Pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk mencabut manfaat Generalized System of Preferences (GSP) bagi India yang mungkin berkaitan dengan kekecewaannya terhadap Perdana Menteri Narendra Modi. Apakah AS juga akan melakukan hal serupa pada pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo?
PinterPolitik.com
“And yuh ain’t leavin’ me behind. I know you won’t cause we share common interests” – Rihanna, penyanyi asal AS
Pada awal Juni lalu, pemerintah AS memutuskan untuk memberhentikan manfaat perdagangan GSP yang diberikan pada India. Pencabutan GSP tersebut berkaitan dengan Perang Dagang yang digalakkan oleh Trump.
GSP merupakan program yang diberlakukan oleh pemerintah AS guna membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Program ini dilakukan dengan memberikan pembebasan pajak pada produk-produk impor tertentu dari negara-negara tersebut ke AS.
Dalam dokumen petunjuk pemerintah AS terkait GSP yang dirilis pada tahun 2016, negara-negara di berbagai kawasan menikmati manfaat program tersebut. Beberapa di antaranya adalah Brasil, Mesir, India, Filipina, dan Indonesia.
When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2018
Namun, pemerintahan Trump akhirnya memutuskan meningkatkan eskalasi Perang Dagangnya dengan mencabut manfaat GSP bagi India dan menerapkan tarif perdagangan baru terhadap Meksiko. Terkait pemberlakuan tarif terhadap Meksiko, sang mantan bintang televisi AS tersebut dianggap berusaha menekan negara tersebut terkait isu imigrasi yang menghantui perbatasan kedua negara.
Pencabutan GSP India kali ini pun menjadi unik. Dalam pertarungan geopolitik antara AS dan Tiongkok, India merupakan rekan penting bagi negeri Paman Sam.
Negara terbesat di Asia Selatan tersebut juga terlibat dalam aliansi strategis AS yang ditujukan untuk menekan Tiongkok, terutama dalam isu Laut China Selatan. Sebelumnya diketahui juga bahwa kerangka Indo-Pasifik AS yang menekankan kebebasan bernavigasi di laut melibatkan India dan beberapa negara lain – Jepang dan Filipina – dalam kegiatan-kegiatan latihan militer bersama.
Pertanyaan kemudian pun timbul. Mengapa India yang dianggap sebagai rekan strategis AS menjadi sasaran Perang Dagang Trump? Apakah Indonesia dapat bernasib serupa?
Tiongkok Lagi?
Seperti yang banyak diketahui, Perang Dagang yang dilancarkan oleh pemerintah AS akhir-akhir ini dilandasi oleh kerugian dagang yang dialami negeri Paman Sam. Trump mengklaim bahwa sebagian besar perdagangan AS yang dilakukan dengan negara-negara lain mengalami defisit dan merugikan negaranya dalam beberapa hal, seperti larinya pekerjaan keluar AS.
Klaim tersebut didukung oleh pendapat beberapa ahli. Seorang ekonom AS Kimberly Amadeo dalam tulisannya di The Balance menjelaskan bahwa negeri Paman Sam merupakan negara dengan defisit perdagangan terbesar di dunia.
Bukan hal yang aneh pula apabila Tiongkok menjadi sasaran utama Perang Dagang Trump. Dalam tulisan Amadeo tersebut, dijelaskan bahwa Tiongkok merupakan rekan dagang AS yang menghasilkan defisit terbesar, yaitu sekitar Rp 5.966 triliun pada tahun 2017.
Bila kita kembali lagi pada India, negara tersebut juga memberikan defisit perdagangan bagi AS. Menurut Kantor Perwakilan Dagang AS, negara rekan dagang Paman Sam terbesar kesembilan tersebut menghasilkan defisit perdagangan bagi AS sekitar Rp 42,7 triliun pada tahun 2018.
Namun, uniknya, AS dalam hal ini seperti memberi hukuman pada sekutu kunci dalam kompetisi geopolitiknya dengan Tiongkok. Direktur Society for Policy Studies, C. Uday Bhaskar, dalam tulisannya di South China Morning Post menjelaskan bahwa keputusan untuk menghukum India ini menjadi ganjil dengan adanya Strategi Indo-Pasifik ala AS.
Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki defisit perdagangan terbesar di dunia Click To TweetDalam laporan yang diungkapkan dalam Shangri-La Dialogue beberapa waktu lalu terkait strategi tersebut, pemerintahan Trump menekankan perlunya kerja sama strategis antara AS dan India. Kedua negara juga disebut-sebut memiliki konvergensi dalam kepentingan strategis.
Lalu, jika kedua negara memiliki kepentingan yang konvergen, mengapa pemerintahan Trump memutuskan mencabut GSP India?
Bisa jadi, keputusan Trump untuk mencabut hak GSP India dilandasi oleh tujuan pemberlakuan program itu sendiri. Jika kita perhatikan, tingkat pertumbuhan ekonomi India mencapai 7,2 persen pada tahun 2017 terkait nilai Produk Domestik Bruto (PDB).
Besaran cadangan devisa India juga merupakan salah satu cadangan yang tertinggi yang di dunia. Berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2017, India menempati posisi ketujuh tertinggi dengan nilai sekitar Rp 5.876 triliun.
