Novanto dipercaya juga melibatkan JK. Apalagi, pasca muncul wacana untuk mengganti pucuk pimpinan partai beringin tersebut, geliat politik nasional menjadi semakin tidak rekendali.
Masih kuatnya peran JK di Golkar tentu menjadi hal yang menarik untuk diamati. Dua periode menjabat sebagai wakil presiden – pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kini di zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) – seolah menjadi waktu yang berarti bagi pria yang juga dikenal dengan nama ‘Daeng Ucu’ ini. Dengan jalan politiknya yang cepat dan taktis, JK mungkin menjadi satu dari sedikit saja politisi yang tidak berbelit-belit dalam bertutur dan bertindak.
Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan penanganan kasus korupsi dalam proyek pengadaan KTP Elektronik yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto mesti sepenuhnya diserahkan ke proses hukum yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
— IG : @SonoraFM92 (@SonoraFM92) November 12, 2017
Dalam kasus Setya Novanto, beberapa pihak menyebut JK mengalami benturan kepentingan dengan elit politik di tingkat nasional, termasuk dengan Presiden Jokowi.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menyebut persoalan yang melibatkan Setnov melibatkan persinggungan kepentingan antara JK, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, serta yang paling ketat tentu saja dengan Jokowi. Namun, menurut Ray, titik temu di antara kepentingan-kepentingan tersebut akan dapat tercapai.
Masih kuatnya posisi politik JK tentu menimbulkan pertanyaan terkait kiprah pria yang akan berusia 77 tahun pada 2019 nanti. Dengan membawa gerbong faksi di Partai Golkar, JK merupakan salah satu alasan mengapa Jokowi bisa memenangkan pertarungan melawan Prabowo Subianto di 2014.
Seiring waktu, friksi di antara keduanya serta artikulasi ambisi menjadi orang nomor satu di Indonesia menimbulkan pertanyaan terkait jalan politik JK. Akan kemanakah Daeng Ucu pasca selesai masa jabatan di 2019? Masih adakah ambisi menjadi orang nomor satu di sisa masa kekuasaannya sebagai Wakil Presiden, atau this is just the end of Pak JK?
Daeng Ucu: Dari Gurita Bisnis Hingga Ambisi Politik
Nama Kalla identik dengan sebuah grup bisnis besar yang menguasai beberapa sektor bisnis terutama di Indonesia bagian tengah dan timur: Kalla Group. JK tercatat menjadi tokoh utama dalam grup bisnis yang didirikan oleh orang tuanya tersebut.
Hal inilah yang membuat ia tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Kini, jabatan utama di Kalla Grup telah diberikan ke adiknya Fatimah Kalla setelah JK memutuskan untuk fokus dalam urusan politik.
Rilis laporan kekayaan di KPU menjelang Pilpres 2014 lalu menyebut total kekayaan JK mencapai Rp 465 miliar ditambah USD 1 juta. Ini merupakan data laporan kekayaan yang dilakukan sebagai syarat pencalonan dirinya dan Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.
Namun, dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi majalah Jakarta Globe yang dirilis tahun 2013, total kekayaan Daeng Ucu disebut mencapai lebih dari USD 550 juta atau sekitar Rp 7,4 triliun. Tanpa kerugian usaha yang berarti, jumlah tersebut tentu jauh lebih besar saat ini. Total kekayaan itu menempatkan JK di urutan 70 dalam daftar orang terkaya di Indonesia.
Bisnis keluarga JK melalui Kalla Group bergerak di beberapa bidang, mulai dari otomotif, konstruksi, properti dan perhotelan, transportasi dan logistik, energi, agroindustri, hingga ke bidang pendidikan melalui Sekolah Islam Athirah. Jika ditotal, Kalla Group memiliki hingga 24 sub-unit bisnis.
Kalla Group juga menjadi agen tunggal pemasaran mobil Toyota untuk daerah Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara dengan market share yang paling tinggi di Indonesia. Berkat prestasi yang dicapainya dalam penjualan kendaraan penumpang dan komersial, perusahaan ini sering memperoleh Triple Crown Award, dari Toyota Corporation, Jepang. Di samping otomotif, Kalla Group juga bergerak di bidang pertambangan dan kelistrikan.
