Survei dari Litbang Kompas menunjukkan sekitar 52,7 persen masyarakat mengaku bisa terpengaruh dengan isu-isu negatif tentang kandidat capres-cawapres.
PinterPolitik.com
[dropcap]S[/dropcap]udah tiga bulan memasuki masa kampanye, kedua kubu yang berkontestasi pada Pilpres 2019 belum terlihat mempromosikan visi-misi dan program mereka di hadapan publik. Beberapa pekan terakhir, ruang publik justru dipenuhi dengan pertarungan goreng-menggoreng isu terkait bencana alam, pertemuan IMF-Bank Dunia sampai kasus Ratna Sarumpaet.
Hasil survei Litbang Kompas menyebutkan bahwa mayoritas responden tidak mengetahui visi, misi dan program setiap pasangan. Hanya 15,8 persen responden yang mengetahui visi, misi dan program keseluruhan Jokowi-Ma’ruf, sementara 84,2 persen menyatakan tidak tahu.
Di kubu Prabowo ditemukan hal serupa. Hanya 11,6 persen responden yang mengetahui visi, misi dan program Prabowo-Sandi, sementara 87,7 persen menyatakan tidak tahu.
Data tersebut memperkuat indikasi bahwa memang kedua kubu masih sibuk bermain negative campaign untuk menyerang lawan, dibandingkan mensosialisasikan visi, misi dan program kepada masyarakat. Sehingga wajar ketika publik menjadi gagap ketika ditanya apakah mengetahui visi-misi paslon capres dan cawapres atau tidak.
Bahkan dalam konteks politik Indonesia saat ini, kampanye negatif secara terang-terangan diperbolehkan oleh salah satu petinggi partai, yakni Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.
Yang jadi pertanyaan adalah mengapa akhirnya kampanye negatif masih digunakan oleh para politisi? Apakah cara-cara politik seperti itu dinilai efektif?
Senjata di Tahun Politik
Dalam konteks politik, kampanye negatif bukanlah barang baru. Strategi semacam itu kerap kali digunakan oleh para politisi untuk memenangkan kontestasi pemilihan. Richard Lau dan Gerald Pomper mendefinisikan kampanye negatif sebagai strategi politik yang berbicara tentang lawan, seperti mengkritik program dan prestasi lawan politik selama ini.
Sementara menurut David Mark, seorang analis Politico dan CNN Politics, kampanye negatif adalah tindakan yang digunakan oleh para politisi untuk memenangkan pemilu dengan cara menyerang lawan, dibandingkan dengan menekankan kebijakan-kebijakan positif sang politisi.
Survei Litbang kompas mengindikasikan bahwa sejauh ini kedua paslon sama-sama bermain di ranah tersebut. Mereka saling serang, saling mengoreksi dan menuding, sehingga hal esensial dari kontestasi pemilihan seperti visi, misi dan program kerja tidak tersampaikan ke ranah publik.
Hal itu bisa dilihat pada fenomena bencana alam dan kasus Ratna Sarumpaet, di mana Jokowi dituduh pencitraan ketika menangani bencana alam di Lombok, hingga Palu-Donggala. Sementara kubu Prabowo dikritik habis oleh petahana ketika terindikasi merencanakan hoaks pada kasus Ratna Sarumpaet. Akibatnya, publik jadi tak mengetahui apa visi-misi dan program para kandidat.
Jokowi Bikin Video Bareng Pengungsi Lombok, Fadli: Masuk Nominasi Oscar Nih https://t.co/Bt2IMZJdQQ
— Fadli Zon (@fadlizon) September 3, 2018
Fenomena serupa juga terjadi di Amerika ketika Hillary Clinton berhadapan dengan Donald Trump pada Pilpres tahun 2016. Lebih dari 60 persen iklan Clinton telah menyerang Trump sementara 31 persen positif, dengan fokus pada Clinton. Trump, di sisi lain, telah banyak menggunakan iklan kontras, yang keduanya mempromosikan dirinya sendiri dan menyerang Clinton. Dia tidak menayangkan iklan yang positif.
Hal itu mengindikasikan bahwa kampanye negatif lebih sering digunakan oleh para politisi untuk memenangkan pemilu, dibandingkan mereka mempromosikan diri dengan kampanye positif. Mengapa hal itu terjadi?
Menurut Dr. Michael Artime, asisten profesor ilmu politik di Pacific Lutheran University, konten negatif adalah salah satu dari banyaknya alat yang digunakan dalam kampanye untuk menciptakan kontra-narasi bagi kisah asli yang diwakili oleh lawan mereka. Tujuannya tak lain adalah untuk menghasilkan respons emosional dan mendalam dari pemilih.
Survei dari Litbang Kompas menunjukkan sekitar 52,7 persen masyarakat mengaku bisa terpengaruh dengan isu-isu negatif tentang kandidat capres-cawapres. Sementara 36,5 persen mengaku tak akan terpengaruh dengan isu-isu negatif.
Hal itu mungkin saja berkaitan dengan pendapat dari ilmuwan politik Stephen Ansolabehere dan Shanto Iyengar dalam buku Going Negative, dimana pemilih cenderung menghindari risiko dan lebih memilih kandidat yang dianggap memiliki atribut negatif lebih sedikit.
Bisa saja karena alasan itulah kedua kubu lebih senang bermain di ranah negative campaign daripada mempromosikan visi-misi kepada masyarakat, karena semakin jelek image lawan politik, maka peluang untuk memenangkan pemilu akan semakin terbuka.
