Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Presiden Prabowo menyebut mereka “kancil”. Bukan penguasa bertaring, melainkan elite adaptif penjaga keseimbangan. Muhaimin Iskandar, Sufmi Dasco Ahmad, dan Bahlil Lahadalia mungkin secara tak langsung menunjukkan bahwa politik modern dimenangkan oleh negosiasi, koneksi, dan eksekusi.
Dalam politik, sering kali sebuah metafora memiliki daya jelajah yang lebih jauh daripada pidato panjang yang sarat data. Metafora mampu mengungkap struktur kekuasaan yang tersembunyi, menjelaskan relasi yang rumit dengan bahasa yang dapat dipahami publik, sekaligus menyimpan pesan yang hanya terbaca oleh mereka yang memahami medan politik secara lebih mendalam.
Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto pada 23 Juli 2026 melontarkan kelakar tentang tiga sosok “kancil” dalam panggung politik nasional, yakni Muhaimin Iskandar, Sufmi Dasco Ahmad, dan Bahlil Lahadalia, pernyataan tersebut kiranya layak dibaca lebih dari sekadar humor politik.
Di balik tawa yang menyertainya, tersimpan pengakuan simbolik terhadap peran strategis tiga figur yang menjadi simpul penting dalam orbit kekuasaan Indonesia kontemporer.
Dalam khazanah Nusantara, kancil bukanlah raja hutan. Ia tidak memiliki taring harimau, tidak pula menyandang kebesaran gajah.
Namun ia selalu hadir sebagai tokoh yang mampu keluar dari situasi paling sulit melalui kecerdikan, adaptasi, dan kemampuan membaca medan. Kancil menang bukan karena kekuatan, melainkan karena ketepatan membaca momentum.
Metafora tersebut menjadi semakin menarik apabila dibaca melalui teori Circulation of Elites dari Vilfredo Pareto. Pareto berargumen bahwa keberlangsungan suatu sistem politik tidak semata ditentukan oleh elite yang paling kuat, melainkan oleh elite yang paling adaptif.
Ia membedakan elite menjadi dua kategori besar: lions dan foxes. Kelompok lions mengandalkan kekuatan, ketegasan, dan otoritas. Sebaliknya, kelompok foxes mengandalkan negosiasi, persuasi, fleksibilitas, serta kemampuan membangun koalisi.
Dalam konteks Indonesia hari ini, istilah “kancil” yang digunakan Prabowo dapat dibaca sebagai penerjemahan lokal atas konsep foxes Pareto.
Bukan elite yang mendominasi melalui tekanan, melainkan elite yang menjaga sistem tetap bergerak melalui jejaring, komunikasi, dan kemampuan menjembatani berbagai kepentingan.
Menariknya, tiga sosok yang disebut Prabowo tidak berasal dari jalur yang sama. Mereka datang dari latar sosial, organisasi, dan pengalaman politik yang berbeda.
Namun seluruh perbedaan itu bermuara pada satu kemampuan yang identik, yakni menjadi penghubung kekuasaan dalam sistem yang semakin kompleks.
Arsitektur Penghubung
Bila publik populer saat ini mengenal istilah NPD sebagai kelompok musik yang sedang digandrungi generasi muda, maka dalam politik Indonesia, trio “NPD” dapat dibaca sebagai sebuah konfigurasi elite yang menjalankan fungsi berbeda namun saling melengkapi, Negosiator, Penghubung, dan Dinamisator.
Muhaimin Iskandar berada pada posisi Negosiator. Karier politiknya dibangun melalui jalur komunitas sosial-kultural yang panjang, terutama dalam lanskap Nahdlatul Ulama dan jaringan masyarakat sipil berbasis keagamaan.
Modal utama yang dimilikinya bukan sekadar kekuatan elektoral, melainkan kemampuan membaca denyut komunitas dan menerjemahkannya ke dalam bahasa politik nasional.
Dalam teori modal sosial Pierre Bourdieu, posisi semacam ini lahir dari akumulasi relasi yang berlangsung lama dan berulang.
