Dengarkan artikel berikut:
Seorang pria dari Solo itu tidak akan pernah diam sampai permainan “catur” politiknya menang lagi. Langkah politik yang akan dipersiapkan seolah ia teriak kembali “Saya akan lawan!” untuk yang kedua kalinya.
Di sebuah rumah di kawasan Sumber, Solo, sesuatu yang tidak biasa terjadi setiap hari sejak Oktober 2024. Pagar terbuka. Kursi plastik ditata di halaman. Dan setiap hari, rata-rata 500 orang datang tanpa diundang: petani dari Jawa Tengah, pedagang pasar, sampai diaspora yang terbang dari Belanda dan Amerika hanya untuk bersalaman dan duduk sebentar bersama seorang pensiunan presiden. Semua orang boleh bersalaman dengannya.
Pemandangan itu mengharukan sekaligus sangat dingin jika dibaca dari sudut yang berbeda. Lima ratus tamu per hari bukan sekadar bukti kerinduan rakyat. Dalam bahasa politik, angka itu adalah salah satu “indikator” kekuatan politik. Jokowi sedang menghitung apa yang masih dimilikinya, sebelum ia tahu berapa harga tawarnya di meja perundingan antar elite yang jauh lebih menentukan.
Kini safari keliling Indonesia oleh Jokowi dimulai, relawan bergemuruh. Publik, sekali lagi, terpecah antara yang merindukan dan yang mencurigai. Tapi di balik semua kebisingan itu ada pertanyaan yang lebih dingin dan lebih menentukan dari sekadar soal siapa yang diserang atau siapa yang dilindungi.
Jokowi gunakan “Teknologi” Politik Paling Kuno
Safari adalah teknologi politik paling tua yang masih bekerja sangat efektif sampai hari ini.
Teknologi ini dipilih bukan karena Jokowi rindu jalan-jalan. Ia dipilih karena semua teknologi kekuasaan yang lain sudah tidak lagi di tangannya. Kontrol atas partai berkurang drastis setelah perpisahan dengan PDIP. Sekarang di tangannya ia memiliki partai yang masih belum memiliki “daya pukul” besar seperti partai lain.
Kontrol atas kabinet ada di tangan presiden yang baru. Distribusi anggaran, penempatan pejabat, akses ke BUMN, semuanya kini mengalir ke patron yang berbeda. Dalam peta kekuasaan yang bergeser, hampir semua tuas formal sudah berpindah tangan.
Kecuali satu. Yang paling primitif dan paling tahan lama dalam politik populis: hubungan langsung dengan masyarakat.
Itulah mengapa safari bukan kampanye dalam pengertian pemilu biasa. Safari adalah proses rekalibrasi legitimasi. Semakin elite menjauh, semakin Jokowi harus terlihat masih dicintai publik. Sebab cinta publik adalah satu-satunya modal yang tidak bisa diambil oleh keputusan partai mana pun atau dihapus oleh pergantian kabinet mana pun.
Lima ratus tamu per hari di Solo sejak Oktober 2024? Itu bukan nostalgia. Itu penelitian lapangan berskala besar. Akar rumput dari seluruh penjuru negeri datang sendiri membawa kondisi riil lapangan. Ketika safari akhirnya benar-benar dimulai, Jokowi tidak pergi untuk mencari tahu. Ia pergi karena delapan bulan sebelumnya sudah cukup untuk mengetahui, dan kini saatnya mengeksekusi.
Relevansi sebagai Tameng
Ada asumsi yang beredar luas, Jokowi bergerak karena terancam secara hukum. Kasus ijazah, tekanan dari berbagai arah, ancaman yang semakin nyata. Analisis itu tidak salah, tapi urutannya terbalik.
Ancaman hukum bukan penyebab safari. Ancaman hukum adalah konsekuensi yang akan datang jika safari gagal. Di tengah tekanan itu kalimat
“Saya akan lawan!” seolah terdengar lagi dan berubah menjadi strategi yang Jokowi akan jalankan.