Pada titik ini, bisa diketahui bahwa ketika politisi menggunakan kampanye negatif dalam pemilu, bukan berarti mereka benar-benar jahat. Tetapi karena mereka percaya cara itu bisa membantu mereka memenangkan pemilu. Tak lain tujuan utama dari penggunaan kampanye negatif adalah untuk merebut suara para pemilih untuk kemenangan elektoral.
Jika dibandingkan dengan kampanye yang berbasis kebijakan atau visi-misi, cara ini boleh jadi dianggap lebih mudah. Menurut Charles Prysby dan Carmine Scavo, agar isu kebijakan dapat mempengaruhi pemilih, harus ada perbedaan yang jelas di antara setiap kandidat. Sayangnya, pemilih sering kali tidak bisa menemukan perbedaan tersebut bahkan untuk isu yang penting sekalipun.
Berdasarkan kecenderungan pemilih tersebut, boleh jadi para kandidat merasa lebih efektif untuk menyerang aspek-aspek lain dalam perilaku memilih. Dalam konteks ini, kampanye negatif dapat menyentuh aspek evaluasi terhadap kualitas personal dari suatu kandidat.
Bisa Jadi Senjata Makan Tuan
Dalam konteks politik, kampanye negatif lebih mudah digunakan oleh kelompok oposisi dibandingkan petahana. Posisi mereka sebagai kelompok di luar struktur pemerintahan membuat mereka leluasa dalam melempar isu-isu negatif mengenai petahana kepada masyarakat luas.
Sementara kubu petahana, akan kesulitan melakukan kampanye negatif karena status kepresidenan Jokowi membuat kubu tersebut sangat berhati-hati ketika ingin sampaikan kelemahan lawan. Bisa saja ketika Jokowi melakukan serangan kepada Prabowo, dia akan terlihat tidak elegan dan akan timbulkan sinisme di masyarakat.
Namun, meskipun menurut data masyarakat bisa terpengaruh dengan isu-isu negatif, belum tentu pemenang pemilihan elektoral nanti adalah kandidat yang paling pintar memainkan kampanye negatif. Artinya, belum tentu juga kelompok oposisi diuntungkan oleh posisi mereka.
Obama adalah salah satu contoh capres di Amerika yang bisa memenangkan Pilpres Amerika sekalipun diserang dengan kampanye negatif oleh Mitt Romney. Romney terus “memukul” Obama tanpa henti dengan kampanye negatif dengan berkata “Obama mengerikan”, “Obama orang jahat” dan “Obama adalah kegagalan”.
Bahkan The Washington Post mencatat selama pemilihan, 66,9 juta dolar telah dihabiskan oleh oposisi untuk menebar pesan anti-Obama. Alih-alih masyarakat akan terpengaruh dengan isu negatif semacam itu, Obama justru kembali menjadi pemenang pada Piplres Amerika tahun 2012.
Hal serupa juga dialami oleh Walikota London Shadiq Khan ketika politisi asal partai Buruh Inggris itu bersaing dengan Zac Goldsmith dalam pemilihan Walikota London tahun 2016. Sebagai keturunan Pakistan, Khan dituduh sebagai simpatisan ekstremis oleh lawan politiknya. Namun, seperti Obama di Amerika, Shadiq Khan justru terpilih sebagai Walikota London tahun 2016.
Pada titik inilah kampanye negatif justru bisa menjadi senjata bagi tuannya sendiri. Pendiri politicaladvertising.co.uk Bennedict Pringle mengatakan kampanye negatif akan berhasil jika dilakukan dengan benar. Bennedict soroti kegagalan Zac Goldsmith pada pemilihan walikota London.
Secara sederhana, kampanye negatif bekerja paling baik ketika digunakan untuk mengingatkan pemilih tentang apa yang sudah mereka pikirkan. Di sinilah kampanye Goldsmith gagal. Dikarenakan masyarakat tak pernah berpikiran seorang Khan adalah simpatisan ekstremis.
Bisa jadi itu pula yang terjadi pada Obama di Amerika. Program-program Obama seperti Obamacare jauh lebih memikat hati dan pikiran warga Amerika daripada isu negatif tentang “Obama jahat” dan “Obama Gagal”.
Dalam konteks politik Indonesia saat ini, bisa saja kubu yang paling sering menggunakan kampanye negatif justru akan sulit meraih kemenangan, karena fakta di lapangan sering berbanding terbalik dengan isu negatif yang dibangun selama ini.
Jika melihat pertarungan antara Jokowi vs Prabowo, kubu Jokowi terlihat tak kewalahan dalam menyerang balik isu-isu negatif dari kelompok oposisi. Semisal, ketika tokoh-tokoh politik oposisi menyerang Jokowi dengan isu kemiskinan, Jokowi menghadirkan data bahwa di era Jokowi justru tingkat kemiskinan berkurang.
Pada titik inilah kedua kubu harus berbenah, karena kampanye negatif yang dinilai ampuh dalam kontestasi Pilpres bisa saja akan berbuntut pada kekalahan jika isu yang dimunculkan justru berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.
Maka menarik untuk diperhatikan, apakah setelah ini publik akan tetap disuguhi oleh berbagai isu negatif atau justru visi-misi kedua kandidat akan terdengar luas oleh publik? Mengingat, tak sedikit publik yang menunggu-nunggu kampanye bermutu dari kedua pasangan capres dan cawapres. (D38)
