Wacana mendekatnya Partai Demokrat ke koalisi Jokowi menguat setelah pertemuan AHY dengan sang presiden di Istana Negara. Yang terbaru, putra SBY itu hadir dalam silaturahmi bersama beberapa kepala daerah – seperti Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo – yang cenderung segaris dengan arah politik Jokowi. Seiring dengan makin panasnya koalisi Prabowo-Sandi, belakangan Megawati Soekarnoputri disebut tidak keberatan jika Demokrat merapat ke koalisi petahana. Kerap dikritik, nyatanya ini menunjukkan posisi kunci partai biru tersebut.
PinterPolitik.com
“Saya ini seorang demokrat”.
:: Jokowi, saat Rapimnas Partai Demokrat 10 Maret 2018 ::
Pentingnya koalisi politik memang telah menjadi garis besar penghias buku-buku sejarah. Negara-negara di Yunani kuno misalnya, menggalang kekuatan di bawah satu panji untuk melawan digdaya Kekaisaran Persia yang sedang berupaya memperluas kekuasaannya.
Sementara Gaius Julius Caesar, Gnaeus Pompeius Magnus dan Marcus Licinius Crassus menggalang koalisi dalam bentuk yang berbeda untuk menghadapi musuh-musuh mereka, serta meloloskan kepentingan mereka di senat Romawi.
Kini, kisah tentang koalisi dengan cita rasa Yunani dan Romawi tersebut menjadi salah satu topik teratas dalam perdebatan politik Indonesia pasca Pemilu 2019. Cairnya lobi-lobi politik di tingkat elite memang memungkinkan perubahan arah politik dari partai-partai yang bertarung – terutama di koalisi oposisi.
Koalisi Prabowo-SBY adalah ikatan politik yang dibangun murni berbasiskan kepentingan politik dan partai. Sehingga, berpindah arahnya Demokrat sebetulnya bukanlah hal yang aneh. Click To TweetPartai Demokrat adalah salah satu faksi yang kemungkinan akan berubah arah dukungan politiknya. Kandidat petahana, Joko Widodo (Jokowi) memang secara kasat mata telah melakukan pendekatan kepada faksi yang menjadi bagian dari koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 ini.
Undangan sang presiden kepada Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk bertemu di Istana Negara adalah salah satu bukti proses politik yang cair tersebut.
Kemungkinan masuknya Demokrat ke koalisi petahana ini – katakanlah jika hasil akhir Pilpres 2019 bertahan dengan keunggulan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin – memang menjadi arah utama bahasannya.
Pasalnya, pada awal Mei 2019, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean telah melemparkan narasi tersebut.
Ia menyebutkan bahwa jika Prabowo-Sandi menang, maka Demokrat akan tetap ada dalam koalisi untuk mengawal pemerintahan. Namun, jika pasangan nomor urut 02 tersebut kalah, maka Demokrat kemungkinan besar akan keluar dari koalisi tersebut. Sementara untuk bergabung ke koalisi petahana, salah satu syarat yang diungkapkan oleh Ferdinand adalah “jika Jokowi mengajak”.
Munculnya narasi tersebut kemudian ditanggapi secara terbelah oleh partai-partai koalisi Jokowi. Namun, rata-rata ingin persoalan tersebut dibicarakan secara bersama-sama anggota koalisi petahana.
Menariknya, pernyataan terbaru muncul dari PDIP disampaikan oleh Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari, yang menyebutkan bahwa Megawati Soekarnoputri tak ada masalah jika Partai Demokrat bergabung ke koalisi Jokowi.
Pernyataan tersebut tentu cukup mengejutkan, mengingat hubungan SBY dan Ketua Umum PDIP itu untuk beberapa lama tak berlangsung baik, bahkan cenderung dingin. Hal inilah yang membuat koalisi Jokowi dan Demokrat – sebagaimana yang diwacanakan sejak awal 2018 lalu – tak pernah bisa terwujud hingga saat ini.
