Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sangat dipercaya oleh Presiden Jokowi. Setelah Jokowi lengser pada 2024, apakah Luhut masih memiliki pengaruh besar di pemerintahan? Apakah Luhut akan tersungkur?
Rasa-rasanya, banyak pihak sudah menyadari bahwa Luhut Binsar Pandjaitan adalah sosok yang sangat dipercaya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saking banyaknya tugas yang diberikan RI-1, Luhut sampai mendapat berbagai julukan, seperti “Menteri Segala Urusan”, “Perdana Menteri”, hingga “Lord”. Sejauh ini, setidaknya ada 27 tugas yang diberikan kepada Luhut.
Pada 24 Mei 2022, politisi PDIP Masinton Pasaribu terlihat memberikan komentar negatif terhadap banyaknya penugasan Luhut. Ketika ditunjuk mengurus masalah minyak goreng oleh Presiden Jokowi, Masinton menyebut itu sebagai indikasi adanya posisi “Perdana Menteri” dalam sistem ketatanegaraan kita.
Menariknya, berbeda dengan Masinton, pengamat politik Rocky Gerung yang dikenal keras mengkritik pemerintah, justru memberikan respons bernada positif atas banyaknya penugasan itu. Menurut Rocky, latar belakang Luhut sebagai militer telah membentuknya untuk bekerja secara efisien dan segera menuntaskan tugas.
Nah, pada titik ini ada sebuah pertanyaan menarik yang dapat diajukan. Setelah Presiden Jokowi purna tugas pada 2024, apakah Luhut masih menjadi sosok sangat berpengaruh di pemerintahan?
Masalahnya, dengan berbagai intrik Luhut dengan PDIP, bukankah sang Menko Marves akan sulit mendapatkan tempat jika nantinya partai banteng kembali berkuasa di 2024?
Sahabat Lama
Seperti yang disebutkan Rocky, besarnya kepercayaan Jokowi terhadap Luhut juga dipengaruhi oleh faktor kedekatan. Hubungan mereka berdua diketahui sudah terjalin lama. Menurut Aaron L Connelly dalam tulisannya Indonesia Foreign Policy Under President Jokowi, hubungan Luhut dan Jokowi sudah terjadi sejak tahun 2008.
Namun menurut politisi senior PDIP Panda Nababan dalam bukunya Panda Nababan Lahir Sebagai Petarung: Sebuah Otobiografi, Buku Kedua: Dalam Pusaran Kekuasaan, hubungan itu terjalin sejak tahun 2006. Adalah bisnis mebel yang mempertemukan keduanya.
Luhut membutuhkan pengusaha mebel untuk mengubah konsesi hutannya di Kalimantan menjadi produk jadi. Jokowi yang merupakan pengusaha mebel kemudian dipertemukan dengan Luhut. Menurut Panda, Luhut tidak pernah menyangka Jokowi akan menjadi presiden, bosnya saat ini.
Selain soal pertemuan awal keduanya, Panda juga menceritakan berbagai bentuk dukungan setia Luhut terhadap Jokowi. Pada Pilpres 2014, menurut Panda, Luhut sebenarnya berkeinginan menjadi cawapres Jokowi.
Tim Bravo 5 yang dibentuk Luhut pada 2013 sebenarnya ditujukan untuk mengkampanyekan Luhut sebagai cawapres. Saat itu, uang tunai Rp200-300 miliar telah disiapkan Luhut. Namun, pandangan Panda mengubah sikap Luhut. Tim Bravo 5 yang berisi Akabri ’70 – angkatan Luhut – kemudian difokuskan untuk memenangkan Jokowi.
Ada pula dialog menarik Luhut dengan Prabowo Subianto. Menurut Panda, pada Pilpres 2014 Prabowo bertanya kenapa Luhut kenapa lebih memilih mendukung Jokowi daripada dirinya. Menariknya, Luhut menjawab bahwa Jokowi lebih hebat dari Prabowo.
Politik Jawa Jokowi
Kembali mengutip buku Panda Nababan. Ternyata, hubungan Luhut-Jokowi berjalan secara dua arah. Ketika pengumuman kabinet pada Oktober 2014, Luhut sebenarnya terkejut kenapa namanya tidak masuk kabinet.
Luhut kemudian meminta Panda untuk menanyakan hal itu. Jawab Jokowi, nama Luhut sebenarnya sudah dimasukkan, tapi ditolak oleh Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, dan Jusuf Kalla (JK) karena dinilai sebagai representasi Partai Golkar. Sedikit memberi konteks, Partai Golkar yang mendukung Prabowo pada Pilpres 2014 belum masuk koalisi saat itu.
