Merebaknya persoalan TKA Tiongkok di Indonesia memang menjadi isu yang menggoyang pemerintahan Presiden Jokowi. Pasca kedatangan PM Li Keqiang, perdebatan pun muncul. Apa benar Jokowi “disandera” Tiongkok?
PinterPolitik.com
“China will always remain the builder of world peace, a contributor to global development, and upholder of international order.”
:: Xi Jinping ::
[dropcap]P[/dropcap]asca Konstantin Agung membagi Romawi menjadi dua – Romawi Barat dan Romawi Timur – Kekaisaran tersebut memang mengalami kemunduran. Jika tanpa kemampuan mengelola hubungan dengan negara lain, maka Romawi Timur berpotensi menjadi “negara gagal” karena terancam bangkrut, apalagi pasca meninggalnya Theodosius pada tahun 395 M – Kaisar terakhir yang berkuasa baik atas Romawi Barat maupun Romawi Timur.
Namun, kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain, membuat Romawi Timur bertahan. Dengan Persia misalnya, Romawi Timur melihat negara tersebut sebagai kekuatan yang superior, sehingga menjalin hubungan yang cenderung saling menguntungkan.
Keduanya sepakat untuk mengawasi keamanan sepanjang jalur perdagangan di pegunungan Kaukasus. Romawi Timur juga membantu Shah Khosrow II merebut tahta Persia.
Dua negara ini menjadi sekutu untuk beberapa waktu, dan membuat Romawi Timur bertahan lebih lama ketimbang saudaranya Romawi Barat yang mengalami keruntuhan lebih cepat. Kemampuan pemimpin-pemimpin Romawi Timur melihat “potensi” negara lain, membuat negara tersebut menjadi lebih kuat daripada sebelumnya.
Pentingnya kita bikin rame di medsos masalah TKA, ini hasilnya ???
PM Cina Li Keqiang setelah bertemu Presiden @Jokowi menginstruksikan seluruh perusahaan negaranya yang beroperasi di Indonesia untuk menyerap tenaga kerja lokal. https://t.co/EaetriaTYy pic.twitter.com/U6EXjFdRFp
— ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ (@RajaPurwa) May 8, 2018
Setidaknya, mungkin persoalan “melihat potensi negara lain” itulah yang ada di benak Jeffrey Hutton ketika menulis di South China Morning Post (SCMP) dan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang “disandera” dalam konteks hubungan Indonesia dengan Tiongkok.
Memang, tidak ada alasan untuk membuat perbandingan langsung antara Romawi Timur dengan Indonesia. Namun, dalam konteks “melihat potensi”, Jokowi jelas punya alasan khusus yang menyejajarkan dirinya dengan kaisar-kaisar Romawi Timur.
Namun, kata-kata “disandera” merupakan bagian yang paling menarik dari tulisan Hutton tersebut – ia menggunakan istilah “catch-22” dalam tulisannya. Dalam tulisan tersebut, Hutton menyebut isu hubungan Jokowi yang lebih banyak melakukan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok telah menjadi komoditas politik yang punya pengaruh besar, terutama menjelang Pilpres 2019.
Menurutnya, masih tingginya sentimen rasial berbasis etnositas terhadap orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia, membuat kata “Tiongkok” saja menjadi sangat sensitif, apalagi tentang hubungan yang berbasis kerja sama ekonomi dan sejenisnya dengan negara tersebut.
Kini, isu ini juga diperparah dengan persoalan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang belakangan menjadi komoditas politik teratas dalam “top chart” isu politik menjelang Pilpres 2019 mendatang.
Di satu sisi, Jokowi memang mengambil untung dari kerjasama ekonomi dengan Tiongkok, terutama terkait pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang menjadi program utamanya. Ia mendapatkan apa yang oleh Menteri Koordinator Bidang (Menko) Kemaritiman, Luhut Pandjaitan sebut sebagai “duit murah” – merujuk pada pinjaman berbunga lunak yang diberikan Tiongkok.
