HomeNalarHabib Rizieq Bukan Jawaban Kita?

Habib Rizieq Bukan Jawaban Kita?

Tidak sedikit pihak yang menyebutkan ramainya penyambutan kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) merupakan indikasi bahwa masyarakat memandangnya sebagai sosok yang dapat membawa perubahan. Namun, mungkinkah harapan tersebut berasal dari ilusi pengaruh HRS?


PinterPolitik.com

Bagi para penikmat olahraga sepak bola, khususnya mereka yang mengikuti setiap pertandingan klub raksasa asal Jerman, Bayern Munchen, pasti masih teringat fenomena fantastis pada 22 September 2015 lalu. Kala itu, Munchen tengah tertinggal satu gol dari Wolfsburg di babak pertama. Untuk menambah daya gedor, Robert Lewandowski dimasukkan untuk menggantikan gelandang Thiago Alcantara pada menit ke-46.

Luar biasanya, kehadiran stiker tim nasional (timnas) Polandia tersebut benar-benar mengubah alur permainan secara dramatis. Bagaimana tidak? Tidak hanya membalas gol Wolfsburg, Lewandowski bahkan mencatatkan lima gol hanya dalam waktu 8 menit 59 detik. Fantastis. Benar-benar seorang supersub.

Menariknya, fenomena supersub tersebut tampaknya tidak hanya terjadi di dunia sepak bola, melainkan juga di dunia politik. Pada 1 Februari 1979 lalu, lima juta rakyat Iran menyambut kedatangan Ayatollah Ruhollah Khomeini setelah diasingkan selama 14 tahun. Tidak hanya disambut secara sensasional, kedatangan Khomeini juga menjadi sosok vital yang mengubah tatanan politik Iran saat itu.

Kala itu, Perdana Menteri (PM) Iran, Shahpur Bakhtiar melakukan berbagai hal untuk menjegal aktivitas politik Khomeini. Namun, pada akhirnya semua upaya itu gagal dan pada Juli 1979, Bakhtiar terpaksa melarikan diri ke Prancis setelah Pengadilan Revolusi Iran menjatuhkan vonis mati terhadap dirinya.

Pada 10 November lalu, penyambutan meriah Habib Rizieq Shihab (HRS) setelah 3,5 tahun menetap di Arab Saudi banyak dikaitkan dengan penyambutan fenomenal Khomeini pada tahun 1979 lalu. Selain itu, HRS juga disebut-sebut akan menjadi sosok yang membawa perubahan bagi tatanan politik di tanah air.

Saat ini, situasi politik memang disebut stagnan. Rendahnya penyerapan aspirasi publik semakin terasa, khususnya pada pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU Cipta Lapangan Kerja. Apalagi, dengan besarnya koalisi pemerintah, trias politika disebut tidak bekerja semestinya karena Parlemen seolah seiya sekata dengan eksekutif.

Lantas, mungkinkah HRS akan mengulangi fenomena Khomeini? Atau justru itu hanyalah harapan yang terlampau tinggi?

Ilusi Pengaruh?

- Advertisement -

Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly mungkin akan membantu kita memahami mengapa HRS dapat dipandang sebagai sosok yang membawa perubahan. Di sana, Dobelli memperkenalkan konsep menarik yang menjawab mengapa kognisi manusia dapat membuat penilaian, yakni contrast effect.

Contrast effect memungkinkan kognisi manusia untuk mengenali perbedaan antar objek. Alhasil, manusia dapat memberi penilaian, misalnya menyebut objek A lebih halus atau lebih kasar, dengan cara membandingkannya dengan objek B dan objek-objek lainnya.

Menurut Dobelli, tanpa adanya contrast effect, strategi marketing, seperti pemberian diskon tidak akan dapat berhasil. Pasalnya, jika manusia tidak mampu mengenali perbedaan, benda seharga Rp 50 ribu yang diberi diskon menjadi Rp 25 ribu tidak akan dilihat memiliki pertambahan nilai.

Baca juga :  PKS Mengemis ke PDIP?

Pemberian diskon sendiri, memang merupakan strategi marketing yang memanfaatkan contrast effect, agar konsumen tergugah untuk membeli suatu produk karena menilai harganya menjadi lebih murah.

Pada kasus HRS, contrast effect sepertinya telah terjadi. Mengacu pada kondisi politik saat ini, di mana partai politik (parpol) dirasa hanya menyuarakan suara masyarakat untuk kepentingan elektoral, publik akan membandingkannya dengan HRS yang selama ini dinilai garang dalam mengkritik kekuasaan.

