Sejumlah politikus PDI Perjuangan (PDIP) melemparkan kritik terhadap kinerja para menteri Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Mereka bahkan meminta Jokowi untuk waspada terhadap kemungkinan adanya upaya kudeta yang dilakukan para pembantu Presiden. Lantas apa motif PDIP melempar isu tersebut?
Desakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk me-reshuffle kabinet yang dikomandoinya bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin kembali menyeruak saat peringatan satu tahun kepemimpinannya di periode kedua beberapa waktu lalu. Menariknya, desakan tersebut kini justru muncul dari elemen-elemen relawan Jokowi-Ma’ruf sendiri.
Kelompok Pro Jokowi (ProJo), misalnya, dalam refleksi satu tahun kepemimpinan pasangan yang mereka jagokan pada Pemilu 2019 lalu, menekankan kritik pada performa kabinet yang dinilai melempem. Mereka mempersoalkan strategi komunikasi publik para menteri yang dianggap menghambat kinerja kabinet dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Senada, relawan Jokowi Mania (JoMan) juga melempar narasi serupa. Kelompok yang diketuai Immanuel Ebenezer ini mengaku gerah dengan menteri yang namanya diawali ‘Pra’ dan diakhiri huruf ‘O’ karena dinilai sibuk berbisnis di tengah pandemi.
Kendati memberikan ‘kisi-kisi’, namun kritik yang dilontarkan JoMan tersebut tetap tidak spesifik. Sebab ada sejumlah nama menteri di Kabinet Indonesia Maju yang memenuhi kriteria tersebut, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, atau Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Namun, terlepas dari siapa yang dimaksud JoMan, manuver kelompok-kelompok relawan Jokowi semakin menarik kala kritik-kritik tersebut juga diafirmasi oleh PDI Perjuangan (PDIP) yang notabene sebagai partai utama pendukung pemerintah.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu melontarkan kritik nyinyir terhadap para menteri yang dinilainya kerap melakukan pencitraan untuk Pilpres 2024. Ia meminta para menteri untuk fokus bekerja membantu presiden.
Selain Hasto, suara-suara miring juga turut dilontarkan oleh sejumlah kader PDIP lainnya, seperti Andreas Hugo Pareira dan Kapitra Ampera. Namun di antara politisi partai banteng tersebut, kritik yang dilontarkan oleh Darmadi Durianto boleh jadi menjadi pernyataan yang paling banyak menuai keributan.
Bagaimana tidak, Ia secara terang-terangan meminta Presiden Jokowi untuk mencopot menteri yang tengah bermanuver untuk kepentingan Pilpres. Ia bahkan meminta Kepala Negara untuk berhati-hati akan adanya potensi ‘kudeta merangkak’ yang dilancarkan oleh pembantu-pembantunya sendiri.
Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai isu yang tengah dimainkan politikus-politikus PDIP tersebut provokatif dan berpotensi memancing keributan. Ia juga menilai isu tersebut kontraproduktif terhadap kinerja Kabinet yang tengah membangun konsolidasi untuk menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi.
Lantas pertanyaannya, apa sebenarnya motif PDIP memainkan isu kudeta para menteri di tengah krisis kepercayaan terhadap pemerintah saat ini? Lantas siapa kira-kira menteri yang mereka maksud sedang bermanuver untuk Pilpres 2024?
Politik Blame-Avoidance ala PDIP?
Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), pengesahan Rancangan UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) hingga penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), hanyalah sedikit dari kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang menuai sentimen minor publik.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan bahwa gelombang aksi penolakan terhadap UU Ciptaker merupakan bentuk akumulasi penghakiman publik terhadap Jokowi. Kendati menuai kecaman publik, semua kebijakan-kebijakan anti-populis tersebut nyatanya diambil pemerintah dengan penuh kesadaran sebagaimana diakui sendiri oleh Istana.
Dengan kata lain, Jokowi sebenarnya menyadari bahwa kebijakan-kebijakan yang Ia ambil akan menuai kritik dari publik, namun tetap Ia lakukan dengan dalih demi kepentingan masyarakat. Asumsi ini terdengar masuk akal jika kita mengingat kembali pernyataan Presiden yang mengaku tak lagi memiliki beban dalam memerintah di periode kedua.
Bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu, kritik-kritik publik memang agaknya tak lagi terlalu penting mengingat dirinya memang sudah tak bisa lagi mencalonkan diri pada kontestasi elektoral berikutnya. Akan tetapi, bagi PDIP selaku partai yang mengusungnya, akumulasi kekecewaan publik dapat membahayakan posisinya di kontestasi elektoral mendatang. Maka menjadi wajar jika partai berlambang banteng itu kini tengah berusaha mencari siasat untuk membendung kekecewaan publik tersebut.
R Kent Weaver dalam tulisannya di Journal of Public Policy memaparkan fenomena di mana pemangku kebijakan cenderung lebih memilih untuk menghindari tuduhan atau disalahkan (avoiding blame) ketimbang mengklaim pujian (taking credit) atas sebuah kebijakan. Fenomena ini Ia istilahkan sebagai the politics of blame avoidance.