Modal tersebut menghasilkan legitimasi yang tidak selalu terlihat dalam statistik, tetapi sangat terasa dalam proses konsolidasi politik. Di titik inilah kemampuan negosiasi menjadi aset strategis.
Politik bukan hanya soal memenangkan pertarungan, melainkan memastikan sebanyak mungkin pihak merasa memiliki ruang dalam kemenangan tersebut.
Sufmi Dasco Ahmad menjalankan fungsi yang berbeda. Ia merupakan Penghubung. Dalam sistem politik modern, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan menjembatani berbagai pusat kepentingan yang tersebar.
Dasco menempati ruang tersebut. Ia bergerak di antara pemerintah, DPR, partai politik, kelompok kepentingan, hingga aktor yang berada di luar lingkar kekuasaan formal.
Dalam perspektif teori brokerage politics, figur seperti ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan titik-titik yang sebelumnya terpisah.
Broker politik bukan sekadar pembawa pesan. Ia adalah penerjemah kepentingan. Ia memahami bahasa birokrasi sekaligus bahasa politik praktis.
Ia dinilai mampu membuat perbedaan tidak berkembang menjadi konflik terbuka dan mengubah potensi gesekan menjadi ruang kompromi.
Sementara itu, Bahlil Lahadalia menempati posisi Dinamisator. Ia mewakili tipe elite yang berorientasi pada gerak dan hasil.
Jika negosiator mengelola kesepakatan dan penghubung menjaga komunikasi, maka dinamisator memastikan keputusan benar-benar bergerak menjadi tindakan.
Dalam kerangka policy entrepreneurship, figur seperti Bahlil berperan sebagai operator perubahan. Ia tidak berhenti pada produksi gagasan, tetapi mendorong gagasan tersebut memasuki arena implementasi.
Karakter semacam ini menjadi semakin penting dalam era ketika legitimasi politik semakin ditentukan oleh capaian konkret, bukan semata narasi.
Karena itu, ketiga figur ini sesungguhnya bukan sekadar individu. Mereka adalah representasi fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem politik yang ingin tetap stabil sekaligus produktif.
Simfoni Adaptasi
Ada satu benang merah yang menghubungkan ketiga “kancil” tersebut, yaitu kemampuan beradaptasi.
Pareto meyakini bahwa sejarah politik pada dasarnya adalah sejarah pergantian elite. Namun elite tidak selalu berganti melalui revolusi atau konflik terbuka.
Sering kali pergantian terjadi melalui kemampuan sebagian elite untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.
Dalam konteks Indonesia abad ke-21, Cak Imin, Dasco, dan Bahlil merepresentasikan tiga jalur mobilitas elite yang berbeda.
Cak Imin lahir dari jalur komunitas. Dasco tumbuh melalui organisasi politik. Bahlil muncul dari aktivisme dan kewirausahaan.
Tiga partai berbeda. Tiga habitus berbeda. Tiga modal sosial berbeda. Tiga sumber legitimasi berbeda.
Namun seluruh perbedaan tersebut menghasilkan keluaran yang serupa: kemampuan menjadi simpul penghubung dalam jaringan kekuasaan nasional.
Di sinilah makna terdalam dari metafora “kancil” yang dilontarkan Presiden Prabowo. Politik modern tidak lagi hanya membutuhkan figur yang mampu memerintah. Politik juga membutuhkan figur yang mampu menghubungkan, menerjemahkan, dan menggerakkan.
Kekuatan memang dapat menciptakan ketertiban. Namun kelincahan sering kali menjadi syarat keberlanjutan. Sistem politik yang sehat bukan hanya ditopang oleh para singa yang menjaga otoritas, melainkan juga oleh para kancil yang memastikan berbagai kepentingan dapat bertemu tanpa saling meniadakan.
Maka, ketika Presiden Prabowo menyebut trio elite tersebut sebagai “kancil”, sesungguhnya ia sedang memberikan pengakuan terhadap sebuah kualitas yang sering kali luput dari perhatian publik: seni menjaga keseimbangan di tengah kompleksitas. (J61)
