Pemerintah Belanda beralasan, kampanye referendum Turki di dalam wilayah Belanda akan memicu ketegangan hanya beberapa hari sebelum Belanda menggelar pemilu.
pinterpolitik.com
[dropcap size=big]B[/dropcap]erawal dari keinginan Pemerintah Turki untuk berkampanye kepada warga Turki yang tinggal di Belanda menjelang referendum perluasan kekuasaan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Kampanye itu dijadwalkan dilakukan dua menteri Turki, di antaranya Menlu Mevlut Cavusoglu. Tetapi, keinginan itu ditolak oleh Pemerintah Belanda.
Penolakan itu dijawab oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Minggu (12/3/2017), dengan memperingatkan Belanda akan menanggung akibatnya. Tak lupa Erdogan mengatakan, dia akan mengambil langkah setelah pemilihan umum Belanda, Rabu (15/3/2017), sebagai balasan atas penolakan terhadap kedua menterinya.
Kedua menteri Turki itu semula dijadwalkan menggalang dukungan dari kalangan warga Turki yang bermukim di Belanda untuk referendum perluasan wewenang Erdogan yang akan digelar bulan depan, dan itulah yang ditolak Belanda.
Pemerintah Belanda beralasan, kampanye referendum Turki di dalam wilayah Belanda akan memicu ketegangan hanya beberapa hari sebelum Belanda menggelar pemilu.
Orang yang pertama masuk ke Belanda adalah Menteri Urusan Keluarga Turki, Fatma Betul Sayan Kaya. Ia tiba dengan menggunakan jalan darat, Sabtu (11/3), tetapi dilarang masuk ke Konsulat Turki di Rotterdam. Selanjutnya, dia dikawal ke perbatasan dengan Jerman oleh Kepolisian Belanda. Lalu, Menlu Mevlut Cavusoglu berusaha masuk ke Belanda dengan menggunakan jalur udara, tetapi tidak diizinkan.
Menurut Erdogan, tindakan Belanda patut dibalas. Ia pun mengatakan, akan mengajari Belanda mengenai diplomasi internasional. Mengapa Amsterdam sangat khawatir akan kerusuhan antara pendukung dan anti-Erdogan, yang bisa mengganggu pelaksanaan pemilu Belanda, Rabu ini?
Erdogan juga bertanya, bagaimana Belanda bisa memberikan pembenaran dalam aksinya mengusir Menteri Fatma Betul Sayan Kaya ketika berusaha memberikan sambutan kepada pada pendukung Erdogan di luar Konsulat Turki di Rotterdam?
Ia menuntut lembaga-lembaga internasional memberlakukan sanksi kepada Belanda. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Prancis, karena telah mengizinkan Menlu Turki berkampanye di negara itu.
Berdasarkan data, 5,5 juta warga Turki tinggal di luar negeri, termasuk 1,4 juta pemilih yang tinggal di Jerman. Oleh karena itu, Turki merencanakan penyelenggaraan pawai-pawai di negara-negara yang ditempati banyak warga Turki, termasuk Jerman, Austria, dan Belanda.
Terkait dengan larangan masuk dan berkampanye itu, Pemerintah Belanda mencabut izin mendarat untuk pesawat yang ditumpangi Menlu Turki. Kunjungan itu sedianya untuk mendukung Presiden Recep Tayyip Erdogan di depan warga Turki di Kota Rotterdam.
Kantor berita Belanda, ANP, mengabarkan, aksi unjuk rasa untuk mendukung Erdogan tak jadi digelar. Sebelumnya, Wali Kota Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, mengatakan, penggagas rencana itu sudah menarik surat izin menggelar unjuk rasa yang awalnya sudah dikirimkan ke pemerintah kota.
Kecaman Presiden Erdogan
Gagalnya Menlu Turki mendarat di Belanda langsung dikecam oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan di hadapan ribuan pendukungnya di Istanbul.
“Anda bisa menghentikan pesawat menteri luar negeri kami sesuka kalian, kita lihat bagaimana pesawat-pesawat kalian saat datang ke Turki,” ujar Erdogan.
Ia juga mengatakan, mereka tidak memahami politik atau diplomasi internasional. Mereka adalah sisa-sisa Nazi. Mereka adalah fasis,” kata Erdogan dengan bersemangat
Di ibu kota Ankara, ratusan orang berkumpul dekat Kedutaan Besar Belanda, meski jalanan di sekitar bangunan itu sudah ditutup polisi. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Turki dan Ottoman, meneriakkan slogan-slogan anti-Belanda, dan melemparkan telur ke arah kantor kedutaan besar. Pemerintah Turki juga mengamankan kantor konsulat Belanda, kediaman resmi duta besar, kepala kantor, dan konsulat jenderal Belanda.
Perdana menteri Belanda Mark Rutte mengemukakan, istilah Nazi yang digunakan Erdogan untuk menyebut negaranya, terlalu berlebihan. Ia paham mereka marah, tetapi ini semua sudah melampaui batas.
Juru bicara Pemerintah Belanda mengatakan, langkah melarang Menlu Turki mendarat di negeri itu untuk mengurangi risiko gangguan keamanan dan ketertiban publik yang dipicu kedatangan Menlu Cavusoglu.
Pemerintah Belanda dan Turki sedang mencari solusi terbaik, mengingat Ankara mengabaikan adanya aturan terkait dengan pengumpulan massa secara besar-besaran di Belanda.
“Sebagian besar warga Belanda keturunan Turki diizinkan memberikan suara dalam referendum terkait perubahan konstitusi Turki.” Demikian diumumkan oleh Pemerintah Belanda.