Jokowi kemudian melakukan manuver politik cerdas untuk menjawab permasalahan itu. Pada 31 Desember 2014, setelah melantik Laksamana Madya Ade Supandi sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL), Jokowi membentuk Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan langsung melantik Luhut sebagai Kepala KSP.
Yang membuat ini menarik, menurut Panda, JK saat itu tidak mengetahui Jokowi akan melantik Luhut sebagai Kepala KSP. Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi adalah khas politik Jawa. Alon-alon waton kelakon – pelan-pelan asal terwujud.
Mengutip Kanupriya Kapoor dalam tulisannya Indonesian President Treads Fine Line by Empowering Chief of Staff, kepercayaan besar Jokowi dibalas Luhut dengan baik. Menurut Kapoor, Luhut menjadi semacam “bemper” Jokowi dari berbagai tekanan politik dan kelompok kepentingan.
Pertemanan lama yang berbuah pada relasi mutual Luhut-Jokowi dalam politik, mengingatkan kita pada istilah politikke philia yang dicetuskan oleh filsuf Aristoteles. Istilah itu diterjemahkan sebagai pertemanan politik (political friendship). Kesamaan sejarah dan emosi, kemudian berbuah menjadi kesamaan visi kerja.
Saatnya ke Prabowo?
Setelah membahas kedekatan hangat Luhut dengan Jokowi, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Setelah sang sahabat, yakni Jokowi tidak lagi menjabat pada 2024, apakah Luhut masih memiliki pengaruh yang kuat di pemerintahan?
Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, Prabowo, “Senjata” Luhut Bendung Megawati?, pertanyaan itu juga menjadi jantung tulisan.
Menurut Niccolò Machiavelli dalam bukunya Il Principe, penguasa baru mestilah akan mendepak orang-orang penguasa lama. Dengan berbagai intrik Luhut dengan PDIP, jika partai banteng tetap menjadi penguasa pada 2024, besar kemungkinan Luhut akan disingkirkan. Seperti yang diceritakan Panda Nababan, Megawati menjadi salah satu pihak yang menolak Luhut masuk kabinet pada 2014 lalu.
Tidak hanya PDIP, hal yang sama juga akan terjadi pada pihak lain. Siapa pun yang nantinya berkuasa, jika terdapat ketidaksukaan atau intrik dengan Luhut, sang Menko Marves akan tersungkur seiring dengan berakhirnya kekuasaan Jokowi.
Kasusnya dapat kita lihat pada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Setelah purna tugas pada 2014, berbagai isu langsung menyerangnya. Partai Demokrat yang berkuasa selama 10 tahun bahkan turun takhta menjadi partai tengah.
Bukan tidak mungkin, Luhut akan merasakan skenario terburuk, yakni dibusuki secara politik setelah 2024 nanti. Pihak-pihak yang memiliki ketegangan dengan Luhut selama ini akan memanfaatkan momentum pergantian kursi kekuasaan.
Dengan demikian, kembali mengutip konsep politikke philia dan Machiavelli, Luhut perlu membangun hubungan emosi yang dekat dengan sosok potensial menjadi presiden di 2024. Melihat nama-nama potensial yang ada, sosok itu sekiranya tertuju pada Prabowo Subianto.
Sama seperti Jokowi, hubungan Luhut dengan Prabowo juga sudah terjalin lama. Bahkan, seperti pernyataan Staf Khusus Menko Kemaritiman Atmadji Sumarkidjo pada 25 April 2019, hubungan Luhut-Prabowo sudah terjalin selama puluhan tahun sejak mereka masih aktif di militer.
Bukan tidak mungkin, Prabowo akan kembali memberikan tawarannya kepada Luhut seperti pada Pilpres 2014 lalu. Jika Luhut mendukungnya di Pilpres 2024, Prabowo akan memberikan Luhut posisi menteri yang diinginkannya.
Terlebih lagi, melihat peta koalisi saat ini, Prabowo tampaknya adalah yang terdepan untuk mendeklarasikan diri sebagai capres. Koalisi Silaturahmi Indonesia Raya yang dibentuk Partai Gerindra bersama PKB dengan jelas menempatkan Prabowo sebagai capres.
Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, masuk ke koalisi pemerintah telah memberikan keuntungan bagi Prabowo. Selain mendapatkan ekspos pemberitaan karena menjadi Menteri Pertahanan, Ujang juga menyebut itu dapat memberikan tambahan kekuatan kapital bagi Prabowo.
Well, sebagai penutup, seperti yang dilakukan Luhut pada Pilpres 2014, sang Menko Marves harus bergerak cepat. Jika tidak ingin tersungkur, Luhut harus sudah memetakan philia barunya dan mulai membangun tim dukungan. Kita lihat saja apa langkah Luhut dalam menyikapi 2024. (R53)
