HomeNalar PolitikWajar Saja Jokowi Cawe-cawe?

Wajar Saja Jokowi Cawe-cawe?

Kecil Besar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering dipersepsikan akan memiliki andil besar dalam dinamika politik Indonesia menuju 2024. Apakah hal semacam ini bisa kita salahkan? 


PinterPolitik.com 

Setelah Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia nanti, ia sudah dipastikan akan meninggalkan sejumlah proyek besar. Dua di antaranya yang menarik untuk kita sorot adalah Ibu Kota Nusantara (IKN), dan proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). 

Kalau kita melihat perkembangannya, Jokowi tidak bermain-main dalam memastikan proyek-proyek tersebut bisa mendapatkan sokongan investasi yang dibutuhkan. KCIC  sendiri adalah proyek yang berjalan berdasarkan bantuan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebesar ratusan triliun rupiah.  

Sementara, IKN saat ini terlihat sedang didorong semampu mungkin oleh Jokowi agar juga mendapat bantuan dari RRT. Dalam pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping (18/10) misalnya, Jokowi bahkan mengadang-gadangkan IKN sebagai bagian dari proyek ambisius Tiongkok, One Belt One Road (OBOR). 

Yang membuat hal-hal ini menarik tentu adalah apabila kita mengaitkannya dengan masa jabatan Jokowi yang sudah tidak lama lagi. Karena hal ini, banyak yang mengaitkan “cawe-cawe” politik yang dilakukan oleh Jokowi dalam urusan Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024) berkaitan dengan keinginannya untuk memastikan agar proyek-proyek tersebut bisa berjalan bahkan setelah dirinya lengser. 

Namun, apabila asumsi tersebut memang benar, tentu ini memunculkan anggapan bahwa ada ambisi yang begitu kuat sehingga Jokowi merasa perlu campur tangan langsung dalam penentuan presiden selanjutnya demi melancarkan proyek-proyek besar tadi.  

Karena itu pula, muncul semacam kegatalan dalam benak publik. Apakah cawe-cawe Jokowi adalah sekadar ambisi pribadi untuk memastikan kelanjutan proyek-proyek itu, atau justru ada titik temu yang tidak disadari orang-orang tentang ambisi seorang pemimpin? 

image 13

Kala Ambisi Pribadi dan Negara Bertemu? 

Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhyono (SBY) belum lama lalu membuat satu buku yang cukup menarik. Bertajuk Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong, SBY mengargumentasikan pernyataan Jokowi yang ingin cawe-cawe untuk kepentingan nasional sebetulnya bisa dijustifikasi. Langkah tersebut, kata SBY, sah saja dilakukan seorang pemimpin negara. 

Baca juga :  Anies dan Dark Side of The Moon

Lalu, bagaimana kita bisa memiliki mindset untuk memahami ini dalam konteks keberlanjutan proyek Jokowi? Well, mungkin kita bisa sedikit berefleksi kepada alasan kenapa Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dulu lebih memprioritaskan membangun Monumen Nasional (Monas), ketimbang Masjid Istiqlal di sebuah negara yang mayoritas Muslim seperti Indonesia. 

Kala itu, Soekarno kurang lebih menjawab bahwa pembangunan masjid bisa dilakukan oleh banyak orang di negara lain, sementara, sebuah monumen besar seperti Monas kala itu mungkin tidak bisa dilakukan oleh banyak negara di dunia.  

Walaupun secara sekilas ambisi ini terkesan egoistik, akan tetapi bila kita maknai sebetulnya alasan Soekarno tersebut memiliki dasar pemikiran yang cukup nasionalis, utamanya karena Monas saat itu berhasil menjadi simbol keagungan Indonesia yang kala itu membuat dunia terkagum-kagum dan membuat Jakarta sejajar dengan kota besar modern. Hal ini tentu menakjubkan, apalagi bila kita kaitkan dengan kondisi negara-negara yang baru merdeka seperti Indonesia. 

