HomeNalarJokowi dan The Blood Oil of Russia

Jokowi dan The Blood Oil of Russia

Di tengah perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, isu energi menjadi salah satu konsen utama. Ini karena Rusia jadi produsen minyak terbesar ketiga dan produsen gas terbesar kedua di dunia. Menariknya, seiring kenaikan harga minyak sebagai akibat dari konflik ini, banyak negara yang tetap membeli produk energi tersebut dari Rusia. Salah satu yang menjajaki peluang tersebut adalah perusahaan pelat merah Indonesia, Pertamina. Apalagi Rusia disebut memberi diskon harga bagi negara sahabat. Tidak heran, narasi yang berkembang menuduh Indonesia memanfaatkan the blood oil – istilah untuk menyebut minyak Rusia yang dianggap “membiayai” konflik berdarah dengan Ukraina.


PinterPolitik.com

“A century ago, petroleum – what we call oil – was just an obscure commodity; today it is almost as vital to human existence as water”.

::James Buchan, novelis dan sejarawan Skotlandia::

Penyebutan kata “darah” atau “blood” yang dipadankan dengan komoditas tertentu, sering dipakai untuk menunjukkan bahwa perdagangan atas komoditas tersebut menjadi “harga” atas darah yang tertumpahkan.

Di tahun 1990-an, ada istilah blood diamond yang dipakai oleh banyak media untuk menyebut kondisi perdagangan diamond atau berlian di negara-negara Afrika yang kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai perang di negara-negara tersebut. Sierra Leone, Liberia, Angola, Kongo dan beberapa negara Afrika lain menjadi panggung konfliknya.

Istilah ini kemudian menjadi umum di kalangan masyarakat internasional sebagai penekanan terhadap latar atau backstory ketika mereka dihadapkan pada berlian dari Afrika.

The blood diamond dianggap hanya memberikan keuntungan bagi para warlord atau orang-orang yang menggalang perang, serta bagi perusahaan-perusahaan berlian di seluruh dunia. Kisah ini diangkat dalam film berjudul Blood Diamond pada tahun 2006 yang dibintangi oleh aktor kawakan Leonardo DiCaprio.

Dalam nuansa yang mirip, fenomena ini bisa dilihat pula dalam kasus konflik yang terjadi atas Ukraina dan Rusia, utamanya lewat komoditas minyak bumi. Dengan masih banyaknya negara yang membeli minyak dari Rusia karena alasan harganya lebih murah, tak sedikit yang menyebut bahwa aktivitas perdagangan ini turut “membiayai” konflik dan pertumpahan darah di Ukraina. Ini karena pendapatan nasional bagi Rusia tentu secara tidak langsung juga akan menunjang aktivitas militernya.

Perusahaan-perusahaan asal negara-negara Eropa – misalnya PCK Schwedt dan Leuna dari Jerman, Zeeland dan Rotterdam Refinery di Belanda, ISAB dari Italia, dan masih banyak lagi – disebut masih membeli minyak dari Rusia. Selain demi menjamin kelangsungan kebutuhan energi dalam negeri masing-masing negara, Rusia juga memberi jaminan harga yang lebih murah dan memberi potongan pada negara “sahabat” yang membeli.

Baca juga :  Di Balik Volodymyr Zelenskyy
9 mei tanggal kemenangan putin ed.
- Advertisement -

Di antara daftar perusahaan yang membeli minyak tersebut, mencuat pula nama Pertamina. Perusahaan minyak pelat merah Indonesia ini disebut sedang “mempelajari” kemungkinan membeli minyak murah dari Rusia. Ini karena kenaikan harga minyak global menyebabkan beban anggaran yang besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menggunakan patokan harga minyak sebagai ukuran.

Apalagi, Indonesia masih memberikan subsidi bahan bakar minyak yang beban anggarannya dilimpahkan kepada APBN.

Akibatnya, muncul pertanyaan, apakah kebijakan membeli minyak dari negara yang sedang berkonflik ini dibenarkan? Mengapa batasan moral perilaku negara ketika dihadapkan pada kebutuhan masyarakatnya sering kali disingkirkan, sekalipun berhubungan dengan pertumpahan darah?

