Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Mega korupsi Pertamina menguak dan mulai terarah ke Menteri BUMN, Erick Thohir, dan sang kakak, Garibaldi atau Boy Thohir. Utamanya, terkait jejaring kepentingan personal dan politik yang bisa saja akan menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto kelak atas sebuah keputusan. Benarkah demikian?
Nama dua bersaudara yakni Menteri BUMN, Erick Thohir dan Direktur Utama Adaro Energy Indonesia Garibaldi atau Boy Thohir mulai tersebut dalam isu serta kasus rasuah di PT Pertamina Patra Niaga.
Nama sang Menteri BUMN menggema saat eks Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama dalam safari medianya, menyebut Erick di balik penunjukkan orang-orang “mencurigakan” dalam pembuat keputusan perusahaan.
Berjalan paralel, terdapat laporan terbaru di beberapa media saat keduanya disebut dalam praduga jejaring kepentingan yang melibatkan nama Febri Prasetyadi Suparta alias Mr. James dan R. Harry Zunardi sebagai orang kepercayaan.
Impor PT Pertamina Patra Niaga yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), perusahaan plat merah BUMN disebut dikendalikan oleh dua orang kepercayaan itu.
Saat kini kepercayaan terhadap perusahaan BUMN berada di titik nadir, bukan hanya Pertamina, namun juga BUMN Karya, signifikansi Erick dan secara tak langsung Boy, di permukaan tampak terancam.
Selain jejaring kepentingan pribadi, dugaan aliran dana fantastis pun muncul di tengah upaya pemerintah memperbaiki kinerja birokrasi plus melakukan efisiensi anggaran negara.
Lalu, apakah nantinya Erick dan Boy Thohir akan tersingkir dari jajaran elite politik-pemerintah?
Usaha Carmuk Erick?
Pemerintahan 2024-2029 adalah periode kedua Erick dipercaya sebagai Menteri BUMN. Sepanjang perjalanannya, konflik kepentingan yang juga dinilai menguntungkan Boy Thohir tak hanya kali ini saja mengemuka. Satu yang cukup tampak adalah saat Telkom menyuntik dana total Rp6,3 triliun ke GoTo via pembelian saham di mana Boy adalah Komisaris Utamanya.
Sepanjang perjalanannya pula, Erick, yang bukan orang partai politik tulen, mengelola keseimbangan politik dengan menunjuk sejumlah elite politik dalam jajaran direktur utama, komisaris, dan posisi strategis di berbagai perusahaan BUMN.
Yang terbaru, Erick menunjuk adik Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Maroef Sjamsoeddin, menjadi Direktur Utama MIND ID, BUMN holding industri pertambangan.
Sebelumnya, entitas kunci yang tampak berupaya dikelola Erick adalah militer, khususnya Kopassus, dengan penunjukkan anggota aktif, yakni Mayjen TNI Novi Helmy Prasetyta sebagai Direktur Utama Bulog.
Pun dengan penunjukkan kader partai pemenang Pilpres 2024 Gerindra, yakni Mochamad Iriawan atau Iwan Bule sebagai Komisaris Utama Pertamina. Belum termasuk penunjukkan lain yang saat ditelaah secara politik dan kepentingan, dinilai memiliki tujuan tertentu.
Akan tetapi, saat keterpurukan popularitas Erick kian tak terbendung, resep bagi-bagi jabatan semacam itu kiranya mungkin tak lagi ampuh untuk meredam keputusan untuk menyingkirkan dirinya dari blantika birokrasi pemerintahan. Mengapa demikian?
Ditentukan Prabowo & Jokowi?
Terdapat beberapa variabel yang membuat Erick, plus Boy Thohir suatu saat boleh jadi dipandang tak lagi signifikan dalam kalkulasi politik dan simbiosis kepentingan dengan kekuasaan.
Terlebih variabel-variabel yang eksis di meja interpretasi bertendensi politis. Pertama, Presiden Prabowo Subianto kemungkinan tak terlalu membutuhkan Erick dan masih memiliki orang-orang kepercayaan yang cukup pantas berada di posisi strategis seperti Menteri BUMN.
Dalam sebuah praduga juga sempat muncul beberapa penafsiran bahwa signifikansi Erick dalam politik-pemerintahan semakin tergerus.
Salah satunya adalah tidak dipercayanya Erick menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran padahal lima tahun sebelumnya sukses mengampu posisi yang sama. Hal ini dikatakan karena tak direstui oleh Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo.
Hal itu juga dikatakan sebagai residu persaingan pencawapresan Pilpres 2024 saat nama Erick dan Gibran bersaing.
Persaingan itu kemudian secara alamiah memantik konstruksi psikologi secara politik bahwa sosok-sosok yang bersaing untuk menjadi cawapres Prabowo itu saling berperang narasi, baik yang berada di level “putih” maupun “abu-abu”. Terlepas dari siapa dalang sebenarnya di balik kampanye atau peperangan narasi itu.
Salah satu di antaranya yang justru mendiskreditkan kandidat cawapres yang akhirnya terpilih, yakni Gibran, hingga dampak politiknya dianggap terasa hingga saat ini.
Lalu, tupoksi Erick mengelola dana BUMN juga seakan dikebiri dengan keberadaan Danantara. Meski didapuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, kini Erick tak bisa lagi leluasa menggunakan dana perusahaan BUMN.
Kini tinggal dua hal yang dapat menentukan takdir Erick, plus korelasinya dengan dugaan irisan kepentingan Boy Thohir. Pertama, tentu dari sisi hak prerogatif Presiden Prabowo terhadap Erick dengan berbagai variabel yang telah dijelaskan di atas, plus Jokowi, ditambah dengan variabel minor lain yang mungkin tak terlihat di meja analisis.
Kedua, nasib itu akan ditentukan oleh sejauh mana dan sampai kapan bargain Erick-Boy akan dibutukan. Mengingat saat dilihat secara politik, gerbong atau kolega Presiden Prabowo, baik di Partai Gerindra maupun parpol koalisi yang memiliki simbiosis lebih besar kemungkinan besar menginginkan posisi yang saat ini diampu Erick. (J61)