Masih menurut pengumuman itu, Pemerintah Belanda tidak melarang pengumpulan massa. Namun, hal itu tidak diizinkan jika bisa memicu ketegangan di tengah masyarakat. Dengan demikian, siapa saja yang ingin menggelar pengumpulan massa wajib mengikuti instruksi pemerintah, supaya keamanan dan ketertiban publik terjamin.
Kampanye di Prancis
Sebelumnya, Sabtu (11/3) malam, Menlu Cavusuglo tiba di Metz, Prancis, untuk ikut dalam aksi serupa.
Discussed how to improve our services for our citizens at the meeting with Consuls General held in Metz pic.twitter.com/mwig8u3EbR
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 12, 2017
“Saya berada di sini untuk bertemu dengan konsulat jenderal dan berkumpul dengan warga kami,” kata Cavusoglu lewat akun Twitter.
Pemerintah Prancis mengatakan, unjuk rasa yang dihadiri Menlu Turki digelar pada Minggu (12/2). Pemerintah setempat mengizinkan warga keturunan Turki ikut dalam unjuk rasa itu, kecuali mereka memicu ancaman terhadap ketertiban publik.
Ketegangan antara Belanda dan Turki terjadi beberapa hari setelah masalah serupa muncul dengan Jerman. Kondisi ini membuat Menlu Turki mengulangi ancaman, negerinya akan membatalkan kesepakatan dengan Uni Eropa terutama terkait pembatasan jumlah pengungsi ke Eropa.
Pemerintah Turki pada 16 April akan menggelar referendum untuk mengubah konstitusi terkait wewenang Presiden Recep Tayyip Erdogan. Para pendukung Erdogan mengincar suara lebih dari satu juta warga Turki yang tinggal di berbagai negara Eropa untuk memberikan dukungan.
Sejauh ini sudah empat pemerintah lokal di Jerman, termasuk beberapa wilayah di Austria dan Swiss, yang menolak memberikan izin aksi unjuk rasa mendukung Erdogan.
Unjuk Rasa di Rotterdam
Pada perkembangan lainnya Polisi Antihuru-hara Belanda bentrok dengan pengunjuk rasa di Kota Rotterdam setelah seorang menteri Turki diantar keluar dari negeri itu. Polisi berkuda dan mobil water cannon digunakan untuk membubarkan sekitar 1.000 orang yang berkumpul di kantor Konsulat Turki.
Bentrokan ini terkait dengan rencana Pemerintah Turki menggalang suara diaspora negeri itu menjelang referendum untuk memperluas wewenang presiden Turki, pada April mendatang.
Menteri Urusan Keluarga Fatma Betul Sayan Kaya datang ke Belanda untuk menghadiri aksi di Rotterdam. Sang menteri, dengan menggunakan mobil, tiba di Rotterdam, Sabtu (11/3}, namun dia tak bisa masuk ke kantor konsulat Turki di Belanda. Kemudian, polisi mengantarkan Fatma ke perbatasan Belanda dan Jerman. Hal ini dibenarkan PM Mark Rutte, pada Minggu. Sebelumnya, Pemerintah Belanda melarang pesawat yang membawa Menlu Mevlut Cavusoglu mendarat di negeri itu.
Suhu hubungan diplomatik antara Belanda dan Turki bertambah panas setelah Menteri Fatma lewat akun Twitter menunjukkan kekecewaannya terhadap sikap Belanda.
“Dunia harus mengambil langkah atas nama demokrasi melawan perilaku fasis semacam ini! Perilaku terhadap seorang menteri perempuan tak bisa diterima,” ujar Fatma.
Sementara itu, Prancis mendesak Turki dan beberapa negara anggota Uni Eropa untuk meredakan ketegangan dan mengatakan tidak ada alasan untuk melarang pertemuan di wilayahnya, Minggu (12/3), antara Menlu Turki Mevlut Cavusoglu dan asosiasi warga Turki di Prancis.
“Dengan tidak adanya ancaman nyata terhadap ketertiban umum, maka tidak ada alasan untuk melarang pertemuan itu,” kata Kemenlu Prancis dalam pernyataannya seperti dilansir Reuters.
“Mengingat ketegangan saat ini antara Turki dan beberapa negara anggota Uni Eropa, Prancis menyerukan de-eskalasi,” katanya. Prancis juga menyerukan kepada otoritas Turki untuk menghindari dampak dan provokasi.
Perdana Menteri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, Minggu (12/3), mengusulkan penundaan rencana kunjungan Perdana Menteri Turki, Binali Yilderim, bulan ini karena krisis diplomatik antara Turki dan Belanda.
“Terkait serangan Turki saat ini kepada Belanda, pertemuan ini tidak bisa dipisahkan dari masalah itu,” kata Rasmussen dalam siaran pers terkait lawatan Yilderim ke Denmark.
Cegah “Perang Ucapan”
Memburuknya hubungan diplomatik antara Belanda dan Turki, belakangan ini, tentu mencemaskan Uni Eropa, apalagi terkesan, “ujian” terhadap persatuan dan kesatuan wilayah dan masyarakat Eropa seperti tidak habis-habisnya, baik dari internal maupun eksternal.
Demi mendinginkan suasana atau mengurangi ketegangan antara kedua negara kita berharap “perang ucapan” atau pernyataan yang tidak perlu, yang dapat dianggap sebagai provokasi, hendaknya dicegah dan sebaiknya digunakan kekuatan diplomasi untuk membuka “pintu” agar saling memahami dan saling menghargai benar-benar terwujud.
Kita tetap percaya setiap negara menginginkan stabilitas politik dan keamanan terjamin agar suasana damai selalu hadir sebagai salah satu prasyarat membangun kehidupan nyang lebih baik. Diplomasi masih menjadi ujung tombak dalam menjalin hubungan bilateral yang baik. Oleh karena itu, upaya meredakan ketegangan menjadi suatu keharusan. (Berbagai sumber/E19)