Munculnya pernyataan Mega itu – sekalipun disampaikan tidak secara langsung – tentu menimbulkan pertanyaan. Mungkinkah situasi pertentangan SBY-Mega akan benar-benar berakhir? Lalu, seperti apa keuntungan yang didapat oleh masing-masing kubu jika koalisi ini pada akhirnya terbentuk?
Jokowi Butuh Demokrat Bergabung?
Acara silaturahmi antara AHY dengan beberapa kepala daerah sehari yang lalu di Bogor menjadi showcase terbaru terkait akan kemana arah politik Partai Demokrat. Pasalnya, acara tersebut dihadiri oleh kepala-kepala daerah serta tokoh yang cenderung mendukung Jokowi.
Nama-nama seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, hingga tokoh pendukung Jokowi seperti Yenny Wahid hadir pada kesempatan itu.
Acara yang diinisiasi oleh Wali Kota Bogor Bima Arya ini disebut sebagai jalan untuk mengatasi kegelisahan akibat kondisi politik nasional yang makin memprihatinkan. Bima sendiri adalah pendukung Jokowi sekalipun berasal dari PAN.
Deretan pemimpin daerah ini – dengan segala citra kemudaan dan arah politik mereka – tentu menjadi simpul lain dari kemungkinan merapatnya Demokrat ke kubu Jokowi.
Pada pertengahan 2018 lalu, wacana koalisi Demokrat-Jokowi memang sempat mengemuka, walau pada akhirnya tidak berhasil terwujud. Namun, dalam pernyataannya kala itu, SBY menyebutkan bahwa kendala utamanya adalah “gap” yang terjadi antara dirinya dan Megawati.
Ia juga membantah bahwa dirinya adalah “korban PHP” Jokowi dan menyebutkan bahwa sang presiden bersungguh-sungguh mengajak Demokrat bergabung – hal yang lagi-lagi menyiratkan hubungan yang baik di antara dua presiden di waktu yang berbeda itu.
Konteks tersebut memang menunjukkan bahwa antara Jokowi dan Demokrat – SBY secara khusus – sebetulnya berada pada wacana politik yang sama. Keduanya tak punya apa yang oleh Nancy-Ann DeParle disebut sebagai political barriers atau hambatan politik langsung.
Hal ini juga tidak lepas dari pandangan SBY yang “kurang suka” jika Prabowo menjadi presiden, setidaknya menurut Profesor Greg Fealy dalam tulisannya di buku karya Edward Aspinall, Marcus Mietzner dan Dirk Tomsa berjudul The Yudhoyono Presidency: Indonesia’s Decade of Stability and Stagnation. (Baca: Prabowo-SBY, Koalisi Jenderal Triumvirat)
Secara tradisional, SBY dan Jokowi memang ada dalam platform politik yang sama. Yang menjadi ganjalan keduanya adalah keberadaan PDIP sebagai partai yang mengusung Jokowi sejak mantan pengusaha mebel itu menjadi Wali Kota Solo. Adapun dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2019 sangat mungkin harus diambil demi kepentingan Demokrat sebagai partai politik di Pemilu 2024.
Adapun SBY dan PDIP – secara khusus Megawati – masih ada dalam kondisi kebekuan politik. Keinginan SBY untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2004 disebut-sebut menjadi penyebab ketidaksukaan Megawati yang kala itu menjabat sebagai Presiden – selain juga beberapa selentingan yang menyinggung Tragedi Kudatuli atau Kerusuhan 27 Juli 1996. (Baca: Zero Sum Game SBY-Mega)
Bagi Jokowi, jika pada akhirnya Demokrat merapat ke koalisinya, akan ada dampak politik yang besar, utamanya dalam konteks ketergantungan politik terhadap satu partai utama. Bukan rahasia lagi bahwa hubungan sang presiden dengan Megawati Soekarnoputri sebetulnya tidak ada pada tataran selalu baik-baik saja – katakanlah dalam tajuk “petugas partai”. (Baca: PDIP: Good Bye Jokowi?)
Artinya, Demokrat bisa menjadi penopang alternatif, baik di parlemen maupun dalam konteks bargaining power atau posisi tawar sang presiden di hadapan patron-patron politik lain.
