HomeNalar PolitikJebakan Korupsi Penegak Hukum

Jebakan Korupsi Penegak Hukum

Kecil Besar

Di Indonesia, di mana ada proyek, di situ kemungkinan besar akan ada korupsi. Kali ini, jebakan itu muncul di institusi penegak hukum.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Berita mengenai korupsi seakan tidak habis-habis di Indonesia, masyarakat pun sepertinya sudah bosan mendengarnya. Korupsi bagai benang kusut di negeri ini, untuk mencari ujung penyelesaiannya seakan butuh kesabaran tingkat tinggi atau bahkan hilang sama sekali.

Proyek bernilai besar yang jumlahnya hampir menyamai dan disinyalir akan bermasalah seperti proyek e-KTP, saat ini tengah dikerjakan oleh salah satu instasi penegak hukum. Proyek dengan dana senilai Rp 600 miliar yang telah mulai dikerjakan di beberapa daerah adalah penerapan teknologi baru dalam identitas sidik jari. Proyek ini sendiri merupakan satu dari enam proyek yang sudah masuk pada tahap penawaran.

Seorang sumber mengatakan, jajaran penegak hukum di mana proyek tersebut dikerjakan harus berhati-hati karena terkait dengan seorang pengusaha yang sedang bermasalah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber tersebut juga menegaskan agar pembenahan yang sudah dirintis di tubuh lembaga penegak hukum tersebut, jangan sampai tercoreng karena ulah pengusaha yang bermasalah.

Ditambahkan pula, kehati-hatian diperlukan karena pola korupsi bukan hanya saat proyek sudah berjalan, melainkan bisa saja sudah diatur sejak tahap awal. Proyek senilai 600 miliar tersebut juga tengah dikerjakan di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumut, Riau, jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung dan NTB.

“Kalau di Jakarta dan Jateng-DIY masing-masing nilainya mencapai Rp 100 miliar, karena itu perlu dicegah jangan sampai terulang dan menghabiskan uang rakyat seperti pengadaan e-ktp,” kata sumber tersebut.

Apakah memang penegak hukum di negeri ini selalu ramah terhadap para koruptor, sehingga hukum yang dijalankan terkesan tebang pilih. Seakan-akan mengusut namun sebenarnya hanya hangat-hangat tahi ayam, sehingga kasus tersebut hilang begitu saja. Ataukah karena tersedianya penjara koruptor yang konon bisa di sulap menjadi hotel sekelas bintang lima, sesuai pesanan yang tentunya ada harga yang harus di bayar? Silahkan ditebak sendiri. (Suara Pembaruan)

Baca juga :  Iron Cage Menteri PU
Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...