Dengan pandangan seperti itu, kalau kita ingin berasumsi, sebetulnya ambisi Soekarno tersebut bisa menjadi bukti kuat bahwa ambisi pribadi seorang pemimpin dan kepentingan untuk negara sebetulnya bisa memiliki titik temu. Tidak ada yang bisa tahu pasti bahwa kala itu Soekarno mungkin saja memang ingin namanya terus dikenang melalui kehadiran Monas. Tapi, di sisi lain, tidak ada yang bisa memastikan juga bahwa Soekarno mungkin memang membangun Monas demi nama baik Indonesia.

Hal inilah yang kemudian kemungkinan besar juga terjadi kepada ambisi Jokowi terkait persoalan cawe-cawenya, agar proyek-proyek besar Indonesia bisa dilanjutkan oleh pemimpin Indonesia selanjutnya. Mungkin saja, secara psikologis, Jokowi saat ini merasa ingin memiliki “Piramida” atau Monasnya sendiri, dan hal itu hanya bisa dilakukan bila presiden selanjutnya memiliki pandangan yang sama. Dan sebetulnya, hal tersebut bukanlah sesuatu yang salah. 

Baca juga :  Danantara OTW Beli Chelsea?

Namun, ambisi cawe-cawe Jokowi kemungkinan muncul dari sesuatu yang lebih “intim” dari motif politik monumen semata.

image 14

Politik “Raja Jawa”?

Sebagai seorang politisi yang berasal dari Tanah Jawa, menarik untuk kita coba kaitkan beberapa budaya Kejawaan dengan ambisi seorang Jokowi. Buku R.O.G Anderson yang berjudul The Idea of Power in Javanese Culture, mungkin bisa sedikit memberi pencerahan.

Anderson menyebutkan, dalam budaya Jawa, keharmonisan antara raja yang sedang menjabat dan raja selanjutnya dianggap sangat penting. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai kestabilan dan kontinuitas dalam pemerintahan. Hubungan yang baik antara penguasa yang sedang memerintah dan penerusnya diharapkan dapat menjaga stabilitas dan ketentraman dalam kerajaan atau wilayah tersebut.

Tradisionalnya, proses pemilihan dan suksesi penguasa Jawa melibatkan pertimbangan yang mendalam terhadap kesejahteraan kerajaan dan masyarakatnya. Keharmonisan antara penguasa yang memerintah dan calon penerusnya diharapkan menghindari konflik dan ketegangan yang dapat merusak stabilitas politik dan sosial.

Meski tradisi ini semakin terkikis seiring dengan perkembangan sistem politik modern di Indonesia, nilai-nilai keharmonisan dan stabilitas tetap memiliki nilai penting dalam budaya politik Indonesia yang kerap memiliki pemimpin berlatar budaya Jawa.

Dengan pandangan ini, maka mungkin saja kita asumsikan bahwa sebetulnya salah satu ambisi terbesar dari Jokowi untuk cawe-cawe adalah karena ia ingin dirinya dan negaranya bisa hidup setenang mungkin tanpa adanya konflik baru, akibat pemimpin setelahnya yang ingin merombak apa yang sudah dibangun Jokowi.

Dalam konteks keberlanjutan program, IKN dan KCIC harus dipastikan agar mereka tidak menjadi sumber ketidak tenangan bagi Jokowi dan Indonesia secara keseluruhan, di masa mendatang. Hal ini hanya bisa dipastikan bila presiden selanjutnya memiliki visi yang sama.

Kalau memang seperti itu, maka mungkin kata-kata SBY soal cawe-cawe Jokowi yang dianggap wajar bisa dapat lebih mudah kita pahami. (D74) 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

PAL-PINDAD-PTDI: Trinitas Industrialisasi RI?

Ketika tiga BUMN pertahanan Indonesia mencetak rekor laba di momen bersamaan, pertanyaannya bukan lagi soal alutsista — melainkan apakah Indonesia akhirnya menemukan jalan industrialisasinya sendiri.