Sehari menuju hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, Rabu, 15 Februari, gerilya berbau politik uang mulai menyebar di 101 daerah yang melaksanakannya. Berbagai upaya dilakukan para pasangan calon (paslon) maupun tim suksesnya, dalam menarik suara rakyat. Dari ‘memanipulasi’ hasil survei, pembagian sumbangan sembako, hingga tebaran amplop dalam ‘serangan fajar’.
pinterpolitik.com
JAKARTA – Menurut Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) Masykurudin Hafidz, ada empat potensi pelanggaran jelang Pilkada, yaitu ucapan intimidatif atau saling serang dengan materi pemberitaan bohong, logistik pemungutan suara bermasalah, bahan dan alat kampanye yang masih ada, dan yang paling menarik adalah politik uang.
Politik uang, lanjutnya, sering dilakukan oleh bandar politik atau orang yang memiliki modal besar – misalnya pebisnis – yang mempunyai kepentingan tertentu untuk memenangkan satu paslon. Mereka biasanya ‘rela’ mengeluarkan modal untuk pembiayaan resmi maupun tidak resmi untuk paslon tersebut, secara terselubung.
Salah satu cara yang umum dilakukan adalah dengan ‘memanipulasi’ hasil survei lembaga tertentu, agar memberi kesan kalau paslon yang membiayai survei tersebut disukai masyarakat. Tujuannya tentu agar masyarakat yang masih ragu dalam memilih, menjadi tertarik dan ikut memilih pasangan tersebut.
Di beberapa daerah di luar Jakarta, kegiatan politik uang masih sering ditemui dalam bentuk pembagian sembako, biaya transport, maupun sumbangan lainnya, dengan catatan penerima harus memilih mereka pada saat Pilkada nanti.
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa mengungkapkan bahwa 71,1 persen responden ternyata masih percaya akan adanya politik uang di Pilkada tahun ini. “Bisa jadi responden berkaca dari Pemilu sebelumnya, atau sudah dijanjikan pada hari H pencoblosan,” kata Ardian saat merilis hasil survei tersebut di Kantor LSI Denny JA, di Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (10/2).
Lebih mencengangkan lagi, banyak responden yang mengaku pilihannya akan terpengaruh dengan politik uang. “Sekitar 47,8 persen menyatakan, politik uang mempengaruhi pilihan kandidat mereka. Karena itu, semua pihak harus bersama-sama menjaga agar money politics tidak terjadi,” lanjutnya.
Mengantisipasi maraknya politik uang, Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan menyatakan siap mengamankan pelaksanaan Pilkada. Ia juga telah memerintahkan jajarannya untuk menangkap semua pelaku politik uang yang berkeliaran jelang dan saat pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta, 15 Februari mendatang.
Tidak bisa dipungkiri, menolak pemberian uang pasti sangat sulit dilakukan, baik dari kalangan kelas bawah hingga atas sekalipun. Namun ada baiknya untuk tetap menjaga hati nurani, dengan memilih paslon yang menurut dirinya sendiri baik. Kemajuan daerah ada di tangan warganya, mari mulai berlaku cerdas dengan tidak memilih paslon yang berlaku curang maupun menggunakan politik uang. (Berbagai sumber/F26)