Dalam ekosistem kekuasaan Indonesia, proses hukum tidak berjalan dalam vakum. Ia berjalan dalam lingkungan politik yang sangat memperhatikan siapa masih relevan dan siapa sudah selesai. Aktor yang masih punya massa, masih bisa menggerakkan sesuatu, secara informal terlindungi oleh kalkulasi sederhana: terlalu mahal untuk diserang. Aktor yang kehilangan relevansi kehilangan juga perlindungan informal itu. Barulah setelah itu pintu untuk hal-hal yang lebih serius terbuka lebih lebar dan lebih cepat.
Artinya, yang paling ditakuti Jokowi bukan sidang pengadilan. Yang paling ditakuti adalah menjadi tidak relevan terlalu cepat sebelum pertarungan politik dimulai.
Taktik ini bisa berhasil jika kepala-kepala daerah masih merasa ada untungnya terlihat dekat, jika pengusaha masih ragu untuk sepenuhnya berpindah orbit, jika survei popularitas bertahan atau naik, dan jika tidak ada konsolidasi elite yang cukup kompak untuk berani menyebut nama Jokowi tanpa takut biaya politiknya. Tapi taktik ini runtuh ketika elite mulai yakin bahwa Jokowi tidak lagi bisa mendistribusikan akses ke sumber daya apa pun yang bermakna. Saat keyakinan itu terbentuk, fear effect menguap. Dan dalam politik Indonesia, elite lebih loyal pada masa depan daripada masa lalu.
Selamat datang di politik Indonesia.
Jokowi Dari Presiden Menjadi Faksi Politik Tersendiri
Inilah transformasi terbesar yang nyaris tidak pernah dibicarakan secara terbuka.
Selama dua periode, Jokowi adalah pusat negara. Ia bicara atas nama seluruh republik. Kebijakan, anggaran, penempatan, semuanya berputar di satu titik. Tapi kini, safari, relawan, PSI, jaringan informal di daerah, semuanya menggambarkan sesuatu yang strukturnya berbeda: Jokowi sedang bertransformasi dari pemimpin negara menjadi pemimpin faksi.
Ini pergeseran yang sangat besar. Presiden tidak perlu menjaga loyalitas karena ia adalah sumber loyalitas itu sendiri. Tapi faction leader harus bekerja keras setiap hari: mempertahankan jaringan, menghitung pembelotan, mengelola kepala daerah yang mulai melihat ke arah lain, memastikan pengusaha masih mau mengangkat telepon. Safari adalah pekerjaan seorang pemimpin legiun politik, bukan kegiatan seorang negarawan yang hendak pulang ke rakyatnya.
Belum pernah ada mantan presiden Indonesia yang mempertahankan mobilitas politik seintens ini setelah meninggalkan jabatan.
Ada ironi gelap dalam transformasi ini. Seseorang yang selama 10 tahun menjadi pusat gravitasi kekuasaan kini harus berjuang dengan alat-alat yang sama dengan politisi menengah: perjalanan, pertemuan, bersalaman, membuktikan diri masih ada dan masih bisa dihitung. Jarak antara dua kondisi itu adalah ukuran paling jujur dari apa yang telah berubah. Dan ukuran itu tidak terlihat dari atas panggung safari mana pun.
Machiavelli menghabiskan tahun-tahun terakhirnya menulis tentang kekuasaan dari pengasingan di San Casciano. Ia mengirim naskah “Il Principe” kepada penguasa Medici bukan karena yakin didengar, melainkan karena diam berarti mati secara politik. Safari keliling Indonesia adalah “Il Principe” versi Jokowi: pembuktian bahwa ia masih ada, masih tahu cara bermain, dan masih layak untuk diperhitungkan.
Kita tidak tahu apakah Medici membacanya dengan sungguh-sungguh. Yang kita tahu, Machiavelli tidak pernah kembali ke kekuasaan. Sekarang, pertanyaan yang lebih mengganggu adalah apakah koalisi masih merasa perlu menghitung Jokowi ketika mereka mulai menghitung elektoral tanpa namanya. (A99)