Logika Petroworld

Kepala jurusan Filsafat dan Hukum di King’s College London, Leif Weiner dalam bukunya Blood Oil: Tyrants, Violence, and the Rules that Run the World menyebutkan bahwa sumber daya alam kerap melahirkan semacam kutukan. Ini karena penguasaan atas sumber daya tersebut kerap berujung pada pertikaian dan konflik.

Weiner menyinggung tulisan Adam Smith ketika menyebut tak ada proyek yang lebih merusak sebuah bangsa selain proyek menambang perak dan emas. Sedangkan di kubu seberang, Karl Marx juga menyinggung relasi antara komoditas sumber daya alam tambang dengan perbudakan dan kemusnahan manusia yang salah satunya terjadi lewat konflik-konflik berdarah.

Ini kemudian terjadi pula dengan komoditas minyak bumi yang memang masih menjadi sumber energi utama di banyak negara di dunia.

Kalau ditarik lebih jauh ke atas, selain yang diproduksi oleh negara-negara yang damai dan terpenuhi kebutuhan masyarakatnya, kebanyakan komoditas minyak yang diperdagangkan di dunia internasional juga berelasi dengan darah yang tertumpahkan.

Di Arab Saudi misalnya, isu HAM adalah salah satu yang paling sering dituduhkan. Sementara di negara-negara yang pernah dikuasai oleh Islamic State in Iraq and Syria atau ISIS, jelas ada pertumpahan darah di belakangnya.

- Advertisement -

Namun, semua latar konflik tersebut tak serta merta menghentikan manusia menggunakan komoditas yang satu ini. Alasannya karena peradaban manusia saat ini ada di era yang disebut oleh Weiner sebagai Petroworld. Ini adalah era ketika minyak menjadi kendali dari peradaban itu sendiri.

Nilai ekonomi misalnya, menjadi salah satu sentral di balik narasi yang ada. Minyak bumi adalah the world’s most valuable traded commodity – komoditas perdagangan global yang paling berharga nilainya. Di tahun 2013 misalnya, total nilai perdagangan minyak global mencapai US$ 2 triliun atau sekitar Rp 28 ribu triliun dihitung dengan kurs saat ini. Yess, Rp 28 ribu triliun!

Dalam kasus Rusia, jelas narasi ketergantungan pada komoditas minyak yang terjadi pada negara-negara yang masih membeli minyak dari negeri yang dipimpin oleh Vladimir Putin itu pada akhirnya mendapatkan rasionalitasnya tersendiri.

Baca juga :  Ditinggal NU, Cak Imin “Santuy”?

Apalagi, ketika dikembalikan ke ranah negara, poin utama yang selalu dipakai sebagai acuan adalah bagaimana negara memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Ini karena masyarakat adalah basis utama pengambilan kebijakan negara. Hal inilah yang kerap kali membuat kebijakan pemerintah di negara-negara kerap meminggirkan sejenak moral demi memenuhi kebutuhan masyarakatnya terlebih dahulu.

as kasih senjata lagi ed.

Menyingkirkan Moral

Narasi penyingkiran moral ini memang akan selalu menjadi intisari dari politik dan kekuasaan, dan bagaimana kebutuhan masyarakat itu dipenuhi.

Terkait pembelian minyak dari Rusia misalnya, negara seperti Jerman beralasan karena kebutuhan domestik akan sumber energi minyak bumi negara tersebut akan sangat terasa efeknya jika memutuskan untuk tidak membeli minyak dari Rusia. Harga minyak dalam negeri akan meroket tinggi yang efeknya akan menjadi tekanan politis bagi pemerintah yang berkuasa.

Apalagi, fluktuasi harga minyak ikut menentukan harga-harga komoditas lain. Jika tekanan politis itu tak bisa dikendalikan, efeknya bisa menjadi gejolak politik yang lebih besar yang bisa saja berujung pada kekacauan. Dengan demikian, jelas ada narasi lain yang lebih besar di belakangnya.

Dalam kacamata yang sama, boleh jadi kebijakan Pertamina “mempelajari” kemungkinan membeli minyak dari Rusia punya arah yang sama. Presiden Jokowi sebagai kepala negara tentu tak ingin fluktuasi harga minyak punya efek yang besar, baik itu bebannya terhadap APBN, maupun terhadap harga-harga bahan pokok lain.