Namun, investasi ini nyatanya punya spillover effect atau efek luapan, yakni terkait arus TKA yang dibawa oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok yang menginvestasikan banknotes-nya di Indonesia. Fatalnya, isu ini menjadi bulan-bulanan politik di dalam negeri.
Hal itulah yang membuat Hutton menyebut Jokowi tersandera dalam hubungannya dengan Tiongkok. Dengan makin dekatnya Pilpres 2019, tentu pertanyaannya adalah akankah isu tersebut menjadi ganjalan utama bagi Jokowi di 2019 nanti? Atau Jokowi sedang menggarap “potensi”, sama seperti yang dilakukan Romawi Timur terhadap Persia?
Politik Dukung-Mendukung
Dukungan politik dari negara lain bukanlah hal yang remeh-temeh. Seorang pemimpin negera adalah patron utama dalam politik domestik negaranya, sekaligus menjadi wakil utama negara ketika berhubungan dengan lingkungan internasional.
Dalam kaitan dengan hubungan Indonesia-Tiongkok, Jokowi jelas mengambil keuntungan ekonomi-politik dalam hubungan tersebut. Proyek-proyek infrastruktur Jokowi yang total bernilai Rp 4.700 triliun memang membutuhkan dana yang tidak sedikit dan memerlukan investasi dari luar.
Dengan pinjaman yang lunak, tentu saja sumber pendanaan dari Tiongkok menjanjikan dan memudahkan bagi pemerintahan Jokowi. Tiongkok kini memang masih menjadi negara dengan jumlah investasi ketiga terbesar di belakang Singapura dan Jepang, namun punya potensi besar melampaui kedua negara tersebut.
Sebagai catatan, pada April lalu, Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan membawa proposal 15 proyek yang ingin ditawarkan pemerintah ke Tiongkok. Dari target investasi US$ 20 miliar (Rp 280 triliun), Luhut setidaknya membawa pulang separuh dari jumlah tersebut – jumlah yang tentu saja besar untuk mimpi proyek investasi Jokowi.
Kelebihan Tiongkok sebagai pemberi dana investasi juga terlihat ketika China Development Bank mencairkan dana US$ 170 juta (Rp 2,3 triliun) sebagai langkah awal realisasi pengerjaan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, padahal pemerintahan Jokowi belum menyelesaikan penguasaan atas 35 persen lahan yang diperuntukkan untuk proyek tersebut.
Hal ini tentu tidak akan terjadi kalau investasi tersebut berasal dari negara lain, dan kalau Jokowi tidak mendapatkan trust dari negeri Tirai Bambu itu. Realisasi ini terjadi menyusul kedatangan Perdana Menteri (PM) Tiongkok, Li Keqiang ke Indonesia beberapa hari lalu.
Terkait kunjungan PM Li ini, ada hal yang menarik untuk dibahas, yakni terkait pernyataan PM Li yang berjanji akan “meredam” arus TKA asal Tiongkok yang akan masuk ke Indonesia. PM Li juga menginstruksikan kepada perusahaan-perusahaan asal Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia untuk mengutamakan para pekerja lokal dalam proyek-proyek yang dijalankannya.
Bagi sebagian pihak pernyataan ini mungkin terlihat biasa. Namun, di baliknya, jelas tersirat dukungan politik bagi Jokowi. Hal ini pun dibenarkan oleh Hutton dalam tulisannya. Ia menyebutkan bahwa pemerintah Tiongkok terlihat memberikan “kelonggaran” pada Jokowi.
Walaupun posisi politik Jokowi terlihat inferior terhadap Tiongkok dalam persoalan TKA, namun ini mengindikasikan adanya “perhatian” pemerintah Tiongkok terhadap kondisi politik dalam negeri Indonesia. Isu TKA Tiongkok memang tengah menjadi sorotan utama kepada Jokowi, sehingga pernyataan PM Li ini menyiratkan adanya “dukungan” politik kepada Jokowi. Tapi apa benar demikian?