Sementara, bagi Demokrat, masuk ke pemerintahan adalah kebutuhan dan pilihan yang harus diambil. Alasannya adalah selain karena memang kekuasaan menjadi identitas perjuangan partai politik, namun juga partai tersebut membutuhkan panggung politik.
Pasalnya, pada Pemilu 2019 ini suara Demokrat diprediksi turun – dalam real count KPU dengan total suara masuk mencapai 46 persen, suara Demokrat hanya mencapai 7,74 persen – dibanding Pemilu 2014 yang mencapai 10,19 persen.
Salah satu faktor yang menyebabkannya sangat mungkin karena posisi partai yang berada di luar pemerintahan, sehingga tak punya cukup panggung untuk menunjukkan kader-kader terbaiknya. Dengan masuk ke pemerintahan, maka peluang untuk meningkatkan perolehan suara menjadi semakin besar.
Selain itu, jika Demokrat ingin mencalonkan kandidat presiden di Pemilu 2024, maka sejak saat ini perlu ada strategi politik yang mendukung wacana itu. Sosok AHY memang diprediksikan akan menjadi kandidat Demokrat di tahun tersebut.
Oleh karena itu, mendekat ke Jokowi adalah pilihan yang sangat rasional dan menguntungkan, apalagi jika suatu saat sang presiden memberikan endorsement politiknya kepada putra mahkota Demokrat tersebut.
Epilog Politik Dendam?
Gregory M. Luebbert dalam salah satu tulisannya menyebutkan bahwa koalisi adalah hal yang penting untuk menjamin lahirnya kebijakan-kebijakan yang efektif. Dalam konteks tersebut, Jokowi memang butuh Demokrat untuk menjamin program-programnya bisa berjalan mulus, katakanlah saat diusulkan di parlemen.
Lampu hijau dari Megawati sangat mungkin menjadi pertanda mulusnya pilihan koalisi tersebut. Namun, kalaupun Mega bersikap sebaliknya, Jokowi kemungkinan akan tetap “memaksakan” koalisi ini dan “mengabaikan” apa yang dikatakan putri Soekarno tersebut jika dirinya sudah resmi diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2019.
Sementara, tantangan terbesar SBY selain hubungan dengan Mega, adalah dari kubu pendukung Prabowo-Sandi. Pasalnya tak sedikit dari mereka yang merasa “kesal” dengan sikap politik SBY dan Demokrat beberapa waktu terakhir. Dua entitas tersebut seolah berdiri berseberangan dengan tuntutan kecurangan Pemilu yang digaungkan oleh Prabowo-Sandi.
Memang, jika diperhatikan, koalisi Prabowo-SBY adalah ikatan politik yang dibangun murni berbasiskan kepentingan politik dan partai, serta sangat mungkin tak butuh rasa saling suka di antara mereka. Sehingga, berpindah arahnya Demokrat sebetulnya bukanlah hal yang aneh.
Jangan lupakan bahwa Ma’ruf Amin yang menjadi pendamping Jokowi adalah tokoh yang cukup dekat dengan SBY. Ia sempat diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era kekuasaan Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Pada akhirnya, semuanya akan kembali ke sikap nyata Megawati. Jika benar ia tidak mempermasalahkan bergabungnya Demokrat, maka stabilitas politik di tahun-tahun ke depan sangat mungkin akan menjadi lebih baik, terlebih jika konsensus politik antara Jokowi dan Prabowo juga bisa tercapai. Ini juga menjadi epilog politik dendam yang terjadi di antara dua SBY dan Mega.
Yang jelas, posisi Demokrat dan SBY adalah kunci politik dalam minggu-minggu ke depan. Para pendukung Prabowo-Sandi tentu saja akan mempertanyakan kenegarawanan Presiden ke-6 RI tersebut jika benar berpindah koalisi.
Tentu saja semuanya masih mungkin berubah, namun jika faksi politik ini masuk ke koalisi pemerintahan, sangat mungkin gejolak politik yang ada tidak akan banyak mengganggu Jokowi. (S13)