Lalu, apakah dengan demikian penyingkiran moral ini adalah sesuatu yang bisa dijustifikasi?

Well, idealnya memang negara memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan sumber daya alam yang “bersih”, tak terkait pertumpahan darah, dan lain sebagainya. Namun, sayangnya situasi yang ideal itu sering kali tidak terjadi. Pilihan penyingkiran moral dari backstory komoditas pada akhirnya menjadi jalan rasional pemenuhan kebutuhan hidup.

Debat tentang moral memang sudah terjadi ribuan tahun lamanya. Aristoteles, Shakespeare, Sartre, dan lain sebagainya mengupas dalam soal pentingnya moral. Namun, dalam konteks politik, ujung-ujungnya semua akan kembali pada pemikiran Machiavelli, bahwasannya moral sering kali perlu “dibuang” keluar dari politik.

Sebagai masyarakat, kita tak bisa berbuat banyak. Tetapi, setidaknya dengan tahu backstory dari banyak komoditas-komoditas yang bersimbah darah membuat kita menjadi lebih sadar. Kalau misalnya kita bisa menghindari penggunaan sumber energi dari minyak secara berlebihan, sudah seharusnya pilihan-pilihan itu kita ambil.

I mean, hidup dengan sumber energi selain fosil – utamanya energi-energi baru dan terbarukan – tentu akan positif juga untuk lingkungan. Dengan demikian, peradaban yang lebih baik tentu saja bisa tercipta. (S13)

#Trending Article

Perang! IMF Lebih Kejam Dari Tiongkok?

Krisis ekonomi Sri Lanka membuat banyak pihak memprediksi negara itu akan menjadi negara hancur. Banyak yang menduga bahwa utangnya pada Tiongkok yang menjadi pemicunya. Benarkah demikian?

Ini Alasan Anies Kalahkan Prabowo

Sekitar 23 ribu jemaat menghadiri Sholat Idul Fitri di Kawasan Jakarta International Stadium (JIS) sepekan yang lalu. Sebagai stadion yang dibangun di era kekuasaan...

Video Call, Blusukan Baru Jokowi?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghubungi seorang dokter, perawat, dan guru melalui video call dan saling berbagi kisah mengenai kehidupan profesional yang dilalui dalam menghadapi pandemi Covid-19....

Wajah Lain PSI Untuk Anies?

Terlihat aneh jika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan komentar positif terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bagaimana tidak? PSI terlanjur dikenal dengan brand sebagai partai yang...

Puan-AHY, Duet Dua Dinasti

Di tengah ramainya spekulasi tentang komposisi pasangan kandidat calon presiden (capres), wacana duet Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dapat menjadi kejutan politik...

Tradisi Politik Baru ala Jokowi?

Peristiwa ketika Presiden Jokowi menanyakan para menterinya yang ingin maju di pilpres ditafsirkan sebagai tekad RI-1 untuk membawa kultur baru dalam suksesi kepemimpinan nasional 2024. Lantas,...

Bagaimana Jika SEATO Direinkarnasi?

AS dan NATO terlihat ingin memantapkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Ini mengingatkan kita pada SEATO. Apa jadinya bila SEATO dihidupkan kembali?

Kartini dan Suara Ibu Indonesia

Suara Raden Ajeng Kartini adalah suara perlawanan. Melawan tradisi yang sudah mengakar, menentang apa yang dianggap tabu yang hanya mengenal perempuan berkutat antara dapur,...

More Stories

Ini Alasan Anies Kalahkan Prabowo

Sekitar 23 ribu jemaat menghadiri Sholat Idul Fitri di Kawasan Jakarta International Stadium (JIS) sepekan yang lalu. Sebagai stadion yang dibangun di era kekuasaan...

Jokowi, Luhut dan Political Amnesia

Kunjungan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ke pabrik perakitan kendaraan listrik Tesla mencuri perhatian banyak pihak. Selain karena pertemuannya dengan orang terkaya di dunia...

Menggugat Logika Denny Siregar

Denny Siregar menuduh kehadiran para pelajar di demonstrasi 11 April 2022 sebagai cara oposisi untuk meningkatkan tensi politik dari aksi protes tersebut. Ia juga...