Jika memang ada dukungan politik tersebut – dalam artian Tiongkok ingin Jokowi terpilih lagi untuk periode berikutnya – maka hal ini tentu saja menarik. Sebagai catatan, dukungan politik negara lain punya sejarah panjang di negeri ini. Negara-negara macam Amerika Serikat (AS) dan Russia punya sejarah panjang soal “dukung-mendukung” dalam menyikapi politik domestik di sebuah negara, setidaknya sejak era Perang Dingin terjadi.
Apakah “kelonggaran” Tiongkok ini menyiratkan bahwa negara ini ingin lebih aktif terlibat dalam politik domestik Indonesia?
Well, tidak ada yang tahu pasti. Setidaknya, secara bisnis, isu TKA tentu saja akan mengganggu proyek-proyek kerja sama ekonomi yang sudah dikerjakan selama ini. Riak-riak protes dan penolakan tentu saja akan berpotensi membuat proyek-proyek tersebut tidak mencapai target penyelesaian maupun tujuan peruntukannya.
Tiongkok tentu saja berkewajiban melindungi perusahaan-perusahaannya yang telah menggelontorkan dana ke Indonesia, dan dengan membuat pernyataan politik yang demikian, PM Li tentu saja berharap riak-riak dan penolakan yang terjadi dapat mereda. Namun, tentu saja tidak ada yang bisa mengabaikan, kalau mungkin saja Tiongkok mendukung Jokowi untuk terpilih lagi di periode berikutnya.
Tiongkok Ingin Jokowi Menang?
Tentu saja sub judul tulisan ini bagi sebagian pihak akan dianggap provokatif. Namun, di tahun politik ini, faktor “intervensi asing” – baik secara langsung maupun tidak langsung – punya peran yang besar dalam menentukan arah kepemimpinan di Indonesia.
Dov H. Levin dalam penelitiannya yang dipublikasikan di jurnal International Studies Quarterly menyebutkan dari total 938 pemelihan pemimpin negara di seluruh dunia yang ditelitinya, sekitar 117 di antaranya melibatkan intervensi asing dengan AS dan Russia sebagai dua negara terbesar di belakangnya. Intervensi tersebut terjadi baik secara langsung, maupun melalui operasi-operasi rahasia.
Lalu bagaimana dengan Tiongkok? Tentu saja terlalu jauh untuk menyebut Tiongkok ingin mengintervensi Pilpres 2019 nanti – setidaknya jika dibandingkan dengan kasus intervensi Russia di AS pada Pilpres 2016 lalu. Namun, Tiongkok sepertinya menjadi salah satu negara di garis paling depan yang ingin Jokowi terpilih lagi di 2019.
Mana bisa, PM di Cina itu cuma dummy, dia hanya ceremonial saja, kalo presidennya baru yg pegang kendali pemerintahan.
— #2019GantiPresiden (@yohandewa) May 8, 2018
Bukan tanpa alasan, sekalipun bukan menjadi negara utama dalam fokus program One Belt One Road (OBOR) Tiongkok, Indonesia tetap punya kerja sama yang tidak sedikit nilainya dengan negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping ini.
Selain itu, Jokowi jelas memandang Tiongkok sama seperti Romawi Timur memandang Persia, yakni sebagai sekutu dengan “potensi”. Jika mampu mencipatkan kerja sama yang saling menguntungkan, maka bisa dipastikan akan ada banyak hal positif dari kerja sama ini.
Namun, yang perlu menjadi catatan adalah terkait sikap negara lain, dalam hal ini AS, yang tentu saja punya banyak kepentingan di Indonesia. Dengan konteks perang dagang antara AS dan Tiongkok, apakah mungkin Pilpres 2019 sarat intervensi? Tidak ada yang tahu pasti.
Yang jelas, sikap PM Li Keqiang terkait TKA jelas menunjukkan dukungan politik Tiongkok pada Jokowi. Persoalannya tinggal bagaimana Jokowi “mengondisikan” hubungannya dengan negara superior lain, termasuk AS. Bagaimana pun juga, sekalipun Xi Jinping di awal tulisan ini menyebut Tiongkok sebagai salah satu kekuatan utama politik dunia, adalah salah kalau sampai mengabaikan AS. Bukan begitu? (S13)
