Meskipun infrastruktur digadang-gadang menjadi faktor utama kemenangan Jokowi di wilayah luar Jawa, namun tidak menutup kemungkinan sang petahana akan memanfaatkan sumber daya politik lainnya
PinterPolitik.com
[dropcap]J[/dropcap]ika selama ini Jawa menjadi rebutan bagi para kandidat yang bersaing dalam setiap momentum pemilu, maka nampaknya konstelasi politik di luar Jawa juga penting untuk dibahas menjelang Pilpres 2019 ini. Mengingat bahwa Indonesia tak hanya Jawa saja, sekaligus Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau besar dengan komposisi ras, suku, agama yang cukup beragam.
Terlebih, berbagai peristiwa mulai dari bencana alam hingga isu separatisme tahun 2018 lalu begitu kuat terjadi di wilayah luar Jawa. Gempa Lombok, tsunami Palu, hingga tragedi penembakan yang terjadi di Papua dan munculnya kembli isu separatisme menjadi serangkaian catatan peristiwa yang begitu membekas dalam ingatan masyarakat Indonesia di penghujung tahun 2018 kemarin.
Jokowi menang mutlak di luar Jawa? Click To TweetMaka dari itu, membicarakan kembali konstelasi Pilpres 2019 di wilayah luar Jawa menjadi sebuah hal yang wajib, mengingat keberlangsungan pembangunan wilayah Timur dan Barat di Luar pulau Jawa akan sangat krusial bagi pihak yang akan memenangkan pertarungan Pilpres nanti.
Dalam konteks pemilu, wilayah-wilayah terluar Jawa juga masih bisa menjadi kunci bagi kemenangan seorang kandidat. Wilayah-wilayah tersebut masih menjadi ceruk suara yang harus diperjuangkan untuk membuat hasil kemenangan bisa dikunci dengan sempurna.
Jika dilihat trennya, temuan lembaga survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research yang menunjukkan Jokowi-Ma’ruf berpeluang menang mutlak di kawasan Maluku dan Papua dengan elektabilitas mencapai 66,8 persen.
Sementara itu di Kalimantan Jokowi-Ma’ruf unggul dengan dukungan 59,8 persen dan Sulawesi 57,6 persen.
Dalam penelitian tersebut, juga diungkapkan bahwa untuk memastikan kemenangan telak secara nasional, Jokowi-Ma’ruf harus memenangkan semua pulau.
Jika melihat presentase data di atas, kubu oposisi memang patut bekerja keras memaksimalkan perolehan suara di luar pulau Jawa.
Meskipun demikian, ada beberapa titik potensi kekalahan sang pasangan inkumben. Dalam hasil survei, dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf cenderung rendah di kawasan Bali dan Nusa Tenggara dengan elektabilitas hanya 54,0%.
Juga di Pulau Sumatera Jokowi-Ma’ruf masih meraih dukungan 41,6 persen kalah dengan pasangan Prabowo-Sandi.
Jika kini pulau Jawa tengah menjadi arena yang panas dalam pertempuran politik antara kubu Jokowi-Ma’ruf versus Prabowo-Sandi, lalu bagaimanakah dengan yang terjadi di Aceh hingga Papua? Bagaimana sesungguhnya melihat konteks politik elektoral menjelang Pilpres 2019 di luar Jawa?
Memetakan Luar Jawa
Menjelang Pilpres 2019, keberhasilan Jokowi dalam menggencarkan program infrastruktur di luar pulau Jawa disebut-sebut sebagai faktor dominan yang membuat elektablitas sang petahana cukup kuat untuk menuju kursi RI 1 untuk dua periode.
Rumor bahwa selama ini segala pembangunan dan aktivitas ekonomi-politik yang hanya terpusat di Jawa cukup kuat tertanam dalam benak banyak masyarakat Indonesia.
Namun, semenjak kemenangan sosok mantan walikota Solo, Joko Widodo pada Pilpres 2014, rumor tersebut perlahan-lahan mulai dikikis.
Jokowi muncul sebagai petahana yang diklaim memiliki segudang prestasi di bidang pembangunan infrastruktur utamanya di luar Jawa.
Hingga menjelang Pilpres 2019, isu keberhasilan infrastruktur pemerintahan Jokowi menjadi jantung bagi popularitas sang petahana di pulau-pulau di luar Jawa.
Foto dibwh ini adlh ruas jln trans MANOKWARI-RANSIKI-MAMEH Papua Barat. Jln ini dikerjakan scr bertahap hingga selesai diaspal & fungsional pd jaman presiden SBY. Ruas Jln ini menghubungkan kab. Manokwari, Mansel, Pegaf, Bintuni & Wondama. Pemernthn skrng hy pemeliharaan jln. pic.twitter.com/XIwW7ThNoh
— Christ Wamea (@ChristWamea) September 30, 2018
Popularitas pembangunan infrastruktur Jokowi memang tak main-main. Soal kepuasan di sektor infrastruktur, penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang diselenggarakan di beberapa provinsi seperti Sumatra Barat, Lampung, Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali dan Sulawesi Tengah pada periode April-Juli 2018 menunjukkan bahwa masyarakat cenderung puas dengan pembangunan infrastruktur Jokowi.
Persentase kepuasan pembangunan jaringan telekomunikasi misalnya mencapai 62,1, sedangkan bandara dan pelabuhan mencapai 76,6 persen, jembatan dan jalan mencapai 60,7 persen.