Weaver mengatakan salah satu alasan mengapa taktik ini begitu populer dipraktikan oleh para pemangku kebijakan adalah karena tak bisa dilepaskan dari fenomena negativity bias yang sering dialami publik. Negativity bias sendiri menyebabkan manusia cenderung lebih mengingat hal-hal buruk ketimbang pengalaman positif yang dialaminya.
Dengan kata lain, negativity bias ini akan membuat publik lebih mengingat kebijakan-kebijakan buruk pemerintah ketimbang kebijakan-kebijakan positif yang pernah dilakukan. Lantas, untuk membendung sentimen negatif publik, para pemangku kebijakan tersebut kemudian melemparkan tanggung jawab kesalahan kepada pihak lain.
Berangkat dari sini, maka manuver-manuver PDIP yang melempar isu-isu miring kepada para menteri bisa saja diartikan sebagai salah satu strategi untuk melemparkan tanggung jawab atas kebijakan-kebijakan non-populis yang diambil Presiden Jokowi kepada para pembantu presiden. Dengan adanya pihak lain yang disalahkan, maka PDIP sedikit banyak bisa membendung sentimen minor publik agar tak terlalu membahayakan bagi dirinya di Pemilu mendatang.
Namun dalam konteks kabinet, di mana komposisinya terdiri dari sejumlah politikus-politikus yang bisa saja berpeluang untuk maju pada Pilpres 2024, maka taktik ini bisa juga dimaknai untuk tujuan lain. Terlebih Weaver juga mengatakan bahwa taktik the politics of blame avoidance biasanya dilakukan untuk memaksimalkan kepentingan elektoral pemangku kebijakan.
Maka rasionalnya, jika strategi tersebut menguntungkan para pelaku politik blame avoidance, maka efek sebaliknya akan menimpa para korban yang dijadikan sasaran untuk dilemparkan tanggung jawab. Dengan kata lain, strategi blame avoidance juga bisa dimanfaatkan untuk mendelegitimasi lawan politik.
Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam bukunya How Democracies Die mengatakan bahwa bentuk penyangkalan legitimasi lawan politik dapat diartikan dengan melemahkan power atau pengaruh yang dimiliki oleh pihak yang berseberangan dengan dirinya. Artinya sikap pendelegitimasian lawan tersebut dianggap sebagai suatu bentuk blokade ruang kepada lawan politik, sekaligus penolakan terhadap pembagian kekuasaan (balance of power).
Ini menjadi masuk akal mengingat isu kudeta para menteri tersebut bisa membuka kembali ruang untuk wacana resfhuffle. Lantas jika memang asumsi-asumsi ini benar, menteri mana yang kira-kira menjadi target PDIP untuk disingkirkan dari kabinet?
Airlangga Jadi Sasaran Empuk?
Seperti diketahui, di dalam kabinet Indonesia bentukan Jokowi-Ma’ruf, terdapat sejumlah politikus yang duduk di pemerintahan. Posisi strategis ini tentu dapat memperkaya modal politik mereka untuk maju di Pilpres 2024.
Jika memperhitungkan modal politik, maka yang paling berpeluang untuk maju dalam kontestasi elektoral tertinggi di negeri ini adalah para ketua-ketua parpol. Di kabinet saat ini, yang memegang status tersebut hanyalah Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Namun mengingat hubungan PDIP-Gerindra yang saat ini tengah mesra-mesranya, maka satu-satunya sasaran empuk yang bisa saja menjadi target PDIP adalah Airlangga. Apalagi Golkar sendiri sudah mengirimkan sinyal akan memajukan ketua umumnya dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
Asumsi ini semakin mendapat afirmasinya jika kita mempertimbangkan pendapat sejumlah pengamat yang menilai bahwa Jokowi semakin mesra dengan Partai Beringin. Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, sinyal itu bisa dibaca dari keputusan-keputusan Presiden Jokowi yang kerap mempercayakan tugas strategis pada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menko Perekonomian.
Teranyar, Presiden menunjuk Airlangga sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Posisi strategis ini, memberikan ruang bagi Airlangga dalam penanganan pandemi Covid-19 termasuk dalam program vaksinasi. Selain itu, tak tergabungnya politikus-politikus PDIP dalam PEN, dapat mengafirmasi keregangan Jokowi dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka boleh jadi taktik blame avoidance yang dilakukan PDIP terhadap para menteri Jokowi bisa saja memang menarget Airlangga. Terlebih, dengan segala modal yang dimiliki, peluang Airlangga untuk muncul sebagai salah satu calon kuat di Pilpres 2024 memang besar.
Akan tetapi, meski asumsi-asumsi tersebut disandarkan pada teori-teori logis, namun yang mengetahui maksud dari beredarnya isu kudeta para menteri hanyalah PDIP sendiri. Namun yang jelas, akumulasi sentimen minor publik akibat kebijakan-kebijakan anti-populis Jokowi memang dapat merugikan PDIP untuk kontestasi elektoral ke depan. Maka dari itu, partai besutan Megawati itu memerlukan strategi khusus untuk membendung sentimen-sentimen publik. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