Apalagi, dengan situasi oposisi saat ini yang dilihat begitu tumpul karena tidak sebanding dengan kekuatan koalisi pemerintah, jelas membuat publik merasa “frustrasi”. Masuknya Prabowo Subianto ke dalam koalisi pemerintahan juga telah membuat publik kecewa. Pasalnya, ia dan parpolnya digadang-gadang akan menjadi oposisi kuat yang dapat memenuhi tugas check and balances.

Selain faktor contrast effect, ada satu faktor lagi yang sepertinya membuat HRS dinilai sebagai sosok yang begitu vital, yakni pengaruhnya dinilai begitu besar. Mengenai hal tersebut, sepertinya kita dapat memperdebatkannya dengan serius. Pasalnya, terdapat analisis yang menyebutkan bahwa pengaruh HRS sebenarnya tidak sebesar yang dibayangkan publik selama ini.

Pemerhati politik komunitas Arab di Indonesia, Ahmad Syarif Syechbubakr memberikan pandangan menarik terkait hal tersebut. Menurutnya, memang benar HRS dan Front Pembela Islam (FPI) begitu populer dan berpengaruh di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Sumatera.

- Advertisement -

Akan tetapi, apabila bergeser ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, HRS dan FPI disebut kalah populer dari kiai, ulama, dan habaib yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama (NU). Lanjutnya, secara nasional, NU dan Muhammadiyah masih terlalu kuat pengaruhnya dibandingkan organisasi Islam manapun.

Konteks tersebut tentu akan semakin terasa apabila kita berbicara di wilayah Indonesia Tengah dan Timur yang penduduknya tidak beragama Islam.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin dalam wawancaranya bersama PinterPolitik juga menyebutkan bahwa HRS dan FPI sebenarnya sadar akan pengaruh mereka yang hanya berkutat di daerah Jakarta dan sekitarnya. Oleh karenanya, itu membuat HRS berencana melakukan safari revolusi akhlak ke seluruh Indonesia, yang disebut Ujang sebagai upaya untuk memperluas pengaruhnya.

Di sini, kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa persepsi yang menyebut HRS sebagai sosok pembawa perubahan ataupun persepsi terkait dirinya yang begitu berpengaruh, tampaknya terbentuk karena pemberitaan masif di media-media nasional.

Selain faktor pengaruh yang sebenarnya tidak begitu besar, terdapat satu lagi alasan yang dapat membantah asumsi bahwa HRS akan membawa politik tanah air ke arah yang lebih baik.

Mengakibatkan Pembusukan Politik?

Francis Fukuyama dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment memberikan evaluasi menarik terkait praktik demokrasi saat ini. Menurutnya, sejak tahun 2000-an telah terjadi tren balik demokrasi. Ini tidak hanya terjadi karena adanya negara yang kembali menjadi otoriter atau mulai mengarah ke sana, melainkan juga karena masifnya politik identitas yang disebut Fukuyama telah mengakibatkan pembusukan demokrasi.

Baca juga :  Edy Ekspos Operasi Intelijen Rusia?

Buku itu sendiri ditujukan Fukuyama sebagai respons atas kemenangan mengejutkan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat (AS) pada 2016 lalu. Ia begitu tidak menyangka, bagaimana mungkin sosok yang mempromosikan nasionalisme populis tersebut justru memimpin negara demokratis sebesar AS.

Menariknya, dalam buku tersebut Fukuyama mengungkit kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama atau Ahok sebagai salah contoh bangkitnya politik identitas dan polarisasi politik di kalangan Islam. Sebagaimana diketahui, HRS bersama FPI adalah pihak yang begitu berpengaruh dalam kasus tersebut.

Ujang Komarudin juga memberikan penjelasan yang senada dengan Fukuyama. Menurutnya, di satu sisi memang harus diakui bahwa HRS telah membangkitkan kesadaran politik, khususnya kelompok Islam di tanah air. Akan tetapi, di sisi lain, narasi yang dibawa oleh Imam Besar FPI tersebut memiliki konsekuensi negatif karena memperdalam polarisasi politik.

Artinya, jika HRS terus konsisten dengan narasinya selama ini, bukan tidak mungkin, pembusukan politik yang disebut Fukuyama telah terjadi di AS juga akan menimpa Indonesia. Apalagi, seperti yang ditegaskan oleh Ujang, reformasi sebenarnya belum membuat Indonesia benar-benar mengaplikasikan demokrasi. Tegasnya, saat ini kita hanya menerapkan demokrasi prosedural (demokrasi iliberal).

