Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Impresi ketertinggalan narasi dan start Ridwan Kamil-Suswono meski didukung oleh koalisi raksasa KIM Plus menimbulkan tanya tersendiri. Salah satu yang menarik adalah interpretasi bahwa di balik tarik menarik kepentingan yang eksis, Pramono Anung boleh jadi berperan sebagai “Nokia”-nya Jokowi dan PDIP.
Mengherankan, kiranya menjadi frasa yang tepat untuk menggambarkan entitas sebesar Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang seolah setengah hati mendukung Ridwan Kamil (RK)-Suswono di Pilkada Jakarta. Terlebih, dengan maneuver rival serta sentimen yang kini tengah kurang menguntungkan.
Satu hal yang teranyar yang paling mencolok adalah penentuan tim pemenangan. Dibandingkan kubu lawan terkuat, yakni Pramono Anung-Rano Karno, RK seolah bergerak sendirian di tengah “belantara” Jakarta.
Mundurnya Ahmad Sahroni menjadi variabel yang semakin memunculkan pertanyaan besar, perihal ada apa di balik panggung KIM Plus pengusung RK-Suswono serta mengapa hingga muncul kesan dukungan politik setengah hati?
Efek Samping Koalisi Raksasa?
Untuk membentuk kekuatan pengusung RK-Suswono di Pilkada Jakarta, KIM Plus mengakomodir gabungan partai dengan skala yang sangat berbeda, yakni Partai Gerindra, PKS, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai NasDem, PSI, PKB, Partai Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Partai Garuda.
Sayangnya, kuantitas tak selalu selaras dengan kualitas dan KIM Plus tampaknya menghadapi tantangan dalam menciptakan kesatuan strategi yang efektif.
Dalam konteks politik koalisi besar, terutama yang melibatkan partai-partai dengan ideologi, kepentingan, dan basis pemilih yang beragam, selalu ada risiko terjadinya friksi dan konflik kepentingan di antara anggota koalisi.
Fenomena ini dikenal dalam literatur politik sebagai “residu koalisi besar,” di mana potensi ketidaksepakatan internal menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan politik bersama.
Menurut James N. Druckman dan Michael F. Thies dalam tulisannya tentang dinamika koalisi politik yang berjudul The Importance of Concurrence, koalisi besar seperti KIM Plus sering kali terperangkap dalam jebakan koordinasi yang kompleks, di mana setiap partai mencoba memaksimalkan keuntungan politiknya sendiri, bahkan dengan mengorbankan tujuan bersama koalisi.
Selain itu, jika ditelaah lebih jauh, koalisi besar seperti KIM Plus juga rentan terhadap terjadinya ketidaksepakatan yang memperparah belum selarasnya visi jangka pendek atau menengah di antara para shareholder politik, utamanya parpol-parpol besar di Jakarta.
Robert Axelrod dalam teorinya tentang stabilitas koalisi dalam publikasi berjudul Conflict of Interest: A Theory of Divergent Goals with Applications to Politics, menekankan bahwa semakin besar dan beragam koalisi, semakin sulit untuk menjaga kohesi internal, terutama ketika kepentingan jangka panjang tidak selalu linier dengan tujuan jangka pendek.
Kondisi ini diperburuk dengan dinamika politik Jakarta yang sangat cair dan kompetitif. Konsep coalition governance dari Michael Laver and Norman Schofield menunjukkan bahwa dalam koalisi besar, ketidaksepakatan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan, dan strategi kampanye seringkali berakhir dengan fragmentasi, di mana anggota koalisi tidak berkoordinasi secara efektif.
Fragmentasi ini dapat dilihat dalam konteks KIM Plus di Jakarta, di mana terlihat seolah partai-partai di dalamnya memiliki prioritas yang berbeda, dan RK tampaknya tidak mendapatkan dukungan penuh yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dari lawan-lawan politiknya.
Dengan kata lain, setiap pihak maupun parpol saling tunggu untuk melakukan apa dan menggunakan sumber daya milik siapa untuk bergerak karena merasa tak memiliki proyeksi porsi benefit dan kepentingan signifikan di dalamnya.
