Isu divestasi saham PT Freeport Indonesia kini memasuki babak perdebatan baru. Dengan kuatnya dimensi politik yang terkandung di belakangnya jelang Pilpres 2019, pencapaian pengambilalihan 51 persen saham perusahaan tersebut masih menyisakan tanda tanya. Dugaan kerugian akibat dampak lingkungan yang menyentuh angka Rp 185 triliun, hingga masih banyaknya pihak yang tak terima pencapaian tersebut diklaim sepihak sebagai kesuksesan pemerintahan Jokowi saja, menjadi warna lainnya. Tidak sedikit pula yang menyebut hal ini punya pertalian dengan strategi pemenangan di Pilpres tahun depan.
PinterPolitik.com
“Nationalism is power hunger tempered by self-deception.”
:: George Orwell (1903-1950), novelis dan penulis esay ::
[dropcap]T[/dropcap]anggal 21 Desember 2018 lalu mungkin bukan Jumat biasa untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain karena angkanya yang cantik – 2112 (tanggal 21 bulan 12) – hari itu adalah saat ketika sang presiden mengumumkan secara resmi “kembalinya” PT Freeport Indonesia (PTFI) ke pangkuan ibu pertiwi. Demikianlah bahasa yang digunakan Jokowi di akun-akun media sosialnya saat itu.
Pencapian tersebut merupakan lanjutan dari penandatanganan pengambilalihan saham PTFI – lewat pembelian hak partisipasi milik perusahaan tambang asal Inggris-Australia, Rio Tinto – oleh perusahaan pelat merah, PT Inalum pada September 2018 lalu. Dan akhir tahun ini memang kesepakatan tersebut telah difinalisasi.
Sebab, ketika unsur politik telah masuk dan isu nasionalisme ekonomi menjadi jualannya, maka selalu ada “lapar kekuasaan” yang mengintip dari balik terowongan-terowongan bawah tanah di bukit Grasberg. Share on XMenariknya, proses tersebut kemudian mendatangkan perdebatan dan pro kontra. Isu yang mencuat adalah terakait harga yang cukup mahal yang harus dibayarkan oleh Inalum untuk saham tersebut, yang totalnya mencapai Rp 56 triliun. Pembayarannya pun didapat dari pinjaman luar negeri (global bond).
Argumentasi yang muncul – utamanya dari kubu yang berseberangan dengan Jokowi – umumnya mempertanyakan mengapa pemerintah harus membeli saham tersebut karena jika kontrak tersebut berakhir pada 2021, menurut kelompok tersebut, kepemilikan akan otomatis jatuh ke tangan Indonesia. Yang lain mempertanyakan secara spesifik tentang mengapa Inalum harus berutang dari luar negeri untuk membayar saham tersebut.
Terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut, mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Muhammad Said Didu membuat sebuah Kuliah Twitter (kultwit) dalam tajuk “Simalakama” untuk meluruskan pertanyaan-pertanyaan yang ada, sekaligus membeberkan beberapa fakta menarik di baliknya.
Secara khusus, pria yang telah diberhentikan dari jabatannya sebagai salah satu komisaris PT Bukit Asam ini menyinggung muatan politik yang ada di dalamnya, termasuk potensi pelanggaran kewajiban terkait dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat operasi PTFI, serta kemungkinan masalah pajak di masa mendatang.
47. #simalakama. Fakta butir 46 menunjukkan bhw siapapun presidennya saat ini proses thdp freeport akan terjadi krn dlm rangka pelaksanaan UU Minerba dan akan berakhirnya Kontrak Karya generasi II. Justru kalau terjadi overdosis pernyataan prestasi politik maka timbul pro-kontra
— Muhammad Said Didu (@saididu) December 27, 2018
Dengan isu nasionalisme ekonomi yang kini “dijual” jelang Pilpres 2019, pertanyaannya adalah apakah hal tersebut sepadan dengan berbagai persoalan yang ada di belakangnya?
Kembalinya Nasionalisme Ekonomi
Dalam kultwit sepanjang 100 postingan tersebut, Said Didu membeberkan secara komprehensif persoalan yang terjadi di seputaran divestasi saham PTFI tersebut.
Misalnya, alasan pemerintah harus membelinya adalah karena sesuai dengan ketentuan korporasi dan kontrak karya yang telah ditandatangani di masa lalu, serta demi menjamin kelangsungan operasi tambang tersebut. Pasalnya, jika menggunakan logika nasionalisme yang menunggu hingga kontrak tersebut berakhir pada 2021, akan ada dampak teknis dan non-teknis terkait operasi tambang tersebut yang justru merugikan negara.
Lalu, terkait isu harga yang dianggap terlalu mahal, Said Didu menyebutkan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena perhitungan yang digunakan adalah menggunakan standar korporasi internasional.
Sementara, persoalan mengapa harus dibiayai oleh utang luar negeri adalah karena persoalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang kala itu sedang dalam kondisi lemah. Jika menggunakan pinjaman dolar AS dari dalam negeri, maka justru akan berdampak pada makin lemahnya nilai mata uang garuda.
Hal menarik lain yang juga disinggung oleh Said Didu adalah terkait unsur politik yang kuat di sekitaran proses divestasi saham tersebut. Unsur politik tersebut – yang menurutnya “overdosis” – terlihat dalam klaim-klaim pasca kesuksesan pengambilalihan saham itu.
Beberapa klaim termasuk yang mendiskreditkan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dianggap tidak melakukan apa pun. Secara gamblang, Said Didu menyebut era SBY punya andil lewat Memorandum of Understanding (MoU) yang menjadi jalan masuk untuk proses divestasi di era Jokowi ini, sehingga tidak pantas jika ada yang menilai sebaliknya.