Namun kesemua capaian tersebut harus teruji ketika sebagian peristiwa penting terjadi menjelang akhir pemerintahannya. Sebut saja gempa Lombok dan tsunami Palu yang sangat memporak-porandakan fasilitas umum di NTB dan Sulawesi Tengah.
Selain itu, ada pula kasus penembakan pekerja trans Papua yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua Merdeka. Banyak pengamat yang menyebut hal tersebut sebagai paradoks pembangunan Jokowi di luar Jawa.
Sebuah fakta mencengangkan juga terungkap ketika klaim kesuksesan pembangunan 4.330 km jalan Trans Papua yang disebut 70 persen terjadi di era Jokowi, terbukti 3.444 km nya dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya.
Oleh karenanya, popularitas infrastruktur Jokowi di luar Jawa menjadi sebuah pertanyaan besar. Benarkah infrastruktur sebagai satu-satunya dewi fortuna Jokowi mendapatkan kemenangan mutlak di wilayah-wilayah layaknya Kalimantan, Sulawesi, dan Papua?
Mobilisasi atau Popularitas?
Beberapa wilayah di luar Jawa masih menjadi ceruk suara yang di perhitungkan dalam konteks politik, terlebih menjelang Pilpres 2019.
Bisa jadi, kekuatan pembangunan infrastruktur di luar Jawa tidak serta merta menjadi satu-satunya faktor yang membuat Jokowi unggul secara keterpilihan di beberapa pulau luar Jawa.
Hal ini mengacu pada realitas bahwa dalam konteks demokrasi dan pemilu, fakta bahwa masih maraknya praktik mobilisasi politik, utamanya di pulau-pulau terluar Jawa, masih menjadi satu kekuatan penentu kemenangan seorang kandidat politik.
Jempol utk Presiden @jokowi yg dlm waktu belum 5 thn sudah menambah ribuan KM pembangunan jalan tol, waduk-waduk baru, bandara & tol laut, tidak hanya di Jawa namun utamanya di Timur Indonesia yg sebelumnya tertinggal dlm pembangunan & masih banyak hal baik lainnya. #Jokowi1XLagi pic.twitter.com/z4Y7yMuYDe
— Cyril Raoul Hakim (@chicohakim) January 11, 2019
Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa praktik klientilisme atau tindakan memobilisasi masa berdasarkan hubungan patron dan klien masih kuat mendominasi perpolitikan local. Menurut peneliti dari Royal Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies atau KLTVI, Gerry Van Klinken dalam tulisanya yang berjudul Citizenship And Local Practices Of Rule In Indonesia menyebut bahwa karakteristik klientelisme di daerah-daerah luar pulau Jawa tergolong tinggi.
Jika di Jawa klientelisme umumnya terpusat pada hubungan santri dan kiai, namun di luar jawa karakteristik tersebut tak sama.
Menurut van Klinken, sejarah politik etnis yang dikembangkan semenjak zaman kolonial Belanda, adalah cikal maraknya budaya politik mobilisasi di luar pulau Jawa.
Praktik ini sebenarnya mirip-mirip dengan praktik politik dinasti, namun tidak selalu melibatkan peran local strongmen. Hanya saja van Klinken lebih menyebut sebagai politik etnis dan kesukuan.
Praktik ini umumnya selalu melibatkan sosok kepala daerah maupun tokoh adat dan menjadi budaya politik yang tak terhindarkan dalam setiap gelaran pemilu.
Sementara itu, Ward Berenschot dan Peter Mulder memperingatkan bahwa bahaya dari budaya politik mobilisasi yang dimaksud oleh van Klinken akan cenderung menimbulkan konsekuensi. Salah satunya adalah terjadinya perburuan rente kepada para elite negara sebagai bentuk politik timbal balik.
Meskipun begitu, klientelisme tersebut sangat bermanfaat dalam politik, tergantung bagaimana politisi memainkannya.
Sebagai para kelompok pemburu rente, tentu proyek-proyek sekelas infrastruktur akan menggiurkan bagi para pejabat lokal di tingkat daerah.
Oleh karenanya, wajar jika para kepala daerah di luar Jawa secara ekonomi politik bisa saja mendapat cipratan dari proyek infrastruktur pemerintah. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendukung petahana dua periode.
Tentu pendapat tersebut cukup wajar ketika melihat realitas korupsi yang kini tengah menjerat pembangunan infrastruktur. KPK bahkan menyebut sejumlah proyek infrastruktur, khususnya proyek konstruksi yang tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, hingga Papua rawan untuk di korupsi.
Pada akhirnya, sebagai inkumben Jokowi mendapatkan kemewahan untuk mengkapitalisasi budaya politik mobilisasi yang ada di masyarakat untuk memuluskan elektabilitasnya sekaligus memanfaatkan popularitas infrastruktur yang ia telah bangun selama 5 tahun masa jabatanya sebagai presiden. Dua buah sumber daya politik yang pada kadar tertentu akan sangat menguntungkan.
Hal ini tentu menjadi keunggulan tersendiri bagi Jokowi jelang Pilpres 2019. Suara di luar Jawa boleh jadi sudah dalam genggamannya melalui keuntungannya sebagai petahana. Dalam konteks ini, dalam perebutan suara pula Jawa boleh jadi ia sudah selangkah di depan penantangnya di Pilpres 2019. (M39)