Lalu, terdapat variabel lain yang kiranya “mengganggu” kinerja mesin politik KIM Plus untuk memenangkan RK-Suswono, termasuk korelasinya dengan Joko Widodo (Jokowi), Pramono Anung, dan PDIP. Benarkah demikian?
Pramono, Nokia-nya Jokowi-PDIP?
Untuk menginterpretasi lebih dalam mengenai kemungkinan yang terjadi, memahami setiap sequence atau rangkaian peristiwa dan dinamika politik jelang Pilkada Jakarta kiranya dapat menjadi titik tolak. Dalam hal ini, termasuk bagaimana probabilitas Jokowi dan aktor-aktor PDIP memainkan peran mereka.
Pertama, sekali lagi, revisi UU Pilkada yang mental mungkin saja semakin memperlebar jurang tak bertemunya kepentingan para shareholder besar di KIM Plus serta yang boleh jadi terkait dengan kepentingan pasca-presidensi Jokowi dan trahnya.
Kedua, ihwal yang berkorelasi dengan PDIP menunjuk Pramono Anung di Pilgub Jakarta. Mandat kepada Pramono Anung sebagai calon gubernur Jakarta oleh Megawati Soekarnoputri bisa saja masih berkorelasi dengan pengaruh Jokowi melalui berbagai instrumen yang memungkinkan secara politik.
Pramono, yang dikenal sebagai tokoh sentral dan dekat dengan Jokowi sejak lama, sering kali dilihat “connecting people,” mirip dengan jargon Nokia yang pada masanya terkenal sebagai penghubung komunikasi di antara berbagai pihak.
Sebagai “Nokia”-nya Jokowi, Pramono agaknya memiliki peran strategis dalam menghubungkan kepentingan Jokowi dengan PDIP yang belakangan jamak dibingkai kurang harmonis, serta dengan berbagai aktor politik lainnya.
Ketiga, dari segi dukungan tim pemenangan, jika dilihat hingga detik ini, KIM Plus tampak jauh lebih “niat” di Pilkada Jateng untuk memenangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin dibanding menyokong RK-Suswono Jakarta.
Di Jawa Tengah, KIM Plus bahkan mendapat arahan langsung dari Prabowo Subianto. Hal itu diungkap Letjen TNI (Purn.) A.M. Putranto yang menyebut Ketum Partai Gerindra itu memberinya mandat sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Susunan tim pemenangan untuk menandingi Panglima TNI ke-21 Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa pun bukan kaleng-kaleng, seperti KSAD ke-33 Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Sutarman, mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn.) Ari Dono Sukmanto, hingga Pangkostrad ke-27 yang juga eks Gubernur Jawa Tengah Letjen TNI (Purn.) Bibit Waluyo.
Dalam hal ini, mundurnya elite Partai NasDem yang cukup merepresentasikan konstituen Jakarta, yakni Ahmad Sahroni sebagai Ketua Timses bisa dianggap sebagai sinyal bahwa ada intrik tertentu di belakang panggung di antara para elite KIM Plus tentang seberapa jauh mereka harus terlibat dalam Pilkada Jakarta.
Ihwal tersebut agaknya berkorelasi dengan probabilitas keempat, yakni terkait kemungkinan relasi di antara kepentingan Jokowi, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, dan, sekali lagi, korelasinya dengan PDIP maupun shareholder politik lain di KIM Plus seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, dan lain lain.
Secara keseluruhan, kemungkinan memang terdapat tarik menarik kepentingan di antara Jokowi, Prabowo, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, dan PDIP serta PKS yang bisa saja hanya diberikan “hadiah semu” posisi cawagub.
Jika benar adanya bahwa PKS tidak memiliki frekuensi yang benar-benar selaras di KIM Plus, maka ini akan menjadi salah satu faktor yang menghambat kesuksesan RK-Suswono di Pilkada Jakarta.
Selain itu, kemungkinan dukungan Jokowi yang lebih condong kepada Pramono boleh jadi mencerminkan terhambatnya gerak laju, dan terhambatnya kampanye politik RK-Suswono di Jakarta, baik dari segi sentimen minor di linimasa hingga acceptability di akar rumput.
Akan tetapi, penjelasan di atas merupakan interpretasi semata yang mungkin realita sesungguhnya di balik panggung sangat-sangat dinamis. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)