Selain itu, meskipun tidak menunjuk secara langsung, namun bisa dipastikan bahwa unsur politik yang dimaksud oleh staf ahli Menteri ESDM di era Sudirman Said itu juga berhubungan dengan tahun politik yang sudah di depan mata. Presiden Jokowi memang menggunakan divestasi saham PTFI ini sebagai salah satu “jualan” kampanye politiknya untuk kembali meraih kursi kekuasaan di periode kedua.
Bagaimanapun juga, isu divestasi saham PTFI ini punya nilai jual yang besar di hadapan publik karena menggambarkan persoalan nasionalisme ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan ulasan banyak pihak yang menyebut bahwa isu nasionalisme ekonomi berpotensi menjadi isu sentral dan utama dalam kampanye politik di 2019. Apalagi, pasca Jokowi memilih Ma’ruf Amin yang adalah seorang ulama sebagai cawapresnya, potensi surutnya isu politik identitas semakin besar terjadi.
Hal ini sejalan dengan artikel yang diturunkan oleh Bloomberg pada pertengahan September 2018 lalu. Portal tersebut memang menyorot kembalinya isu nasionalisme ekonomi ke panggung politik Indonesia jelang kontestasi Pilpres 2019, dan sekalipun menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, dampaknya terhadap pemenangan Pilpres tetap saja sangat besar.
Peran kunci isu nasionalisme ekonomi juga sempat digambarkan oleh mantan diplomat Australia dan pengamat isu intelijen, Ken Ward. Dalam tulisannya di Nikkei Asian Review, ia menyebutkan bahwa isu-isu pengambilalihan asset-aset tambang dengan PTFI salah satu di dalamnya, akan menjadi sentral perdebatan di masa kampanye dan akan menentukan hasil akhir pemilihan.
Sebagai catatan, baik Jokowi maupun Prabowo Subianto sama-sama menggunakan isu nasionalisme ekonomi untuk menjaring sebanyak-banyaknya pemilih.
Jokowi menggunakan wacana nasionalisasi – termasuk misalnya mewajibkan perusahaan-perusahaan minyak asing untuk menjual produksinya ke Pertamina – sementara Prabowo menggunakan narasi “kebocoran kekayaan nasional” dan pengambilalihan aset yang dikuasai asing.
Strategi Kampanye, Sebuah Ilusi
Persoalan nasionalisme ekonomi ini juga digunakan oleh Presiden AS Donald Trump pada Pilpres negara tersebut tahun 2016 lalu. Kala itu, wacana nasionalisme dibangun Trump yang menganggap warga negaranya tidak mendapatkan keuntungan dari berbagai kebijakan ekonomi dan perdagangan bebas.
Isu proteksi ekonomi pun mengemuka ke hadapan publik dan efektif menaikkan tingkat keterpilihannya, sekalipun kemudian meluber menjadi nasionalisme di bidang lain, katakanlah macam xenophobia.
Analis kebijakan imigrasi dari Cato Institute, Alex Nowrasteh dalam tulisannya untuk Foundation for Economic Education (FEE) menyebutkan bahwa isu nasionalisme memang selalu punya kekuatan untuk menggerakkan pemilih karena kemampuannya beradaptasi dan membuat justifikasi terhadap peningkatan kekuatan politik faksi-faksi tertentu, atau bahkan pemerintah yang ingin melanggengkan kekuasaannya.
Hal tersebut menjadi semakin kuat ketika dipadankan dengan persoalan ekonomi yang memang menjadi konsen utama masyarakat pada umumnya.
Dalam konteks PTFI, tentu saja Jokowi mendapatkan momentumnya menggunakan isu nasionalisme tersebut. Namun, persoalannya adalah divestasi saham PTFI ini masih meninggalkan masalah.
Said Didu misalnya menyebutkan bahwa sekalipun 51 persen saham PTFI sudah dikuasai oleh Indonesia, namun Freeport McMoran sebagai induk perusahaan masih memegang kendali menunjuk dewan direksi dan komisaris.
Selain itu, muncul pula persoalan terkait kemungkinan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas harus menanggung risiko kerugian akibat kerusakan lingkungan.
Sebelumya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang menyebutkan adanya indikasi kerugian di sektor lingkungan yang total mencapai Rp 185 triliun. Produksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PTFI jumlahnya antara 150-200 ribu ton per hari. Belum lagi masalah pajak yang juga disebut-sebut berpotensi menjadi kendala di masa depan.
Artinya memang ada banyak masalah yang harus ditangani dengan baik pasca pengambilalihan saham ini. Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi bunga kampanye bertajuk nasionalisme ekonomi yang sekedari dijual jelang Pilpres saja.
Pada akhirnya memang tidak dapat dipungkiri pernyataan-pernyataan Said Didu sangat mungkin punya bias politik. Jika diperhatikan dari aktivitas akun media sosialnya memang ada kecenderung pria penggemar klub sepak bola Manchester City ini “mendukung” kubu yang berseberangan dengan Jokowi. Mungkin karena persoalan yang terjadi di Bukit Asam, atau karena kedekatannya dengan Sudirman Said yang kini telah ada di kubu Prabowo, tidak ada yang tahu pasti.
Walaupun demikian, intisari pernyataannya untuk tidak mencampuradukkan politik dan persoalan PTFI memang penting untuk diperhartikan. Sebab, ketika unsur politik telah masuk dan isu nasionalisme ekonomi menjadi jualannya, maka seperti kata George Orwell di awal tulisan ini, selalu ada “lapar kekuasaan” yang mengintip dari balik terowongan-terowongan bawah tanah tambang di bukit Grasberg. (S13)