Selain faktor rentannya narasi HRS membawa pada polarisasi politik, terdapat pula kejenuhan publik atas narasi-narasi yang membawa politik identitas. Apalagi, kerumunan yang diakibatkan HRS beberapa waktu yang lalu telah menjadi sasaran kejengkelan publik yang telah lelah akibat pandemi Covid-19 yang tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Komentar Panglima TNI Hadi Tjahjanto terkait akan menindak segala bentuk ancaman, ataupun komentar terbaru Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang menyebut FPI sebaiknya dibubarkan, jelas menunjukkan terdapat adanya “peringatan” keras tersendiri.

Menariknya, baru-baru ini Ketua Umum DPP FPI, Ahmad Shobri Lubis menginfokan safari revolusi akhlak yang akan dilakukan HRS akan ditunda sampai situasi kembali normal. Penundaan sendiri akibat HRS mengalami kelelahan karena baru kembali dari Arab Saudi dan langsung beraktivitas menghadiri serangkaian acara.

Namun, melihat meningkatnya resistensi dari publik maupun otoritas, tampaknya penundaan tersebut adalah evaluasi dari kondisi yang dinilai tidak kondusif. TNI bahkan turun gunung untuk menurunkan baliho HRS baru-baru ini. Tapi tentunya asumsi tersebut masih terbuka untuk diperdebatkan.

Kita nantikan saja bagaimana kelanjutan aktivitas HRS ke depannya. Apakah Ia akan mengulang sejarah fenomenal Khomeini, hanya waktu yang dapat menjawabnya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

#Trending Article

SBY-JK-Paloh Taklukkan Megawati?

Berbagai pihak menilai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jusuf Kalla (JK), dan Surya Paloh akan membangun koalisi dan menyatukan kekuatan untuk melawan PDIP di Pemilu...

Israel Gagalkan Pencapresan Anies?

Lolosnya timnas sepak bola Israel ke Piala Dunia U-20 Indonesia mulai menuai reaksi publik Tanah Air. Ajang yang bersamaan dengan jelang tahun politik agaknya...

PPP Perang, Prabowo Menang?

Tuntutan agar Suharso Monoarfa mundur dari kursi Ketua Umum (Ketum) PPP muncul seiring dengan semakin dekatnya agenda Pemilu 2024. Prabowo Subianto dan aktor politik...

Mahathir Bisa Buat Jokowi Terganggu?

Eks-PM Malaysia Mahathir Mohamad sebut Kepulauan Riau harusnya diminta oleh Malaysia. Apa Mahathir ingin ganggu pemerintahan Jokowi?

Ganjar Keluar dari Bursa Capres?

Megawati dinilai menyindir Ganjar Pranowo ketika diminta membacakan hasil Rakernas terkait capres merupakan hak prerogatif ketua umum. Apakah ini sinyal kuat Ganjar telah keluar...

Megawati Tidak Rasis ke Papua?

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri analogikan tercampurnya orang Papua dengan etnis Indonesia bagaikan "kopi susu". Apakah Megawati rasis?

Ekonomi Bisa Bahayakan Jokowi?

Awal Juni 2022 menjadi momentum penting dalam refleksi kondisi ekonomi global. Bank Dunia mengeluarkan laporan yang menyebutkan bahwa resesi ekonomi di tahun ini akan...

Presiden 2024 Harus dari Militer?

Dinamika isu global yang semakin mendorong negara untuk mengambil peran internasional membuat Indonesia perlu pertimbangkan calon presiden (capres) yang memiliki pola pikir strategis dan outward-looking dalam Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024). Mungkinkah jawabannya ada di kandidat berlatar militer?

More Stories

SBY-JK-Paloh Taklukkan Megawati?

Berbagai pihak menilai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jusuf Kalla (JK), dan Surya Paloh akan membangun koalisi dan menyatukan kekuatan untuk melawan PDIP di Pemilu...

Ganjar Keluar dari Bursa Capres?

Megawati dinilai menyindir Ganjar Pranowo ketika diminta membacakan hasil Rakernas terkait capres merupakan hak prerogatif ketua umum. Apakah ini sinyal kuat Ganjar telah keluar...

Megawati Gantikan Puan dengan Tatam?

Puan Maharani terus didorong PDIP untuk menjadi kandidat di Pilpres 2024. Namun, jika elektabilitas Puan stagnan, mungkinkah Megawati akan menggantinya dengan Mohammad Rizky Pratama...