Terkait lini bisnis, selentingan muncul tentang posisi JK sebagai Wapres yang ikut mengamankan kepentingan bisnisnya, termasuk yang berhubungan dengan pembangkit listrik. Bahkan, perbincangan terkait proyek listrik mangkrak yang dikerjakan oleh kerajaan bisnis JK – dan disebut merugikan negara – menjadi topik utama di warung-warung kopi. Walaupun demikian, belum ada satu pun bukti yang muncul ke permukaan.
Banyak pihak yang mengatakan satu-satunya mimpi JK yang belum tercapai adalah menjadi Presiden RI. Hal inilah yang sempat memanaskan hubungan Jokowi dan JK, terutama di sekitaran aksi 411 dan 212 hingga di sepanjang gelaran Pilgub Jakarta lalu. (Baca Juga: Ada Apa Dengan Jokowi-JK?)
Bahkan, fakta bahwa JK mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu, sementara Jokowi mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menunjukkan friksi yang oleh The Strait Times disebut sebagai rift atau retakan di antara keduanya.
Secara politis, sebagai salah satu patron politik di Partai Golkar, pengaruh JK juga sangat mungkin bertabrakan dengan kepentingan Jokowi atas partai beringin tersebut yang menjadi parpol paling awal pendukung pria asal Solo itu untuk Pilpres 2019.
Selain itu, Golkar adalah partai yang sangat penting bagi Jokowi dan koalisi pemerintah. Golkar-lah yang menjadi kunci pemerintah membalikan kedudukan dukungan koalisi-oposisi di parlemen, sehingga persentase dukungannya kini mencapai 62 persen untuk koalisi pemerintah. Dukungan ini penting bagi Jokowi untuk menyukseskan program-program yang direncanakannya termasuk juga terkait APBN.
Oleh karena itu, memutar kuasa di pucuk Golkar akan sangat berpengaruh bagi Jokowi, termasuk terkait dukungan di parlemen. Golkar juga sangat mungkin menjadi tiket Jokowi untuk kembali maju pada Pilpres 2019 jika PDIP ‘kapok’ mengusung petugas partai yang mbalelo ini. (Baca Juga: PDIP: Good Bye Jokowi?)
Dalam dua tahun sisa kekuasaan Jokowi dan JK, segala sesuatu masih sangat mungkin terjadi. Jika Jokowi ambruk di tengah jalan, maka JK mungkin akan mencapai mimpinya menjadi RI 1. Pertanyaanya adalah apakah ambisi serupa masih tetap ada?
What’s Next, Pak JK?
JK dikenal sebagai politisi dengan kemampuan lobi yang handal dan tajam. Kemampuan politiknya ini diperkuat oleh jaringan dan skill bisnis yang mumpuni, menjadikan JK satu dari sedikit politisi yang masih lincah di usia lanjut – lincah secara fisik dan secara politik. Jadi, usia 77 tahun di 2019 mungkin menjadi saat yang tepat untuk pensiun.
Terkait wacana berpasangan kembali dengan Jokowi, JK juga tidak mungkin lagi menjadi Wakil Presiden karena aturan dalam UUD 1945 menyebut Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh memimpin dalam dua periode untuk jabatan yang sama. Daeng Ucu telah 2 periode menjabat sebagai Wakil Presiden.
Namun, walaupun pensiun, pengaruh JK masih akan terasa. Apalagi, situasi di pemerintahan Jokowi jauh lebih rumit dari pada yang terlihat. Patron-patron kekuasaan di dalam kabinet misalnya masih sangat saling mempengaruhi satu sama lain.
Hubungan JK dengan oligark politik lain, misalnya dengan Megawati Soekarnoputri juga terlihat kian membaik. Bukan tanpa alasan kader PDIP sekelas Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melempar wacana untuk menjadikan JK sebagai tim sukses Jokowi di 2019 jika bukan karena hubungan yang membaik di antara Megawati dan JK. Makin membaiknya hubungan itu sangat mungkin terjadi pasca pertemuan keduanya di Belgia beberapa waktu lalu, yang sepertinya luput dari pemberitaan. Who knows.
Semua itu memungkinkan dinamika politik penuh gairah terjadi di 2018 dan 2019. Semuanya juga tergantung pada Jokowi dan kebijakan politiknya di sisa pemerintahan, terutama yang berhubungan dengan sektor bisnis JK.
Yang jelas, sebagai politisi, Daeng Ucu belumlah habis. Oleh karena itu, menarik untuk ditunggu ‘perencanaan dan pelaksanaan’ apa yang akan dilakukan JK dan Golkar dalam beberapa minggu ke depan. (S13)