Meskipun begitu, keputusan Trump tersebut bisa saja bermuatan politis. Mungkin, pencabutan GSP ini dilakukan karena adanya kekecewaan AS terhadap gerak-gerik India.
Kemungkinan konflik India-Pakistan misalnya, sempat dikeluhkan oleh Presiden Trump pada Februari lalu. Kontestasi dua negara Asia Selatan yang saling memiliki persenjataan nuklir memang menimbulkan kekhawatiran bagi banyak negara.
Masih berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan, pemerintahan Narendra Modi juga sempat dikabarkan terancam sanksi AS terkait keputusannya untuk membeli sistem alat pertahanan dari Rusia – diberi sanksi embargo oleh AS terkait aneksasi Krimea.
Selain itu, Tiongkok kali ini bisa saja menjadi faktor pendorong di balik keputusan Trump untuk mencabut GSP India. Meskipun India sering kali memiliki kepentingan yang kontras dengan negara panda tersebut, tersebar kabar bahwa Perdana Menteri Modi dan Presiden Xi Jinping akan bertemu guna menghangatkan hubungan kedua negara.
Jika manuver-manuver politik Modi tersebut benar menjadi kekecewaan AS di balik pencabutan GSP India, Indonesia mungkin juga perlu khawatir terkait kemungkinan diberlakukannya keputusan serupa oleh Trump. Namun, apakah mungkin AS mempertimbangkan hal tersebut?
Cinta Segitiga
Pencabutan Indonesia dari daftar negara penerima GSP merupakan salah satu hal yang paling ditakutkan oleh pemerintahan Jokowi menyusul memanasnya Perang Dagang Tiongkok-AS. Pemerintah pun beberapa kali mendekati AS agar keputusan serupa tidak diberlakukan pada Indonesia.
Indonesia sendiri juga menjadi kontributor bagi defisit perdagangan AS. Menurut Kantor Perwakilan Dagang AS, Indonesia memberikan defisit sebesar Rp 166 triliun pada tahun 2017.
Terkait dengan persaingan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, pemerintah Indonesia sering kali dianggap sangat bersahabat dengan rival AS di Asia, Tiongkok. Kedekatan Jokowi pada Tiongkok bisa saja menjadi alasan tambahan bagi AS untuk melakukan pencabutan serupa.
Namun, berdasarkan tujuan yang mendasari pemberlakuan program GSP, AS bisa jadi mempertimbangkan kembali kemungkinan pencabutan serupa terhadap Indonesia. Tampaknya, Indonesia masih memerlukan program tersebut guna meningkatkan perekonomiannya.
Jika kita tilik kembali, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Jika pada tahun 2010 pertumbuhan Indonesia menyentuh angka 6,22 persen, pemerintahan Jokowi hanya mampu meraih angka 5,07 persen pada tahun 2017.
Lagi pula, AS bisa juga memenuhi kepentingannya apabila GSP Indonesia tidak dicabut. Pemerintahan Jokowi sendiri sempat mempertimbangkan pembelian alutsista – seperti pesawat Lockheed Martin F-16 – dari negeri Paman Sam tersebut.
Keinginan AS agar Indonesia menggolkan rencana pembelian tersebut juga semakin mentereng terlihat. Dalam tiga tahun terakhir ini, Indonesia mendapatkan kunjungan dari berbagai petinggi AS, dari kunjungan Wakil Presiden Mike Pence, Mantan Menhan James Mattis, dan Menlu Michael Pompeo pada tahun 2018, hingga Menhan Pelaksana Tugas Patrick Shanahan beberapa waktu lalu.
Akibatnya, kedekatan Jokowi dengan Tiongkok dalam hal perdagangan dan investasi bisa jadi bukanlah masalah bagi AS. Apalagi, cadangan devisa Indonesia guna memenuhi kepentingan Paman Sam bisa dibilang masih terbatas.
Jika dibandingkan dengan India, cadangan devisa Indonesia masih jauh lebih kecil. Berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2017, cadangan devisa Indonesia memiliki besaran nilai sekitar Rp 1.852 triliun.
Guna memenuhi kebutuhan cadangan devisa tersebut, AS mungkin saja memberikan persetujuan terhadap peran Tiongkok sebagai rekan dagang terbesar Indonesia untuk saat ini – sebagian besar didominasi oleh impor produk elektronik.
Selain itu, Tiongkok sendiri memiliki kepentingan untuk melancarkan Belt and Road Initiative (BRI) miliknya yang disebut-sebut sejalan dengan kepentingan Jokowi dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan tol, kereta cepat, dan pembangkit listrik. Pembangunan infrastruktur sendiri juga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Jika memang benar begitu, kepentingan AS dan Tiongkok pun menjadi sejalan di Indonesia. Di satu sisi, Tiongkok memerlukan pasar Indonesia bagi investasi dan perdagangannya. Di sisi lain, AS ingin Indonesia agar memiliki modal yang cukup guna membeli produk-produk persenjataan Paman Sam.
Lirik penyanyi R&B Rihanna di awal tulisan pada akhirnya menjadi relevan. AS dan Tiongkok bisa jadi tidak saling meninggalkan Indonesia karena adanya korespondensi kepentingan di bawah kepemimpinan Jokowi yang kedua. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)
